Megawati, Soeharto dan Politik Dendam

Megawati, Soeharto dan Politik Dendam
Permintaan Mega agar pendukungnya tidak menghujat Soeharto adalah high level political language yang bisa dimaknai sebaliknya. (Foto: Berita Satu)
8 minute read

Mega meminta para pendukungnya untuk tidak menghujat Soeharto, sekalipun kekuasaan ayahnya diambil dengan cara yang ia sebut “tidak beretika”. Pernyataan tersebut adalah high level political language, serta cenderung paradoks dengan sikap politik yang kerap ditunjukkan kader partainya. Apa yang ditampilkan oleh Ketua Umum PDIP tersebut juga menjadi gambaran besar dari kondisi “politik dendam” yang telah terjadi sejak negara ini berdiri.


PinterPolitik.com

“It is impossible to suffer without making someone pay for it; every complaint already contains revenge.”

:: Friedrich Nietzsche (1844-1900), filsuf Jerman ::

Julius Caesar dibunuh pada tahun 43 SM oleh Cassius Longinus serta duo Brutus – Decimus dan Marcus. Kala itu, keponakan sekaligus anak angkat Caesar, Gaius Octavius alias Augustus baru berumur 20 tahun. Namun, butuh hampir 12 tahun bagi Octavian – demikian nama kecilnya – untuk membalaskan dendam kematian Caesar dan mengukuhkan kekuasaannya setelah mengalahkan Marcus Antonius dan semua musuh sang ayah pada tahun 31 SM.

Kisah tentang aksi Octavian tersebut selalu menjadi bacaan dongeng sebelum tidur yang diceritakan untuk menggambarkan hubungan antara balas dendam dan kekuasaan. Faktanya, balas dendam dalam konteks tersebut masih menjadi warna politik, termasuk yang terjadi di Indonesia saat ini.

Model pernyataan politik Mega ini adalah high level political language – bahasa politik kelas tinggi – yang kalau dimaknai secara lurus, akan berbahaya bagi peluang pemenangan Prabowo. Click To Tweet

Setidaknya, hal itulah yang bisa dimaknai dari pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu, terkait sikap politiknya terhadap Soeharto – orang yang “mengambil” kekuasaan dari Soekarno, ayahnya.

Pada acara “Bu Mega Bercerita”, putri Soekarno itu menyebutkan bahwa dirinya selalu meminta kader-kadernya untuk tidak menghujat Soeharto. Pernyataan tersebut tentu saja bertolak belakang dengan konteks politik dendam, namun cenderung menjadi paradoks dengan jiwa gerakan politik PDIP yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap Soeharto.

Mega juga menyebut fenomena yang menang dipuja dan yang kalah dijatuhkan sudah seharusnya diakhiri dari konteks politik nasional.

Pernyataan istri almarhum Taufik Kiemas tersebut tentu saja menarik karena sepanjang sejarah republik ini, the Soekarnos – sebutan untuk trah Soekarno – dan the Soehartos – sebutan untuk trah Soeharto – adalah dua garis darah yang mendominasi politik Indonesia.

Baca juga :
Mungkinkah Prabowo Dirikan Khilafah?

Namun, konteks hubungan yang terjadi di antara dua garis darah ini cenderung ada pada titik-titik yang ekstrem – bahkan ada yang menggunakan istilah politik dendam untuk mewakilinya.

Tentu pertanyaannya adalah apakah ada maksud lain yang ingin disampaikan oleh Megawati terkait hal tersebut, mengingat pertarungan di Pilpres 2019 ini juga akan melibatkan track kekuasaan Soeharto yang ada dalam diri Prabowo Subianto – sang mantan menantu?

The Soekarnos vs The Soehartos

Sepanjang sejarah 74 tahun kemerdekaan Indonesia, memang warna the Soekarnos dan the Soehartos mengambil tempat yang dominan. Bahkan, dengan lama kekuasaan Soeharto yang mencapai 32 tahun dan Soekarno yang mencapai 22 tahun, keduanya menguasai lebih dari dua per tiga lamanya republik ini berdiri.

Kekuasaan Soekarno berakhir karena Soeharto – yang menurut Indonesianis, Benedict Anderson dilakukan lewat sebuah kudeta politik. Sementara, kekuasaan Soeharto berakhir setelah mengundurkan diri pada 1998, yang salah satunya adalah akibat menguatnya peran politik keluarga Soekarno dalam diri Megawati. Nama terakhir dianggap sebagai salah satu pihak yang berperan besar dalam kejatuhan Soeharto.

