Perang Bargaining Gerindra-PKS

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) disaksikan pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri) saat kampanye Pilgub DKI. (foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
7 minute read

Dengan kekuatan finansial, mudah bagi Hashim Djojohadikusumo untuk memegang kendali partai Gerindra. Artinya, sikap politik partai pun sangat mempertimbangkan suara sang konglomerat.


Dalam buku Pengantar Ilmu Politik karangan F. Isjwara, dikatakan bahwa politik adalah salah satu bentuk perjuangan untuk memperoleh kekuasaan. Isjwara seperti ingin menegaskan bahwa tujuan utama politik adalah kekuasaan, termasuk para pelaku politik yang bermain di dalamnya.

Belakangan, pendapat itu terasa relevan ketika publik disuguhi tontonan perebutan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta oleh Gerindra dan PKS. Sebagaimana diketahui, kedua partai ini merupakan kawan dalam peta politik koalisi nasional. Namun terkesan telah menjadi “lawan” ketika berurusan dengan perebutan kekuasaan terutama dalam konteks kursi DKI-2 tersebut.

Di beberapa media nasional, kedua pihak terlihat saling bersinggungan pendapat. Gerindra dan PKS masih belum satu suara dalam menentukan Wagub pengganti Sandiaga Uno untuk mendampingi Anies Baswedan di DKI.

Di satu sisi, PKS merasa Prabowo sudah berjanji akan memberikan kursi Wagub DKI kepada partai berlambang padi dan bulan tersebut. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan ia masih percaya Prabowo akan memberikan komitmen yang pernah dia berikan ke PKS.

Akan tetapi, pihak Gerindra membantah hal itu. Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid mengatakan pengisian kursi Wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno tak masuk dalam kesepakatan koalisi Pilpres 2019 bersama PKS. Belakangan justru muncul nama politisi Gerindra M. Taufik yang digadang-gadang akan menjadi Wagub DKI untuk mendampingi Anies Baswedan.

Jika memang benar ada perjanjian khusus antara Prabowo dan PKS terkait jatah kursi Wagub DKI, maka bisa dikatakan kemunculan nama M. Taufik dari partai Gerindra adalah bagian dari pengkhianatan deal-dealan politik tersebut.

Pasalnya, bukan pertama kalinya PKS tak diberikan “jatah” kursi kekuasaan oleh Prabowo. Sebelum rebutan kursi kepemimpinan Wagub DKI, usulan PKS agar Prabowo memilih Calon Wakil Presiden dari partainya pun tidak dijalankan oleh Prabowo. Ketua partai Gerindra itu justru lebih memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres.

Menarik untuk dijadikan catatan, mengapa akhirnya Gerindra dan secara khusus Prabowo kerap kali bertindak demikian kepada PKS? Apakah mungkin PKS cuma dianggap sebagai lumbung suara, tanpa perlu dilibatkan dalam urusan kekuasaan?

Perbedaan Dua Sahabat

Gerindra dan PKS bukanlah kawan baru dalam peta politik nasional. Persahabatan kedua partai ini dimulai sejak tahun 2014 ketika Prabowo ditantang oleh PDIP dan Joko Widodo dalam Pilpres 2014.

Ketika partai-partai pendukung Prabowo mulai hengkang dan loncat ke barisan petahana Joko Widodo, PKS tetap konsisten bersama Gerindra berada di luar lingkaran kekuasaan. Akan tetapi, sekalipun sudah berkawan sejak lama, PKS dan Gerindra merupakan dua partai yang memiliki haluan ideologi berbeda.

PKS, dalam ulasan M. Imdadun Rahmat dalam buku Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen adalah partai yang telah menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai acuan utama gerakan politik mereka. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islam politik yang berasal dari Mesir. Di AD/ART PKS pun disebutkan bahwa asas partai tersebut adalah Islam, bukan Pancasila.

Berbeda dengan Gerindra. AD/ART Gerindra menyebutkan bahwa partai tersebut berhaluan nasionalis dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar ideologi partai. Hal itu bisa dilihat dari komposisi kepengurusan partai Gerindra yang lebih beragam dibandingkan PKS.

Maka bukan tidak mungkin perbedaan ideologi kedua partai tersebut menjadi alasan bagi Prabowo untuk lebih hati-hati dalam memberikan kursi kekuasaan kepada PKS.

Selain itu, untuk melacak sikap politik Gerindra terhadap PKS, sosok yang perlu diperhatikan adalah Hashim Djojohadikusumo. Hashim adalah adik kandung Prabowo. Berbeda dengan sang kakak, Hashim merupakan seorang Kristen Protestan yang saat ini menjadi salah satu tokoh sentral dalam tubuh Gerindra.

Hashim tercatat pernah bersinggungan dengan kelompok-kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) di tahun 2014.  Ia bahkan pernah mengatakan FPI tidak akan pernah menjadi bagian dari koalisi Gerindra.

Ketidaksukaan Hashim kepada FPI dikarenakan ormas Islam tersebut dianggap telah melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Sedangkan Hashim merupakan salah satu tokoh pemerhati kelompok minoritas.

Hashim tak segan menegaskan bahwa salah satu prinsip dasar partai Gerindra adalah untuk melindungi karakter bangsa Indonesia yang pluralis, multi-religi dan multi-etnis. Maka ketika berpidato di forum Internasional USINDO Washington, Hashim mengecam tindakan kelompok ekstrimis dan intoleran di Indonesia.

Sikap politik Hashim tentu bertolakbelakang dengan arah politik Prabowo dan Gerindra. Dukungan terhadap Prabowo justru datang dari partai-partai Islam berbasis massa seperti PKS.

