Isu perombakan kabinet masih terus bergulir, bahkan mulai banyak selentingan yang menggoyang beberapa menteri berprestasi. Mengapa?


PinterPolitik.com

Sudah lama isu perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia Kerja terdengar, namun hingga kini masih sebatas rumor belaka. Belakangan isu ini tidak hanya membuat para menteri yang belum bekerja maksimal menjadi was-was, tapi juga memunculkan selentingan tidak sedap dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi, agar para menteri berprestasi ikut terguncang kedudukannya.

Menurut seorang sumber, berbagai serangan belakangan ini mulai santer ditujukan ke beberapa menteri yang memiliki kinerja berprestasi, terutama melalui berbagai masalah yang terkait dengan kementeriannya. Pihak yang ingin mengail di air keruh ini berusaha mencari celah keburukan maupun kegagalan menteri tersebut, agar diganti.

“Isu reshuffe kabinet ini terus digoreng oleh orang-orang yang ‘lahannya’ terusik oleh menteri-menteri tersebut. Mereka adalah para mafia yang penghasilannya terganggu oleh sepak terjang menteri-menteri tersebut,” kata sumber tersebut di Jakarta, Sabtu (5/8). Ia juga menambahkan kalau serangan kepada menteri anti-mafia tersebut sifatnya tidak hanya masif, karena sejumlah isu yang sudah ‘basi’ juga dihangatkan kembali untuk menyudutkan menteri tersebut.

Padahal, lanjutnya, meski menjadi bidang kerjanya, persoalan-persoalan tersebut tidak ada kaitannya dengan kinerja menteri saat ini. “Bahkan ada isu yang sudah berumur 10 tahun, tetapi sengaja dimunculkan kembali biar menteri itu diganti. Padahal kalau dirunut, justru persoalan-persoalan tersebut terjadi pada pemerintahan lalu dan saat ini sedang dibenahi oleh menteri yang bersangkutan,” jelasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. “Kami berbicara tentang Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno bukan bicara aspek pribadi. Kami berbicara aspek kebijakan-kebijakan politiknya,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Kamis (13/7).

Hasto menyebutkan kebijakan-kebijakan Menteri Rini yang dianggap bermasalah, di antaranya soal kebijakan penyertaan modal negara dan perpanjangan Pelindo II. “Kami tidak berbicara orang per orang, tapi aspek kinerjanya. Ketika kerjanya itu ternyata tidak sejalan dengan garis kebijakan ekonomi Bapak Presiden, ya partai memberikan masukan-masukan,” ucapnya.

Selain Rini, menteri lainnya yang ikut digoyang adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Saya heran juga, kenapa Ibu Susi mau di-reshuffle, orang dia (Susi) itu kerja kok, sudah kelihatan kerjanya malah mau ditendang. Jelas-jelas ibu Susi ini berantas mafia, malah dijegal,” kata seorang warga, Nunuk Istriani ketika ditemui di bazar ikan murah yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di lapangan parkir pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (6/8).

Hal senada juga diungkapkan oleh Soedjatmoko yang menyatakan Presiden Jokowi akan menyesal jika sampai mengikuti bisikan dari orang di sekitarnya. “Aduh, jangan deh, jangan di-reshuffle. Nanti rugi dan nyesel loh, jarang ada sosok perempuan yang pintar dan tegas seperti beliau. Mau jadi apa laut dan nelayan Indonesia nantinya tanpa Ibu Susi. Kalau di-reshuffle terus jadi Wakil Presiden warga Indonesia pasti oke-oke aja,” katanya.

Santernya isu yang menerpa dan berusaha mengguncang kinerjanya, tidak ditampik oleh Susi. Ia mengakui kalau selama ini ada kalangan yang mencoba menggoyang kursinya. “Kalau bikin kebijakan baik kan, apa yang saya lakukan mengganggu comfort zone. Comfort zone dari orang yang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak benar. Jadi pasti banyak yang tidak suka,” jawab Susi santai, Selasa (18/7) lalu.

(Suara Pembaruan)