Ma’ruf Amin, Politisi Bunglon?

politisi bunglon
Ma'ruf Amin dianggap sebagai politisi yang pandai beradaptasi (Foto: Antara Foto)
6 minute read

Bagai bunglon, seorang politisi dapat beradaptasi sesuai dengan kepentingan politik jangka pendeknya.


Pinterpolitik.com

Diskusi yang dihelat oleh harian asal Singapura, The Straits Times mencoba meramalkan lanskap politik di kawasan Asia Tenggara. Diskusi tersebut menghadirkan panel yang secara khusus membahas politik di dua negara tetangga singa tersebut, yakni Indonesia dan Malaysia.

Menurut forum tersebut, politik identitas akan tetap hidup di Indonesia dan Malaysia. Terdapat perubahan ke arah konservatisme yang cukup kuat di dua negara tersebut. Hal ini ditandai dengan para politisi yang mendapatkan banyak dukungan saat mengarah ke haluan politik tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, ada sebuah pernyataan menarik dari salah satu kader Partai UMNO Malaysia, Khairy Jamaludin. Ia sangat berharap agar Anwar Ibrahim segera mengambil alih kekuasaan di negerinya. Hal ini karena menurutnya, hanya Anwar-lah orang cukup ahli dalam menangani perkara politik identitas.

Meski begitu, panelis yang lain, Shannon Teoh masih belum yakin dengan pernyataan tersebut. Hal ini terkait dengan kiprah Anwar yang ia sebut sebagai political chameleon atau politisi bunglon.

Dengan menguatnya nuansa politik identitas ke arah konservatisme, para politisi jelas perlu mengadaptasi diri. Boleh jadi, inilah penyebab political chameleon itu. Jika Malaysia punya Anwar Ibrahim, Indonesia punya siapa?

Politisi Oportunis

Secara umum, istilah politisi bunglon sebenarnya tidak begitu umum, apalagi dalam politik Indonesia. Akan tetapi, perilaku politisi yang bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru.

Dalam kadar tertentu, istilah politisi bunglon ini dapat disetarakan dengan politisi oportunis atau opportunist politician. Istilah ini digunakan misalnya oleh Jean-Francois Laslier dan Bilge Ozturk untuk menggambarkan politisi yang ingin memaksimalkan kemenangan. Dalam konteks ini, kursi menjadi orientasi utama para politisi oportunis tersebut.

Oleh Lasler dan Ozturk, istilah politisi oportunis digunakan sebagai oposisi dari politisi militan, yaitu politisi yang memiliki preferensi ideologis dalam ruang politiknya.

Ada beberapa kondisi yang membuat politisi harus bersikap adaptif bak bunglon. Click To Tweet

Melalui langkah semacam ini, politisi bunglon atau oportunis kerap dikritik karena mengedepankan kepentingan jangka pendek atau memiliki pemikiran yang sempit. Hal ini terutama karena politisi tersebut dapat melakukan perubahan tertentu untuk kepentingan jangka pendek, meski langkah itu bertentangan dengan tujuan jangka panjang mereka.

Dalam kadar tertentu, istilah politisi  oportunis atau politisi bunglon kerap dipandang secara peyoratif atau dalam sisi yang buruk. Hal ini terjadi terutama karena adanya unsur kompromi dalam mencapai suatu tujuan politik. Politisi yang melakukan langkah seperti ini sering kali dianggap kabur antara tujuan utamanya dengan tujuan jangka pendeknya.

Meski demikian, perlu diakui, sebagian besar politisi saat ini boleh jadi dapat digolongkan pada politisi bunglon. Secara rasional, memaksimalkan kesempatan yang ada di depan mata memang tergolong wajar. Oleh karena itu, pandangan buruk tergantung pada masyarakat yang menilai.

Sikap Tidak Jelas

Julukan political chameleon dari Teoh kepada Anwar tergolong menarik. Hal ini terutama karena Anwar bersama Parti Keadilan Rakyat (PKR) diharapkan akan membawa gagasan politik yang lebih progresif. Hal ini terutama karena mereka muncul sebagai penantang bagi UMNO yang lebih konservatif.

Harapan seperti ini sempat mengemuka di masa-masa kampanye Anwar dan PKR. Kala itu, mereka sempat menggaungkan bahwa akan membawa agenda ekonomi berbasis kebutuhan dan tidak akan membawa agenda ekonomi yang berbasis etnis Melayu.

Meski demikian, muncul kritik kepada mantan wakil perdana menteri Malaysia tersebut. Teoh misalnya menyebut Anwar secara aktif tengah berusaha menenangkan basis massa Melayu dan membangun jembatan dengan anggota kerajaan Melayu.

