Mungkinkah Papua Lepas?

Organisasi Papua Merdeka (Foto: Beritasatu.com)
7 minute read

Mencuatnya isu Papua Merdeka belakangan ini, mengingatkan kita pada berpisahnya Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tahun 1999. Mungkinkah Papua dapat bernasib sama dengan Timor Timur?


PinterPolitik.com

Wacana tentang Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI telah berhembus sejak lama. Persoalan Papua terbilang unik dari segi historis-politis. Etnonasionalisme Papua Barat yang tinggi ini tak serta merta tumbuh, ada banyak faktor yang menyebabkan Papua ingin berdiri sendiri. Pertama, karena proses integrasi Papua ke dalam NKRI yang melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1961–1963, dianggap tidak pernah melibatkan rakyat Papua secara keseluruhan. Jadi lumrah jika sampai saat ini masih ada tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengkaji kembali “aspek historis” dari proses integrasi Papua ke dalam NKRI.

Kedua, masyarakat Papua merasa terpinggirkan, akibat adanya faktor internal dan eksternal. Secara internal, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan budaya lokal Papua yang eksklusif menyulitkan mereka untuk dapat segera berdikari. Sementara di Papua sendiri kehadiran faktor eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dalam persaingan ekonomi, fenomena migrasi, dan disparitas pembangunan desa dan kota, sudah mulai banyak terjadi.

Ketiga, Papua masih menyimpan masalah terkait hubungannya dengan pemerintah pusat. Masyarakat Papua menilai pemerintah masih belum peka dengan keadaan di Papua, terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini belum tuntas. Ketiga faktor inilah yang diduga memicu konflik, namun apakah Papua bisa melepaskan diri dari Indonesia?

Antara Timor Timur dan Papua

Tuntutan Papua mengingatkan kita pada peristiwa berpisahnya Timor Timur dari NKRI. Walaupun sama-sama berada dalam wilayah Indonesia bagian timur, secara historis dan geografis Timor Timur dan Papua memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Selain itu, potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh kedua daerah ini pun berbeda. Timor Timur, terutama di area Laut Timor – Celah Timor (Timor Gap) diketahui memiliki kandungan minyak dan gas alam yang cukup banyak. Berdasarkan analisis seismik, di Celah Timor setidaknya terdapat sekitar 500 juta hingga 5 miliar barel minyak serta 50.000 miliar kaki kubik gas alam. Akan tetapi, sebenarnya deposit minyak di celah Timor masih merupakan asumsi berdasarkan analisis seismik, dan belum diteliti secara akurat misalnya melalui pengeboran di semua bagian yang diduga banyak menyimpan deposit.

Celah Timor disinyalir sudah pernah menjadi obyek barteran Soeharto dan Australia. Oleh Soeharto, royalti di sana dibagi 50:50 dengan Australia, sebagai ungkapan terima kasih Soeharto kepada Australia yang telah mendukungnya dalam proses Integrasi Timor Timur ke Indonesia. Dengan masuknya Timor-timur ke Indonesia juga dianggap sebagai solusi bagi negara-negara Blok Barat menghindarkan Timor Timur dari pengaruh komunis. Itulah sisi kebaratan Indonesia, walau harus melalui perjuangan berdarah untuk menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke 27 saat itu.

Imbasnya, Indonesia diklaim sebagai pelanggar HAM dan mengeluarkan banyak biaya operasi militer untuk menjaga Timor Timur tetap menjadi bagian dari NKRI. Namun, pasca perang dingin, negara Barat malah berbalik untuk memprovokasi Timor Timur berpisah dari Indonesia. Terutama Australia yang merasa paling memiliki kepentingan dengan kandungan minyak di Celah Timor. Australia ikut andil membantu proses desintegrasi Timor Timur dari NKRI, walaupun di kemudian hari malah menyulitkan Timor Timur terkait lahan minyak dan gas alam di Celah Timor.

Momen yang menjadi titik balik nasib Timor Timur ditentukan lewat tragedi Santa Cruz. Tepatnya pada tahun 1991, TNI terlibat pelanggaran HAM saat menembaki para pegiat kemerdekaan Timor Timur di kawasan pemakaman Santa Cruz, Kota Dili. Momentum reformasi membuat persoalan status Timor-timur menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional.

Momentum reformasi membuat persoalan status Timor Timur menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional. Menghadapi desakan dunia internasional, Presiden BJ Habibie memberi dua pilihan pada rakyat Timor Timur. Pertama, merdeka yang berarti lepas dari NKRI atau otonomi khusus dengan tetap bergabung sebagai salah satu provinsi Indonesia. Sayangnya, mayoritas warga Timor Timur lebih memilih berpisah dan membentuk negara baru, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Salah satu aksi demonstrasi di Australia yang menentang kependudukan Indonesia di Timor Timur (Foto: telegraf.co.id)

Pada era Habibie, situasi Indonesia tengah goyah, baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, strategi politik yang diterapkan oleh Habibie adalah diplomasi yang mana kepentingan nasional dititikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diplomasi juga digunakan oleh Habibie guna menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dunia internasional maupun domestik untuk mengukuhkan legitimasinya sebagai presiden.

