Pantaskah Sri Mulyani Jadi Menko?

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menerima penghargaan Best Minister Award dalam kegiatan World Government Summit 2018. (Foto: Khaleej Times)
8 minute read

Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut akan memperoleh jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam kabinet baru Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Dengan peran yang lebih besar tersebut, posisi baru Sri juga dapat memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Positif atau negatif?


PinterPolitik.com

“And I cannot change you, so I must replace you” – Juice WRLD, penyanyi rap asal AS

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 disebut-sebut akan menjadi angin segar bagi pemerintahan mantan Wali Kota Solo tersebut. Angin segar ini berhembus berdasarkan adanya anggapan akan minimnya beban yang dibawa Jokowi dalam periode keduanya.

Seiring dengan kemenangan tersebut, kabar reshuffle kabinet juga berhembus kencang. Keinginan sang presiden untuk menghadirkan nama-nama baru dalam kabinetnya ini juga terlihat dari bagaimana Jokowi menginginkan menteri-menteri muda yang dianggap enerjik.

Selain keinginan presiden untuk mengangkat menteri muda, desas-desus posisi Menkeu Sri Mulyani yang semakin dipertimbangkan juga tersebar di beberapa media asing seperti Bloomberg dan Straits Times. Kabarnya, menteri yang pernah mendapatkan berbagai penghargaan menteri terbaik tersebut akan memperoleh jabatan di kabinet dengan peran yang lebih senior, yaitu jabatan Menko Perekonomian – yang saat ini dipegang oleh Darmin Nasution.

Sebelumnya, berbagai usulan dari masyarakat terkait wacana reshuffle kabinet Jokowi ini turut banyak dibahas di media. Faisal Basri misalnya, mengusulkan beberapa nama menteri yang perlu diganti oleh Jokowi, seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selain Faisal Basri, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira turut memberikan usulannya atas nama menteri yang perlu diganti oleh Jokowi. Selain Mendag dan Mentan, Bhima mengusulkan nama-nama seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menko Perekonomian Darmin.

Terlepas usulan-usulan nama menteri yang perlu dicopot oleh Jokowi, beberapa pertanyaan mengenai prospek Sri untuk mengisi jabatan Menko Perekonomian pun muncul. Mengapa nama Sri dipertimbangkan oleh Jokowi? Lalu, apa dampak ke depannya bila Sri benar akan memperoleh jabatan tersebut?

Ekonomi ala Keynesian?

Arah kebijakan ekonomi yang akan diberlakukan oleh Sri bila menjabat sebagai Menko Perekonomian nantinya bisa direfleksikan dari rekam jejaknya selama menjabat sebagai menteri. Mungkin, kebijakan Sri nantinya kurang lebih akan melanjutkan apa yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai Menkeu.

Baca juga :
Gerindra ‘Pamer’ Ditawari Menteri?

Menurut ekonom Nizwar Syafaat, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi secara keseluruhan bisa jadi berada dalam aliran pemikiran ekonomi Keynesian. Aliran yang diawali oleh ekonom John Maynard Keynes tersebut menekankan pada peran negara yang melakukan campur tangan dalam jalannya roda pasar guna memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian.

Dalam sejarahnya, pemikiran Keynes tersebut muncul sebagai respons atas Depresi Besar (The Great Depression) – krisis ekonomi dunia yang ditandai dengan jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1930-an. Bagi Keynes – kontras terhadap pemikiran ekonomi klasik yang menekankan pada bebasnya campur tangan negara – pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap perekonomian, misalnya dengan menjalankan pembangunan proyek-proyek infrastruktur guna menghidupkan kembali roda ekonomi yang lesu akibat krisis.

Dengan proyek infrastruktur, pengangguran yang tinggi akibat krisis akan menurun. Roda perekonomian dan mekanisme pasar diharapkan akan berjalan kembali dengan beredarnya uang yang dimiliki oleh para pekerja infrastruktur.

Pemikiran Keynes ini tetap diyakini dapat bekerja oleh para ekonom Keynesian. Beberapa ekonom Keynesian pun mengembangkan pemikiran ini terhadap kondisi perekonomian di masa kontemporer, termasuk dalam isu utang negara.

Jika kita tilik kembali, Menkeu Sri memang sempat memperoleh kritik dan julukan sebagai “Ratu Utang.” Bukan hal yang aneh memang bila Sri mendapatkan julukan serupa karena utang Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bawah pemerintahan Jokowi.

Ekonom-ekonom Keynesian melihat utang publik merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian suatu negara. Click To Tweet

Hal ini bisa jadi berkaitan dengan gaya pemikiran ekonomi Jokowi dan Sri yang sebagian besar didasari oleh aliran Keynesian. Salah satu indikator yang jelas adalah penekanan pada infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi perekonomian Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menyentuh angka tujuh persen.

Menurut Richard M. Salsman dalam bukunya yang berjudul The Political Economy of Public Debt, ekonom-ekonom Keynesian melihat utang publik merupakan hal yang wajar dan diperlukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian suatu negara.

Selain untuk memberi stimulus bagi perekonomian, pemerintah juga dapat mengisi perannya sebagai welfare state yang memberikan program-program kesejahteraan bagi masyarakat. Cargo Trigilia dalam bukunya yang berjudul Economic Sociology menjelaskan bahwa fitur-fitur dalam model ekonomi Keynesian memberikan komitmen atas diberlakukannya kebijakan-kebijakan kesejahteraan, seperti jaminan sosial dan asuransi.