Selain itu, Anwar bersama koalisi Pakatan Harapan juga dianggap tidak memiliki posisi yang jelas saat berhadapan dengan isu berbau konservatisme. Menurut Hew Wai Weng dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Pakatan Harapan tergolong cukup fleksibel untuk mengkooptasi segmen Melayu muslim konservatif yang tidak ekslusif. Hal ini tergambar misalnya melalui koalisi PKR dengan partai berhaluan Melayu, yaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dan juga partai berhaluan Islam melalui AMANAH.

Wai Weng menggambarkan bahwa PKR tidak dengan jelas menolak usulan Parti Islam Malaysia (PAS) yang dipimpin oleh Hadi Awang untuk memperkuat peradilan hukum syariah Islam. Menurutnya, hal ini dilakukan PKR untuk tidak menimbulkan rasa tidak puas pada golongan konservatif. Dengan memiliki agenda Islam seperti ini, PKR bersama Pakatan boleh jadi memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pendukung UMNO anti-Najib Razak dan pendukung PAS anti-Hadi Awang.

Memang, Anwar bersama koalisi Pakatan bermain lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik identitas yang memecah belah. Mereka lebih banyak membawa narasi soal kondisi lain seperti biaya hidup, korupsi, dan pemerintahan yang baik.

Akan tetapi, hal ini tidak berarti mereka sama sekali tidak membawa isu-isu etnis dan agama dalam kampanye mereka. Mereka hanya melakukannya dengan cara yang lebih tidak eksklusif. Melalui cara ini, Anwar dan kelompoknya bisa mengambil pemilih Islam terlepas dari afiliasi mereka. Pada titik ini, dua wajah Anwar dan Pakatan membuat mereka dapat digolongkan sebagai politisi bunglon.

Ma’ruf yang Adaptif

Lalu, siapakah yang dapat digolongkan sebagai politisi bunglon di negeri ini? Jika dibatasi kepada para peserta Pilpres 2019, nama Ma’ruf Amin menjadi salah satu tokoh yang dapat dimasukkan ke dalam golongan serupa dengan Anwar Ibrahim.

Kategorisasi tersebut dapat dilakukan terutama karena pendapat Greg Fealy dari Australia National University (ANU) yang menganggap bahwa Ma’ruf bukanlah sosok yang dimensinya tunggal. Ma’ruf digambarkan sebagai sosok yang dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya.

Hal serupa digambarkan dalam artikel The Economist yang menyebut Ma’ruf sebagai “cleric for all seasons” atau ahli agama untuk semua musim. Artikel tersebut juga menyebut Ma’ruf sebagai orang yang lihai secara politik dan elastis secara ideologi.

Posisi Ma’ruf yang elastis dan adaptif tersebut digambarkan Fealy melalui rekam jejak sang kiai selama ini. Fealy misalnya menyoroti sikap Ma’ruf yang belakangan mulai menurunkan porsi agama dalam pembicarannya. Jika dilihat, dalam beberapa waktu terakhir, ia justru tengah mempromosikan gagasan Islam Wasatiyyah atau Islam garis tengah.

Padahal, Ma’ruf dikenal sebaga ulama yang berhaluan konservatif. Beragam fatwanya saat menjadi Ketua Komisi Fatwa atau Ketua Umum MUI menggambarkan haluan agamanya tersebut. Berbagai kelompok minoritas kerap menjadi korban dari fatwa-fatwanya.

Meski begitu, menurut Fealy, Ma’ruf dapat meredam impuls-impuls konservatifnya tersebut sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terutama saat ia harus berhadapan di muka publik sebagai calon pendamping bagi Jokowi.

Terlepas dari kondisi itu, rekam jejaknya sebagai sosok konservatif tidak dengan mudah luntur begitu saja. Dalam beberapa kasus, ia masih menunjukkan sikap konservatifnya tersebut. Hal ini terjadi pada polemik perda syariah beberapa waktu lalu. Kala itu, alih-alih membela PSI sebagai partai pendukungnya, Ma’ruf justru menganggap bahwa peraturan berbau syariah adalah hal yang wajar.

Jika dibandingkan dengan Anwar, boleh jadi sikap Ma’ruf ini boleh jadi terkait dengan upaya untuk mengamankan suara dari kelompok konservatif. Oleh karena itu, meski tengah mempromosikan Islam garis tengah, serupa dengan Anwar, masih ada upaya melirik ke konservatisme, meski tidak dalam porsi yang besar. Dalam konteks ini, sikap adaptif Ma’ruf boleh jadi memiliki kaitan dengan kepentingan politiknya saat ini sebagai cawapres bagi Jokowi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Ma’ruf bisa saja dikategorikan sebagai politisi bunglon seperti Anwar Ibrahim. Melalui sikapnya tersebut, pada akhirnya hanya masyarakat yang bisa menilai apakah sikap oportunis itu dipandang baik atau hanya sebagai keperluan elektoral jangka pendek semata. (H33)