Percikan Antara Jokowi dan Gatot

Foto: Istimewa
7 minute read

Ucapan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak meragukan TNI pada acara buka puasa bersama di Cilangkap, menimbulkan pertanyaan. Mengapa Gatot perlu mempertegas kesetiaannya pada Jokowi?


PinterPolitik.com

“Jangan ragukan lagi TNI, Pak. Kapan pun TNI siap digerakkan dan TNI tidak mengenal kata gagal dalam menjalankan tugas.”

Kalimat berisi penegasan kesetiaan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak meragukan kesetian TNI dalam menjaga negara. Penegasan bahwa komando TNI berada langsung di bawah Presiden ini, ia ucapkan dihadapan Jokowi dalam acara buka puasa bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (19/6) lalu.

Saat memberikan sambutan, Gatot juga meyakinkan Jokowi kalau akan menjalankan tugas dengan baik, sekecil apapun akan dilakukan, karena bila TNI gagal maka taruhannya adalah eksistensi negara. “Ini yang perlu Bapak yakinkan kepada TNI, Pak. Kalau sekarang ada riuh-riuh segala macam, itu hanya bumbu-bumbu saja,” lanjutnya, dengan menegaskan kalau di dalam TNI, kesatuan komando adalah yang paling utama.

Sebagai organisasi yang dilengkapi persenjataan dan Alutsista yang mematikan, terangnya, kesatuan komando adalah hal utama. Dan karena garis komando tertinggi TNI berasal dari Presiden, maka akan selalu dipegang teguh, sehingga jarang ada tindakan pembangkangan. “Saya jamin di TNI ini terlaksana, dan kalau tidak terlaksana, saya bertanggung jawab,” kata Gatot, tegas.


Pernyataan Panglima ini menarik perhatian Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Menurutnya, perkataan Gatot langsung menampik semua asumsi lawan politik Jokowi yang melihatnya tengah menyusun kekuatan untuk turun di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Padahal ia melihat, langkah Gatot mendekati umat Islam merupakan langkah yang tepat, karena umat Islam selama ini tengah mencari idola.

“Karena itu, daripada ruang kosong umat Islam yang mencari idola ini mengerucut kepada Panglima Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, lebih baik Panglima TNI yang menjadi idola umat Islam, yang komitmennya terhadap NKRI tidak perlu diragukan lagi,” jelasnya, Selasa (20/6). Oleh karena itu, ia menganggap pilihan Jokowi tidak salah dengan mengangkat Gatot, karena ia tidak akan melakukan pembangkangan.

Menampik Isu Kurang Harmonis

“Isu berseliweran kanan-kiri seperti itu sehingga saya tadi mengajak panglima, untuk menegaskan, tidak ada yang namanya pergantian panglima TNI, tidak ada.”

Rumor mengenai kurang harmonisnya hubungan Gatot dengan Presiden Jokowi, sudah lama berhembus. Isu ini pertama kali merebak saat peristiwa gerakan massa terkait kasus penistaan agama pada November tahun lalu. Sikap Gatot yang terkesan mengakomodir kegiatan tersebut ditanggapi sebagai pertanda munculnya sosok ideal untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2019 nanti.

Keretakan keduanya pun pernah diungkapkan Reuters melalui artikel berjudul “Indonesia’s president moves to rein in ‘out of control’ military chief” (9/1). Artikel itu mengungkapkan kalau Gatot mendapatkan teguran tidak resmi saat rapat di Istana Bogor dari Jokowi karena dianggap ‘keluar kendali’ (out of control) menyangkut insiden pelecehan Pancasila oleh militer Australia.

Pernyataan ini dikutip Reuters dari seorang Pejabat Senior yang tak disebutkan namanya. Pejabat tersebut juga menduga Gatot mengeksploitasi insiden Australia untuk kepentingan ambisi politiknya. “Dia sering tampil di publik dan memberikan pernyataan belakangan ini,” tulis Reuters. Sebelumnya, penulis buku The Loner: President Yudhoyono’s Decade of Trial and Indecision, John McBeth juga pernah menulis kalau Panglima TNI memiliki paham ultranasionalis dan berambisi ikut dalam Pilpres 2019.

Nama Gatot juga ikut disebut-sebut dalam laporan Allan Nairn terkait upaya penggulingan Jokowi. Tulisan yang mengutip pernyataan Jenderal (Purn) Kivlan Zen ini menuliskan kalau sebagai perwira aktif, Gatot harus “sangat berhati-hati” mengambil sikap di depan publik. Menurut Nairn, ucapan Kivlan ini konsisten dengan jenderal-jenderal lain dan para penggerak kudeta, bahkan konon, Presiden sendiri.

Berbagai kabar burung ini, kemudian terakumulasi lewat desas desus bahwa Jokowi akan melakukan pergantian Panglima TNI. Bahkan beredar juga spekulasi yang mengarah pada Irjen Kementerian Pertahanan, Marsdya Hadi Tjahjanto sebagai pengganti Gatot. Namun kabar ini langsung direspon Jokowi dengan menegaskan kalau ia tidak akan mengganti Gatot. Ia justru memuji jenderal jebolan Akademi Militer 1982 itu sebagai pekerja keras.