Kondisi itu pula yang kemudian memunculkan spekulasi, apakah keputusan melepaskan Timor Timur merupakan syarat bagi Habibie untuk merengkuh jabatan Presiden secara penuh? Jika benar, apakah keputusan Habibie ini adalah hasil ‘tukar guling’ dengan Barat? Dan ketika ia melepaskan Timor Timur, maka yang sangat wajar bila Habibie harus mempertanggungjawabkannya. Ia kemudian tak hanya gagal mempertahankan gelar presiden, tapi juga kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Lantas apakah peristiwa Timor-timur akan terulang di Papua?

Mungkinkah Papua Lepas

 

Bagaimana Dengan Papua?

Maraknya isu rakyat Papua yang ingin memisahkan diri, membuat pemerintah tertantang untuk dapat mempertahankannya dalam NKRI. Karena bila Papua berhasil melepaskan diri dari Indonesia, maka dampaknya akan dirasakan oleh Papua dan Indonesia, tapi juga oleh Amerika Serikat (AS). Mengapa? Karena pertama, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan dari pertambangan emas, perak, dan tembaga dari PT. Freeport yang merupakan perusahaan tambang AS. Meskipun persentase pemasukannya sangat kecil, tapi jumlah dana yang didapat dari pengolahan tambangini terbilang besar yakni triliunan rupiah, sebab tambang emas di Papua adalah yang terbesar di dunia.

Kedua, relasi Indonesia dan AS akan memburuk. Amerika tentu saja akan mengalami kerugian yang tidak sedikit kalau kontraknya tersebut hangus. Pasalnya, mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tak ternilai. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar hubungan Indonesia dan AS akan sangat buruk.

Ketiga, rakyat Papua mungkin akan lebih melarat dari saat ini. Walaupun ada keyakinan dari orang-orang Papua untuk lebih makmur bila telah berpisah dari NKRI, akan tetapi melihat minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga institusi pendidikan yang tidak memadai, menjadi pra-tanda bagi Papua sulit untuk makmur jika memilih keluar dari NKRI.

Keempat, Papua akan kesulitan bersaing dengan negara lain. Meskipun memiliki tambang emas yang besar, namun bila tak diimbangi dengan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur yang memadai, maka Papua tidak akan bisa maju. Justru karena kondisinya yang tidak stabil akan mudah diintervensi pihak asing, terutama AS yang masih berminat dengan tambang emas di Papua. Bertahan dalam bingkai NKRI dan terus mendukung proyek pembangunan Jokowi-JK merupakan solusi yang tepat bagi Papua bila tak ingin mengalami nasib yang sama dengan Timor Timur.

Namun rupanya, Pemerintah Indonesia telah banyak belajar dari pengalaman lepasnya Timor Timur. Oleh sebab itu, sistem otonomi khusus kini telah diterapkan bagi seluruh provinsi Indonesia, tujuannya agar seluruh daerah dapat mengatur sendiri pembangunan di wilayahnya masing-masing. Bagi Papua, kondisi ini juga meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia.

Dengan memberikan otoritas yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan tidak lagi sentralistik dengan bergantung pada pusat. Akan tetapi, pada kenyataannya penerapan otonomi khusus ini ternyata tidak memperlihatkan perkembangan yang signifikan di Papua. Malah masyarakat Papua semakin gencar untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam menentukan langkah yang cermat dan bijak terhadap persoalan di daerah Papua. Proyek pembangunan fisik seperti pembangunan jalan Trans-Papua dan proyek listrik lintas Maluku-Papua, serta pengadaan beasiswa pendidikan, serta sarana kesehatan menjadi bukti bahwa Jokowi-JK mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kekayaan alam Papua perlu dimanfaatkan secara benar untuk menghindari eksploitasi liar dari perusahaan-perusahaan asing maupun lokal.

Pada akhirnya, adalah tidak mungkin bagi Papua untuk lepas dari Indonesia, mengingat persoalan yang terjadi di Papua sangat berbeda dari apa yang terjadi di Timor Leste. Selain itu, akan ada lebih banyak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat Papua jika hal itu terjadi. Oleh karena itu, program-program pembangunan di Papua yang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-JK perlu dioptimalkan sehingga tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan pemerataan kesejahteraan, niscaya perpecahan akan semakin sulit terjadi, bukan begitu? Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/K-32)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here