Mesin PKS Mati, Prabowo Sendiri?

mesin politik PKS
Mesin politik PKS terancam mati untuk Prabowo. (Foto: Media Indonesia)
7 minute read

Mesin politik PKS terancam tak mau bergerak untuk Prabowo karena perkara kursi wagub DKI Jakarta.


PinterPolitik.com

Prahara di ibukota. Hubungan dua sahabat kental antara PKS dan Gerindra kini seperti diterpa polemik berkepanjangan. Penyebabnya, kedua partai ini masih belum menemukan titik temu terkait siapa yang paling berhak mengisi kursi DKI-2 yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Hingga saat ini, PKS menagih komitmen Gerindra untuk memberikan kursi tersebut kepada mereka. Mereka menyebut bahwa Gerindra sempat menjanjikan posisi wagub tersebut. Meski demikian, Gerindra – setidaknya DPD Gerindra DKI Jakarta – hingga saat ini masih yakin kursi itu akan diisi oleh kadernya, yaitu M. Taufik.

Polemik tak berkesudahan ini tampaknya membuat sejumlah kader PKS DKI Jakarta mulai gerah. Kader-kader partai dakwah ibukota mengancam akan mematikan mesin partai mereka jika komitmen Gerindra tidak juga dipenuhi. Secara khusus, mereka mengancam tidak akan terlibat begitu banyak dalam pemenangan Prabowo di Pilpres 2019.

Ancaman tersebut tentu sangat tidak menggembirakan bagi ikhtiar Prabowo dan Gerindra dalam Pilpres 2019. Bagaimanapun, mesin PKS terlampau berharga jika tidak digunakan untuk perolehan suara. Jika sudah begini, akan seperti apa jadinya pemenangan Prabowo di Jakarta? Lalu, bagaimana Gerindra harus menyikapi hal ini?

Mesin yang Kecewa

Mesin politik PKS kerap diakui sebagai salah satu yang paling mumpuni yang ada di negeri ini. Militansi kader partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman ini acap kali membuat iri partai-partai pesaing. Tak jarang, gerilya kader-kader PKS menjadi salah satu faktor penting kemenangan kandidat yang mereka dukung.

Bertenaganya mesin politik PKS ini boleh jadi amat diharapkan oleh Prabowo untuk dapat bekerja banyak bagi pemenangannya. Secara khusus, mesin politik PKS di ibukota amat diharapkan bisa mengamankan suara di salah satu tempat dengan pemilih besar.

Kini, mesin politik PKS DKI Jakarta itu tengah bergejolak. Kekecewaan mendalam para kader memberikan ancaman yang tak main-main bagi Prabowo dan juga Gerindra. Mesin politik PKS berpotensi mati dan tak mau bergerak untuk pemenangan sang jenderal.

Polemik soal kursi wagub DKI menjadi alasan para kader mulai berpikir ulang untuk total dalam pemenangan Prabowo. Perkara ini menjadi sangat sensitif karena Gerindra dianggap berkomitmen untuk memberi jatah ini kepada PKS.

Potensi matinya mesin PKS tersebut jelas menjadi ancaman besar bagi Prabowo. Ia tidak hanya berpotensi kehilangan penggerak utama kampanyenya, tetapi juga terancam kesulitan memenangkan suara di salah satu wilayah dengan suara terbanyak di negeri ini.

PKS DKI Jakarta hari ini memang tidak benar-benar serupa dengan mereka di tahun 2004. Kala itu, mereka berhasil menjadi jawara di provinsi tersebut dengan 18 kursi. Meski begitu, PKS DKI Jakarta saat ini tetap menjadi salah satu yang terkuat karena menduduki posisi ketiga pada perolehan suara Pemilu 2014. Merujuk pada hasil itu, Prabowo bisa saja kehilangan cukup banyak suara dari pemilih PKS di DKI Jakarta.

Secara nasional, relasi Gerindra dan PKS juga tengah diuji. Ada isu bahwa PKS menganggap berkampanye jor-joran untuk Prabowo tidak akan memberi keuntungan elektoral bagi mereka. Hal ini membuat ancaman kader PKS ibukota bisa menambah pusing kepala tim pemenangan Prabowo.

Berharap Mobilisasi

Gerindra sebenarnya cukup percaya diri jika sahabat kentalnya itu tidak akan benar-benar pergi meninggalkan Prabowo. Mereka cukup yakin bahwa PKS mau melakukan diskusi lebih lanjut agar ancaman tersebut tidak menjadi nyata.

Boleh jadi diskusi atau pembicaraan lebih lanjut dengan elite-elite PKS itu akan menjadi kunci dari Gerindra agar mesin politik PKS tidak benar-benar mati untuk pemenangan Prabowo. Hal ini terkait dengan sifat dari PKS sebagai partai yang memiliki daya mobilisasi massa yang sangat baik. Mobilisasi dapat dilakukan dengan baik karena kader-kader mau bergerak atas perintah dari partai.

Menurut assistant professor di Northern Illinois University, Koike Hamayotsu, secara umum, mobilisasi dapat dilakukan PKS dengan mudah karena mereka mampu membangun identitas kolektif melalui dakwah. Hal itu membuat PKS memiliki kesetiaan kolektif terutama di antara para kader.

