Pindah Ibu Kota, Sebuah Pengalihan?

Pindah Ibu Kota, Sebuah Pengalihan?
Presiden Jokowi dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro bersama pejabat lainnya saat memaparkan informasi mengenai program pemerintah. (Foto: Antara)
8 minute read

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) beberapa waktu lalu guna membahas pemindahan ibu kota di masa mendatang. Sebelumnya, beberapa wacana mengenai pemindahan ibu kota juga pernah mencuat sebelumnya.


PinterPolitik.com

“These people control the rain, these people be diggin’ bunkers up,” – Kodak Black, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Ratas yang bertemakan Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota tersebut membahas berbagai kemungkinan skenario pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa Jokowi memilih untuk memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa atas dua opsi lain, yaitu pembuatan distrik pemerintahan di dalam Jakarta dan pemindahan pemerintahan ke wilayah dengan jarak 50-70 km di luar Jakarta.

Bambang juga mengungkapkan latar belakang dari rencana pemindahan ibu kota tersebut. Ibu kota Indonesia kini, Jakarta, dianggap memiliki berbagai permasalahan yang menyulitkan jalannya pemerintahan, seperti kepadatan lalu lintas dan bencana banjir.

Pada akun Instagramnya, Jokowi juga mempertanyakan kemampuan Jakarta di masa mendatang yang harus memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, serta sebagai pusat jalannya bisnis di Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo tersebut juga mencontohkan negara-negara lain yang telah memindahkan ibu kota negaranya guna mengantisipasi arah perkembangannya, seperti Malaysia, Brasil, dan Korea Selatan.

Beberapa kriteria yang ditentukan bagi ibu kota baru juga disebutkan oleh Bambang Brodjonegoro, seperti letak geografis yang dekat dengan pantai dan berada di tengah-tengah Indonesia, keberadaan lahan pemerintah, serta minimnya kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi. Selain kriteria tersebut, Bambang juga mengatakan bahwa ibu kota baru nantinya akan menjadi identitas baru bagi Indonesia yang melambangkan kemajuan dan berkelas internasional.

Namun, rencana pembangunan ibu kota seluas 40.000 hektar ini nantinya akan memakan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 466 triliun. Selain itu, prosesnya juga akan menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun, guna melakukan pembangunan dan pemindahan berbagai kantor pemerintahan dan perwakilan negara-negara lain.

Keputusan pemerintahan Jokowi untuk mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota ini pun dipertanyakan oleh Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan.

Menurutnya, perencanaan dari keputusan tersebut patut dipertanyakan karena perlu memperhatikan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan hingga puluhan tahun ke depan. Ferry pun mengingatkan akibat dari kurang matangnya perencanaan yang terjadi di Bandara Kertajati yang hingga kini sepi.

Baca juga :
Wiranto Kangen Soeharto?

Rencana tersebut memang terdengar bagus di tengah-tengah kerumitan persoalan Jakarta kini. Namun, apakah pemindahan ibu kota nantinya tidak membawa dampak lain? Lalu, benarkah tuduhan pengalihan isu lantaran Jokowi memunculkan gagasan ini beberapa minggu setelah Pemilu 2019 dilaksanakan?

Kota Utopia?

Seperti yang diungkapkan oleh Jokowi dalam akun Instagramnya, rencana pemindahan ibu kota yang kali ini ramai dibicarakan bukanlah pengalaman baru bagi beberapa negara lain. Negara-negara seperti Malaysia, Brasil, dan Amerika Serikat (AS) telah melakukan pemindahan ibu kota di masa lalu.

Alan Gilbert dari University College London dalam tulisannya yang berjudul “Moving the Capital of Argentina”, menjelaskan bahwa banyak negara yang memindahkan ibu kota negaranya dengan motivasi citra. Negara-negara seperti Nigeria (Abuja), Pakistan (Islamabad), dan Brasil (Brasilia) melakukan pemindahan ibu kota atas dasar tujuan ambisius, yaitu sebagai simbol baru bagi negaranya.

