Merangkul Undecided Voters Lewat Debat Kandidat

    Sumber: Rapler
    5 minute read

    Tradisi debat publik untuk kandidat pemimpin daerah masih terbilang baru dalam demokrasi kita. Namun Proses debat telah mendapatkan perhatian serius oleh setiap pasangan calon. Lewat debat publik,  Paslon mendapatkan ruang untuk menyapa audiens yang lebih luas


    pinterpolitik.comJumat, 27 Januari 2017.

    Jakarta-Banyak yang berubah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama 10 tahun terakhir ini. Pelaksanaan Pilkada Langsung sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuat masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menentukan pilihannya. Publik mendapat posisi sentral dalam politik elektoral. Hal ini membuat kandidat dan partai politik berlomba-lomba untuk membuat strategi kampanye yang segar dan mampu mengaet voters dari berbagai golongan.

    Debat Kandidat menjadi salah satu prosesi “sakral” dalam Pilkada ataupun Pilpres. Proses ini tidak bisa dianggap remeh oleh pasangan calon. Sebagai ruang berkompetisi dengan audiens yang luas, even debat publik dimafaatkan untuk menjabarkan program jangka pendek dan jangka panjang yang dianggap paling efektif dan rasional. Debat juga dijadikan ajang klarifikasi serangan black campaign. Dalam perdebatan akan terlihat mana calon yang paling siap memimpin Ibu Kota.

    Sebelum pelaksanaan debat Pilkada putaran pertama, tiga kandidat sesumbar akan memanfaatkan debat untuk merangkul undecided voters dan swing voters. Tim kampanye tiap paslon seperti sadar bahwa demografi undecided voters di Jakarta cukup besar, bahkan mencapai angka 30 persen. Keberhasilan mengambil suara “pemilih mengambang” ini dapat menjadi kunci kemenangan kandidat. Namun yang jadi pertanyaan apakah debat benar-benar efektif menggaet swing voters? Untuk menjawab hal ini maka perlu diuraikan tentang karakter pemilih di Jakarta.

    Berdasarkan karakteristik pemilihan, para pemilih di DKI Jakarta terdiri dari tiga karakteristik, yakni pemilih rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih citra. Pemilih rasional menaruh perhatian pada gagasan, program, visi-misi dan stategi pembangunan kota. Pemilih sosiologis menitik beratkan pada faktor-faktor sosial, seperti ras, suku dan agama dari paslon. Sedangkan pemilih citra menaruh pilihan atas faktor-faktor psikologis, seperti seperti kandidat yang tampan, gagah, atau mampu berbicara dengan baik.

    Baca juga :
    Jokowi, Insecurity dan Pengaruh Asing

    Dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia yang dipublikasikan Bappenas (2013), jumlah penduduk DKI Jakarta 2017 diproyeksikan mencapai lebih dari 10,37 juta jiwa. Sementara berdasarkan data KPUD DKI Jakarta terdapat 6.983.692 orang pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya pada Pilkada ini.

    Jika menelaah lebih jauh akan terlihat bahwa jumlah terbesar berada dalam kelompok umur 25 tahun-34 tahun. Kelompok usia young adult (dewasa muda) merupakan salah satu kunci kemenangan calon gubernur di pilkada DKI Jakarta mendatang.

    Sementara jika melihat kelompok pekerjaannya, Jakarta tengah berada dalam periode bonus demografi sehingga penduduk usia produktif mencapai lebih dari 71% dengan jumlah manula sekitar 4%. Sekitar 62% calon pemilih berstatus bekerja dan 38% lainnya berstatus tidak bekerja (ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, pensiunan, dan sebagainya). Hampir setengah dari calon pemilih yang bekerja merupakan buruh atau pegawai. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perdagangan, hotel, restoran, dan jasa-jasa (sekitar 38%).

    Hampir 8 juta penduduk diperkirakan menjadi calon pemilih di pilkada DKI Jakarta. Lebih dari 65% calon pemilih di DKI Jakarta berpendidikan SLTA ke atas dan hanya sekitar 16% yang berpendidikan SD ke bawah. Ini menunjukkan para calon pemilih di pilkada DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menentukan pilihan berdasarkan kapasitas calon.

