PDIP Berharap Tuah Ahok

brand Ahok
Djarot Saiful Hidayat sebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin gabung PDIP saat berpolitik. (Foto: Media Indonesia)
6 minute read

Djarot Saiful Hidayat menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin bergabung dengan PDIP.


Pinterpolitik.com

Ahok siap come back. Kebebasan mantan Gubernur DKI Jakarta dari jeruji besi itu kini tinggal menghitung hari. Setelah sebelumnya kembali melalui layar bioskop, Ahok kini dikabarkan siap kembali melalui jalur yang membesarkannya: politik.

Kabar itu dihembuskan oleh pasangan Ahok saat menjadi Gubernur, Djarot Saiful Hidayat. Menurut Djarot, Ahok meminta pendukungnya untuk tidak golput dan memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Selain itu, Djarot juga mengklaim Ahok ingin bergabung dengan PDIP saat kembali ke panggung politik Indonesia.

Klaim Djarot ini menuai tanggapan dari berbagai politisi tanah air. Beberapa dari mereka menduga bahwa kembalinya Ahok ke politik Indonesia tidak akan berdampak besar, terutama bagi PDIP. Sementara itu, beberapa yang lain meragukan pernyataan Djarot dan menganggapnya sebagai klaim sepihak saja.

Bagi sebagian orang, kebebasan Ahok memang sesuatu yang dinanti-nanti. Lalu, bagaimana kiprah mantan politisi Gerindra ini saat keluar dari penjara nanti? Adakah pengaruh yang bisa diberikan jika ia benar-benar bergabung ke PDIP dan mendukung Jokowi seperti yang diceritakan Djarot?

Ahok Sebagai Brand

Terlepas dari berbagai kontroversinya, Ahok memang dapat dikatakan sebagai salah sosok fenomenal di negeri ini. Kebijakannya yang tegas dan tak pandang bulu dianggap sebagai terobosan baru di Indonesia. Selain itu, gaya komunikasinya yang dikenal kuat juga membuat nama Ahok begitu diingat banyak orang.

Melalui kekhasannya tersebut Ahok boleh jadi telah menjadi brand atau jenama tersendiri dalam politik Indonesia, sehingga dapat dikatakan political branding pria kelahiran Belitung Timur itu sudah cukup kuat. Menurut Catherine Needham dan Gareth Smith, political branding dapat menyatukan unsur rasional dan emosional dari perilaku politik.

Sementara menurut Alex Marland, branding dapat menimbulkan loyalitas dari pelanggan, atau dalam konteks politik, loyalitas pemilih. Jenama yang kuat dapat membuat pemilih menjatuhkan pilihan pada kandidat tersebut jika dibandingkan pilihan-pilihan lain.

Dari segi rasionalitas, brand Ahok akan lekat dengan sosok pemimpin yang memimpin tanpa kompromi. Berbagai kebijakannya yang tergolong progresif seperti dalam hal transportasi dan pembangunan membuat ia mudah dikenal dan disukai masyarakat. Selain itu, citra pemerintahan daerah yang bersih dan anti penyelewengan juga melekat pada bekas politisi Golkar dan Gerindra ini.

Secara emosional, brand Ahok memiliki kekuatan dari beberapa sisi. Gaya komunikasi Ahok yang ceplas-ceplos disukai beberapa orang yang kesal dengan tingkah pejabat dan politisi yang tidak tegas. Selain itu, sebagai sosok yang mewakili kelompok minoritas, Ahok juga mendapat tempat di hati kelompok-kelompok yang kerap tak terwakili dalam politik Indonesia.

Secara khusus, political branding merupakan sesuatu yang kerap menjadi obyek komodifikasi seperti dikemukakan oleh Marland. Ia menggambarkan bagaimana Presiden AS Barack Obama dijadikan sebagai brand yang dikomodifikasi untuk kepentingan tertentu.

Dalam konteks tersebut, langkah Djarot yang mengumumkan keinginan Ahok untuk bergabung dengan PDIP dapat dikatakan sebagai komodifikasi Ahok dalam konteks sebuah brand. Boleh jadi, sebagaimana sifat dari sebuah brand, Djarot, PDIP, dan mungkin juga Jokowi, ingin menyentuh aspek rasional dan sekaligus emosional dari pemilih.

Berharap Efek Elektoral

Sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ahok atau orang-orang terdekatnya bahwa mantan Bupati Belitung Timur itu ingin bergabung dengan PDIP. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul kecurigaan, boleh jadi hal itu hanyalah klaim sepihak Djarot.

Jika benar bahwa klaim itu adalah klaim sepihak, maka bisa saja publik menganggap ada nuansa politik dari pernyataan Djarot. Jika diperhatikan dari pernyataan Djarot, bisa saja ia hanya ingin mengomodifikasi brand Ahok untuk menjaring pemilih sebanyak-banyaknya bagi PDIP.

