Oxymoron Cendana, Kunci Kemenangan Prabowo

Oxymoron Cendana, Kunci Kemenangan Prabowo
Keluarga Cendana akan tentukan hasil akhir Pilpres 2019. (Foto: The Straits Times)
8 minute read

Peran Keluarga Cendana masih akan menjadi tajuk utama jelang Pilpres 2019. Di tengah berbagai isu hukum yang mendera Yayasan Supersemar, anak-anak Soeharto merapatkan barisan di bawah Partai Berkarya yang bulat mendukung Prabowo Subianto. Mantan menantu Soeharto ini berpeluang mendapatkan lebih dari sekedar dukungan moril dan materil, tetapi juga pengaruh dan citra. Perlu diingat, Soeharto adalah pemimpin paling berhasil sepanjang sejarah republik ini menurut survei Indo Barometer pertengahan 2018 lalu.


PinterPolitik.com

“When you’re winning, you’re creating a dynasty.”

:: Kevin Plank, pendiri dan CEO Under Armour ::

Kata “Cendana” dalam “Keluarga Cendana” memang berasal dari nama jalan tempat rumah pribadi Presiden ke-2 RI, Soeharto berdiri. Tetapi, apakah Cendana itu seharum minyak cendana yang berasal dari pohon cendana – tumbuhan yang banyak dijumpai di Nusa Tenggara Timur?

Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jika melihat kiprah anak-anak Cendana saat ini, mungkin keharuman citra Keluarga Cendana belum akan usai, setidaknya jelang gelaran Pilpres 2019 mendatang.

Survei yang dilakukan Indo Barometer menyebutkan bahwa Soeharto adalah presiden paling berhasil dengan 32,9 persen, diikuti Soekarno dengan 21,3 persen, dan Jokowi dengan 17,8 persen. Click To Tweet

Keluarga Cendana memang masih menjadi kekuatan utama dalam konstelasi politik nasional pasca reformasi 1998. Bahkan, anak-anak Soeharto diprediksi masih akan menjadi faktor kunci yang menentukan hasil akhir kontestasi politik di tahun depan.

Isu Orde Baru dengan Soeharto di dalamnya memang menjadi salah satu bahan kampanye politik dan dikemas dengan masing-masing perspektif oleh kandidat yang akan bertarung, baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo (Jokowi).

Kubu Prabowo menjadi tempat berkumpulnya anak-anak Soeharto. Kini semua anak Soeharto, mulai dari Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojudanto (Sigit), Bambang Trihatmodjo (Bambang), Siti Hediati Harijadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy) hingga Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek) telah masuk menjadi bagian dari Partai Berkarya. Partai yang didirikan oleh Tommy itu pun telah menjadi bagian dari koalisi pemenangan Prabowo.

Selain itu, faktor Prabowo yang pernah menjadi suami dari Titiek pun memperkuat kedekatan kedua kubu ini. Maka, kampanye Prabowo pun diwarnai oleh isu “membangun kembali” kesuksesan era tersebut.

Cuitan Titiek Soeharto di Twitter beberapa hari lalu yang ingin membawa kembali era kejayaan swasembada pangan di zaman ayahnya adalah salah satunya, sekalipun hal tersebut menuai kontroversi.

Perdebatan lanjutannya adalah apakah konteks pangan saja yang ingin dikembalikan, atau konteks Orde Baru sebagai sebuah rezim yang diwarnai oleh kekuasaan otoritarianisme dan segala penyimpangan kekuasaan yang menjadi tujuannya?

Konteks terakhir inilah yang diperdebatkan oleh kubu Jokowi. Kubu petahana tersebut menggunakan semua hal yang berbau negatif tentang Orde Baru untuk mendiskreditkan Prabowo.

Model kampanye yang menyebutkan bahwa Prabowo adalah bagian dari kekuasaan elite lama, merupakan kontra narasi yang digunakan untuk membangun persepsi bahwa memilih mantan Danjen Kopassus itu, sama dengan membawa kembali Orde Baru dengan segala macam kekelamannya ke permukaan.

Namun, jika ditelusuri, konteks kampanye kubu Jokowi yang demikian cukup “berbahaya” bagi tingkat keterpilihan sang petahana.