Megawati secara khusus pun merupakan bagian dari politik perlawanan terhadap kekuasaan Soeharto. Kemunculannya dalam panggung politik nasional pada tahun 1980-an adalah artikulasi perlawanan terhadap kekuasaan Soeharto – sekalipun diinisiasi oleh tokoh lain, seperti Benny Moerdani.

Moerdani adalah jenderal yang pertama kali muncul sebagai “oposisi yang sesungguhnya” bagi Soeharto. Ketika Soeharto yang merasa terancam, “membersihkan” pengaruhnya dari militer karena dianggap mengancam, Moerdani “menggunakan” keluarga Soekarno untuk menggerakkan rakyat, sekaligus karena merasa berutang budi pada trah tersebut. Hal ini salah satunya ditulis oleh Stefan Eklof dari Linnaeus University, Swedia.

Singkatnya, pasca jatuhnya Soeharto, Megawati kemudian menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden pasca pemakzulan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2001. Kekuasaan Mega lalu berakhir setelah kalah bersaing dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004.

Menariknya, nama terakhir adalah menantu dari Sarwo Edhie Wibowo – tokoh yang sering disebut-sebut sebagai “king maker” Soeharto. Sarwo Edhie berperan besar dalam penumpasan PKI pada tahun 1965, yang kemudian menjadi momentum politik awal kekuasaan Soeharto.

Sekalipun hubungan Sarwo Edhie dan Soeharto tidak berjalan mulus – beberapa penulis menyebut Soeharto “takut” Sarwo Edhie akan merebut kekuasaan darinya – namun mertua SBY itu punya andil dalam kekuatan politik sang jenderal besar, terutama untuk meredam masih kuatnya pengaruh Soekarno.

Hal ini terbukti dari sikap Sarwo Edhie yang cukup tegas terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) yang ia sebut sebagai “anak Soekarno” – demikian ditulis oleh Tempo dalam Seri Buku Tokoh Militer berjudul Sarwo Edhie dan Misteri 1965. Buku tersebut juga menyebut sikap Sarwo Edhie yang cenderung berseberangan dengan gerakan politik Soekarno.

Artinya, jika garis persinggungan itu dianggap sebagai sebuah hubungan yang bertentangan dengan Soekarno, maka ada latar historis yang bisa ditarik dalam konteks hubungan Megawati dan SBY. Dua nama terakhir ini memang menjadi tokoh utama politik nasional dalam satu setengah dekade terakhir.

Pasca kalah dalam Pilpres 2004, Mega memang cenderung “memusuhi” SBY yang tidak lain adalah mantan Menkopolhukam di kabinetnya. Banyak pihak menyebut majunya SBY di Pilpres 2004 adalah alasan Mega memusuhi ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Beberapa penulis lain juga menyebut faktor peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) sebagai penyebabnya karena kala itu SBY yang menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya dianggap ikut bertanggungjawab terhadap aksi di kantor PDI tersebut – demikian dilaporkan oleh Tempo dalam artikel “Selimut Politik Sabtu Kelabu”.

Sementara, faktor terakhir sangat mungkin juga karena garis politik dari Sarwo Edhie Wibowo.

Hubungan-hubungan tersebut memang membuktikan adanya benturan yang terjadi di bawah payung the Soekarnos dan the Soehartos yang mengakar dalam sejarah republik ini, sekalipun terjadi lewat orang lain.

Kemudian, setelah 10 tahun SBY berkuasa, dimensi benturan itu mengambil tempatnya kembali lewat Prabowo yang adalah mantan menantu Soeharto. Walaupun demikian, sikap politik Mega terhadap Prabowo cenderung lebih “lembut”.

Keduanya pernah berpasangan pada Pilpres 2009, sekalipun hubungan politik tersebut berakhir lewat apa yang oleh pendukung Prabowo disebut sebagai “pengkhianatan” jelang Pilpres 2014. Sikap politik lembut itu juga tampak dalam pernyataan-pernyataan Mega yang cenderung menyebutkan bahwa dirinya dan Prabowo berhubungan baik.

