Mendaulat Anies, Gubernur Indonesia

Mendaulat Anies, Gubernur Indonesia
Anies Baswedan disebut sebagai Gubernur Indonesia oleh Tjahjo Kumolo. (Foto: Reuters)
6 minute read

“Yang paling berat itu Pak Anies. Pak Anies itu Gubernur DKI Jakarta, tapi ya (juga) gubernur Indonesia,” Tjahjo Kumolo, Mendagri


PinterPolitik.com

Adakah Gubernur Indonesia? Bukankah Indonesia sebuah negara yang dipimpin oleh presiden? Bukankah hanya pemimpin provinsi-provinsi di dalamnya saja yang diberi gelar gubernur? Ternyata, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Gubernur Indonesia itu memang ada.

Tjahjo memberikan predikat Gubernur Indonesia tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Boleh jadi Tjahjo sedang berkelakar, tetapi bisa saja istilah yang ia gunakan menjadi refleksi dari kondisi riil saat ini.

Mendagri mengapresiasi Anies karena tidak hanya membuka Jakarta bagi penduduk yang sudah terlebih dahulu mendiami daerah ibukota  tersebut. Anies memang diketahui tidak melarang pendatang dari luar Jakarta untuk memasuki wilayah ibukota, asalkan memiliki keterampilan.

Meskipun demikian, apakah Anies benar-benar pantas diberi gelar Gubernur Indonesia? Apakah gelar tersebut semata-mata hanya menggambarkan posisi Jakarta sebagai miniatur negeri ini? Ataukah Anies sebagai Gubernur Jakarta memiliki posisi tawar sendiri dalam kancah politik nasional?

Jakarta Sebagai Miniatur Indonesia

Mau tidak mau, istilah Gubernur Indonesia bersumber dari status Jakarta sebagai sentral utama dari negeri ini. Tidak hanya menjadi ibukota negara, wilayah yang dulu bernama Batavia ini menjadi  pusat hampir dari seluruh aspek negeri ini.

Secara ekonomi, disebutkan bahwa 70 persen perputaran ekonomi negeri ini dikuasai oleh wilayah yang identik dengan Tugu Monas tersebut. Diperkirakan bahwa perputaran uang di Jakarta mencapai Rp 2.500 triliun setiap bulannya.

Pengeluaran masyarakat ibukota memang tergolong amat tinggi. Tercatat bahwa pengeluaran per kapita warga di sana mencapai Rp 17,7 juta. Angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan seluruh provinsi di negeri ini.

Jakarta juga menjadi provinsi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar bagi Indonesia. Jika dilihat dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jakarta menyumbang sekitar 15-17 persen bagi PDB Indonesia. Angka tersebut tertinggi jika dibandingkan provinsi-provinsi lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, sulit untuk tidak melihat Jakarta sebagai miniatur negeri ini. Terlalu banyak sektor yang bertumpu pada provinsi asal seni lenong tersebut. Oleh karena itu, kelakar Tjahjo soal Gubernur Indonesia boleh jadi refleksi dari begitu terpusatnya aktivitas ekonomi bangsa ini di Jakarta.

Baca juga :  Naluri Korup Anggota DPRD

Meski demikian, pernyataan tersebut juga menjadi refleksi dari kondisi yang menyedihkan. Jakarta sebagai pusat denyut nadi Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan antarprovinsi di negeri ini begitu nyata. Kelakar Gubernur Indonesia dapat pula dianggap sebagai kritik bahwa pemerintah selama ini terlalu banyak membangun Jakarta, tetapi seolah lupa akan daerah-daerah lainnya.

Terlihat bahwa ada ketimpangan pembangunan seperti yang digambarkan oleh Jeffrey G. Williamson. Ketimpangan dalam konteks ini adalah ketimpangan antara Jakarta sebagai pusat dengan daerah-daerah lain. Jika merunut sejarah, ketimpangan itu disebabkan oleh awal mula pembangunan di negeri ini. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Williamson.

Peran Jakarta sebagai pusat segalanya membuat seolah-olah Indonesia hanyalah wilayah ibukota tersebut saja. Di satu sisi, ini menjadi bukti bahwa Gubernur Jakarta bisa direfleksikan sebagai Gubernur Indonesia. Akan tetapi, ini juga menjadi ironi bagi pembangunan nasional di negeri ini.

Ibukota Sebagai Melting Pot

Jakarta memang seolah telah menjadi rumah bagi semua orang yang mendambakan kehidupan yang lebih baik. Banyak orang rela meninggalkan kampung halaman demi mewujudkan mimpi meraup rupiah sebanyak mungkin atau sekadar bertahan hidup.

