Pilgub Jatim: Berebut Berkah Para Kyai

9 minute read

Tahun depan, Jawa Timur akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Meski masih jauh panggang dari api, beberapa tokoh partai dan figur-figur terkemuka di Jawa Timur mulai satu per satu mendeklarasikan diri untuk maju pada pertarungan 5 tahunan tersebut. Beberapa partai, tidak terkecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga mulai membuka bursa pasangan calon (paslon) untuk dimajukan dalam pemilihan tahun depan. Terlepas dari perbedaan latar belakang tokoh, salah satu kunci yang mesti mereka rebut nanti adalah restu para kyai Nahdlatul Ulama (NU).


PinterPolitik.com

Jawa Timur adalah tanah kelahiran dan wilayah basis massa NU. Dalam tubuh NU sendiri, para kyai selain berperan sebagai juru dakwah, kata-kata mereka juga dapat mempengaruhi kondisi sosial-politik Jawa Timur, bahkan nasional. Gus Dur misalnya mengakui bahwa dirinya maju menjadi kandidat Presiden di tahun 1999 atas dasar titah para kyai sepuh NU.

“Saya diperintah oleh lima orang sesepuh saya. Itu saja. Kalau mereka memerintahkan apa saja, (bahkan) masuk api, (saya akan) masuk api,” ungkap Gus Dur dalam acara Kick Andy edisi 5 November 2007 yang disiarkan Metro TV.

Meski berpengaruh, NU adalah sebuah ‘kapal besar’ yang penuh ragam. Dalam pilihan politik, suara NU tidak selalu bulat. Hal ini mulai terlihat selepas Gus Dur dilengserkan melalui Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ancol pada 2008 silam. Beberapa pendukungnya urung lagi menjadi simpatisan bahkan keluar dari PKB. Tahun 2013, putri Gus Dur, Yenny Wahid, seperti terlansir dari tribunnews.com, bahkan menyatakan bahwa pengikut Gus Dur mempunyai aturan main tidak tertulis, yakni pantang bergabung ke PKB pimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta silam, dukungan para tokoh berlatar belakang NU juga pecah. Misalnya, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta sekaligus Ketua Umum PPP, Djan Faridz, mendukung pasangan calon (paslon) Ahok-Djarot. Begitu juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil, dia cenderung mendukung Ahok-Djarot. Namun, Ketua NU Jakarta Utara, KH Ali Mahfudz, mendukung pasangan calon Anies-Sandi. (Lihat juga: Ahok, King in The North)

Deklarasi Relawan Pendukung Anies-Sandi Nasrul Ummah digelar dalam acara bertajuk ‘Istighotsah Warga Nahdliyyin se-DKI Jakarta’

Memimpikan Penyatuan Suara

Setelah meramaikan Pilkada Ibukota, memasuki Mei 2017 manuver tokoh NU mulai tertuju ke kampung halaman NU, Jawa Timur. Hal tersebut ditandai dengan beredarnya surat pernyataan 21 kyai sepuh NU yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar. Surat yang mulai tersebar di beberapa jejaring sosial, Senin (21/5), berisi lima poin hasil musyawarah para kyai. Pada poin pertama, mereka bersepakat menjaga keutuhan dan menyatukan suara pada Pilkada Jawa Timur mendatang. Mereka bersuara bulat mendukung calon berlatar belakang NU.

Beberapa kyai pondok pesantren (PP) yang turut menandatangani surat tersebut antara lain, KH Agus Ali Mashuri (PP Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo), KH Anwar Iskandar (PP Al Amien Ngasinan Kediri), KH Mutawakkil Alallah (PP Zainul Hasan Genggong Probolinggo), dan KH Fuad Nur Hasan (PP Sidogiri Pasuruan).

Baca juga :
Rizieq, Jalan Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo?

Awalnya, pada Selasa (23/5), Cak Imin menanggapi surat tersebut dengan nada diplomatis. Pada hari itu, masih ada dua nama calon gubernur, yakni Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

“Untuk Pilkada Jatim, kita mendapatkan surat dari para kyai dan para ulama yang intinya semua warga NU Jatim harus satu suara. Sudah dua hari saya keliling Jatim. Dua hari ke depan juga akan keliling Jatim untuk menemui para kyai. Saya setuju, pokoknya harus satu,” ujar Cak Imin.

Sehari kemudian, saat Silaturahim Masyayekh se-Tapal Kuda Jawa Timur, Rabu (24/5) siang, Cak Imin memastikan, PKB akan mengusung Gus Ipul.