Di samping hal itu, Hamayotsu memiliki pandangan lain dari begitu leluasanya PKS dalam memobilisasi kader-kadernya. Ia menyebut bahwa ada dimensi ekonomi politik dari relasi antara partai dengan kader dalam tubuh partai berlogo padi dan bulan itu. Partai ini memiliki program kesejahteraan yang cukup banyak untuk mengikat kader-kadernya.

PKS memiliki program khusus melalui satgas di bidang kesejahteraan rakyat (Kesra). Mereka memobilisasi kader untuk memberikan layanan sosial ke akar rumput. Berbagai layanan yang mereka berikan di antaranya adalah pendidikan, kesehatan masyarakat dan ekonomi.

Umumnya, simpatisan PKS sebagai pendukung utama partai tergolong ke dalam masyarakat dengan kelas sosial-ekonomi rendah. Mereka merupakan penerima utama dari berbagai program layanan sosial yang diberikan oleh partai.

Wah, PKS mengancam mesin politiknya mati untuk pemenangan Prabowo Click To Tweet

Melalui relasi seperti itu, PKS memperoleh keuntungan khusus. Dalam jangka pendek, masyarakat dengan kelas sosial-ekonomi rendah ini bisa menjadi lumbung suara bagi PKS. Sementara dalam jangka panjang, masyarakat seperti ini masuk ke dalam struktur sebagai kader untuk melayani partai.

Strategi mobilisasi sumber daya semacam ini memang tergolong efektif untuk mengikat kesetiaan kader. Unsur ketaatan jamaah berpadu dengan perkara ekonomi untuk memberi insentif kepada kader untuk bergerak dengan sangat militan.

Meski efektif, cara seperti ini bukannya tanpa risiko. Mobilisasi sumber daya besar-besaran tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Selama ini, partai yang bermarkas di MD Building Jakarta Selatan ini bertumpu pada kadernya untuk melakukan program kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu, akses kepada pendanaan lain boleh jadi dibutuhkan partai ini agar loyalitas kader tetap dapat dijaga.

Masih Butuh?

Berdasarkan kondisi tersebut, Gerindra boleh jadi tetap memiliki peluang untuk menjaga hubungan dengan PKS. Gerak kader yang amat tergantung pada mobilisasi sumber daya meninggalkan sebuah celah yang bisa diisi.

Prabowo dan Gerindra boleh jadi hanya perlu berkomitmen kepada elite PKS untuk melakukan sesuatu terkait dengan mobilisasi sumber daya untuk kesejahteraan kader PKS tersebut. Mereka misalnya bisa saja membuka akses pendanaan tertentu sehingga program kesejahteraan tetap dapat berlanjut. Dengan begitu, mesin yang sempat mengancam mati bisa saja akan kembali bergairah.

PKS bisa saja pincang jika program kesejahteraan kadernya tidak mampu dipenuhi. Walau bagaimanapun, PKS bisa mengalami kesulitan mengikat dan menggerakkan kadernya jika hanya bertumpu pada perkara ideologi dan loyalitas saja.

PKS sendiri boleh jadi tidak memiliki banyak pilihan selain tetap menerima sahabat setianya tersebut. Menurut Hamayotsu, PKS memiliki kekurangan modal utama untuk terus mengarungi perjalanan politik Indonesia. Partai kelas menengah Islam tersebut tidak memiliki uang, tokoh yang dikenal masyarakat, dan asosiasi dengan kekuatan Barat atau kekuatan tradisional lainnya.

Perkara dana bisa dikatakan menjadi hal yang krusial untuk menggerakkan kader. PKS tidak memiliki kemewahan seperti Gerindra yang di strukturnya ada orang dengan kocek tebal seperti Hashim Djojohadikusumo. Akses PKS terhadap sumber dana juga boleh jadi tidak sebaik sahabat setianya tersebut.

DI luar itu, jika diperhatikan, PKS juga tidak memiliki sosok yang ketokohan dan popularitasnya sangat mengakar di masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya sosok Prabowo yang hadir bersama Gerindra boleh jadi dapat menjadi tambahan modal bagi mereka. Memang, PKS merasa mendukung Prabowo tidak memberi banyak efek ekor jas bagi mereka. Akan tetapi, sosok Prabowo atau Sandiaga Uno sekalipun boleh jadi lebih banyak efek ekor jasnya ketimbang kebanyakan petinggi DPP PKS.

Berbeda dengan Prabowo, PKS juga tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan kekuatan tradisional. Prabowo misalnya terlihat cukup bisa diterima di berbagai komunitas internasional. Hal ini ditandai melalui pertemuannya dengan Duta Besar Tiongkok dan Duta Besar Australia dalam waktu yang berdekatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Gerindra boleh jadi hanya perlu menawarkan ketiga hal itu agar sahabatnya tidak lagi ngambek karena tidak  diberi kursi. Dalam konteks ini, dana boleh jadi yang paling krusial agar ancaman mesin politik mati tidak lagi mengemuka. Setidaknya, Prabowo dan Gerindra masih punya waktu untuk meyakinkan sahabat mereka itu. (H33)