Lebih jauh, dalam ikhtiar PDIP menyongsong Pilpres bersama Jokowi, dukungan Ahok juga tergolong penting untuk mengamankan suara para Ahokers. Diketahui, kelompok pemiilh ini sempat menaruh “benci” kepada Jokowi karena menjatuhkan pilihan pada Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Padahal, Ma’ruf adalah biang keladi dari berbagai derita yang dialami Ahok.

Pada kondisi yang normal, para pemilih Ahok dapat digolongkan juga sebagai core voters Jokowi dan PDIP.  Kelompok-kelompok pemilih tersebut memang dikenal saling memiliki irisan. Seperti disebutkan sebelumnya, jika dipetakan, kelompok pemilih dengan latar belakang sekuler dan dari kelompok minoritas cenderung dekat dengan Ahok. Akan tetapi, kondisi normal itu bisa berubah akibat Ma’ruf.

Boleh jadi, pemilih seperti ini yang diincar Djarot untuk PDIP dan Jokowi. Djarot seperti tidak ingin para Ahokers lari memilih calon lain atau bersikap apolitis karena Jokowi memilih Ma’ruf sang biang keladi. Untuk itu, terlepas dari benar atau tidak, buru-buru mengumumkan suara Ahok menjadi penting untuk mengikat suara Ahokers bagi PDIP dan Jokowi.

Bagi PDIP sendiri, sebelum memanfaatkan brand Ahok, partai banteng itu sebenarnya sudah mengharap pada coattail effect atau efek ekor jas dari kandidat petahana Jokowi. Langkah ini bisa dianggap sebagai strategi untuk melengkapi amunisi mereka.

Memang, bagi banyak pihak coattail effect Jokowi untuk PDIP dianggap paling besar. Akan tetapi, tambahan efek ekor jas lain dari sosok sekaliber Ahok boleh jadi akan menjadi penting bagi PDIP di 2019 nanti.

Seberapa Besar?

Lalu, jika benar Djarot dan PDIP mengharap berbagai keuntungan elektoral dari brand Ahok, seberapa besar efek dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut? Apakah jenamanya cukup kuat untuk melesatkan PDIP hingga jauh ke puncak di 2019 nanti?

Jika acuannya adalah data statistik, brand Ahok boleh jadi benar-benar kuat dan mengakar. Akan tetapi, dorongan elektabilitasnya belum tentu benar-benar besar. Hal ini merujuk pada studi yang dibuat oleh Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi. Ada kalangan yang puas pada kinerja Ahok, namun tidak memilihnya saat Pilkada beberapa waktu lalu. Kelompok ini mereka sebut sebagai Ahok’s satisfied non-voters.

Pernyataan Djarot tentang Ahok ingin gabung PDIP disinyalir memiliki motif politik elektoral. Click To Tweet

Merujuk pada kondisi tersebut, meski brand Ahok secara rasional kuat di mata masyarakat, hal itu tidak berkorelasi langsung di tingkat pemilihan. Oleh karena itu, dukungan Ahok, terlepas dari benar atau tidak, boleh jadi tidak memiliki pengaruh besar secara elektoral kepada PDIP.

Selain itu, dukungan Ahok boleh jadi hanya akan menjaga kelompok pemilih PDIP dan Jokowi yang sebenarnya sudah berada dalam genggaman. Dalam konteks ini, kelompok minoritas dan juga pemilih Muslim yang lebih sekuler menjadi kelompok yang paling mungkin terpengaruh dengan kembalinya Ahok.

Terlebih, momentum Ahok boleh jadi sudah tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu. Berbagai masalah yang menderanya membuat ia tidak sepenuhnya relevan dengan konstelasi politik yang tengah terjadi belakangan ini.

Secara khusus, dalam hal brand, nama Ahok boleh jadi sangat menarik bagi golongan minoritas atau kelompok-kelompok yang cenderung sekuler. Namun, di sisi seberang, kelompok Islam konservatif kemungkinan tidak memiliki antusiasme serupa.

Jika brand adalah sesuatu yang menyentuh perkara rasional dan emosional, brand Ahok di mata kelompok tersebut secara emosional boleh jadi tidak terlampau baik. Hal ini merujuk pada survei exit poll Indikator Politik Indonesia sebagaimana dikutip oleh Mietzner dan Muhtadi. Pada survei tersebut, terungkap bahwa ada 30,1 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Ahok, tetapi enggan memilihnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, di mata beberapa orang, brand Ahok memang secara rasional diakui sangat baik. Akan tetapi, jika urusan emosional yang menjadi acuannya, brand Ahok boleh jadi tidak cukup kuat.

Oleh karena itu, langkah Djarot yang mengumumkan sikap Ahok boleh jadi tidak memiliki dampak yang benar-benar masif bagi PDIP maupun Jokowi. Apalagi, ada potensi bumerang jika Ahok ketika bebas nanti ternyata tidak berlabuh di PDIP. Apapun itu, penting untuk dilihat bagaimana peran brand Ahok ketika ia menghirup udara segar nanti. (H33)