Modi, Kombinasi Jokowi-Prabowo

Modi, Kombinasi Jokowi-Prabowo
Presiden Joko Widodo ketika menyambut kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka. (Foto: Setkab)
8 minute read

Kemenangan mayoritas partai Narendra Modi, Partai Bharatiya Janata (PBJ), dalam Pemilu India yang identik dengan politik identitas, menunjukkan bahwa politisi kanan itu tetap dipilih oleh kelompok sekuler dan sayap kiri. Kemenangan tersebut dapat menjadi perbandingan tersendiri bagi kemenangan Joko Widodo (Jokowi) atas Prabowo Subianto di Indonesia.


PinterPolitik.com

“You fake persona, your people know it” – Packy, penyanyi rap asal AS

Partai dari Perdana Menteri Narendra Modi itu diumumkan telah memenangkan Pemilu India 2019 dengan suara mayoritas. Kemenangan PBJ ini merupakan kekalahan besar bagi partai-partai oposisi, termasuk Kongres Nasional India (KNI), partai dari Rahul Gandhi, cucu dari mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi.

Dari 542 kursi Lok Sabha – majelis rendah parlemen India – PBJ disebut telah memenangkan 303 kursi. Dengan perolehan jumlah kursi tersebut, PBJ meraih 21 kursi baru di Lok Sabha. Di sisi lain, partai oposisi KNI hanya memperoleh total 52 kursi.

Dengan perolehan suara PBJ tersebut, Modi diprediksi akan mendapatkan kembali jabatan Perdana Menteri (PM) India untuk kedua kalinya. Dalam Pemilu sebelumnya pada tahun 2014, PBJ memenangkan suara mayoritas sebanyak 282 kursi – sesuatu yang belum pernah terjadi selama 30 tahun sebelumnya di negara tersebut.


Namun, setelah kemenangannya pada Pemilu India 2014, Modi dianggap lebih mengutamakan agenda-agenda nasionalis Hindu, sehingga membentuk eksklusivitas bagi kelompok tertentu di India. Agenda-agenda tersebut disebut-sebut meningkatkan ketegangan antar-kelompok dan berujung pada tindakan-tindakan kejahatan yang berkaitan dengan kebencian.

Kampanye PJB juga identik dengan narasi-narasi identitas yang beberapa kali menyudutkan kelompok minoritas Muslim di India. Presiden PJB Amit Shah misalnya, beberapa kali menyebut kelompok imigran ilegal Muslim di India sebagai “rayap.”

Jika memang benar Modi dan PBJ menggunakan narasi dan politik identitas, mengapa sebagian besar masyarakat India masih meletakkan harapannya pada kandidat ini? Lalu, bagaimana kaitannya dengan Indonesia yang pada Pilpres 2019 juga menggunakan narasi politik identitas?

Politik Identitas

Upaya Modi dan PBJ untuk menggunakan narasi dan politik identitas bisa jadi merupakan caranya untuk membangun koneksi tertentu dengan pendukungnya. Penguatan pengaruh politik kelompok akibat politik identitas juga mampu memberikan kontribusi bagi kemenangan Modi dan PBJ.

Amy Gutmann dalam bukunya yang berjudul Identity in Democracy menjelaskan bahwa kehadiran kelompok-kelompok identitas dalam politik merupakan bentuk dari pengasosiasian individu terhadap identitas. Dengan adanya pengasosiasian ini, hubungan mutual dalam suatu kelompok akan semakin erat dan berujung pada penguatan pengaruh politik.

Selain itu, menurut Gutmann, politik identitas juga merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan bagi anggota-anggota kelompok identitasnya. Dengan penguatan identitas dalam kelompok, ketidaksetaraan dalam kebebasan dan kesempatan akan tersampaikan dalam instrumen bersama.

Politik identitas semacam ini sempat mewarnai Pemilu Amerika Serikat (AS) pada tahun 2016 yang diperebutkan oleh dua kandidat presiden, yaitu Hillary Clinton dari Partai Demokrat AS dan Donald Trump dari Partai Republik.

Dalam kontestasi Pemilu tersebut, penggunaan politik identitas sangat terlihat dan prevalen. Trump misalnya, selalu menyalahkan berbagai kelompok lain di luar kelompok kulit putih AS sebagai penyebab dari berbagai persoalan dan kekacauan yang terjadi di negeri Paman Sam tersebut.

