PAN Yang Tak Tau Malu

PAN Yang Tak Tau Malu
(foto: istimewa)
2 minute read

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintah. Ada yang aneh, bukankah selama ini PAN dikenal ‘bermuka dua’ dengan pemerintah?


PinterPolitik.com

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mendukung penuh apabila Demokrat merapat ke kubu koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Zulkifli, jika Demokrat bergabung, tentu akan mendorong kinerja pemerintah.

“Bagus dong welcome, kasih karpet biru. Iya, saya kan udah duluan, iya bagus, ikut PAN kan,” kata Zulkifli di temui di kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 31 Oktober 2017.

Saya sebenarnya agak meragukan pernyataan dari Pak Zulkifli. Mengingat selama ini PAN kerap kali membuat keputusan yang berseberangan dengan pemerintah. Misalnya terkait Perppu Ormas baru-baru ini, PAN termasuk dalam kelompok oposisi yang menolak. Makanya, kalau dibilang PAN termasuk partai koalisi pemerintah, ini tidak sepenuhnya benar. Mungkin secara struktural bisa dibenarkan, namun pada praktiknya tidak.


Maka, sebenarnya kubu PAN perlu koreksi diri. Mereka seharusnya malu jika membangga-bangga diri sebagai salah satu partai pengusung pemerintah, apalagi sampai ikut-ikutan nimbrung mengenai wacana kedekatan Demokrat dengan pemerintah akhir-akhir ini.

Bukan untuk mengkritik apalagi melecehkan, seharusnya PAN perlu berkaca sebelum memberikan pernyataan di muka publik. Sebab pernyataan mereka malah bertentangan dengan kinerjanya selama ini. Boro-boro mau menguatkan, yang ada malah mengkritik dan memojokkan pemerintah.

Liat aja sepak terjang Pak tua Amin kemarin pasca Perppu Ormas disahkan di DPR. Beliau bahkan berani turun lapangan untuk ikut aksi demo. Saya sih malah kasian aja, kalau udah tua mending di rumah aja deh. Jaga kesehatan dan nikmati hari tua. Daripada urus kritik pemerintah yang ada malah makin puyeng dan banyak orang makin nggak seneng.

Seharusnya PAN malu dengan Demokrat. Demokrat memang semula memilih untuk netral, namun bukan berarti lepas tangan terhadap pemerintahan Jokowi. Malah mereka senantiasa mengkritisi kinerja pemerintah lewat masukan-masukan yang berdampak positif untuk masyarakat. Misalkan soal Perppu Ormas kemarin, Demokrat memberikan dukungan agar pemerintah menerbitkannya asalkan ada revisi. Karena UU Ormas yang baru terbit masih ada beberapa poin yang dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Saya sih ngedukung aja, kalau pada akhirnya Demokrat berada sejalur dengan pemerintah. Kalau untuk kebaikan bersama, kenapa tidak? (K-32)