Sementara Gatot sendiri juga ikut membantah semua rumor tersebut, ia juga mengaku tidak ambil pusing mengenai motif dibalik beredarnya kabar tersebut. Sebagai Panglima TNI, ia menegaskan kalau tak ada upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika memang ada upaya makar, Gatot menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan gerakan tersebut.

Dengan tegas ia mengatakan kalau dirinya tak ada niat untuk maju sebagai capres, dan merasa tidak etis jika harus beradu dengan Presiden Jokowi yang kemungkinan juga kembali maju dalam Pilpres. “Saya ini dilantik sebagai Panglima TNI, dan setiap Panglima disumpah untuk taat pada atasan. Tidak mau. Tidak etis saya dipercaya Presiden kemudian saya berambisi, beradu dengan Presiden,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Kontrol Sipil Terhadap Militer

“Saat ini TNI seperti warga negara asing saja kan begitu, tidak boleh memilih kemudian kalau ikut pilkada (pemilihan kepala daerah) harus mengundurkan diri sedangkan PNS tidak.”

Pernyataan ini sempat dilontarkan Gatot pada Selasa, 4 Oktober 2016 lalu. Pada saat itu, Panglima berharap TNI dapat kembali memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Walau Gatot memahami kalau tidak adanya hak politik karena TNI adalah organisasi yang dipersenjatai, namun sepertinya harapannya ini merupakan pemicu dari aktvitasnya yang banyak bersinggungan dengan politik.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan dihapuskannya dwi fungsi ABRI, TNI memang ‘dipaksa’ kembali ke barak dan melepaskan hak politiknya. Namun kini secara perlahan-lahan, TNI mulai kembali melakukan peran sipil. Hal ini tentu berisiko “Menyebabkan gagalnya proses transisi menuju demokrasi di Indonesia,” kata Agus Widjojo, purnawirawan jenderal angkatan darat yang membantu memimpin reformasi militer.

Menurutnya, kembalinya TNI dalam wilayah sipil dapat menimbulkan kontra-reaksi yang akan menimbulkan gejolak. Agus melihat, kesempatan TNI untuk kembali ke ranah sipil akibat dua sebab. Pertama, karena sebagai Presiden yang berasal dari sipil, Jokowi kurang percaya diri tanpa kehadiran angkatan darat di pihaknya, dan kedua, banyak anggota militer yang masih “bernostalgia dengan peran yang besar” di masa lalu.

Kembalinya peran militer ke ranah sipil juga dilihat oleh Sidney Jones, Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik yang juga pengamat teroris. “Tidak ragu lagi, angkatan darat jelas bergerak menuju ranah-ranah sipil,” katanya. Namun ia tidak yakin TNI berniat kembali ke pusat panggung politik, ia menilai TNI hanya ingin memainkan kembali peranannya dalam bidang keamanan dalam negeri, misalnya mengambil peran anti-terorisme dari polisi sehingga berpeluang mendapat dana di luar anggaran nasional.

Di sisi lain, pemilihan Gatot sendiri sebenarnya juga menyimpang dari garis rotasi panglima militer yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena peran Panglima TNI periode ini seharusnya berasal dari Angkatan Udara. Namun Jokowi berkelit, menurutnya, penunjukan Gatot sebagai panglima atas sejumlah pertimbangan, terutama untuk memperkuat TNI dan itu adalah hak prerogatifnya sebagai Presiden.

Alasan Jokowi ini dipahami oleh Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi. Ia menilai, Jokowi membutuhkan sokongan politik luar biasa dari tentara dengan memilih Gatot sebagai Panglima TNI. “Situasinya, presiden butuh legitimasi kuat dengan sokongan tentara. Dan itu tidak bisa didapat dari Angkatan Udara,” katanya seperti dikutip Tempo, Rabu, 10 Juni 2015.

Pendapat ini diperkuat oleh pengamat militer Muhadjir Effendy yang mengatakan dibanding matra lainnya, TNI AD memang yang paling mungkin diberikan kesempatan sebagai Panglima TNI. “Jika dilihat dari segi besaran kesatuan, saya melihat cukup strategis karena besaran satuan dari AD paling besar,” jelasnya, sehingga pengawasan dan komando ke tiga matra akan menjadi lebih kuat bila dipegang oleh TNI AD.

Jadi hal yang wajar bila Jokowi lebih memilih Gatot sebagai panglimanya, walaupun Gatot sering disebut sebagai “orang SBY” karena karirnya menanjak di masa SBY berkuasa. Pentingnya Jokowi mengendalikan militer, juga sesuai dengan teori supremasi sipil Samuel Huntington (1959), yaitu supremasi sipil memerlukan lebih dari sekadar minimalisasi intervensi militer dalam politik, tapi juga otoritas sipil di semua bidang politik, termasuk perumusan dan implementasi kebijakan pertahanan nasional.

Sehingga bila kemudian panglima yang Jokowi harap bisa menjaga kekuasaannya, berniat untuk bertarung dengannya di Pilpres 2019, tentu akan menyebabkan gejolak yang mungkin saja ikut mengguncang stabilitas negara. Isu makar menjadi hal yang mungkin, bila memang ada ambisi terselubung seperti kabar burung yang banyak beredar. Atau mungkinkah Gatot memiliki agenda tertentu, mengingat pada 2018 nanti, dirinya telah memasuki masa pensiun? Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/R24)