PAN, Politik Bunglon?

Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Foto: Istimewa.
6 minute read

Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi, membuat arah politik PAN makin tidak jelas, apakah partai ini akan berpihak pada Prabowo atau Jokowi?


PinterPolitik.com

Mungkin, bulan ini adalah bulan yang paling penting jika berbicara mengenai Pilpres 2019. Bagaimana tidak, dinamika politik makin alot sekaligus menimbulkan tafsiran yang rumit. Masing-masing parpol tampak ngotot mencalonkan kandidatnya. Tentu, inilah efek positif dari demokratisasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem yang terbaik  dari sistem politik yang pernah ada.

Salah satu parpol yang gencar untuk mencalonkan kandidat cawapresnya adalah Partai Keadian Sejahtera (PKS). Partai Ikhwanul Muslimin Indonesia ini justru memberikan penekanan politik terhadap mitra politiknya, misalnya dengan ancaman pecah kongsi dengan Gerindra apabila kandidat cawapresnya tidak dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Tapi, Prabowo tampak masih ragu dan berpikir dua kali. Mitra politik Prabowo yang lain, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) pun tampak menolak keras tawaran politik yang dilakukan PKS. Partai yang didirikan Amien Rais ini hingga kini masih menunjukkan sikap politik oportunis. Mereka seperti ingin mencari ruang politik yang memiliki porsi menang lebih besar.

PAN, tak ingin Prabowo memilih Salim Segaf Aljufri, tak ingin pula Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Partai ini bersikeras agar Zulkifli Hasan (Zulhas) dapat mendampingi Prabowo sebagai cawapres, atau sekalian memilih Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai jalan tengah dari perselisihan antara ketiga partai (PAN, PKS, PD).


Setidaknya, hal itulah yang dapat dilihat secara umum dalam beberapa hari terakhir. Jika permintaan itu tak tercapai, tak menutup kemungkinan PAN akan meningkalkan teman-teman lawasnya untuk bergabung dengan poros Jokowi. Indikasi itu dapat dilihat ketika Zulhas melakukan manuver politik dengan bertemu Presiden Jokowi pada Selasa malam (7/8) kemarin.

Tapi apakah ini hanya gimik politik yang dilakukan Zulhas atau tidak, yang jelas ada potensi untuk partai ini hengkang dari poros Prabowo jika tak ada jalan tengah. Tapi di lain pihak, Amien Rais sebagai pentolan partai itu, tampak mempertahankan arah politik PAN untuk tetap berpihak kepada poros Prabowo.

Memang, rasanya seperti menjilat ludah sendiri jika tetiba partai yang identik dengan kalangan Muhammadiyah ini memilih bergabung dengan Jokowi pada Pilpres 2019. Tentu, yang merasa malu itu adalah Amien Rais sendiri.

Kendati, ada dua kemungkinan yang dapat dipetik dari manuver politik PAN dalam beberapa hari ini. Pertama, mungkin apa yang dilakukan Zulhas dan Amien adalah sebuah kesengajaan, –dalam arti strategi politik untuk mengamankan kepentingan PAN. Misalnya, Zulhas sengaja bertemu dengan Jokowi untuk menunjukan partai itu dapat saja berubah haluan jika permintaannya tak dapat diakomodir oleh poros Prabowo.

Sementara, Amien Rais tetap bersikap lunak, membuat harapan dengan Prabowo sehingga ruang terhadap lobi-lobi politik partai itu terbuka lebar dan tercapai. Dalam konteks ini, PAN seperti menjalankan politik dua kaki.

Kemungkinan kedua, dari situasi politik macam ini. Dan melihat lagak Zulhas yang bertemu Jokowi, partai ini berpotensi mengalami dualisme kepemimpinan. Bukan tidak mungkin. Pasalnya, Amien Rais tetap bersikukuh untuk merapat ke kubu Prabowo, sementara Zulhas tampak tidak demikian.

Konflik Internal PAN

Dalam sejarahnya, PAN pertama kali mengikuti Pemilu pada 1999. Kala itu PAN mengantongi 7,12 persen suara, namun pada 2004, perolehan suara PAN turun menjadi 6,44 persen, sementara saat berada di bawah kepemimpinan Sutrisno Bachir (SB) perolehan suara jeblok menjadi 6,01 persen.

Memang, perjalanan partai ini juga tidak berjalan mulus, pertentangan seperti Amien Rais dan Zulhas di atas -jika memang benar terjadi-sebenarnya menyerupai konflik internal yang terjadi antara Amien Rais dan Sutrisno Bachir jelang pemilu 2009. Ketika itu konflik berkecamuk antara kedua elit partai itu.

