Perang Dagang Bisa Jadi Peluang

Perang Dagang Bisa Jadi Peluang
Istimewa
7 minute read

Perang tarif  antara AS dan Tiongkok sudah di mulai. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia, buntung atau untung?


PinterPolitik.com

“Globalisasi itu bagus, namun globalisasi membutuhkan improvement.” ~ Jack Ma, Pendiri Alibaba

Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menaikkan tarif bea masuk impor pada produk-produk Tiongkok, ternyata bukan isapan jempol. Setelah keputusan kenaikan tarif baja dan aluminum pada Maret lalu, kini Trump juga menaikkan bea impor untuk 1.300 produk Tiongkok lainnya.

Keputusan ini, ia lakukan setelah negara Tirai Bambu tersebut mengumumkan kenaikan bea impor untuk 106 produk AS yang akan masuk ke Tiongkok. Aksi ini sendiri, sebenarnya juga merupakan balasan bagi AS karena menaikkan bea impor baja dan alumunium yang merupakan produk ekspor andalan Tiongkok ke AS.

Walau Trump mencuit di twitter dengan mengatakan tidak memberlakukan perang dagang terhadap Tiongkok, namun aksinya ini banyak menuai kontroversi baik dari dalam maupun luar negeri AS. Kenaikan bea impor tak hanya menyusahkan pengusaha di negeri itu, tapi juga Pemerintah Tiongkok, dan negara-negara lain – termasuk Indonesia.

Sejauh ini, kenaikan bea impor sebesar 10 sampai 25 persen memang tidak terlalu mempengaruhi ekspor baja dan alumunium Indonesia ke AS, sebab jumlahnya hanya sekitar satu persen saja. Namun dampak pemberlakuan tarif tersebut, kemungkinan akan membuat Tiongkok mengalihkan ekspor baja dan alumuniumnya ke Indonesia.

Begitu juga dengan AS, apabila Tiongkok benar-benar memberlakukan bea impor yang tinggi pada produk mereka, maka Indonesia bisa jadi akan kebanjiran produk-produk dari negara federal tersebut.  Terutama produk-produk pangan, seperti buah dan sayur-sayuran yang umumnya menjadi produk ekspor utama  AS ke Tiongkok.

Perang dagang antara dua negara adidaya dengan saling menaikkan tarif impor ini, memang sempat menimbulkan silang pendapat di tanah air. Terutama mengenai dampak yang akan ikut dirasakan Indonesia. Banyak pihak menilai, perang dagang tentunya juga akan ikut mengoreksi neraca perdagangan Indonesia.

Apalagi kalau AS juga ikut menaikkan tarif impor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia. Namun di balik prediksi perekonomian yang limbung, terbetik pula harapan agar Pemerintah memanfaatkan adanya peluang ekspor ke Tiongkok. Termasuk kemungkinan investasi diversifikasi pangan yang sebelumnya diimpor Tiongkok dari AS.

Keseimbangan Neraca Perdagangan

“Kapitalisme, pada dasarnya, suatu sistem ekonomi yang mengusung ketidakadilan.” ~ Annalee Newitz

Sebagai Presiden AS yang dikenal dengan kebijakan proteksionisnya ini, Trump ternyata tak main-main dengan janji kampanyenya dulu. Keinginannya untuk menjadikan Amerika Great Again, ia lakukan dengan mempersulit setiap negara yang dianggapnya tidak melakukan perdagangan secara adil dengan AS, seperti yang ia tuding dilakukan oleh Tiongkok.

Selama ini, Paman Sam memang menjadi negara utama pengimpor produk-produk Tiongkok. Produk-produk yang diimpor tersebut, terutama berupa peralatan medis, mesin-mesin, otomotif, dan satelit atau roket. Pada 2017 saja, impor AS dari Tiongkok mencapai 505,6 miliar dollar AS.

Di sisi lain, ekspor AS ke Tiongkok tidak sebanding jumlahnya. Produk-produk yang diekspor AS ke negeri Panda tersebut, selain pesawat dan otomotif, hanya berupa produk pangan seperti daging babi dan anggur (wine). Di tahun 2017, tercatat total ekspor AS ke Tiongkok hanya mencapai 130,4 miliar dollar AS.

 

Akibat jumlah ekspor-impor yang tidak seimbang ini, di tahun lalu bisa dikatakan AS mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok sebesar 375,2 milliar dollar AS. Kondisi yang sama juga selalu dialami AS di tahun-tahun sebelumnya. Kondisi neraca yang selalu jomplang inilah, di mata Trump dianggap sebagai ketidakadilan.

Sebenarnya, kondisi AS ini tak jauh beda dengan Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia juga kerap mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok, namun jumlahnya memang tak sebesar AS, yaitu sekitar 12,7 miliar dollar AS. Sementara Indonesia pun selalu mengalami surplus perdagangan dengan AS, walau hanya 9,7 miliar dollar AS.

