PDIP Ngiri Rangkap Jabatan?

PDIP Ngiri Rangkap Jabatan?
3 minute read

Gara-gara Airlangga Hartarto diperbolehkan rangkap jabatan, sepertinya partai lain pun mulai iri. Salah satunya si “Anak Mama” Partai Banteng.


PinterPolitik.com

“Ya Puan bisa aktif kembali. Tidak harus, tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan.” ~ Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno

Tidak dicopotnya Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan, sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Golkar dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, pada akhirnya menimbulkan sikap ‘iri hati’  dari beberapa partai politik (parpol), yaitu PAN dan PDI Perjuangan (PDIP).

Sebagai partai “pengkhianat” di kabinet Jokowi, PAN sepertinya konsisten untuk selalu meninju keputusan Presiden. Salah satunya ya mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh Airlangga. Secara tegas, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menuding Jokowi tidak konsisten dan sudah melanggar komitmennya yang dibuatnya sendiri.

Padahal sih, PAN sebagai partai pembelot dan jelas-jelas sering selingkuh ke oposisi harusnya bernapas lega karena kadernya tidak ditendang dari kursi empuknya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seperti yang kita tahu, Asman Abnur adalah kader PAN yang sempat ingin ditarik oleh sesepuh partainya, Amien Rais.


Tapi ya sudahlah, namanya juga pengkhianat, pembelot, duri dalam daging, atau istilah lainnya yang pantas disandang PAN karena sudah bukan lagi partai pendukung pemerintah. Sikapnya yang secara ketus enggak suka itu, masih mending dibandingkan yang dilakukan oleh partai lainnya, siapa lagi kalau bukan PDIP.

Nah partai banteng bermoncong putih ini, kalau ditanya apakah rela dan legowo dengan keputusan rangkap jabatan Airlangga, secara terbuka sih bilangnya oke-oke aja. Tapi dibaliknya, mereka ternyata enggak begitu sih.

Baca juga :
Pertemuan Tokoh Papua, Refeudalisasi Jokowi?

Buktinya, menurut Hendrawan, Puan yang awalnya non aktif dari jabatannya sebagai Ketua bidang Politik dan Keamanan PDIP, kini sudah bisa kembali aktif kembali. Lho kok begitu?

Hendrawan mungkin berpikir, kalau Airlangga aja boleh jadi ketua umum dan menteri, masa Puan Maharani yang “anak Mama” dari partai pengusung utama Jokowi enggak dibolehin juga? Apalagi memasuki tahun politik, Puan sangat diperlukan banget lho di partai mereka?

Hmm, kira-kira bagaimana ya sikap Jokowi kalau tau sikap “main belakang” Partai Merah ini? Bisa jadi Jokowi enggan juga untuk menegur, lagi pula sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), kerjaannya enggak terlalu kedengaran juga kok prestasinya. Ehem. (R24)

Facebook Comments