SB, pada saat itu tidak setuju PAN berkoalisi dengan Demokrat untuk mencalonkan SBY –Boediono. Ia lebih memilih partai berlambang matahari biru berkoalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo. Dukungan PAN kepada SBY pun berlanjut tanpa tanda tangan SB.

Padahal, ketika itu SB merupakan ketua umum PAN yang menggantikan Amien Rais. Keberpihakan PAN yang tidak mengikuti instruksi ketua partai, tentu membuat SB kecewa. Alhasil, konflik internal partai pun terjadi, 13 dewan pengurus wilayah mendesak untuk mempercepat kongres partai untuk mencari nakhoda baru untuk menggantikan SB.

Pada tahun yang sama,sempat terjadi juga gerakan dari sekelompok anggota partai yang tidak puas dengan dinamika politik internal PAN karena merasa kepentingan mereka tidak terakomodasi, sehingga muncul inisiatif untuk mendirikan partai tandingan yakni Partai Matahari Bangsa (PMB) di bawah pimpinan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Imam Addaruqutni.

Partai ini didirikan 16 Desember 2006 dan berhasil lolos verifikasi KPU untuk berkontestasi pada Pemilu 2009. Partai ini juga kerap disebut sebagai tempat orang-orang terbuang atau bekas kader PAN. Tapi, memang ada perbedaan mencolok antara PAN dan PMB jika dilihat dari asas partainya. Secara ideologi PAN lebih terbuka dan lebih akomodatif, sementara PMB berasaskan Islam.

Kasus yang terjadi dengan PAN ini sebenarnya adalah fenomena lazim dan terjadi juga pada partai-partai lain di Indonesia, misalnya konflik di tubuh PKB antara Gus Dur dengan Muhaimain Iskandar (Cak Imin) atau PPP antara Djan Faridz dan Romahurmuzy.

PAN – Organizatioan Behavior

Tentu saja, fenomena seperti ini merupakan bentuk ketidakpuasan atau kehilangan kepercayaan antara individu yang satu dengan yang lain. Hal itulah yang barangkali menyebabkan konflik itu terjadi. Secara teori, konflik menurut Stephen P. Robbins dalam “Organizational Behavior”  adalah ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik itu positif maupun negatif.

Gerakan politik seperti PMB di atas juga dapat muncul akibat hilangnya kepercayaan, frustasi hingga memunculkan gerakan massa. Ini sejalan dengan teorema yang dipaparkan Eric Hoffner dalam “The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movement”. Bahwa orang-orang akan menuntut perubahan jika kehilangan kepercayaan pada sebuah institusi.

Dengan begitu, jika PAN tetap ngotot untuk mengikuti ambisi Amien Rais untuk mendukung Prabowo, sementara Zulhas tetap bersiteguh untuk mendukung Jokowi, maka bukan tidak mungkin bahwa Zulhas akan menciptakan barisan baru untuk menghadapi Amien Rais. Tentu, Zulhas yang lebih memilih Jokowi yang memiliki kans lebih besar untuk terpilih pada Pilpres 2019, jika merujuk hasil survei.

Selain itu, para kader PAN tentu ingin melakukan perubahan, mereka tak ingin bernasib sama dengan Pilpres 2014. Namun, jika Amien tetap bersikuh mendukung Prabowo dan kemudian kalah pada Pilpres 2019, tidak menutup kemungkinan bahwa partai ini akan terbelah karena kredibilitas terhadap Amien Rais makin terperosok.

Amien Rais selama ini memang tampak seperti memunculkan fenomena personal party mengikuti jejak Demokrat, PDIP, dan Nasdem. Personal party adalah istilah yang digunakan oleh Norberto Bobbio yang merujuk pada partai kanan tengah, Forza Italia (FI). Personal party adalah partai yang dicipatkan oleh satu orang dan untuk kepentingan orang tersebut.

Zulkifli Hasan tentu tak akan menerima ini, meski keduanya memiliki hubungan keluarga. Akhirnya, pertemuan dirinya dengan Jokowi pada kemarin juga memberikan kesan apakah partai ini akan tetap mengikuti gerak Zulkifli Hasan atau tetap mengekor pada Amien Rais. Lantas, jika sudah begini, apakah akan terjadi dualisme kepemimpinan? Semoga saja tidak! (A34).