Pejabat Negeri Makin Fanatik?

video bupati kuningan
Kompas
2 minute read

“Seseorang mati karena tersandung lidahnya. Seseorang tidak mati karena tersandung kakinya.” ~Ali bin Abi Tholib


PinterPolitik.com

Siang ini mamakku ribut bukan kepalang ketika dikirimi video Bupati Kuningan, Acep Purnama. Mamakku ini tak habis pikir, bisa-bisanya seorang pejabat daerah melaknati pejabat lainnya hanya karena berbeda pilihan politik. Waduh, memang dia Tuhan bisa melaknat orang seenaknya?

Entah ya, pejabat zaman now kok ya jadi makin alay aja kelakukaannya. Sikapnya itu benar-benar membahayakan demokrasi. Sebelum ada kasus video Acep, sempat heboh juga dengan pernyataan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang bilang jangan pakai Jalan Tol kalau tidak dukung Jokowi. Ckckck, memangnya rakyat bayar pajak buat gaji dia saja? Kan buat merasakan fasilitas umum juga.

Terus, yang nggak kalah menggemaskannya, para menteri juga latah memamerkan keberpihakannya. Ada pegawai negeri yang berbeda pilihan politik, eh malah ditanya, memang yang gaji kamu siapa? Ini gimana sih? Jawabannya sudah jelas toh? Para pegawai negeri termasuk gaji kau para menteri itu bayarnya pakai uang negara. Bukan uang salah satu calon presiden. Hmmm…

Kalau kata Presiden Amerika Serikat ke-32, Franklin D. Roosevelt, penguasa utama demokrasi itu bukanlah presiden atau pejabat pemerintah, tetapi para pemilih negara ini. Jadi kenapa harus memaksakan pemilih untuk memilih calon tertentu. Penguasa sesungguhnya itu adalah rakyat. Penguasa kok diatur.

Kuasaan rakyat sudah sepatutnya di atas segala penguasa di negeri ini. Itu kalau kita benar-benar negara demokrasi... Click To Tweet

Sebagai warga negara, kepala daerah atau pejabat-pejabat negara memang punya hak untuk memilih presiden. Cuma harus bijaksana juga, jangan sampai memicu potensi konflik kepentingan apalagi sampai bikin gaduh. Komunikasinya itu harus yang baik. Harus tahu kapan berbicara politik, kapan bersikap sebagai kepala daerah. Biar nggak harus repot-repot dipanggil Bawaslu.

Baca juga :
OK OCE Gagal Salah Jokowi?

Melihat kondisi demokrasi yang macem begini, ku jadi teringat ucapan Plato. Dia bilang kalau kata-kata yang keluar dari mulut adalah sarana untuk mengembangkan kesadaran kemanusiaan guna menyampaikan kebenaran dan keyakinan positif.

Kalau para pejabat ini merasa pilihan politiknya baik, harusnya diungkapkan dengan cara yang baik. Kenapa harus bicara yang cenderung menjatuhkan satu sama lain? Kenapa harus melaknat-laknati atau mengkafir-kafirkan orang lain atas pilihan politiknya? (F41)

Facebook Comments