Beberapa kelompok yang sering kali disalahkan oleh Trump adalah kelompok Muslim dan kelompok Latin-Amerika. Kelompok-kelompok ini dianggap merugikan masyarakat AS dengan berbagai macam ancaman keamanan yang dituduhkan.

Dengan penggunaan politik identitas oleh Trump, berbagai individu kulit putih di AS terlihat saling menguatkan hubungan mutualnya dalam komunitas tersebut. Tentunya, melalui penguatan identitas tersebut, kelompok kulit putih AS juga menyuarakan kesempatan dan kebebasan yang selama ini dianggap terambil oleh kelompok-kelompok lain.

Gerakan Blue Lives Matter misalnya, muncul sebagai respons terhadap gerakan Black Lives Matter. Berbeda dengan Black Lives Matter yang cenderung menegasikan kebrutalan polisi terhadap kelompok Afrika-Amerika, kelompok Blue Lives Matter justru melihat kelompok tersebut sebagai biang ketidakteraturan sosial dan sebagai penyebab bagi rasa tidak aman yang tersebar di masyarakat.

Jika kita tilik kembali pada konteks politik di India, Modi dan PBJ memang sering kali – baik secara langsung maupun tidak langsung – menuduh kelompok Muslim-India sebagai anti-nasionalis – bertentangan dengan negara dan gagasan nasionalisme.

Dengan adanya pengasosiasian ini, hubungan mutual dalam suatu kelompok akan semakin erat dan berujung pada penguatan pengaruh politik. Click To Tweet

Politik identitas yang dimainkan Modi dan PBJ ini terlihat dari berbagai pelabelan terhadap kelompok Muslim sebagai “rayap,” “penyusup,” dan “orang asing.” Kelompok Muslim di wilayah Assam misalnya, dituduh sebagai penyusup dan orang asing dari Bangladesh.

Terkait dari ancaman-ancaman dari kelompok anti-nasional dan luar negeri, Modi mengklaim dirinya sebagai “penjaga” bagi India yang siap mengamankan negaranya. Konflik sektarian India ini juga memiliki resonansi dengan aksi pemerintahan Modi yang menyerang kelompok-kelompok teroris Islam di Pakistan.

Selain itu, penguatan identitas ini terlihat dari kebijakan-kebijakan Modi yang menguatkan perasaan identitas kelompok Hindu di India, seperti larangan untuk menyembelih sapi. Akibatnya, beberapa insiden kekerasan terhadap Muslim yang dicurigai mengkonsumsi daging sapi juga terjadi.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan politik identitas di Indonesia?

Politik identitas juga digunakan oleh politisi-politisi Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2019 lalu. Salah satu paslon yang sering kali dituduh menggunakan politik identitas adalah Prabowo-Sandiaga Uno.

Prabowo yang banyak didukung oleh kelompok konservatif memang beberapa kali melemparkan isu identitas dalam kampanyenya, seperti narasi pihak asing yang dianggap mengambil kekayaan Indonesia. Dalam salah satu kegiatan debat, Sandi juga mengkritik pemerintah yang dianggap membuka kesempatan luas bagi tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok untuk mengambilalih lahan pekerjaan masyarakat.

Jika Modi dan Trump mampu memenangkan Pemilu dengan narasi dan politik identitasnya, mengapa malah Jokowi-Ma’ruf Amin yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2019?

Bukan rahasia umum lagi apabila Jokowi juga menggunakan politik identitas dalam kontestasi Pilpres lalu. Salah satu manuver identitas yang mencolok adalah pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres andalannya.

Selain itu, penguatan identitas yang terjadi di AS dan India bisa jadi tidak terwujud di Indonesia. Jika kita mengacu kembali pada penjelasan Gutmann, penguatan perasaan atas identitas kelompok bisa jadi tidak terwujud dengan adanya kontestasi gagasan yang terjadi di antara kelompok Muslim sendiri.

Jika kita perhatikan, Ma’ruf sebagai tokoh Nahdlatul Ulama (NU) juga memainkan peran untuk memperoleh dukungan yang lebih besar dari kelompok tersebut. Dengan begitu, posisi kelompok Muslim konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI), Presidium Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang mendukung Prabowo-Sandi semakin terhimpit oleh signifikansi NU sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia.

