Belakangan ini masyarakat tengah dihebohkan dengan wacana kembalinya dwifungsi TNI di tanah air. Wacana ini mengemuka ketika pemerintah berencana memberikan sejumlah jabatan di Kementerian kepada perwira militer. Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat merespons keras kemungkinan kembalinya dwifungsi TNI .
Jika ditarik ke belakang cikal bakal masuknya militer ke dalam politik kerap dikaitkan dengan undang-undang keadaan darurat perang. Pada tahun 1957 peraturan ini memungkinkan militer untuk mengeluarkan perintah atau peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan
Ketika kondisi darurat perang. Menurut pengamat militer Salim Said pada tahun 1958. Peran militer ini tampak ingin diperluas melalui konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh KSAD Jenderal besar A.H. Nasution. Pidato jalan tengah Nasution ini kurang lebih berisi bahwa militer tidak hanya menjadi alat pemerintah.
Dan bahwa militer juga bukan rezim yang mendominasi. militer disebut sebagai kekuatan perjuangan rakyat, yang bekerjasama dengan kekuatan rakyat lainnya
Para serdadu harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan militernya sehingga harus ditempatkan di segala bidang. Doktrin tersebut kemudian semakin menampakkan bentuknya di tahun 1959.