Belakangan diketahui Hashim “banting setir” untuk meredam ketidaksukaan terhadap kelompok Islam fundamentalis demi memenangkan Prabowo. Diduga Hashim telah memberikan izin kepada Prabowo untuk berkoalisi dengan PKS. Walaupun PKS memiliki kedekatan dengan FPI, namun Hashim yakin Prabowo bisa mengendalikan itu.

Hashim Djojohadikusumo “banting setir” untuk meredam ketidaksukaan terhadap kelompok Islam fundamentalis demi memenangkan Prabowo Click To Tweet

Sikap politik seperti itu lumrah terjadi dalam dunia politik. Seperti yang dinyatakan oleh Henry John Temple, tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingannya. Bisa dikatakan bahwa keputusan Hashim untuk memberikan izin Prabowo berkoalisi dengan PKS adalah untuk kepentingan elektoral semata.

Hal itu menegaskan pula bahwa posisi Hashim sangat kuat dalam partai Gerindra. Bahkan Hashim diduga sebagai penyokong dana terbesar untuk pencalonan Prabowo sebagai capres. Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa pernah mengatakan keraguan Prabowo untuk maju menjadi capres kemungkinan besar jadi karena Hashim tidak membantu pendanaan Prabowo.

Hashim Djojohadikusumo diketahui memang seorang konglomerat. Hashim menempati posisi 35 dalam daftar orang terkayata di Indonesia, versi majalah Forbes tahun 2017. Jumlah kekayaannya mencapai US$ 850 juta.

Dengan kekuatan finansial sebesar itu, maka mudah bagi Hashim untuk memegang kendali politik partai Gerindra. Artinya, sikap politik partai pun sangat mempertimbangkan suara Hashim.

Mungkinkah kerenggangan hubungan antara Hashim dengan kelompok Islam fundamentalis ikut mempengaruhi sikap politik Gerindra terhadap PKS pada saat ini? Seperti sikap untuk tidak memilih cawapres dari PKS hingga dominasi sikap “ngotot” Gerinda dalam berebut kursi pemerintahan DKI?

Tak Lagi Galak?

Pengaruh Hashim terhadap arah politik Gerindra bisa dibaca ketika Prabowo tidak memilih cawapres hasil Ijtima Ulama dari PKS. Jauh sebelum Sandiaga terpilih sebagai cawapres Prabowo, Hashim sudah lebih dulu mengatakan bahwa cawapres Prabowo harus memiliki kecukupan logistik.

Meskipun pencalonan Sandiaga sebagai cawapres Prabowo disebut merupakan hasil kesepakatan partai-partai koalisi, tetap akan sulit meminggirkan pengaruh Hashim dalam pengambilan keputusan tersebut. Apalagi Hashim pernah mengeluarkan pernyataan bahwa cawapres Prabowo harus memiliki kecukupan finansial, jauh sebelum Sandiaga terpilih sebagai pendamping Prabowo.

Selain itu, sikap politik Gerindra terhadap PKS ini bisa jadi pula karena rekam jejak PKS yang pernah menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan SBY. Seperti diketahui ketika SBY masih berkuasa, PKS sebagai partai pendukung pemerintah sering kali menentang keputusan politik SBY seperti pada kenaikan BBM.

Apalagi PKS pernah mengancam Prabowo jika Prabowo tidak memilih cawapres dari pihak mereka. PKS sempat mengancam akan pecah kongsi dengan Gerindra jika tidak dapat posisi cawapres pada Pilpres 2019. Bukan tak mungkin hal tersebut merupakan bentuk “pengendalian” Prabowo seperti yang pernah dikatakan oleh Hashim.

Hingga saat ini manuver politik Prabowo dan Gerindra masih mampu meredam kepentingan politik PKS. Sekalipun gagal mendapat posisi cawapres, PKS nyatanya tetap bersedia mendukung Prabowo sebagai presiden. Pertanyaannya adalah, kenapa PKS kini seperti terlihat lemah?

Hal itu bisa dimaknai karena PKS tidak memiliki bargaining kuat ketika berhadapan dengan Prabowo dan Gerindra. Gary Good berpendapat ketika koalisi terbentuk, akan terjadi tawar-menawar diantara pihak-pihak yang berkoalisi untuk mendapatkan sesuatu.

Dalam proses tawar-menawar itu, bisa jadi PKS tidak lagi memiliki bargaining kuat ketika berhadapan dengan Prabowo dan Gerindra. Faktor utama bisa jadi karena PKS mengakui bahwa partai mereka tidak memiliki kekuatan finansial seperti Sandiaga Uno. Maka PKS bersedia untuk meredam keinginan mereka untuk mendapatkan posisi cawapres Prabowo.

Kedua, bisa jadi karena PKS mengakui bahwa hanyalah Prabowo yang bisa menandingi popularitas Jokowi. Berangkat dari perlawanan PKS selama ini kepada pemerintah, maka bukan tidak mungkin PKS lebih memilih “mengalah” kepada Prabowo dibandingkan harus mendukung musuh seteru mereka, Jokowi.

Dan terakhir, koalisi Prabowo sudah semakin kuat dengan kehadiran partai Demokrat di belakang capres militer tersebut. Dari faktor-faktor tersebut bukan tidak mungkin PKS tidak lagi memiliki bargaining kuat dalam koalisi karena dukungan terhadap Prabowo kini sudah semakin membesar dan tidak lagi bergantung pada PKS.

Lantas, apakah PKS akan kembali mengalah ketika Gerindra merebut kursi Wagub DKI yang diklaim oleh PKS telah dijanjikan Prabowo untuk partai mereka? Jika PKS kembali takluk, maka bukan tidak mungkin bahwa PKS memang semakin kehilangan “daya tawar” dalam koalisi Prabowo sehingga PKS  lebih memilih mengalah ketimbang babak belur dalam proses Pemilu 2019. (D38)