Pasalnya, survei yang dilakukan Indo Barometer pada Mei 2018 lalu menyebutkan bahwa Soeharto masih menjadi tokoh yang sangat populer di masyarakat, bahkan dianggap sebagai presiden paling berhasil. Persentase persepsi keberhasilannya pun mencapai 32,9 persen, jauh meninggalkan Presiden pertama RI, Soekarno dengan 21,3 persen di posisi kedua, dan Jokowi di posisi ketiga dengan 17,8 persen.

Artinya, menggunakan sosok Soeharto, Keluarga Cendana dan isu Orde Baru, berpeluang menjadi alat kampanye yang efektif bagi Prabowo. Bahkan, isu ini bisa mengantarkan Prabowo merengkuh kursi kekuasaan dengan memanfaatkan faktor pengaruh dan – tentu saja – faktor ekonomi-politik yang dimiliki Keluarga Cendana. Persoalannya adalah, apakah mungkin terjadi?

Oxymoron Cendana, the Iron Law Oligarchy

Tentu banyak yang bertanya-tanya, mengapa hingga saat ini, Keluarga Cendana masih sangat kuat secara politik di Indonesia?

Jawabannya adalah karena pada saat Reformasi 1998, yang terjadi hanyalah pergantian pucuk kekuasaan semata. Sementara, kekuasaan ekonomi dan sosial Keluarga Cendana dan Orde Baru yang sudah mengakar dalam sistem tetap bertahan.

Jika menggunakan kaca mata bedah para pemikir aliran kiri tentang konsep revolusi politik, maka memang hal itulah yang terjadi. Revolusi politik – mengutip pemikiran Leon Trotsky – hanya mengganti pucuk pimpinan kekuasaan semata, tanpa mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Ini berbeda dengan revolusi sosial yang jauh lebih mengakar dan menuntut adanya pergantian kekuasaan sekaligus juga struktur sosial dan ekonomi. Konteks revolusi sosial ini misalnya yang dilakukan oleh Vladimir Lenin di Rusia dan Sun Yat-sen di Tiongkok. (Baca: Cendana, Alasan Gagalnya Reformasi)

Karena reformasi 1998 adalah revolusi politik, maka hanya Soeharto yang diganti, sementara kekuasaan ekonomi dan struktural Keluarga Cendana bisa bertahan hingga saat ini.

Selain itu, jika mengamati pidato Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Wiranto, pasca  Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, maka sedikit banyak kita bisa mendapatkan gambaran mengapa Cendana masih bisa berjaya kembali.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam di kabinet Jokowi menyampaikan bahwa ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan Soeharto dan keluarganya.

Kata-kata tersebut sudah lebih dari cukup untuk menjamin konteks kekuasaan ekonomi dan struktur sosial keluarga Soeharto yang terbentuk selama 32 tahun Orde Baru berkuasa untuk dapat tetap bertahan, bahkan hingga kini masih mendominasi dalam konteks politik nasional, katakanlah lewat elite-elite politik lama. Wiranto adalah salah satunya.

Pengaruh Soeharto akhirnya masih tetap kuat di kalangan akar rumput, sekalipun banyak pihak menuduh the smiling general mengambil keuntungan antara US$ 15-35 miliar selama berkuasa.

Masih kuatnya pengaruh keluarga Soeharto ini terbukti karena selama 20 tahun reformasi, anak-anak sang jenderal masih punya kekuatan ekonomi-politik yang mumpuni. Tommy, Bambang dan Tutut bahkan masuk dalam daftar 150 orang paling kaya di Indonesia tahun 2018 versi majalah Globe Asia.

Tak heran jika Tommy sebagai yang teratas di antara ketiganya dalam daftar tersebut berani bertaruh mendirikan Partai Berkarya, mengingat pendirian sebuah partai politik tentu saja tidak mudah dan memakan biaya yang sangat besar.

Pada titik ini, kekuasaan Keluarga Cendana sebagai sebuah dinasti politik memang menjadi kenyataan yang harus diakui dampaknya hingga saat ini. Soeharto berhasil membangun trahnya menjadi sebuah kelompok elite atau oligarki politik yang faktanya memang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi itu sendiri. Bagaimana mungkin?

Ternyata, jika ditelusuri, sesungguhnya demokrasilah alasan kekutan Keluarga Cendana bisa bertahan hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan pemikiran sosiolog asal Jerman, Robert Michels tentang Iron Law Oligarchy.

