Mega-Prabowo Dominasi Jokowi?

Megawati Prabowo Jokowi
Megawati dan Prabowo (Foto: Jakarta Post/Dhoni Setiawan)
7 minute read

Megawati dan Prabowo tampak menjadi pihak yang memfasilitasi kumpul kebo politik yang akan menyokong pemerintahan Jokowi. Hal itu bisa membuat mereka  punya posisi tawar lebih di pemerintahan nanti.


Pinterpolitik.com

Meski masih belum resmi, sinyal kumpul kebo (kumbo) politik antara PDIP dan Gerindra masih terus terasa. Pasca pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, banyak orang mulai berspekulasi tentang komposisi pemerintahan Jokowi nantinya.

Salah satu prediksi yang mengemuka adalah kedua partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pilpres 2019 ini akan menjadi partai yang paling dominan di koalisi Jokowi. Tak hanya sekadar dominan, kedua partai ini bahkan bisa saja menggeser kekuatan partai lain.

Hal itu bisa membuat Megawati dan Prabowo menjadi ketua umum partai yang paling berpengaruh di negeri ini. Bagaimana tidak, kedua sosok politikus senior ini akan menjadi pihak yang turut andil dalam pemerintahan Jokowi ke depan.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dinamika kekuatan antara Megawati-Prabowo dan Jokowi sebagai presiden. Sebagaimana diketahui, Jokowi kerap memproklamirkan diri bahwa periode keduanya nanti ia sudah tak lagi punya beban terutama untuk urusan elektoral. Meski begitu, dengan adanya dua sosok itu, pernyataan tersebut harus ditinjau ulang.


Lalu, bagaimana nanti relasi antara Megawati-Prabowo dengan Jokowi di pemerintahan? Mungkinkah ada pembagian wilayah khusus di antara mereka?

Perang Pengaruh

“Saya sudah tidak punya beban”, begitu kata Jokowi untuk menggambarkan masa kepresidenannya yang kedua nanti. Ia telah menjanjikan bahwa dirinya tak ragu untuk tampil tak populer demi mewujudkan berbagai visinya bagi Indonesia.

Meski tak lagi khawatir harus terlihat miring dengan berbagai kebijakannya, hal ini boleh jadi tak sepenuhnya  berlaku untuk orang-orang di sekelilingnya. Di tengah wacana kumpul kebo politik yang terus mengemuka, Jokowi kini berada dalam pusaran yang sama dengan Megawati dan Prabowo.

Baik Megawati dan Prabowo sama-sama merupakan tokoh politik yang kenyang pengalaman di negeri ini. Dapat dikatakan kedua figur ini adalah dua dari banyak figur politik yang paling berpengaruh di negeri ini. Apalagi, keduanya memimpin partai politik yang berada di urutan dua teratas pada Pemilu 2019 lalu.

Baca juga :
Fadli Zon Ditolak, Reputasi Meningkat

Keduanya dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas kharismatik dalam karakteristik kepemimpinan ala Max Weber. Umumnya, sosok-sosok dengan otoritas seperti ini tak memerlukan jabatan kekuasaan untuk menunjukkan kekuatan mereka.

Di sisi yang lain, Jokowi sendiri oleh beberapa analis dianggap tak punya pengaruh yang melangit karena tak berasal dari kalangan elite politik tanah air. Jeffrey Winters dari Northestern University bahkan pernah menyebut mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden terlemah Indonesia sejak Abdurrahman Wahid.

Jokowi kerap dianggap harus menjalin relasi dengan berbagai kekuatan politik lama agar posisinya secara politik kerap terjaga. Hal ini merujuk pada hubungannya dengan berbagai elite politik dari berbagai latar belakang mulai dari partai politik hingga militer.

Selama ini, Jokowi sendiri kerap diberi julukan petugas partai oleh Megawati. Hal tersebut dapat menjadi gambaran bahwa ada semacam dominasi dari Mega kepada Jokowi. Sementara itu, Prabowo sebagai pemimpin kharismatik memiliki banyak pengikut dari berbagai kalangan. Hal ini dapat menjadi kekuatan sendiri jika dihadapkan dengan Jokowi.

Pengaruh keduanya kemudian berpotensi menjadi lebih kuat melalui proses kumpul kebo politik. Sebagai dua pemimpin partai politik terbesar, keduanya mau merelakan perbedaan selama Pemilu dan bergabung untuk menyokong pemerintahan Jokowi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Megawati dan Prabowo boleh jadi akan mengambil peran sebagai sosok berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi nanti. Hal tersebut penting untuk menjaga masa kepemimpinan selama lima tahun mendatang minim dari guncangan.

Beban Partai

Merujuk pada hal tersebut, pernyataan bahwa Jokowi sudah tak lagi punya beban boleh jadi perlu ditinjau ulang. Benar bahwa dirinya tak harus melakukan apa-apa lagi untuk melindungi elektabilitasnya. Meski demikian, ia boleh jadi masih memiliki hal lain yang harus dihadapi dalam lingkar kekuasaannya.

