Partai Menengah, Mau Ke Mana?

Foto: Y14

Manuver Partai Nasdem mendekati PPP, Hanura dan PKB untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2018 seolah mengisyaratkan semakin intensnya kerja politik di antara partai-partai menengah yang dalam dua dekade terakhir lebih sering memilih untuk ada di belakang partai-partai besar.


PinterPolitik.com

Tensi politik nasional belakangan ini memang semakin panas seiring makin dekatnya tahun politik – istilah yang dipakai langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang juga serentak pada 2019 menjadi hajatan besar demokrasi Indonesia setidaknya dalam dua tahun ke depan.

Manuver dan aksi merapatkan barisan bukan hanya terjadi pada partai-partai besar – sebutan untuk kelompok partai 4 besar pemenang rangkaian Pemilu dalam 2 dekade terakhir – tetapi juga terjadi pada partai-partai menengah dan partai-partai kecil (kelompok yang tidak lolos parliamentary threshold) serta partai-partai pendatang baru. Hal ini salah satunya tampak jelas pada persiapan menuju gelaran Pilkada Jawa Barat.

Setelah PDIP menolak untuk mendukung Ridwan Kamil, Nasdem selaku partai pengusung utama melakukan manuver dan mengajak PPP, PKB dan Hanura untuk ikut mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat. Walaupun masih dalam tahap pendekatan, manuver ini sangat menarik dan mendatangkan optimisme akan terbentuknya satu blok koalisi yang berisi partai-partai menengah.

Sebagai partai-partai menengah, koalisi ini – kalau jadi terbentuk – akan menjadi salah satu fenomena unik mengingat selama hampir dua dekade terakhir, peta politik Indonesia selalu dikuasai oleh partai-partai besar. Kalaupun manuver Nasdem di Jawa Barat ini berhasil, apakah hal yang sama bisa juga terjadi pada Pilpres 2019?

Demokrasi Partai Besar

Selama dua dekade terakhir, situasi politik nasional memang dikuasai oleh oligark atau elit politik dari partai besar. PDIP, Golkar, Demokrat dan Gerindra saat ini menjadi pemain utama dalam politik nasional, setidaknya partai-partai ini mampu mengusung calon presidennya sendiri atau dikuasai oleh elit yang punya daya tawar kuat. Begitu dominannya partai-partai ini  membuat keempat partai ini menjadi tempat ‘ke mana arah angin bertiup’.

Golkar mungkin menjadi satu-satunya dari kelompok ini yang tidak punya oligark tunggal. Sementara PDIP sangat bergantung pada sosok Megawati Soekarno, Gerindra bergantung pada Prabowo Subianto dan Demokrat masih terikat pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Elit di 4 partai ini memang punya pengaruh yang sangat besar jika dibandingkan dengan partai lain.

Baca juga :  NasDem dan PPP Pengkhianat?

Partai-partai lain dengan kekuatan menengah – kalau tidak mau disebut kecil – seperti PAN, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKS memang punya pengaruh politik. Namun, saat ini pengaruh itu tidak cukup mengubah peta politik nasional jika tidak bergabung minimal dengan salah satu partai besar. Oleh karena itu, wajar bila melihat partai seperti PAN bisa ‘menempel’ di partai besar yang berbeda-beda tergantung kepentingan politiknya.

Kasus yang menimpa Ridwan Kamil merupakan salah satu contoh bahwa politik seringkali sangat tergantung pada apa yang dikatakan oleh partai-partai besar. Sekalipun Ridwan Kamil memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, tetapi kalau tidak digandeng oleh partai besar sangat sulit membayangkan Kang Emil bisa menjadi gubernur Jawa Barat.

Namun, jika Nasdem berhasil meyakinkan PPP, PKB, dan Hanura untuk mendukung Ridwan Kamil dan membentuk satu blok koalisi tersendiri, maka Pilkada Jabar akan sangat menarik untuk diikuti. Saat ini, Golkar dan PDIP kemungkinan akan mengusung satu calon (kemungkinan besar Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi), sementara petahana Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mizwar kemungkinan akan menjadi cagub dari Gerindra. Ketimbang maju lewat jalur independen, peluang Ridwan Kamil akan jauh lebih besar jika menggunakan dukungan dari 4 partai menengah ini.

