PDI Perjuangan Turun Pamor

PDI Perjuangan Turun Pamor
6 minute read

Beberapa survei sebelumnya memperlihatkan kalau elektabilitas PDI Perjuangan berada di puncak, namun tidak begitu dengan survei Orkestra. Di survei ini, Gerindra dikabarkan mampu menggeser PDI Perjuangan. Partai Banteng turun pamor?


PinterPolitik.com

“Tak ada bagian pendidikan untuk seorang politisi yang lebih diperlukan daripada berjuang dalam pemilihan umum.” ~ Winston Churchill

Jelang tahun politik dan menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, sejumlah lembaga survei semakin gencar mengeluarkan prediksinya. Selain hasil survei calon kepala daerah, ternyata yang juga paling banyak diminati adalah hasil survei terkait elektabilitas partai politik (parpol).

Salah satu yang mendapat perhatian, adalah hasil survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) yang dikeluarkan baru-baru ini. Apa pasal? Ternyata berbeda dengan hasil survei di lembaga-lembaga lain, seperti Polmark dan Indo Barometer, Orkestra menempatkan Partai Gerindra di posisi pertama, mengalahkan PDI Perjuangan (PDIP).

Seperti yang kita tahu, sebagai partai pemenang Pemilu 2014 lalu, posisi PDIP cukup kuat karena mampu menempatkan kader-kadernya sebagai kepala daerah di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Sehingga ketika hasil survei Orkestra menyatakan fakta yang berbeda, tentu menjadi kabar yang ‘baru’.

Walau hanya terpaut tiga persen, namun PDIP harus waspada dengan fakta ini. Apalagi menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, penurunan elektabilitas PDIP tak lepas dari peran Partai Merah ini sebagai salah satu motor pencetus Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di Parlemen.

Adanya hasil survei yang berbeda ini, juga menimbulkan sebuah kemungkinan baru bahwa bisa saja di Pemilihan Umum 2019 nanti, PDIP akan mengalami kekalahan. Apalagi rumor adanya kemungkinan PDIP akan putus kongsi dengan Joko Widodo (Jokowi) begitu santer terdengar. Mungkinkah PDIP akan menjadi parpol yang tidak memiliki peran lagi di pemerintahan?

PDIP di Pemerintahan Jokowi

“Loyalitasku pada partai berakhir ketika loyalitas pada bangsa dimulai.” ~ John F. Kennedy

Sebagai parpol pengusung Jokowi, PDIP memang layak menyatakan diri sebagai partai penguasa. Namun banyak pengamat melihat, kemenangan PDIP di Pilpres 2014 lalu tak lepas dari figur Jokowi yang memang tengah naik daun saat itu. Sehingga kemenangan PDIP dianggap tak lepas dari peruntungan Jokowi.

Baca juga :
Ryamizard, Menhan 2 Periode?

Saat ini pun, para pengamat meyakini kalau pamor PDIP masih tak lepas dari sokongan citra Jokowi. Pernyataan ini dibenarkan pula oleh Politikus PDIP, Maruarar Sirait yang menyatakan kalau suara yang diraih PDIP tak lepas dari besarnya sokongan dari popularitas Jokowi di Pilpres 2014 lalu.

Sayangnya, perannya sebagai pendongkrak partai dalam memenangkan kursi kepresidenan ini kerap “dipergunakan” secara serampangan oleh PDIP. Sehingga membuat banyak masyarakat merasa kecewa, terutama para pemilih yang hanya mendukung sosok Jokowi, di luar parpol pengusungnya.

Kesalahan utama yang dilakukan PDIP tak lepas dari ego Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang menggunakan istilah “petugas partai” pada Jokowi yang telah menjabat sebagai presiden. Akibatnya bukan hanya Mega yang dibully masyarakat, tapi juga Jokowi yang semakin dibenci oleh para pendukung Prabowo Subianto.

Istilah petugas partai ini, pada akhirnya memberikan kesan bahwa Jokowi hanyalah “Presiden Boneka” Mega yang dapat diatur berdasarkan kepentingan diri serta partainya. Kesan jumawa ini juga sangat terlihat ketika Mega secara terang-terangan mengintervensi pemilihan para menteri yang sejatinya, merupakan hak prerogatif presiden.

Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti bahkan mengritik intervensi Mega ini sebagai sikap yang kurang etis. Ia mengingatkan, walau PDIP merupakan pengusung utama Jokowi-Jusuf Kalla, namun saat keduanya sudah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, loyalitas keduanya sudah bukan lagi pada partai, tapi pada negara.