Lalu, setalah Prabowo kalah pada Pilpres 2014 lalu, kini nuansa the Soehartos vs the Soekarnos itu kembali terasa. Prabowo akan maju lagi melawan Joko Widodo (Jokowi) yang kembali didukung Megawati.

Konteks keterlibatan the Soehartos pun kini makin kuat karena hampir semua anak Soeharto telah ada di barisan pendukung Prabowo. Lewat Partai Berkarya yang didirikan oleh Tommy Soeharto, semua anak Soeharto termasuk mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto, bulat memberikan dukungan untuk sang jenderal.

Bahkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa the Soehartos adalah salah satu kubu yang sangat tidak ingin Prabowo kalah pada Pilpres kali ini dan akan berjuang memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Namun, tidak ada yang tahu pasti kebenaran pernyataan tersebut. Yang jelas benturan the Soehartos vs the Soekarnos akan sangat mungkin terjadi lagi, dan tajuk politik dendam itu akan mengambil peran pentingnya kembali.

Politik Dendam Megawati?

Lalu, apa maksud Mega ketika meminta pendukungnya untuk tidak menghujat Soeharto, sekalipun ia tahu bahwa sang jenderal adalah alasan lengsernya kekuasaan Soekarno?

Sebagai seorang politisi, pernyataan Mega tersebut tentu saja tidak bisa dimaknai secara lurus, bahkan cenderung paradoksal. Ia meminta pendukungnya untuk tidak menghujat Soeharto, namun juga menyebutkan bahwa ia tahu sang jenderal mengambil alih kekuasaan secara “tidak beretika”.

Terkait hal tersebut, ada konsep pemikiran yang disebut sebagai logic and language yang menyebutkan bahwa seringkali bahasa mempunyai tujuan yang sangat banyak ketika digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu. Sebuah pernyataan tertentu bisa jadi hanya bersifat menjelaskan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, juga bisa bertujuan untuk mengajak orang melakukan hal-hal tertentu, tergantung konteks dan cara penyampaiannya.

Mega mungkin menyebut dirinya tidak dendam dengan meminta para pendukungnya untuk tidak menghujat Soeharto. Namun, pada saat yang sama ia juga menyebut bahwa sang jenderal adalah orang yang tidak beretika terkait cara merebut kekuasaan yang dilakukannya.

Dalam konteks balas dendam, ini membenarkan pernyataan Friedrich Nietzsche, seperti disinggung di awal tulisan. Mega secara tidak langsung “mengeluhkan” cara Soeharto merebut kekuasaan. Sementara menurut Nietzsche, sekedar mengeluhkannya saja sudah termasuk balas dendam. Inilah yang membuat kata-kata Mega tersebut menjadi paradoks alias membawa pertentangan di dalamnya sendiri.

Sisi paradoks itu juga terlihat dari pernyataan kader PDIP seperti Ahmad Basarah beberapa waktu lalu misalnya, yang menyebut Soeharto sebagai “Guru Korupsi Indonesia”, atau Budiman Sudjatmiko yang kerap menggunakan istilah “kekuasaan lama” – sebutan untuk Soeharto – untuk mendiskreditkan Prabowo.

Dengan demikian, pernyataan Mega ini justru bisa dimaknai sebaliknya, yaitu mempertajam pertentangan politik dengan the Soehartos. Dalam konteks Pilpres 2019 yang sudah di depan mata, ini juga sekaligus menjadi “serangan politik halus”, bahwa kubu Prabowo – sama seperti Soeharto – menggunakan cara-cara yang tidak beretika untuk merebut kekuasaan.

Ini diperkuat dengan isu tuduhan PKI yang ia terima, isu hoaks, kebencian dan lain sebagainya – tentu saja adalah cara-cara yang tidak beretika – yang menurut Mega makin sering digunakan. Model pernyataan politik yang demikian ini adalah high level political language – bahasa politik kelas tinggi – yang kalau dimaknai secara lurus, akan berbahaya bagi peluang pemenangan Prabowo.

Pada akhirnya, semuanya akan kembali pada penilaian publik. Yang jelas, butuh 12 tahun bagi Octavian untuk membalaskan dendam Caesar. Apakah Pilpres 2019 adalah waktunya pembalasan the Soehartos? Menarik untuk ditunggu ujung politik dendam ini.  (S13)

Facebook Comments