Menelusuri Jejak Kedekatan PDIP-Polri

Presiden Megawati bersama ajudannya, Kombes Pol. Budi Gunawan (Foto: Istimewa)
7 minute read

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak PDIP disebut ‘partai polisi’ karena ada juga sejumlah tentara yang diusung oleh mereka.


PinterPolitik.com

“Saya kan sering dikatakan begini. Ibu Mega ini nggak dekat dengan TNI. Loh kok bisa ya ngomong begitu. Lihat track recordnya loh, berapa gubernur (background TNI) itu ada yang saya jadikan.”

-Megawati Soekarnoputri-

Kekesalan Megawati karena PDIP dituding sebagai ‘partai polisi’ seharusnya tidak dibela dengan “kita juga mengusung tentara, kok!

Kata-kata yang terdengar menjadi aneh, karena yang seharusnya dipersoalkan adalah “adakah kedekatan PDIP dan Polri, secara stuktur dan personal yang menyebabkan banyak purnawirawan Polri bergabung dengan PDIP?”

Mungkin sebagian orang akan berkata: “Ini tidak ada urusannya dengan TNI, Ibu Mega!”.

Wajar bila kemudian PDIP dicitrakan menjadi ‘partai latihan’ bagi para jenderal polisi yang ingin terjun ke politik. Banyaknya polisi yang turun ke gelanggang Pilkada 2018 dengan berseragam merah khas PDIP amat kuat mengindikasikan ke arah sana.

Sejak redupnya Orde Baru hingga era reformasi saat ini, ada beberapa momentum yang menandakan kedekatan PDIP dan Polri. Mungkin tidak secara institusi, namun ‘orang-orang’ kepercayaan PDIP disinyalir banyak yang berpengaruh cukup dalam untuk ‘mengatur’ perputaran kekuasaan di internal Polri.

Bagaimana rekam jejak kedekatan keduanya dan siapa saja orang-orangnya?

‘Permainan’ Sejak Kudatuli

Kerusuhan 27 Juli 1996 — Penyerbuan kantor PDI di Jln Diponegoro, Sabtu (27/7/1996) oleh pendukung kubu Soerjadi berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya kantor PDI diduduki oleh massa pendukung Megawati.Kompas/Eddy Hasby (ED)27-07-1996

Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di tahun 1996 menjadi tanda awal kedekatan PDI versi Megawati dengan pihak kepolisian. Kudatuli diduga kuat didalangi oleh Presiden Soeharto yang menggunakan massa PDI versi Soerjadi untuk menyerang kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat. Kantor ini memang digunakan untuk mimbar bebas anti-Orde Baru waktu itu.

Peristiwa Kudatuli menjadi titik awal, di mana Polri melalui Brimob dan Satgas Anti Huru-hara melindungi kader-kader PDI Megawati dari serangan kader-kader Soerjadi.

Menurut kejadian yang dilaporkan Harian Kompas, ada dugaan kepolisian melalui Polda Metro Jaya saat itu berusaha memberi isyarat kepada PDI untuk berhati-hati dengan intervensi pemerintah. Polda Metro Jaya mengirimkan surat untuk menyudahi mimbar bebas beberapa hari sebelum kerusuhan, walau kemudian ditolak oleh pihak PDI.

Kemudian, menurut detil kejadian yang ditulis Majalah Tempo, patroli mobil polisi pun sudah lalu lalang dan terlihat bersiaga untuk mengamankan situasi, pada malam hari tanggal 26 Juli 1996. Kader-kader PDI Megawati yang paham dengan sinyal bahaya ini, kemudian turut bersiaga di malam itu.

Hingga, pada 27 Juli keesokannya, bahaya yang coba diperingatkan oleh Polri terjadi. Brimob dan Satgas Anti Huru-Hara kemudian berusaha melindungi kader-kader PDI Megawati yang terjebak di dalam kantor DPP PDI, juga meredam kerusuhan yang semakin parah dan meluas.

Tak hanya dari kejadian tersebut, indikasi perpecahan TNI-Polri dalam tubuh ABRI pada 1990-an pun memperkuat asumsi kedekatan PDI dan Polri. Publik menilai, Polri perlu berdiri sendiri di luar ABRI untuk menjaga profesionalitas dan menjauhkan mereka dari status ‘alat politik Orde Baru’.

Baca juga :  Sembako Perindo, Dermawan atau Musiman?

Karenanya, PDI secara organik memiliki kedekatan dengan Polri, dalam melawan Orde Baru dan dominasi militer (TNI) di tubuh ABRI. Ini terus berlanjut hingga PDI Perjuangan terbentuk, hingga era reformasi di mana Megawati menjadi wakil presiden dan kemudian presiden.

Power Interplay PDIP-Polri

Jenderal Pol. Budi Gunawan mencium tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

“BG ditengarai kaya mendadak sejak menjadi ajudan Megawati, bertepatan kasus mega korupsi skandal BLBI”.

-Rachmawati Soekarnoputri-

Menurut buku Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi karya Muradi, saat menjabat sebagai wakil presiden, Megawati telah sukses mencuri kesetiaan Polri dari Presiden Gus Dur. Akibat kedekatan itu, menurut Muradi, Kapolri Rusdihardjo bahkan memberi laporan kepada Megawati, bukan Gus Dur. Ini yang kemudian menyebabkan Megawati, secara halus, sebenarnya ‘turut’ memakzulkan Gus Dur melalui institusi Polri. Megawati menjadi presiden, PDIP memperbesar kekuasaan.

Presiden Megawati kemudian memiliki agenda besar untuk memperkuat dan meremajakan institusi Polri, antara lain dengan menunjuk Da’i Bachtiar—seorang polisi muda—untuk dipromosikan dengan cepat dan dijadikan sebagai Kapolri, menggantikan Rusdihardjo yang purna tugas.