Permasalahannya, baik Tiongkok dan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Kondisi perdagangan Indonesia yang selalu surplus dengan AS, juga ikut mengancam. Terlebih, selama ini Indonesia menerapkan kebijakan proteksionis produk pangan dan tarif bea impor tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Tak heran bila ada ketakutan, AS juga akan memberlakukan kenaikan tarif impor pada Indonesia.

Mengais Peluang Perang Dagang

“Globalisasi dan perdagangan bebas memang memacu pertumbuhan ekonomi, globalisasi juga akan menciptakan penurunan harga pada setiap barang.”~ Robert Reich

Sebagai ekonom dan profesor dari Universitas Berkeley, Robert Reich memandang membanjirnya produk-produk murah Tiongkok ke negara adidaya tersebut adalah konsekuensi dari perdagangan bebas yang diadaptasi AS usai Perang Dunia II. Adanya globalisasi, otomatis akan memacu banyaknya pertukaran barang antar negara yang memicu persaingan pasar.

Akibat selama ini AS tidak menerapkan proteksi, maka hukum permintaan pasar pun berlaku, di mana barang-barang murahlah umumnya yang lebih diminati. Apa yang dilakukan Trump, menurut mantan Menteri Tenaga Kerja di era Bill Clinton ini, sebenarnya hanya akan mempengaruhi harga barang di dalam negeri semata, sehingga tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Tindakan Trump  tersebut, sesuai dengan perkataan Adam Smith dalam bukunya, The Wealth of Nation. Bapak Ekonomi Dunia ini menulis kalau para pemimpin dunia kerap melakukan persekongkolan melawan kepentingan umum, demi menemukan cara menaikkan harga. Sebab semahal apapun, bila memang produk tersebut diperlukan, masyarakat tentu akan terpaksa membelinya.

Dalam hal ini, alih-alih menaikkan tarif impor bagi Tiongkok dengan berdalih atas nama proteksi produk dalam negeri, sebenarnya Trump tengah membebani masyarakatnya sendiri dengan barang-barang yang harganya menjadi jauh lebih mahal, demi menambah pendapatan negara.

Di sisi lain, kebijakan Trump pun berhasil memukul para pialang saham di Wallstreet akibat nilai saham sejumlah perusahaan di negaranya yang sempat anjlok. Walau turunnya nilai saham ini tidak sampai mengganggu Index Harga Saham Gabungan (IHSG) dan membuat investor asing menarik dananya dari Indonesia.

Lalu bagaimana dengan Tiongkok? Sebagai negara pengekspor terbesar dunia sejak 2009 lalu, sebenarnya kebijakan AS ini tidak terlalu berimbas banyak pada perekonomian mereka. Bahkan pada Februari lalu, perdagangan ekspor Tiongkok naik 44,5 persen dari sebelumnya. Karena selain AS, Tiongkok juga membanjiri produknya ke Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Walau neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok kerap defisit, namun Tiongkok juga sebenarnya merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia. Sama halnya dengan AS, Indonesia lebih banyak mengekspor bahan pangan ke Tiongkok. Sementara Tiongkok lebih banyak mengekspor mesin-mesin dan elektronik ke Indonesia.

Dengan adanya perang tarif tersebut, Indonesia sebenarnya punya peluang untuk menjadi pengekspor subsider bagi negara Tirai Bambu. Begitu pun produk-produk AS yang akan dipersulit masuk ke Tiongkok, dapat menjadi peluang bagi Pemerintah untuk mendapatkan produk AS dengan harga yang lebih murah.

 

Peluang ini dinyatakan oleh Ekonom Faisal Basri yang juga ikut menyesalkan defisitnya perdagangan tanah air dengan Tiongkok. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah mampu memanfaatkan kenaikan tarif impor Tiongkok terhadap produk AS ini dengan baik. Apalagi ketakutan akan imbas gejolak saham di AS ternyata tidak berdampak banyak pada Indonesia, seperti yang sempat ditakutkan sebelumnya.

Prediksi akan minimnya imbas perang dagang AS – Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia, juga pernah dinyatakan oleh Bank Dunia. Menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Rodrigo Chaves, perang dagang AS dan Tiongkok tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia karena sebagian besar ekonominya didukung faktor dalam negeri.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar ketiga dunia, pendapatan negara memang tidak terlalu bergantung pada ekspor dan impor. Alokasi pendapatan dari ekspor – impor yang masuk dalam kategori sektor pendapatan non pajak, porsinya hanya sekitar 20 persen saja di APBN. Sejauh ini, pendapatan terbesar dalam APBN 80 persennya berasal dari sektor pajak.

Begitu juga ketergantungan Indonesia terhadap produk dari Tiongkok maupun AS yang lebih banyak berupa peralatan mesin, elektronik, maupun sayur dan buah premium. Sebagian besarnya, bukan kebutuhan yang dianggap pokok di tanah air. Sehingga sebetulnya, perdagangan Indonesia lebih punya posisi tawar yang tinggi terhadap AS maupun Tiongkok.

Jadi persoalannya sekarang, mampukah Pemerintah menciptakan perang dagang ini sebagai peluang yang menguntungkan.  (R24)

Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here