Diklaim memiliki potensi bisnis yang menjanjikan, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi target para investor untuk berinvestasi. Selain itu, dunia politik Indonesia, terutama NTT tengah digoncang oleh pernyataan Viktor Laiskodat yang dinilai menyudutkan Gerindra dan partai-partai oposisi lainnya. Di balik Pidato Viktor Laiskodat, apakah diselubungi kepentingan politis dan bisnis?


PinterPolitik.com

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid mengomentari pidato politikus Nasdem Viktor Laiskodat terkait empat partai (Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat) yang ingin membuat negara khilafah. Dia menilai pernyataan Viktor tidak menunjukkan sikap Pancasilais. “Jangan manipulasi opini menjadi terbalik, Viktor bela Pancasila dan yang melawan Viktor anti-Pancasila. Ini terbalik. Cara dan apa yang dikatakan Victor itulah yang tidak Pancasilais,” ujar Sodik di Jakarta, Selasa (8/8/2017). Melihat hal ini, apa yang menyebabkan Viktor ‘berani’ berbicara demikian? Selain karena kepentingan politis, apakah turut terselip kepentingan bisnis terhadap potensi alam di NTT? Politik rente menguasai NTT?

Vicktor Laiskodat (Foto: politiktoday.com)

Komoditas sumber daya alam yang beragam menyebabkan NTT diminati banyak investor dari dalam negeri maupun mancanegara. Saat ini sejumlah investor sedang berinvestasi di daerah itu, diantaranya, tambak garam di Kabupaten Malaka dan Timor Tengah Selatan oleh PT Inti Jaya Jakarta.

Ada juga pabrik tebu yang siap dibangun di Kabupaten Sumba Timur dan rencana pembangunan perkebunan cengkeh di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu, akan dibangun pabrik perpipaan di kawasan Industri Bolok Kabupaten Kupang dan pabrik minyak dan gas di Pantai Selatan Kabupaten TTS. Rupanya kiprah para investor di NTT telah dimulai sejak zaman Soeharto. Para ‘konglomerat hitam’ ini mengeruk bumi NTT untuk kepentingan sepihak tanpa memperhatikan nasib masyarakat. Mungkinkah para investor masa kini yang berkiprah di NTT merupakan ‘titisan’ dari para konglomerat hitam Orde Baru (Orba)?

Dari Robby Kette Lalu CSIS Hingga Setnov

Geliat para konglomerat hitam telah terendus sejak zaman Soeharto. Pembangunan di Timor Leste turut dipengaruhi oleh pendekatan militer. Selain itu, produksi kopi Timor timur menjadi salah satu peluang para ‘cukong’ untuk mengais rejeki.Produksi kopi dimonopoli oleh PT Denok Hernandes Indonesia, sedangkan untuk penyulingan minyak cendana ditangani oleh PT Scent Indonesia. Selain itu, tambang marmer dikelolah oleh PT Marmer Timor Timur. Ketiga perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Batara Indra Group yang didirikan oleh Robby Kette pada tahun 1979.

Robby Kette atau Robby Sumampouw (berbaju garis-garis biru) saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Solo (Foto: solopos.com)

PT Batara Indra Group ini berkongsi dengan PT Denok Hernandes Indonesia. PT Denok didirikan oleh tiga serangkai, Benny Moerdani, Dading Kalbuadi dan Sahala Rajagukguk. Mereka turut dibantu oleh dua bersaudara dari suku Tionghoa, Robby dan Hendro Sumampouw untuk membiayai operasi militer di Timor Leste dengan memonopoli pembelian dan ekspor kopi. Kala itu, Benny dibantu oleh Markus Wanandi, seorang pastur di Timor Leste yang juga adik dari orang Centre for Strategic and International Studies (CSIS) – Yusuf Wanandi. Hal ini menyebabkan proyek-proyek pembangunan di Timor Leste diatur oleh dan untuk tentara saja, tanpa memperhatikan mutu kehidupan masyarakat setempat.

Yusuf Wanandi – salah satu pendiri CSIS (Foto: model-apec.org)

Sekitar tahun 1994, setelah jatuhnya Jenderal Benny Murdani dan munculnya Mayor Jenderal Prabowo Subianto sebagai penjaga keamanan keluarga Suharto, bisnis anak-anak Suharto mulai berkembang pesat di koloni Indonesia ini. Tutut sendiri berhasil menyingkirkan Robby Sumampouw dari bisnis kopi dan tambang marmer di Manatuto. Saudara dan Kerabat Tutut yang lain juga mulai merambah Timor Leste sehingga gerakan mereka lebih dikenal sebagai ‘P3 (Putri Putri Presiden)’. Selain itu, CSIS didapuk Soeharto sebagai ‘tanki pemikirnya’.