Dengan misi yang sama pula, Megawati menunjuk Kombes Pol. Budi Gunawan (BG) untuk menjadi ajudan pribadinya saat menjabat wapres tahun 1999-2001 dan presiden tahun 2001-2004. Ini adalah pertama kalinya seorang perwira polisi menjabat sebagai ajudan presiden dan adalah titik mula kedekatan Megawati dengan BG.

Bachtiar dan BG kemudian selalu menjadi orang kepercayaan Megawati. Bachtiar dinilai mendukung Megawati pada Pemilu 2004. Lalu, pasca pemerintahan berganti ke Presiden SBY, Bachtiar diberhentikan dari posisi Kapolri dan pensiun segera. Praktis, koneksi terkuat Megawati di tubuh Polri yang tersisa adalah BG.

BG kemudian menjadi perpanjangan tangan PDIP di internal Polri. Memahami bagaimana Polri bekerja untuk kepentingan PDIP, dapat diindikasikan kuat dalam derap langkah BG.

Naiknya nama BG sendiri didompleng oleh PDIP sejak partai banteng itu kembali berkuasa di tahun 2014. BG disinyalir ada di belakang Jokowi-JK pada 2014, ketika bocor pertemuan BG dengan Trimedya Panjaitan (juga pelobi PDIP di tubuh Polri) secara rahasia di sebuah hotel. Di samping itu, ada pula dua purnawirawan jenderal polisi yang dekat dengan BG, yakni Andi Masmiat dan Eddy Kusuma Wijaya yang secara resmi mendukung Jokowi-JK.

BG kemudian di-plot menjadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti saat konflik KPK vs Polri terjadi di tahun 2015. Banyak yang mengatakan, dipaksakannya BG menjadi Kapolri adalah untuk mengamankan PDIP dan Megawati dari agresi KPK atas kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Presiden Jokowi kemudian menolak melantik BG, lalu menempatkannya di posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), bersamaan dengan naiknya 16 anak buah BG ke posisi strategis di Mabes Polri, sebagai kompensasi dari Jokowi. PDIP disinyalir kembali aman, karena BG berada di posisi sangat strategis saat ini, dengan mengepalai BIN.

Baca juga :  Kinerja KPU Kok Memble

Setelah BG ‘bermain apik’, masuklah Budi Waseso (Buwas) sebagai tokoh selanjutnya. Buwas dapat dilihat sebagai benteng catur PDIP, orang kedua terkuat setelah BG yang punya relasi kuat (baca: besan) dan saling melindungi dengan BG.

Karir Buwas yang melejit cepat pun tak terlepas dari ‘permainan politik’ dirinya di internal Polri. Permainan itu setidaknya terkuak dari adanya ‘perlindungan’ Buwas atas terkuaknya rekening gendut milik BG. Atau, ketika Buwas membocorkan kasus dan berhasil mempidanakan Susno Duadji, atasannya sekaligus kubu lawan BG di internal Polri.

Lantas, apa keuntungan bagi PDIP untuk ikut serta dalam permainan di kepolisian? PDIP ibarat mendapatkan tameng, mereka akan terlindungi dari beragam kasus pidana yang akan dan tengah menjerat mereka.

Maka, banyak yang menyebut reward bagi polisi-polisi yang setia adalah dimajukan oleh PDIP dalam gelaran kontestasi politik.

Mengimbangi ‘Partai TNI’

TNI masih memiliki post-power syndrome dengan banyak purnawirawannya yang punya elektabilitas tinggi. Sering pula kita mendengar partai politik mengusung calon dari TNI hingga memiliki sayap purnawirawannya sendiri, misalnya Gerindra.

Namun, ini adalah eranya sipil berkuasa dan posisi Polri diperkuat. Inpres No. 2 tahun 1999 yang dilahirkan Presiden Habibie secara tersirat ‘melemahkan’ posisi politik TNI, seperti berkurangnya peran dan anggaran. Tak lagi di bawah bayang-bayang ABRI, Polri lalu tumbuh menjadi kekuatan politik yang mandiri.

Ini yang kemudian menjelaskan mengapa banyak jenderal polisi yang akhirnya memiliki ambisi politik, seperti Anton Charliyan dan Safaruddin. Dan kesemuanya, tentu saja, maju melalui PDIP, partai yang secara organik tumbuh bersama-sama Polri menjadi kekuatan di era reformasi. Ada relasi yang kuat antara PDIP dengan Polri hingga ke daerah-daerah.

Momentum pemerintahan Jokowi kemudian juga penting untuk memperkuat posisi PDIP dan Polri. Penempatan BG di BIN dan Buwas di BNN disinyalir menjadi ‘kebaikan’ Jokowi untuk memperkuat PDIP.

Namun, Jokowi pun tak mau kehilangan kontrol atas Polri karena pengaruh PDIP. Penunjukkan Tito Karnavian sebagai Kapolri dengan mempercepat kenaikan pangkat Tito adalah caranya. Dalam gambaran yang besar, Jokowi akan terus menyeimbangkan kekuatan TNI-Polri dan para purnawirawan untuk memperkuat posisi politiknya.

Lalu, baikkah relasi seperti ini dalam kehidupan bernegara? Secara relasi politik, sah dan baik saja bila Polri akan cenderung mendekat kepada PDIP dalam kontestasi Pemilu. Namun, jangan sampai cacat netralitas dan profesionalitas Polri menjadi nila bagi penegakkan hukum.

Bila tren tebang pilih penegakkan hukum atau kasus korupsi terus meningkat di tubuh PDIP dan Polri, maka boleh jadi PDIP-Polri harus malu di depan Panji Reformasi yang menjadi awal kedekatan keduanya. (R17)

Share On