Brasilia misalnya, dibangun guna meningkatkan fokus Brasil pada wilayah-wilayah yang jarang penduduk. Pembangunan Brasilia juga diharapkan di masa mendatang dapat menjadi simbol kebesaran Brasil.

Namun, ambisi-ambisi yang berlebihan dianggap Gilbert dapat menghantui kota-kota tersebut. Desain dan arsitektur urban yang cakap memang membuat kota-kota tersebut tampak indah, tetapi dampak-dampak sosial lainnya bisa jadi turut timbul.

Permasalahan yang menghantui ini datang dari penduduk-penduduk kelas bawah yang tidak diinginkan oleh kota-kota tersebut. Brasilia misalnya, yang direncanakan untuk hanya 500 ribu penduduk, kini memiliki 2,2 juta pendatang yang tinggal di kota-kota sekitar. Akibatnya, pemisahan kelas dan kelompok masyarakat Brasil semakin kentara di kota baru tersebut.

Terjadinya pemisahan kelas dan padatnya penduduk di pinggiran kota Brasilia juga membawa dampak buruk, seperti meningkatnya kriminalitas dan kekerasan. Rory Carroll dan Tom Phillips dalam artikelnya di The Guardian berpendapat bahwa meningkatnya kekerasan di pinggiran kota Brasilia disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi yang tidak disertai dengan layanan sosial dan kebijakan yang sesuai.

Selain dampak sosial, permasalahan anggaran juga menghantui pembangunan ibu kota baru di beberapa negara lain. Gilbert menjelaskan bahwa anggaran-anggaran yang berlebihan – seperti di Brasilia dan Abuja – mengambil porsi yang cukup besar dan membuat perekonomian negara-negara tersebut memburuk.

Lalu, bagaimana dengan rencana pemindahan ibu kota di Indonesia? Apakah dampak serupa dapat terjadi di ibu kota baru nanti?

Audiens memiliki keterbatasan dalam menyerap berbagai informasi secara sekaligus yang nantinya diatasi oleh sistem kognitif manusia dengan cenderung memilih salah satu informasi. Click To Tweet

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia juga didasarkan pada impian untuk membangun ibu kota yang ideal bagi negara kita, seperti pemerataan ekonomi dan penghindaran dari berbagai persoalan kota di Jakarta. Tentunya, permasalahan-permasalahan lain mungkin dapat menghantui dan kemudian muncul seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Baca juga :
Apakah Perlu Rekonsiliasi Nasional?

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti menilai rencana ini juga sebagai hal yang sia-sia. Nirwono menjelaskan bahwa persoalan tidak meratanya ekonomi tidak perlu diselesaikan dengan pemindahan ibu kota, tetapi dapat dilakukan dengan skema pembangunan yang berkelanjutan, berupa pusat ekonomi baru di daerah.

Selain itu, perencanaan pemindahan ibu kota yang tidak matang juga dapat berdampak buruk ke depannya. Nirwono mencontohkan Putrajaya di Malaysia dan Canberra di Australia yang diibaratkannya seperti “kota mati” karena tidak dapat menarik masyarakat sebab tidak memiliki denyut kehidupan seperti di kota biasanya.

Jika memang rencana pemindahan ibu kota tidak dapat menjamin pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengapa Jokowi tetap melanjutkan wacana dan rencana tersebut? Apa kepentingan sang presiden di balik pembahasan isu tersebut dalam ratas kemarin?

Distraksi Perhatian?

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia juga bukanlah hal baru bagi pemerintah kita. Sejak era Soekarno, wacana ini sering kali mencuat dan menjadi pembicaraan di masyarakat.

Senada dengan yang dijelaskan Gilbert sebelumnya, pada masa kepresidenan Soekarno, wacana tersebut muncul sebagai upaya unjuk gigi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno mengharapkan bahwa ibu kota baru Indonesia – rencananya berada di Palangka Raya – akan melepaskan warisan-warisan kolonial dalam identitasnya karena dibangun oleh anak bangsa sendiri.

