Perjuangan Petani Kendeng

    Perjuangan Petani Kendeng
    Foto: ekspresionline.com
    7 minute read

    Sebenarnya KLHS sudah dikeluarkan KLHK namun belum bisa di publish lantaran harus diuji kembali oleh KLHK. Rencananya April ini hasil uji KLHS akan rampung. Dengan demikian satu bulan ini adalah masa tenang bagi semua pihak, masyarakat Kendeng, PT SI dan pemerintah.


    PinterPolitik.com

    Kalau tak ada aral melintang pabrik semen Rembang kiranya di bulan ini akan resmi dioperasikan PT Semen Indonesia (SI). Sudah terbayang target produksi di 2017 sebesar 1,9 juta ton semen dari kapasitas produksi sebesar 3 juta ton per tahun tercapai. Namun apa boleh dikata, nasib SI Rembang kini hanya menunggu keluarnya Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

    Lokasi Pabrik Semen PT Semen Indonesia. (Foto: Tribunnews.com)

    Terbayang, seandainya polemik tidak terjadi, tentu kesejahteraan bersama yang dirasakan. Namun memikatnya kawasan pegunungan batu kapur di Rembang, yang berada di gugusan pegunungan Kendeng, dan terbentang di utara Jawa Tengah tak ayal menarik mata para pemburu kalsit (bahan baku semen). Jadi lumrah bila kawasan ini menjadi rebutan, negara dan swasta.

    Di wilayah pegunungan Kendeng sendiri dari tahun 1995 sudah banyak dihuni oleh penambang swasta berbekal izin galian C yang dikeluarkan Pemprov setempat kala itu.

    Tak ketinnggalan pabrik semen Rembang pun sudah berdiri megah di atas lahan seluas 50 hektare milik SI. Pembangunannya juga baru rampung pada 2016 kemarin. Namun sayang, kegiatan belum boleh dilakukan lantaran terkendala isu pelestarian lingkungan.

    Bulan Maret kemarin sejumlah masyarakat Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) datang ke Jakarta untuk unjuk rasa.

    Mereka melakukan aksi nekat mengecor kaki dengan semen sebagai bentuk protes sekaligus menolak kehadiran pabrik semen Rembang.

    Foto: Pinter Politik

    Aksi puluhan warga tersebut sontak mendapat perhatian banyak pihak apalagi salah seorang demonstran, Patmi gugur setelah melakukan aksi. Patmi, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta lantaran penyakit jantung yang dideritanya.

    Kematian Patmi itu juga menyedot perhatian pemerintah. Akhirnya, pihak istana mengimbau para demonstran untuk bersabar menunggu hasil KLHS dan meminta SI menghentikan kegiatannya.

    JMPPK diinisiasi oleh seorang warga Pati, Gunretno. Lembaga swadaya masyarakat ini meyakini pabrik semen Rembang dan kegiatan pertambangannya bakal merusak sistem sungai bawah tanah Pegunungan Kendeng yang menjadi penanda kawasan bentang alam karst (KBAK) di area cekungan air tanah (CAT) Watuputih.

    Benarkah begitu? Budi Sulistijo, pengamat AMDAL, menangkis opini tersebut. Menurutnya, penambangan di daerah CAT tetap boleh dilakukan secara hati-hati jika memang terbukti memiliki sumber air.

    Sebaliknya, pelarangan pembangunan di wilayah CAT justru akan mematikan industri mineral nasional. “Kalau CAT dilarang ditambang, lalu bagaimana nasib industri mineral kita? Mati industri mineral nasional kita,” ujarnya pada April Lalu.

    Menurutnya, salah satu contoh pembangunan infrastruktur di wilayah CAT adalah pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) di Jakarta. Selain itu, juga pembangunan tambang migas dan batu-bara yang semuanya juga berada di atas wilayah CAT.

    Katanya juga tercatat saat ini ada sekitar 15 perusahaan semen yang beroperasi di atas wilayah CAT. Perusahaan tersebut antara lain Indocement Pati yang terletak di Kudus, Holcim Cibinong di daerah Bekasi dan Bogor, Indocement Cibinong (Bekasi dan Bogor). Kemudian Garuda Karawang (Bekasi), Indocement Palimanan (Cirebon), Semen Bima (Cilacap), Semen Tuban (Tuban), Holcim Tuban (Tuban dan Lasem).

    Indocement Tarjun (Pagatan), Semen Rembang (Watu Putih), Semen Tonasa (Pangkajene Kepulauan), Semen Bosowa (Pangkajene Kepulauan). Dan juga Semen Padang (Solok), Semen CONCH (Palangkaraya-Banjarmasin), hingga Semen Baturaja (Baturaja).

    Senada dengan Budi, Pakar Geologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Agus Hendratno mengatakan, penambangan karst atau batu gamping sebagai bahan baku semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Rembang, Jawa Tengah, secara kualitas tidak bermasalah terhadap lingkungan.

    Terkait penentangan, ini bukanlah hal baru bagi PT SI. Sebelumnya, pada 2014, perusahaan plat merah ini juga sempat mengajukan izin pendirian pabrik dan penambangan di Kabupaten Pati, namun rencana itu gagal. Sebabnya, JMPPK berhasil merangkul warga Pati untuk menolaknya. Maka itulah kemudian BUMN ini melirik Rembang.

