PDIP Ikut Usir Dubes Saudi

dubes arab saudi
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah al Shuaibi. (Foto: DetikNews)
2 minute read

“Setiap orang yang ikut campur dalam kritik tanpa menghasilkan sesuatu sendiri adalah orang yang tidak jujur.” ~Jules Janin


PinterPolitik.com

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al Shuaibi, menjadi sorotan setelah cuitannya menyebut Reuni Aksi 212 adalah acara bersatunya umat Islam untuk menyuarakan aksi pembakaran bendera tauhid oleh organisasi sesat. Kaget loh aku… Kok bisa-bisanya doi bilang begitu? Dibisikin setan apa? Astagfirullah…

Hmm, aneh banget sih. Orang Reuni Aksi 212 itu acara pertemuan para pendukung Prabowo….

Kalian masih inget nggak sih gaes soal kasus pembakaran bendera tersebut? Konon bendera yang dibakar itu kan bendara HTI yang bertuliskan kalimat tauhid. Terus yang membakar juga dari GP Ansor, organisasi yang bernaung di bawah PBNU. Masa dibilang organisasi sesat? Doi nggak tahu ya kalau masyarakat kita ‘katanya’ kebanyakan orang NU? Fix, bikin bete sih ini. Hehehe.

Lagi pula yang melakukan juga sudah minta maaf, mengklarifikasi, dan sudah diberi sanksi hukum pula. Kenapa juga mesti dikaitkan dengan reuni aksi 212. Terus yang konyolnya lagi, kenapa juga mesti ikut campur dengan dapur politik dalam negeri kita? Hmm…

Ada kepentingan apa Dubes Arab Saudi ikut komentar soal Reuni Aksi 212? Click To Tweet

Sebelumnya, PBNU dan Banser menuntut agar Osama meminta maaf dan diusir dari Indonesia. Sekarang giliran PDIP yang maju untuk meminta agar Kerajaan Arab Saudi memulangkan dan mengganti Osama.

Ketua DPP PDIP Hamka Haq menilai Osama telah mencampuri urusan dalam negeri bangsa Indonesia, melanggar kode etik serta prinsip diplomatik.

Hamka menuturkan Osama secara implisit telah menuduh Gerakan Pemuda Ansor, selaku organisasi yang bernaung di bawah ormas Islam terbesar di Indonesia PBNU sebagai organisasi yang sesat.

Tuduhan implisit itu, kata dia, berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin, bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia, tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia.

Lebih dari itu, PDIP juga meminta agar Duber Arab Saudi yang baru lebih memahami kode etik diplomatik dan menghargai, serta tidak mencampuri urusan dan kedaulatan pemerintah Indonesia. (E36)