“Sebagai Ketua Umum DPP PKB tentu saya akan taat, mendengarkan dan tunduk terhadap para ulama yang tentu sangat sangat kita muliakan, seperti Kyai Nawawiyah, Kyai Saiful Islam, Kyai Mutawakkil, Kyai Anwar sepakat Syaifullah Yusuf dan masih banyak lagi,” ucap Cak Imin.

Cak Imin bergerak cepat. Kala menghadiri Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, Kamis (25/5), ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendeklarasikan Gus Ipul sebagai calon gubernur Jawa Timur usungan PKB dalam waktu dekat. Dia juga mengingatkan Abdul Halim Iskandar, yang juga kakak kandungnya sendiri, untuk mengikuti amanat yang telah diberikan para kyai.

“Pak Halim harus legowo menerima amanat kyai, karena PKB adalah partai yang harus taat kepada kyai-kyai dan pesantren,” ujar Cak Imin.

Para kyai sepuh menyambut positif sikap PKB tersebut. “PKB harus kembali ke asal, yakni sebagai partai yang mendengarkan dan taat kepada kiai dan ulama sebagai panutan. Ini buktinya PKB sekarang sami’na wa ato’na kepada sesepuh NU,” ujar KH Agus Ali Mashuri.

Gayung bersambut, pada Jumat (26/5), Gus Ipul yang mengawali karir politiknya dengan bergabung dengan organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor – organisasi sayap pemuda NU – menanggapi dukungan PKB dan para kyai sepuh itu dengan tekad membentuk koalisi Jawa Timur.

“Saya terima kasih diberikan kesempatan. Spiritnya adalah kebersamaan. Oleh karena itu, saya akan membawa spirit kebersamaan ini dan mengajak bersama-sama kekuatan lain, untuk membentuk Koalisi Jawa Timur,” kata Gus Ipul, seperti terlansir detik.com.

Di tempat lain, kandidat calon gubernur Jawa Timur lainnya, Khofifah Indar Parwansa, mengaku bahwa dirinya sangat menghormati sikap PKB dan para kyai tersebut.

“Saya hanya meminta, siapa pun yang mencalonkan diri, dan siapa pun yang mencalonkan, harus siap menghormati keputusan masing-masing,” tegasnya.

Pada Peringatan Hari Lahir ke-71 Muslimat NU, Senin (24/4), Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU, Lilik Fadhilah, menyebutkan bahwa para anggota Muslimat NU wajib mendoakan Khofifah untuk menang di Pilkada Jatim 2018 mendatang.

Baca juga :
Gerakan Tagar Siap Tunggangi Anies?

Khofifah sendiri merupakan pimpinan organisasi Muslimat NU. Tahun lalu, Khofifah dilantik menjadi Ketua Muslimat NU periode 2016-2021. Periode ini merupakan keempat kalinya Khofifah menduduki posisi tersebut. Di Pilkada Jawa Timur 2008 dan 2013 silam, Khofifah mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Dia diusung PKB beserta koalisinya, tetapi di kedua Pilkada tersebut Khofifah kalah. Saat ini Khofifah diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi. Terkait Pilkada Jawa Timur 2018, saat ini Khofifah mengakui dirinya masih ‘checksound’. (Lihat juga: Khofifah Maju Pilgub Jatim?)

Suara Dari Kampung

Mimpi para kyai sepuh NU untuk bulat satu suara di Pilkada Jawa Timur mendatang tersebut bukannya tanpa badai. ‘Kyai kampung’ memprotes surat yang dibuat para kyai sepuh tersebut. Tidak hanya berbau intervensi politik, Forum Komunikasi Kiai Kampung Jatim (FK3JT) mengatakan, sikap kyai sepuh itu bisa berpotensi membuat masalah terhadap partai lain.

“Seolah-olah parpol di Jatim yang merepresentasikan suara nahdliyin atau mewakili NU itu hanya PKB saja. Saya katakan itu bentuk intervensi, kalau soal pilkada kurang pantaslah, kalau intervensi soal syariat agama nggak masalah,” kata Ketua FK3JT, Fahrur Rozie, Selasa (23/5).

Lebih lanjut, Jumat (26/5), pria yang akrab disapa Gus Fahrur tersebut menegaskan, FK3JT hanya bisa mengimbau kepada para kyai agar tidak terbawa arus politik praktis dan lebih mengutamakan pendidikan di pesantren serta pengajian-pengajian.