Umumnya, periode kedua kepemimpinan seorang presiden kerap dianggap tak lagi superior layaknya periode pertamanya. Ada istilah lame duck atau bebek lumpuh yang populer di dunia Barat untuk menggambarkan masa jabatan seorang pejabat yang telah mendekati akhir.

Baca juga :
Manuver Enggar Bikin Indonesia Perang?

Sementara itu, bagi partai-partai seperti PDIP dan Gerindra, masa lima tahun ke depan akan menjadi pertaruhan penting mereka. Mereka akan melakukan beragam hal untuk meraup suara demi mengamankan posisi di Pemilu 2024.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Richard S. Katz dan Peter Mair sebagaimana dikutip Marcus Mietzner. Menurut mereka, ada tiga hal yang akan dikejar oleh partai politik dalam konteks hubungan antara partai dan negara.

Pertama, partai-partai tersebut akan mengejar regulasi yang akan menguntungkan mereka. Partai-partai ini misalnya saja akan membuat regulasi yang membatasi pembentukan partai baru, sehingga mereka tak harus mendapat pesaing.

Kedua, parta-partai ini juga akan mencari keuntungan yang sifatnya finansial. Menurut Katz dan Mair, kartel partai akan memaksa negara untuk memberikan subsidi kepada partai. Subsidi ini kemudian dapat membantu keberlanjutan partai, sehingga bisa bertahan hingga Pemilu selanjutnya.

Ketiga, mereka juga akan menguasai institusi kunci negara. Langkah ini membuat partai-partai berkuasa menjadi partai yang dominan. Hal tersebut dapat membuat negara dan partai politik menjadi sesuatu yang sulit untuk dibedakan.

Di luar itu, gerak-gerik kader partai di pemerintahan juga berpotensi menjadi hal yang penting untuk nasib partai di Pemilu berikutnya. Kader populer yang moncer di pemerintahan misalnya, dapat membantu mengerek popularitas partai, sehingga punya modal elektoral yang cukup untuk Pemilu.

Pembagian Porsi

Merujuk pada berbagai kondisi tersebut, boleh jadi Megawati dan Prabowo akan punya pengaruh sangat besar dalam pemerintahan Jokowi jika keduanya benar-benar bergabung dalam tajuk kumpul kebo politik di negeri ini.

Dalam kadar tertentu, Jokowi bisa saja menjabat sebagai presiden untuk hal-hal yang bersifat formal saja. Sementara itu, untuk berbagai operasional pemerintah, bukan tidak mungkin akan sangat dipengaruhi oleh dua sosok yaitu Megawati dan Prabowo.

Berdasarkan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin kerja-kerja Jokowi akan lebih mendekati deskripsi kerja dari kepala negara. Sementara itu, kerja-kerja yang sifatnya milik kepala pemerintahan bisa saja akan sangat dipengaruhi oleh Megawati dan Prabowo.

Baca juga :
TNI-Polri Seimbang, Jokowi Aman?

Di atas kertas, langkah paling awal gerak ala kepala pemerintahan ini akan terlihat dalam pembentukan kabinet. Baik Mega dan Prabowo berpotensi untuk menaruh kader terbaik mereka untuk kementerian-kementerian yang dianggap bisa memberikan manfaat bagi masing-masing partai.

Hal tersebut kemudian akan berpadu dengan tiga keuntungan yang disebutkan oleh Katz dan Mair, yaitu regulasi, finansial, dan institusi kunci negara. Dalam konteks peran sebagai kepala pemerintahan, Mega dan Prabowo bisa saja memiliki andil dalam menentukan berbagai regulasi yang sesuai dengan jalan mereka masing-masing.

Mega dan Prabowo berpotensi mendominasi pemerintahan Jokowi dengan kekuatan dan kepentingan mereka. Click To Tweet

Sementara itu, dengan dominasi Megawati dan Prabowo, bukan berarti Jokowi tak punya peran sama sekali. Jokowi boleh jadi tetap akan menjadi perwakilan resmi Indonesia dalam acara internasional dan acara kenegaraan yang sifatnya seremonial.

Selain itu, Jokowi bisa saja tetap mendorong kebijakan yang sesuai dengan visi dan misinya semasa kampanye. Meski demikian, hal tersebut bisa saja perlu melewati restu Megawati dan Prabowo sebagai sosok yang berpengaruh dalam terjadinya kumpul kebo politik.

Praktik ini seperti ini sebenarnya beberapa kali terjadi dalam sejarah dunia. Otto von Bismarck di Jerman misalnya kerap dianggap sebagai kepala pemerintahan secara tidak resmi, meski secara formal ada sosok kepala negara yang seharusnya lebih dominan.

Tentu, semua  itu masih sebatas spekulasi. Meski demikian, dengan kerelaan Mega dan Prabowo menjadi penghubung dalam kumpul kebo politik yang menyokong Jokowi, bukan tidak mungkin pengaruh mereka menjadi amat dominan. Jika hal itu terjadi, maka bisa saja keduanya mendominasi pemerintahan lima tahun ke depan. (H33)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 

Facebook Comments