Jika koalisi partai menengah ini sukses, boleh jadi akan ikut mempengaruhi pertarungan politik di 2019 nanti. Bahkan, 4 partai ini bisa mengajukan calon presiden mereka sendiri. Total perolehan suara keempat partai tersebut sudah lebih dari 20 persen atau lebih dari ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu. PKB punya 9 persen suara, PPP dan Nasdem masing-masing punya 6 persen, sementara Hanura punya 5 persen. Tetapi, apakah mungkin?

Koalisi ‘Poros Menengah’ di 2019?

Kita tentu ingat koalisi ‘poros tengah’ yang digalang oleh partai-partai Islam dan mampu mengantarkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden pada Pemilu 1999. Koalisi yang diisi partai-partai menengah ini secara mengejutkan mampu mengalahkan kekuatan partai besar seperti PDIP dan Golkar yang nota bene adalah pemenang Pemilu 1999.

Koalisi Poros Tengah yang berisi partai-partai Islam pernah mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden RI (Foto: istimewa)

Koalisi serupa sangat mungkin terjadi lagi jika partai-partai menengah ini punya kesamaan kepentingan atau karena disatukan oleh tokoh. Pada zaman Gus Dur, poros tengah disatukan oleh Islam. Dalam konteks Ridwan Kamil jelas partai-partai menengah akan mungkin disatukan karena ketokohan Ridwan Kamil. Sementara di 2019, alasan ketokohan juga paling mungkin menjadi pemersatu partai menengah – jika hal itu terjadi tentunya.

Baca juga :  Indonesia Evaluasi Keanggotaan di Organisasi Internasional

Jika isu dari internal PDIP yang menyebutkan Jokowi tidak didukung lagi oleh PDIP menjadi presiden di 2019 benar adanya, maka koalisi 4 partai menengah ini adalah opsi dukungan yang rasional bagi Jokowi. Alasan ketokohan Jokowi dan elektabilitasnya akan sangat mungkin menyatukan partai-partai menengah sekalipun berbeda platform politik. Persoalannya tinggal komunikasi politik seperti apa yang akan dibangun antara Jokowi dan keempat partai tersebut.

Setelah Gus Dur, koalisi partai menengah memang tidak pernah terjadi lagi. Pada tahun 2014 sempat muncul isu pembentukan poros tengah jilid 2, namun hal itu tidak terealisasi.

Partai-Partai Bandul di 2019?

Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem dua partai – bisa juga disebut sebagai demokrasi partai besar – dengan Partai Demokrat dan Partai Republik sebagai partai utama. Namun, kenyataannya ada partai-partai lain yang seringkali ikut menentukan hasil pemilu. Partai-partai ini dikenal dengan sebutan major third parties yang bisa menentukan hasil pemilu, misalnya Partai Libertarian (Libertarian Party) dan Partai Hijau (Green Party). Dengan menggunakan basis isu, partai-partai ini seringkali ikut menentukan hasil pemilihan presiden, apalagi perbedaan keterpilihan Partai Demokrat dan Partai Republik seringkali tipis.

Walaupun tidak menganut sistem dua partai, partai-partai menengah di Indonesia akan sangat mempengaruhi hasil pemilu, sama seperti major third parties di Amerika Serikat. Memang partai-partai kerap disebut sebagai ‘partai bandul’ – seringkali berada di sisi yang mengakomodir kepentingannya. Setidaknya itulah yang terjadi misalnya pada PAN dalam pemerintahan Jokowi. Bahkan, tidak jarang, muncul selentingan bahwa partai-partai menengah melakukan ‘jual beli suara dan dukungan’ kepada partai-partai besar. Dukungan akan tergantung pada kompensasi apa yang ditawarkan oleh partai-partai besar.

Namun, jika mampu menyatukan kekuatan, partai-partai menengah sesungguhnya bisa menandingi superioritas partai besar. Persoalannya tinggal bergantung pada kesamaan isu atau disatukan oleh tokoh. Jika PDIP tidak mencalonkan Jokowi di Pilpres 2019, dengan mengandalkan ketokohan Jokowi, poros menengah ini akan menjadi kekuatan politik yang besar.

Dengan demikian, Pilpres 2019 bukan hanya akan menjadi pembuktian bagi Jokowi dan Prabowo – jika keduanya maju lagi – tetapi juga pembuktian kekuatan partai menengah, bahwa dalam demokrasi multi partai segala hal sangat mungkin terjadi. Menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan manuver partai-partai menengah pada Pilkada Jabar nanti. (S13)

 

 

Rate this post
Share On

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here