Dinasti Politik?

Di luar penggunaan politik identitas, kemenangan Modi disebut-sebut juga berasal dari persona sang PM sendiri. Jika benar, menjadi beralasan apabila beberapa kelompok yang sebelumnya tidak mengasosiasikan diri dengan nasionalisme Hindu di India tampaknya memberikan suaranya pada PBJ, seperti masyarakat di wilayah Bengal Barat dan Odisha.

Permulaan dari signifikansi Modi dalam perpolitikan nasional India ditandai dengan kemenangannya pada Pemilu India 2014. Pada Pemilu tersebut, sang PM sering kali berjanji untuk membawa perubahan dengan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan korupsi yang dianggap marak.

Modi juga mempresentasikan dirinya sebagai sosok sederhana yang berada di luar dinasti politik India. Jika kita tilik kembali, tokoh-tokoh politik oposisi Modi juga merupakan bagian dari keluarga-keluarga politisi yang telah lama mengisi posisi-posisi pemerintahan, seperti Rahul Gandhi yang merupakan keturunan dari tiga mantan PM India.

Sosok Modi ini pun dilihat oleh masyarakat sebagai seseorang yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Modi sendiri berjanji untuk melawan para politisi besar, taipan, dan dinasti politik guna mewujudkan kepentingan rakyat.

Selain itu, meskipun tingkat pengangguran meningkat, peningkatan kondisi ekonomi yang dijanjikannya pada tahun 2014 juga sedikit berbuah hasil. Tingkat kemiskinan di India menurun menjadi 28 persen pada tahun 2016 dari yang sebelumnya sebesar 58 persen pada tahun 2005.

Menurut Sunil Kukreja dari University of Puget Sound dalam tulisannya di Asia Times, persona dan kharisma yang dibangun Modi ini bisa jadi membuat kritik oposisi terkait persoalan identitas tidak mempan untuk mengalahkan sang PM dalam Pemilu India 2019.

Namun, uniknya, PBJ sendiri ternyata tidak benar-benar bebas dari politik dinasti. Berdasarkan data IndiaSpend, politik dinasti juga marak terjadi di berbagai parpol di India, termasuk PBJ. Bahkan, PBJ tidak berbeda jauh dengan KNI dalam hal ini.

Lalu, apakah kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 di Indonesia juga berkaitan dengan personanya?

Pilpres 2019 memang turut diwarnai oleh perang persona antara Jokowi dan Prabowo. Jika Prabowo lebih menonjolkan personanya sebagai sosok strongman, Jokowi lebih mengandalkan sosoknya yang sederhana layaknya Modi.

Kebijakan-kebijakan populernya – seperti pembangunan infrastruktur – juga menjadi kunci bagi kemenangannya dalam Pilpres 2019. Kebijakan dan kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) masih dianggap pada taraf memuaskan oleh sebagian besar masyarakat.

Jika kita tilik kembali pada kemenangannya pada tahun 2014, Jokowi juga memunculkan dirinya sebagai pendatang baru dalam politik (political outsider). Pembangunan sosok Jokowi sebagai pendatang baru sempat memunculkan harapan baru bagi perpolitikan Indonesia yang dianggap didominasi oleh elite, oligarki, dan dinasti politik.

Namun, pemerintahan Jokowi yang sebelumnya diharapkan akan menjadi bebas dari pengaruh oligarki politik pada akhirnya juga dipengaruhi oleh elite-elite politik. Hal ini terlihat dari bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sempat memaksakan agenda politik patronasenya pada Jokowi, seperti pendistribusian posisi-posisi strategis di pemerintahan bagi parpol-parpol koalisi.

Selain itu, politik dinasti di bawah pemerintahan Jokowi juga mulai nampak. Putri Megawati, Puan Maharani, yang saat ini menjabat sebagai salah satu menteri dalam kabinet Jokowi disebut-sebut sedang dipersiapkan oleh ibunya untuk melanjutkan trah Soekarno di PDIP.

Pada akhirnya, seperti lirik Packy di awal tulisan, kemenangan politisi-politisi ini dalam Pemilu hanya diisi oleh persona palsu yang hanya dipermainkan oleh dinasti. Entah hal ini akan berlanjut kembali atau tidak. (A43)