    Di tahun yang sama, penolakan serupa dialami perusahaan semen lainnya, yakni PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement. Namun belakangan, pada 2016, di tengah ramainya pro-kontra Semen Indonesia di Rembang, PT Asia Cement Pati (Semen Pati), yang juga anak perusahaan Indocement, berhasil mendapatkan izin kawasan tersebut. Saat ini Semen Pati tengah bersiap untuk melakukan investasi yang diperkirakan bernilai Rp7 triliun untuk pembangunan pabrik berkapasitas 4,4 juta ton di sana.

    Kondisi inilah yang membuat sejumlah pihak menjadi bertanya-tanya, mengapa JMPPK sangat gencar menyerang SI, sementara perusahaan lain dibiarkan melenggang. Baik perusahaan yang sudah dua puluhan tahun menambang di Rembang, maupun grup lain yang siap membangun pabriknya di Pati.

    Senada dengan Budi dan Agus, pertanyaan juga datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Pabrik yang di Rembang didemo, sementara yang di Pati dengan Indocement saya tidak melihat ada orang menentangnya. Ketika itu mulai saya pertanyakan kepada publik, kelompok kontra sinis lagi dan bilang bahwa kami juga menolak pabrik lain kok. Tapi, mana? Saya tanya, mana? Nggak pernah saya lihat itu muncul. kelompok penolak, yang orang-orang tahu, ya hanya ada di situ (Rembang),” kata Ganjar pada 30 Maret 2017.

    Menangkis semua serangan yang tertuju kearahnya, Gunretno sontak menjawab. “Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jawa Tengah,” kata Gun beberapa waktu lalu.

    Hadir di acara Mata Najwa di Metro TV, Jakarta, Rabu 21 Desember 2016, Gun akhirnya mengaku penolakannya tersebut merupakan sikap yang lahir dari pengamatan terhadap dampak kehadiran pabrik semen di berbagai tempat. Ia menilai sepak terjang SI patut dicemaskan lantaran selalu menambang tanpa peduli dampaknya terhadap kehidupan masyarakat petani.

    Pertarungan di Gunung Kendeng

    Sebagai serangan pamungkas pihak SI pun angkat bicara, Sekretaris Perusahaan, Agung Wiharto mengatakan, pro-kontra pabrik semen di Rembang merupakan turunan dari persaingan bisnis industri semen di Indonesia. Dia menyiratkan bahwa BUMN tengah dikepung gempuran perusahaan semen asing, termasuk swasta nasional yang saham mayoritasnya dimiliki asing.

    Bila ditotal, tahun 2017 ini kapasitas produksi Semen Indonesia (Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa) hanya 35%, sementara perusahaan semen asing maupun swasta sebesar 65%. Raksasanya adalah Indocement dan Holcim, sisanya pabrikan baru asal Tiongkok dan Thailand.

    Indocement sendiri merupakan pemain lama, gabungan antara swasta nasional di bawah bendera Grup Salim dengan Heidelberg Cement Group, Jerman sebagai pemegang saham mayoritasnya. Sementara Holcim Indonesia, yang awalnya bernama Semen Cibinong, saham terbesarnya dimiliki Holcim Swiss.

    Soal penguasaan pasar, Semen Indonesia kini memegang market share 42%. Angka yang menggiurkan untuk diincar dan diperebutkan, baik oleh pemain baru maupun pabrikan lama yang telah mapan.

    Sementara Holcim, misalnya, telah membangun dua pabrik di Kabupaten Tuban yang notabene markas besar SI. Di sana, SI memiliki empat pabrik berbendera Semen Gresik, yang kapasitas produksinya lebih dari 12 juta ton per tahun. Sementara Indocement bersiap membangun pabrik di Pati dengan kapasitas produksi 4 juta ton, di lokasi yang sama saat SI ditolak.

    Mungkin inilah yang membuat SI ngotot melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang kendati menghadapi banyak gugatan hukum. Selain itu, investasi Rp5 triliun pun terlanjur diguyur.

    Akhirnya, program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerlukan kebutuhan bahan baku penunjang guna mewujudkan visi tersebut. Saat ini, sebanyak 35-40% bahan baku utama pendukung pembangunan infrastruktur ditopang oleh semen dan baja.

    Saat ini dirasa sangat mendesak merealisasikan tercapainya kemandirian produksi semen nasional untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jika    Pemerintah gagal mendorong hal ini dikhawatirkan terjadi gejolak harga semen di pasar.

    Gejolak harga itu otomatis berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Harga semen milik pemain asing dan swasta akan menjadi lebih mahal dibanding produksi nasional.

    Inilah pertarungan yang tengah terjadi. Pertarungan di gunung Kendeng boleh dibilang telah memunculkan timbulnya kontradiksi di tengah masyarakat, khususnya warga desa, LSM dan pemerintah setempat. Persoalan ekologi memang penting. Namun tidak elok rasanya bila hanya dijadikan sampul pertarungan di gunung kapur? (Berbagai Sumber/T29)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here