Namun, rencana Soekarno tersebut dianggap tidak masuk akal karena terbatasnya akses ke Palangka Raya pada masa itu. Akibatnya, wacana pemindahan ibu kota Indonesia yang dimunculkan oleh Soeharto kemudian mengusulkan lokasi baru yang terletak hanya beberapa kilometer saja dari Jakarta, yaitu Jonggol, Jawa Barat.

Dengan lokasinya yang dekat dengan Jakarta dan mudahnya akses antara ibu kota dan Jonggol, usulan Soeharto dianggap lebih masuk akal. Selain itu, keberadaan lahan pemerintah yang kosong juga membuat wacana tersebut semakin terdengar memungkinkan untuk dilakukan.

Namun, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tersebut bisa jadi bukan tanpa kepentingan personal tertentu. Wilayah ini berisikan ratusan hektar lahan yang telah dibebaskan oleh berbagai perusahaan. Salah satunya adalah PT Bukit Jonggol Asri yang secara mayoritas dimiliki oleh salah satu putra Soeharto, Bambang Trihatmodjo.

Jika kita menilik kembali pada masing-masing wacana pemindahan tersebut, terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Soekarno dianggap membawa kepentingan simbol perjuangan dan kemerdekaan, sedangkan Soeharto bisa jadi membawa kepentingan bisnis di balik wacana tersebut.

Lantas, apakah Jokowi juga memiliki kepentingan lain di luar alasan kerumitan Jakarta? Mengapa Jokowi baru membahas isu penting ini beberapa saat setelah Pemilu 2019?

Seperti yang kita ketahui, Pemilu 2019 yang baru dilaksanakan beberapa minggu lalu diwarnai dengan berbagai polemik, seperti meninggalnya ratusan pengurus Pemilu dan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Berminggu-minggu setelah pelaksanaannya, media dan publik pun tetap ramai membicarakannya.

Namun, di tengah-tengah kesimpangsiuran Pemilu, Jokowi sebagai presiden memilih untuk mencuatkan rencana pemindahan ibu kota. Rencana ini bisa jadi merupakan upaya pengalihan isu yang dilakukan – mengingat alasan rencana tersebut memiliki resonansi dengan keluhan masyarakat, seperti kepadatan lalu lintas dan ancaman tenggelamnya Jakarta.

Jian-Hua Zhu dalam tulisannya yang berjudul “Issue Competition and Attention Distraction” – dengan mengaplikasikan teori zero-sum game dalam agenda-setting – menjelaskan bahwa penentuan agenda di publik juga memunculkan kompetisi mengenai isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Penentuan agenda ini juga dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Tentunya, penentuan agenda juga memengaruhi penyerapan informasi oleh masyarakat. Zhu menjelaskan bahwa audiens memiliki keterbatasan dalam menyerap berbagai informasi secara sekaligus. Kelebihan informasi ini akan diatasi oleh sistem kognitif manusia dengan cenderung memilih salah satu informasi, baik informasi baru atau lama.

Jika didasarkan pada teori tersebut, pemerintahan Jokowi bisa saja berusaha untuk memenangkan zero-sum game terkait agenda yang menjadi perhatian masyarakat. Bisa jadi, pemerintahan Jokowi ingin masyarakat meletakkan perhatian lebih pada isu pemindahan ibu kota daripada berbagai persoalan dalam Pemilu 2019. Berbagai media kini juga mengalihkan fokus pada isu tersebut terkait impian utopia ibu kota baru dan polemik permasalahannya.

Mungkin benar apa yang dikatakan oleh rapper Kodak Black di awal tulisan. Secara metafora, pemerintah memiliki kemampuan mengkontrol informasi yang tersebar di masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah bisa jadi melakukan sesuatu yang tersembunyi, katakanlah untuk mencegah terjadinya people power. Bukan begitu? (A43)

Facebook Comments