    Sebabagai provinsi dengan tingkat pendidikan penduduk terbaik di Indonesia, calon pemimpin di Jakarta harus lebih mengutamakan penyampaian visi-misi dibanding perang citra. Metode konvensional seperti black campaign hingga permainan politik uang cenderung kurang efektif untuk pemilih dengan pendidikan menengah dan tinggi.

    Menarik juga dicermati bahwa 44% penduduk DKI Jakarta ialah pendatang dan tidak lahir di Jakarta. Dalam demografi, penduduk yang memiliki tempat kelahiran berbeda dengan tempat tinggal saat ini disebut sebagai life time migrant. Pendatang terbesar berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan persentase mencapai sekitar 17% dari seluruh calon pemilih di Jakarta.

    Baca juga :
    Luhut, Masih Kokoh atau Tergusur?

    Meskipun tidak ada penelitian khusus, fenomena itu dapat diduga menjadi salah satu sumber kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub 2012. Sebanyak 12% pemilih merupakan migran yang berasal dari Jabar dan Banten dan hampir 5% berasal dari Jatim. Untuk migran yang berasal dari luar Pulau Jawa, diketahui bahwa migran dari Sumatra Utara memiliki proporsi pemilih cukup besar di DKI Jakarta (sekitar 3%), diikuti pemilih yang merupakan kelahiran Sumatra Barat (mendekati 2%). Migran dari Sumatra Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat memiliki proporsi pemilih di DKI Jakarta terbesar setelah Sumatra Barat.

    Pemilih di kelompok Young adult memiliki cara berpikir dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi kondisi Indonesia yang sudah demokratis, memiliki jumlah saudara kandung yang sedikit, berpendidikan baik, dan hidup di era digital yang sarat teknologi informasi. Pemilih yang rasional dengan pendidikan tinggi umumnya mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan calon gubernur sebagai pertimbangan utama. Dari data Susenas 2015 Lebih dari 50% calon pemilih aktif menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir Ternyata hampir 95% di antaranya mengakses internet melalui telepon seluler.

    Dalam debat putaran pertama kemarin, masing-masing calon seperti fokus pada karakter pemilih tersebut. Para kandidat menjabatkan pandangan tentang tema tema besar di DKI Jakarta seperti masalah kesejahteraan, perbaikan fasilitas, dan pelayanan. Tiap kandidat juga berupaya untuk menjegal program dari kandidat lawan seperti Program Rp 1 Miliar/RW dari pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyia Murni (Agus-Silvy), hingga keberlanjutan proyek noramalisasi sungai yang digenjarkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saifullah Hidayat (Basuki-Djarot).

    Penayangan secara masih di televisi nasional membuat publik dengan mudah mengakses gelaran debat kandidat.Catatan menarik dalam debat putaran pertama yakni adanya pertanyaan tentang konsistensi tiap kandidat yang tidak menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai batu loncatan ke Pemilihan Presiden 2019 mendatang.  Publik menanti-nanti kejutan yang terjadi di Pilkada kedua nanti. Apalagi sebagian pemilih hingga saat ini masih mempertimbangkan pilihannya untuk Pilkada 13 Februari mendatang.

    Baca juga :
    PKS Baper Makin Dikorbankan Gerindra

    Dari sini terlihat bahwa Debat cukup memiliki pengaruh untuk warga yang belum terafiliasi. Namun bagi pemilih yang telah menetapkan pilihannya, hasil debat tidak begitu mempengaruhi pilihan mereka. Hasil debat hanya akan dipakai untuk menambah informasi untuk menguatkan pilihannya.

    Setelah debat putaran pertama, masih banyak tugas yang harus dijalankan oleh tim kampanye tiap kandadat. Kerja-kerja kampanye di darat maupun udara dianggap masih paling efektif untuk mendekatkan diri dengan pemilih. Karena itu, kemenangan paslon tertentu di DKI Jakarta ditentukan oleh kemampuan paslon atau timnya untuk mempengaruhi pemilih, serta membangun pengaruh media baik media massa maupun media sosial. Karena itu, kerja darat harus seimbang dengan kerja udara. (TLG/O23)