“Saya yakin, itu para kyai tidak menyadari. Menurut saya, itu keluguan para kyai-kyai yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kita harapkan PBNU mengeluarkan himbauan kepada struktural di NU. Kalau atas nama pribadi (dukung-mendukung di Pilgub Jatim) tidak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut NU, sebagai organisasi yang sangat mulia dan menjauhi politik praktis, sesuai dengan Khittah NU,” pungkas Gus Fahrur.

Namun demikian, pernyataan FK3JT soal ‘kyai yang berpolitik’ tersebut bukannya tidak problematis. Akhir Maret lalu, FK3JT menyatakan bahwa mereka mendukung Gus Ipul dan Khofifah utuk maju di Pilkada Jawa Timur mendatang.

“Baik bapak Saifullah Yusuf maupun Ibu Khofifah telah memenuhi syarat sebagai kader sekaligus fungsionaris dari NU. Karena itulah, kami sepakat untuk mendorong mereka menjadi bakal calon Gubernur Jatim periode 2018-2023,” ujar Gus Fahrur, Selasa (28/3), seperti terlansir dalam TribunJatim.com.

Dalam hal ini, kyai kampung dan kyai sepuh sama-sama mendorong pencalonan kader-kader NU, namun terlihat bahwa FK3JT tidak terlalu cocok dengan sikap kyai sepuh yang mencalonkan Gus Ipul melalui PKB.

Menurut Alina N. Marzuqoh, dalam Peran Sosial Kyai Kampung di Desa Salamrejo Kecamatan Selompang Kabupaten Temanggung, kyai kampung adalah pemuka agama Islam yang tidak memimpin ataupun mengelola pesantren (besar). Biasanya mereka menyalurkan ilmunya kepada masyarakat desa dengan menjadi guru mengaji, pengasuh sebuah mushala, dan kalau pun mengelola pesantren, mereka mengelola pesantren kecil. FK3JT mengklaim memiliki 12 ribu anggota yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

Baca juga :
Mahasiswa vs Santri dalam Pilpres

Dengan adanya protes dari kalangan kyai kampung tersebut, kemudian juga dengan adanya potensi pencalonan kader-kader NU lainnya, seperti Khofifah, suara nahdliyin niscaya masih berpotensi pecah di Pilkada Jawa Timur mendatang.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan sistem pemilihan kepala daerah yang saat ini dilaksanakan secara langsung. Karena itu, pemilih tidak lagi memilih partai, tetapi pasangan calon kepala daerah. Akibatnya, faktor ketokohan calon kepala daerah pun menjadi kunci penting pemenangan.

Menurut Syamsuddin Haris dalam bukunya Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, sebagai akibat dari menguatnya faktor ketokohan sebagai preferensi pilihan konstituen, maka fenomena ‘politik aliran’ pun secara berangsur-angsur memudar. Artinya, identifikasi pemilih terhadap suatu partai politik dalam Pemilihan Umum tidak lagi didasarkan pada sentimen sosio-kultural antara partai politik dan pemilih, melainkan lebih didasarkan pada “nilai jual” figur atau tokoh yang ditawarkan oleh partai politik.

Meskipun PKB dilahirkan sebagai partai politik dari rahim kalangan nahdliyin tetapi belum tentu kalangan NU menjadikan partai tersebut sebagai piihan mereka. Pada Pemilihan Umum 1999 dan 2004, perolehan suara PKB masih unggul dibandingkan partai politik lainnya seperti PDIP dan Golkar. Namun, peta politik Jawa Timur berubah drastis pada 2009. Saat itu Demokrat, yang notabene sebagai partai baru bentukan SBY, menang pada Pemilu 2009.

Bagaimanakah nasib para kandidat di Pilkada Jawa Timur nanti, dan kepada siapa akhirnya restu para kyai NU diberikan? Hari ini kita masih berandai-andai menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, politik bukan bicara kandidat mana yang mesti menang dan dukungan para elit semata, melainkan kebiijakan apa yang akan dibuat demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan di saat seperti ini, suara mendiang KH Muhith Muzadi, perlu diingat kembali. Dalam sajak-sajak sederhana ini, pesan kyai perumus khittah jam’iyyah NU – kembalinya NU ke kancah perjuangan, meninggalkan dunia politik praktis – seolah kembali menggema.

NU Rumahku,
yang baik dikembangkan,
yang kurang baik diperbaiki,
yang berbahaya dicegah,
aku ingin selamanya di sini

Bukan kendaraanku,
yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan,
pindah ke kendaraan lain,
tak ada orang selamanya di kendaraan

Kalau toh kendaraan, NU adalah kereta api. Jelas trayek dan relnya.
Bukan taksi yang bisa dibawa ke mana saja oleh penyewanya.

(Berbagai Sumber/H31)

Facebook Comments