Setiap tahunnya provinsi ini memang mengalami urbanisasi yang cukup besar. Pada tahun 2014 hingga 2017, jumlah pendatang yang baru tiba di Jakarta berkisar antara 68-70 ribu orang setiap tahunnya. Angka tersebut merupakan lonjakan besar dari tahun 2013 yang hanya berjumlah 54 ribu orang saja.

Jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, beragam etnis atau suku bangsa tumpah ruah di provinsi ini. Jakarta kini tidak lagi didominasi oleh suku Betawi sebagai penduduk asli. Arus urbanisasi membuat provinsi ini menjadi lebih berwarna dari segi suku bangsa.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, suku bangsa tertinggi di Jakarta adalah Jawa dengan total mencapai 3 juta jiwa. Di bawahnya ada Betawi di kisaran 2 juta dan Sunda dengan jumlah sekitar 1 juta jiwa. Angka-angka tersebut belum termasuk suku bangsa lain yang mengisi ruang-ruang kehidupan di Jakarta.

Kondisi tersebut seperti menggambarkan Jakarta sebagai sebuah melting pot bagi orang-orang di negeri ini. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Israel Zangwill. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat dengan identitas heterogen mengalami peleburan menjadi identitas yang lebih homogen dan memiliki budaya bersama.

Peleburan budaya-budaya pendatang yang hadir di Jakarta membuat wilayah tersebut tidak lagi menggambarkan satu etnis atau suku bangsa saja. Peleburan berbagai budaya tersebut membuat Jakarta dianggap menggambarkan Indonesia.

Baca juga :  Jokowi, Korban ‘Amarah’ Anies

Oleh karena itu, wajar jika Jakarta dianggap sebagai wajah dari Indonesia dan ada benarnya juga jika Anies disebut sebagai Gubernur Indonesia sesuai dengan gambaran Jakarta sebagai wajah dari negeri ini.

Menggenggam Jakarta, Menggengam Indonesia

Selain menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan negeri ini, metafora Gubernur Indonesia juga bisa tercermin dari posisi politik provinsi ini. Jakarta, saat ini adalah rumah bagi sebagian besar aktivitas politik negeri ini. Oleh karena itu, jabatan gubernur di provinsi ini tergolong amat seksi dan krusial bagi aktor-aktor politik tanah air.

Sudah lazim dibicarakan bahwa jika berhasil menggengam Jakarta maka akan lebih mudah untuk menggenggam Indonesia. Oleh sebab itu, banyak aktor politik negeri ini berlomba mengamankan daerah ibukota tersebut.

Secara spesifik, jabatan Gubernur DKI Jakarta dapat membuka ruang bagi kesempatan politik yang lebih luas. Setelah menggenggam kursi DKI-1, jalan untuk menuju kursi yang lebih tinggi yaitu RI-1 bisa jadi lebih mudah.

Hal ini sudah pernah dicontohkan oleh presiden saat ini Joko Widodo (Jokowi). Sebelum berkantor di Istana Negara, Jokowi terlebih dahulu menguasai empuknya kursi Balai Kota DKI Jakarta. Performa dan popularitasnya sebagai Gubernur Jakarta membuat langkahnya menuju Istana menjadi jauh lebih mudah.

Oleh karena itu, istilah Gubernur Indonesia bagi Anies tidak hanya menggambarkan posisinya sebagai pengendali pusat ekonomi dan budaya penduduk semata. Ia juga berpotensi menjadi pengendali politik negeri ini. Lebih spesifik lagi, ia berpotensi maju menjadi capres karena sudah menguasai medan politik yang begitu seksi secara nasional.

Belakangan, nama Anies Baswedan mulai dilirik untuk menjadi capres oleh sejumlah kalangan. Nama Anies dalam beberapa survei memang tergolong cukup moncer untuk menantang presiden petahana Jokowi.

Mendaulat Anies, Gubernur Indonesia

PKS merupakan salah satu partai yang belakangan dikabarkan tertarik pada mantan rektor Universitas Paramadina tersebut. Partai berlogo padi dan bulan tersebut mengeluarkan wacana untuk memasangkan Anies dengan mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Selain itu, yang tengah hangat dibahas adalah wacana untuk memasangkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Wacana ini mengemuka setelah Partai Demokrat melirik berbagai opsi untuk membentuk poros ketiga.

Melihat geliat parpol yang melirik Anies, julukan Gubernur Indonesia boleh jadi bukanlah hal yang berlebihan. Portofolio sebagai gubernur ibukota adalah hal yang mentereng jika ingin menjadi capres. Bukan tidak mungkin, setelah menggenggam Jakarta, Anies akan menggenggam Indonesia. (H33)

Share On