Menurut Michels sebuah organisasi – termasuk negara – yang menjalankan demokrasi, akan sulit dipisahkan dari kehadiran elite oligarki. Michels berpendapat bahwa organisasi yang secara struktural punya hierarki mengharuskan adanya kepemimpinan yang kompeten, otoritas terpusat dan pembagian tugas yang profesional.

Tuntutan organisasional yang demikian, pada akhirnya memunculkan kasta pemimpin yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan status yang superior, yang ketika dikombinasikan dengan kontrol hierarkis mereka atas sumber daya ekonomi-politik akan memungkinkan mereka untuk mendominasi keanggotaan yang lebih luas dan “menjinakkan” kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan mereka.

Konsep Iron Law Oligarchy ini pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai oxymoron – elemen-elemen yang saling bertolak belakang. Oxymoron adalah sebuah paradoks yang lahir sebagai self-contradiction atau kontradiksi yang terintegrasi. Contoh sederhana oxymoron adalah “kebaikan yang kejam” atau “keberanian yang menakutkan” atau “kebodohan yang cerdas”.

Dalam konteks tersebut, sebagai sebuah retorika, oxymoron adalah alasan mengapa Keluarga Cendana masih sangat powerful. Jika menggunakan kaca mata Michels, sebagai oligarki, kehadiran Keluarga Cendana – dan elite-elite oligarki lainnya – membuat demokrasi menjadi sangat tidak demokratis karena mereka-merekalah yang menentukan pengambilan kebijakan negara, bukan rakyat.

Rakyat mungkin yang menentukan siapa yang akan terpilih menjadi presiden, tetapi elite-elite oligarki inilah yang menentukan wajah dan nama siapa yang akan ada dalam surat suara. Kekuasaan mereka atas sumber daya ekonomi juga akan menentukan posisi tawar mereka di hadapan elite lain dan membuat kekuasaan rakyat menjadi semu.

Menurut Michels, hal ini tidak dapat dihindari karena seperti itulah hakekat demokrasi. Demokrasi sampai kapan pun akan menghasilkan sekelompok elite yang punya kekuasaan lebih besar dari kelompok rakyat biasa – itulah the iron law atau hukum besi demokrasi.

Selain itu, masih kuatanya peran Keluarga Cendana juga menunjukkan bahwa reformasi 1998 nyatanya tidak reformatif – lagi-lagi sebuah oxymoron. Refromasi gagal mengganti struktur kekuasaan dan hanya menggeser pucuk kekuasaannya saja.

Cendana, Kunci Pilpres 2019?

Pada titik inilah Keluarga Cendana masih memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan hasil akhir Pilpres 2019. Prabowo jelas lebih diuntungkan berbekal kedekatannya dengan kelompok tersebut.

Bahkan, di tengah simpang siur dan gosip yang beredar tentang serius tidaknya Prabowo bertarung di tahun depan, banyak selentingan yang menyebutkan bahwa Cendana adalah kekuatan utama yang tidak ingin sang jenderal kalah dari Jokowi.

Sementara bagi Jokowi, jika ingin merengkuh kursi kekuasaan untuk periode kedua, tidak ada cara lain selain membangun pendekatan yang berbeda dengan anak-anak Soeharto tersebut. Ketimbang menyatakan “perang terbuka”, adalah lebih bijak bagi Jokowi untuk melakukan pendekatan yang lebih politis terhadap anak-anak Soeharto ini.

Persoalannya tinggal apakah pendekatan ini bisa berhasil atau tidak. Yang jelas, jika Jokowi salah memperlakukan Keluarga Cendana, sangat mungkin hasil Pilpres nanti akan merugikan dirinya.

Citra anak-anak Soeharto secara personal memang tidak muluk baik di mata publik, katakanlah Tommy misalnya yang pernah terkena kasus hukum. Tapi, they are the Soehartos.

Dalam diri mereka mengalir darah dari Bapak Pembangunan Nasional – orang yang disebut sebagai pemimpin paling sukses di republik ini. Mereka punya citra ayah mereka dan tentu saja modal ekonomi-politik yang sangat menentukan hasil akhir kontestasi nasional.

Pada akhirnya, publik hanya bisa menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, seperti kata pendiri brand Under Armour, Kevin Plank di awal tulisan, Soeharto adalah pemenang karena ia mampu membangun dinastinya sendiri. (S13)