Sebagai organisasi intelektual yang didirikan oleh Tionghoa non-muslim, tak jarang sering dikritik oleh kelompok-kelompok Islam dan pribumi atas kebijakan yang diambil oleh Orde Baru. Beredar juga rumor bahwa CSIS digunakan Amerika terkait penggulingan Soekarno, Soeharto dan juga mengenai amandemen UUD 1945 yang berbau neoliberalisme. Selain itu, ada juga isu tentang keterlibatan CSIS saat Pilpres 2014. Isu yang sempat berhembus saat itu adalah mengenai dukungan Sofyan Wanandi – ketua AKPINDO – terhadap Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Kedekatan JK dan Sofyan Wanandi juga meresahkan kalangan kelas menengah Muslim kota dan kaum santeri desa secara umum. Bahkan menimbulkan kecurigaan bahwa JK dan Soyan Wanandi adalah semacam ‘konco’ dalam ekonomi-politik yang membuat golongan Muslim Jawa sangat curiga atas maksud-maksud ekonomi-politik keduanya. ”Hal itu mencemaskan atau menimbulkan prasangka di kalangan Muslim yang trauma dengan politik CSIS di zaman orba. Sofyan Wanandi (Liem Bian Khoen) dulu orang Golkar/CSIS dan sekutu Cendana yang kemudian melawan Soeharto pada tahun-tahun terakhirnya. Di masa kini, Setya Novanto (Setnov) dianggap sebagai pengusaha yang mengambil keuntungan pribadi, baik secara ekonomi maupun politik dari NTT.

Setnov yang merupakan anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II yang meliputi wilayah Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba. Setelah terpilih menjadi anggota DPR, ia pun membangun sejumlah asetnya di NTT. Berikut adalah aset Setya di NTT yakni:

Yang pertama, Novanto Center, di wilayah Kelapa Lima, Kota Kupang. Merupakan sebuah gedung dua lantai yang dilengkapi fasilitas kolam renang. Di bagian belakang Novanto Center, ada juga sebuah rumah singgah ketika Setnov berkunjung ke NTT.

Yang kedua, rumah tenun bagi warga NTT di Kelurahan Maulafa yang dikelolah oleh istrinya, Deisti Novanto.

Yang ketiga, Hotel Bintang Lima di Labuan Bajo. Hotel bintang lima di lahan seluas 3,5 hektare di Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Nilai investasinya mencapai Rp 120 miliar. Perusahaan milik Setya, PT Saran Investama Manggabar, menjadi pemenang tender pembangunan lahan di Pantai Pede itu. Namun, pemerintah dan masyarakat setempat menolak rencana pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah setempat akan menyewakan lahan itu ke Setya selama 25 tahun dengan nilai sewa sekitar Rp 1,3 miliar.

Yang keempat, sentra agrobisnis di Manusak, Kabupaten Kupang. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kawasan Industri Bolok, Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan yang keenam, izin pembangunan pabrik garam di NTT yang telah dikantongi Setnov. Sepak terjang para konglomerat di NTT sejak zaman Soeharto hingga kini menjadi bukti bahwa politik rente sedang melanda NTT. Sampai kapan akan seperti ini?

Setya Novanto (Foto: setnov.co.id)

Bagaimana Nasib NTT?

Tak bisa dipungkiri bahwa persoalan politik, agama dan bisnis di Indonesia saling kait-mengait. Kehadiran para Konglomerat hitam turut memengaruhi peta politik dan sistem perekonomian Indonesia. Di NTT, sosok Robby Kette yang merupakan ‘anak kesayangan’ Benny Moerdani, CSIS yang menjadi ‘processornya’ Soeharto dan Setnov ’sang flamboyan’ dapat dijadikan sebagai sampel atas praktik konglomerat hitam. Bukan lagi demokrasi melainkan oligarki yang sarat dengan politik neoliberalisme (neolib).

Komentar Viktor Laiskodat yang menyudutkan kubu Gerindra, sudah pasti tidak etis, namun apakah di baliknya juga ada persaingan berburu rente ekonomi antara Nasdem dan Gerindra? Mengenai silang pendapat yang terjadi di antara kedua partai ini, kira-kira siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya? Selain itu, setelah melihat sepak terjang para konglomerat di era Soeharto hingga Setnov, siapakah sosok politisi dan orang kaya berikutnya yang akan menjalankan politik rente di NTT? Bagaimana menurut anda? (dari berbagai sumber/ K-32).