Dari sini, meningkatnya utang yang dihasilkan dari kebijakan Jokowi dan Sri bisa saja menjadi beralasan. Dengan mengangkat Sri sebagai Menko Perekonomian, Jokowi bisa jadi berharap bahwa program-program sosial yang telah dijanjikannya semasa kampanye – seperti kartu-kartu sakti – dapat lebih terkoordinasikan di bawah Menko Perekonomian baru tersebut.

Baca juga :
PDIP Masih Ingin Drama?

Buruknya, skenario ekonomi Keynesian dalam masa pemerintahan Jokowi tidak sepenuhnya terwujud. Seperti yang dijelaskan oleh anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo, utang dan anggaran negara yang semakin besar ternyata tidak disertai dengan stimulus ekonomi yang diharapkan.

Keynes sendiri – meski alirannya memiliki optimisme terhadap utang publik – mengingatkan bahwa utang yang berlebihan dapat membawa beberapa dampak buruk. Dampak tersebut akan muncul apabila penerima utang tidak dapat membayar kembali utang tersebut. Menurut Keynes, dalam kondisi tersebut, sang penerima utang akan “diperbudak” oleh pemberi utang.

Penjelasan Keynes tersebut pun bisa jadi berkaitan dengan fenomena perangkap utang yang menghantui banyak negara, seperti Sri Lanka dan beberapa negara Afrika. Negara-negara ini banyak menggunakan dana pinjaman dari Tiongkok guna membangun infrastruktur yang sejalan dengan Belt and Road Initiative (BRI).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemungkinan perangkap utang tersebut juga bersembunyi di balik utang Indonesia. Hal tersebut pun belum dapat dipastikan. Namun, sejauh ini, pemerintah tetap menyatakan bahwa utang negara kita masih dalam batas aman meskipun mengalami peningkatan.

Karir Politik?

Kemungkinan Sri untuk mengisi jabatan Menko Perkonomian tentunya merupakan babak baru bagi karir politik Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. Karir politik seseorang tentunya berkaitan dengan modal personal individu tersebut dan modal yang didelegasikan padanya.

Manuel Alcántara-Sáez dari Universidad de Salamanca dalam tulisannya yang berjudul “Political Career and Political Capital” menjelaskan bahwa karir politik merupakan sebuah proses yang mengumpulkan kepentingan personal yang mencampurkan ambisi dan keahlian pada saat yang bersamaan. Pengumpulan personal tersebut juga disertai dengan penataan ulang, hasil negosiasi,  kesuksesan dan kegagalan, serta kesempatan.

Karir politik seseorang juga berkaitan dengan modal politik yang dimilikinya. Modal politik sendiri terdiri atas dua macam, yaitu modal personal yang didasarkan pada kualitas pribadi dan modal yang didelegasikan yang didasarkan pada kekuasaan institusional.

Dalam hal modal politik personal, kapabilitas Sri yang dipertimbangkan oleh Jokowi untuk menjadi Menko Perekonomian ini bisa jadi berkaitan dengan ambisi dan kecakapan, serta modal politik sang Menkeu yang memang menjadi salah satu yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan di dunia.

Baca juga :
Jokowi, Calon Kuat Ketum PDIP?

Bagaimana tidak? Sri sendiri pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan salah satu menteri terbaik di dunia. Pada tahun 2018 misalnya, sang Menkeu diberikan penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia oleh World Government Summit. Selain penghargaan tersebut, sang Menkeu juga baru saja memperoleh penghargaan dari FinanceAsia selama tiga tahun berturut-turut.

Pengalaman Sri di bidang keuangan dan perekonomian juga tidak perlu diragukan lagi. Sebelum menjadi Menkeu di kabinet Jokowi, Sri telah beberapa kali menjabat sebagai menteri di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu sebagai Menkeu dan Menko Perekonomian, serta sebagai Kepala Bappenas.

Kiprah Sri juga tidak hanya terbatas pada tingkat nasional saja. Sang Menkeu juga memiliki pengalaman dalam organisasi internasional yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan, yaitu sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia.

Lalu, mengapa sosok Sri lah yang dianggap dapat mengisi pos Menko Perekonomian?

Kemenko Perekonomian sendiri, berdasarkan Perpres No. 8/2015, merupakan kementerian yang bertugas untuk mengkoordinasi, mensinkronasi, dan mengendalikan kebijakan kementerian atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian, seperti Kementan, Kemendag, Kementerian PUPR, dan lain-lain.

Namun, upaya koordinasi dan pengendalian antar-kementerian tersebut tampaknya kurang dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari bagaimana Menko Darmin acap kali menemui permasalahan antar-kementerian atau lembaga, seperti persoalan data pangan, lambannya koordinasi dengan Kemendag, dan upaya saling menyalahkan antar-kementerian.

Bisa jadi, ketidakkompakan antar-kementerian dan lembaga yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian tersebut terjadi karena minimnya insentif tertentu. Katakanlah, kuasa Menko untuk memberi sanksi tertentu terhadap kementerian atau lembaga terkait. Bila kita mengacu pada Perpres tersebut, Kemenko memang hanya mampu memberi pengawasan terhadap lingkungan internalnya sendiri.

Mungkin, sosok Sri Mulyani dapat menjadi angin baru bagi Kemenko tersebut. Dengan modal politik yang didelegasikan dalam jabatan Menko Perekonomian, modal personal Sri Mulyani yang populer dan dihormati mampu dikombinasikan untuk mencapai koordinasi yang lebih baik.

Jika benar begitu, lirik rapper Juice WRLD di awal tulisan pun menjadi relevan. Sosok yang dianggap lebih baik akan ditunjuk untuk menggantikan sosok lama yang dianggap kurang dapat membawa perubahan. Entah, sosok baru ini akan membuat kita untuk berutang lebih banyak atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

Facebook Comments