Karenanya, Jokowi secara perlahan pun mulai memantapkan kebijakannya sendiri, lepas dari bayang-bayang Mega.  Apalagi langkah PDIP yang terus mendesak Presiden memberhentikan menteri dan ikut mempelopori terbentuknya Pansus KPK, semakin meningkatkan apriori masyarakat pada partai ini.

Baca juga :
Izin FPI Tunggu Sidang MK?

PDIP Jadi Partai Non Peran?

“Jika ada partai politik yang landasan utamanya bukan untuk memperjuangkan apa yang benar dari segi moralitas, maka itu bukanlah partai politik, tapi hanyalah persekongkolan untuk mendapatkan kekuasaan.” ~ Dwight D. Eisenhower

Walau hubungan Jokowi dan Mega sudah mulai terlihat harmonis, Jokowi terbukti mampu melepaskan kesan sebagai “presiden boneka” maupun petugas partai PDIP. Secara elektabilitas, Jokowi memang masih tertinggi dibanding rivalnya, Prabowo. Namun dari survei yang dilakukan Polmark, memperlihatkan elektabilitas Jokowi mengalami penurunan 13,7 persen dari Pilpres 2014 lalu.

Salah satu penyebabnya, menurut Eep Saefullah Fatah, karena Jokowi kerap memilih diam ketika KPK diserang. Terutama ketika kasus Budi Gunawan yang berujung konflik KPK dan Kepolisian, serta saat PDIP ikut mempelopori terbentuknya Pansus KPK. Meski Jokowi tetap menyatakan perang pada korupsi, namun ketidakberdayaan Jokowi pada sepak terjang PDIP membuat masyarakat kecewa.

Di dalam tubuh PDIP sendiri, posisi Jokowi memang bukanlah petinggi yang mampu mengontrol atau menekan internal partai. Posisi lemah inilah yang membuat posisinya sulit. Sehingga jalan satu-satunya bagi Jokowi, adalah menjauh dan juga berupaya melepaskan diri dari tekanan PDIP agar tidak ikut terseret jatuh.

Kemandirian Jokowi, tentu menjadi ancaman tersendiri bagi PDIP. Sehingga, ketika beberapa parpol mendeklarasikan dukungannya untuk memenangkan Jokowi kembali di 2019 nanti, PDIP tidak ikut melakukannya. Sepertinya, PDIP memperhitungkan untung-rugi bila harus mengusung kembali Jokowi yang kini posisinya sudah semakin kuat.

Di 2014 lalu, PDIP merupakan satu-satunya partai besar pengusung Jokowi, selain PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Tapi setelah Golkar mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi untuk menjadi capres di 2019, PDIP mungkin akan kehilangan ‘taring’ untuk menjadi satu-satunya partai yang menguasai pemerintahan.

Dekatnya hubungan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga menjadi permasalahan sendiri bagi PDIP. Terlebih, survei Indo Barometer memperlihatkan kalau duet Jokowi-AHY ternyata memiliki probabilitas yang lebih tinggi dibanding pasangan lainnya. Sementara calon wapres dari PDIP, Budi Gunawan, hanya berada di posisi buncit.

Tak heran, bila kemudian PDIP berupaya mencari alternatif pengganti dengan melirik Gatot Nurmantyo. Namun kemungkinan inipun kecil, karena Panglima TNI yang sebentar lagi akan meletakkan jabatan tersebut, diketahui lebih dekat dengan parpol lain, seperti PKS dan NasDem.

Baca juga :
Nasdem Takut Ditikung Gerindra?

PDIP juga harus belajar dari kasus Ahok, karena belum tentu keputusan ketua umum dapat sesuai dengan keinginan kader. Di Pilkada DKI Jakarta lalu, terbukti mesin politik PDIP tidak bekerja, sehingga calon gubernur yang diusung partai mengalami kekalahan. Sehingga, Mega harus berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan diusung kelak.

Bila benar elektabilitas PDIP lebih rendah dari Gerindra, pemilihan capres maupun cawapres yang salah, bisa jadi akan menyebabkan Banteng kehilangan mahkotanya. Apalagi bila Jokowi benar-benar memilih hengkang, kekuatan PDIP mungkin akan mengalami guncangan hebat di Pilpres nanti.

Dalam posisi ini, PDIP hanya memiliki beberapa pilihan saja. Tetap mengusung Jokowi namun harus berbagi peran dengan parpol lain, seperti Golkar dan kemungkinan Demokrat. Opsi lainnya, PDIP ikut mengusung Prabowo dan berbagi kuasa dengan Gerindra. Atau PDIP berjudi dengan mengusung sosok capres baru yang risikonya mengalami kekalahan nanti. Kira-kira, mana yang akan dipilih Megawati? (R24)

Facebook Comments