Ma’ruf Amin dan Isu Integritas

Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin dan Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa.
6 minute read

Ma’ruf Amin secara resmi telah ditetapkan sebagai kandidat cawapres Joko Widodo. Sontak, masa lalu sang kiai kembali dibahas di media sosial.


PinterPolitik.com

Ma’ruf Amin, pria berusia 75 tahun menjadi perbincangan media massa dan media sosial. Sebelumnya, namanya memang telah mencuat untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019, namun tidak begitu santer dibicarakan. Munculnya inisial M pun membuat publik lebih mengaitkannya dengan Mahfud MD. Namun, ternyata inisial M itu bukanlah Mahfud.

Tapi akhirnya, ribut-ribut soal cawapres telah usai dan Joko Widodo secara resmi telah memilih kandidat calon wakil presiden untuk siap mengikuti kontestasi politik 2019, kendati kandidat yang dipilihnya mengagetkan banyak pihak.

Ma’ruf Amin dipilih karena dianggap sebagai tokoh bangsa yang memiliki pengalaman mumpuni. Berbagai jabatan penting pernah diemban oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. Ma’ruf juga dianggap menjadi keterwakilan kelompok Islam sehingga dapat membentuk  pasangan nasionalis-religius bersama Jokowi.

Meski memiliki keunggulan, sang kiai ternyata memiliki catatan gelap di masa lalu. Isu ini mulai dibeberkan di media sosial sebagai kampanye negatif kepada Ketua MUI tersebut.

Mencari Pemimpin Berintegritas

Politik memang selalu memberi efek mengejutkan. Tidak ada yang menduga nama Ma’ruf Amin akan jadi cawapres Jokowi. Konon, ada tekanan internal terutama dari ketua Umum PDIP Megawati untuk memilih Ma’ruf Amin dibandingkan Mahfud MD.

Jokowi tampak tak memiliki kans politik, dia memang tersandera oleh partai-partai koalisi, misalnya ancaman dari kader NU di tingkat elit yang mengatakan mereka akan berpaling dari Jokowi, jika memilih Mahfud MD.

Menguatnya sentimen gerakan Islam konservatif sejak Pilkada DKI, boleh dibilang menjadi faktor utama Jokowi dan partai koalisinya memilih Ma’ruf Amin. Jokowi tampak masih trauma, melihat gerakan politik yang begitu besar yang ketika muncul menyerang kawannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terlepas dari itu, Ma’ruf memang adalah sosok berpengalaman dalam bidangnya. Jika ditelusuri, Ma’ruf Amin punya sejumlah catatan positif, misalnya, menjadi guru, pendakwah, dosen, hingga anggota DPR. Dia juga pernah menjabat sebagi Ketua NU Jakarta (1966-1970) hingga Ketua Umum MUI.

Namun, faktanya, Ma’ruf juga dianggap memiliki catatan buruk, dia disebutkan pernah terlibat dalam kasus investasi bodong antara PT GTIS dan MUI. Dalam konteks ini dapat dibilang integritas Maruf Amin masih perlu dipertanyakan. Apalagi latar belakangnya yang tidak memiliki pengalaman ekonomi membuat banyak pihak ragu.

Hal ini misalnya muncul dari kalangan pengusaha yang kaget ketika Maruf Amin dipilih sebagai cawapres Jokowi. Ini terkesan Jokowi mengabaikan aspek ekonomi. Pasalnya ekonomi Indonesia sedang diterpa masalah yang rumit, misalnya pelemehan kurs rupiah, kinerja ekspor yang loyo, daya beli masyarakat hingga sentimen ekonomi global. Itu sebab, Jokowi diharapkan memilih pasangan yang dapat menemaminya untuk mengurusi masalah ekonomi di atas.

Padahal, integritas adalah hal yang penting dalam kepemimpinan. Filsuf kenamaan Konfusius telah mengingatkan hal ini. Menurutnya, kekuatan negara amat bergantung pada integritas pemimpinnya. Pemimpin politik harus dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kharisma.

Tentu integritas yang lemah dapat membuat para pengusaha resah. Karena, jika salah menerapakan kebijakan dapat membuat pengusaha mengalami kerugian. Jika pengusaha mengalami kerugian tentu ini berefek pada kecilnya kesempatan kerja dan tentu saja akan  berpotensi mencipatkan problem sosial lain. Dalam konteks ini, integritas seorang pemimpin perlu diperlukan sehingga problem-problem kenegaraan dapat diatasi dengan mudah.

Lantas, apakah pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi adalah langkah tepat? Apakah benar dia tak memiliki integritas yang kuat?

Skandal Maruf Amin?

Sebuah berita lawas yang muncul di beberapa media terkemuka pada tahun 2014 memang mengejutkan. Dalam berita itu dua nama petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) muncul sebagai topik utama pembahasan yakni Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Maruf Amin dan Ketua MUI, Amidhan Shaberah. Keduanya dituding terlibat dalam kasus investasi bodong PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS).

Kini, berita lawas itu tiba-tiba dibicarakan kembali oleh masyarakat. Meski dianggap sebagai kiai yang dihormati, tampak bahwa ia tidak kebal dari kampanye negatif.

Alkisah, Kepolisian Polda Daerah (Polda) Metro Jaya, menahan dan menetapkan Direktur GTIS, Azzidin sebagai tersangka. Namun, nasabah yang menjadi korban kasus itu mendesak kepolisian untuk menetapakan dua petinggi MUI itu sebagai tersangka pula.

Pasalnya, menurut kuasa hukum nasabah, Sugito Atmo Prawiro, Azzidin sebenarnya hanya berperan sebagai pelaksana operasional harian GTIS, di belakangnya ada dua petinggi MUI yang berperan sebagai penentu kebijakan oleh karena itu keduanya harus bertanggung jawab.

GTIS adalah perusahaan yang berdiri pada Maret 2010 dan menawarkan produk jual beli emas dalam bentuk investasi. Pendirinya merupakan sejumlah WN Malaysia. Perusahaan ini menjalankan dua skema, pertama dengan jaminan memegang fisik emas dan return 1,5 persen per bulan sesuai masa kontrak. Kedua, sistem non-jaminan emas fisik dengan return 4-5 persen per bulan.

Nah, hubungan MUI dengan perusahaan ini adalah dengan menerbitkan sertifikasi halal atas skema investasi GTIS. Dengan mendapatkan sertifikasi halal itu pula masyarakat kemudian menjadi tertarik untuk menyimpan dana di GTIS.

Para nasabah meminta pihak berwenang untuk menempatkan dua petinggi MUI sebagai tersangka karena keduanya juga terlibat dalam iklan untuk perusahaan ini, misalnya dengan testimoni bahwa produk investasi GTIS adalah halal dan sesuai dengan hukum syariah.

Bukti keterlibatan lainya adalah dalam akta notaris pendirian GTIS juga tertulis bahwa MUI merupakan salah satu pendiri GTIS melalui Yayasan Dana Dakwah Pembangunan dengan kepemilihan saham sebesar 10 persen. Sementara bukti lainnya adanya aliran dana yang masuk ke yayasan ini. Diperkirakan, nasabah mengalami kerugian hingga triliunan rupiah.

Meski demikian tudingan itu sempat dibantah oleh Ma’ruf Amin saat ditanya oleh Kontan pada tahun 2014. Ia mengaku bahwa waktu itu ia tak memberi izin tapi hanya menyatakan GTIS beroperasi secara syariah. Hingga kini kasus ini masih berjalan di tempat dan tersangka Azzidin telah dibebaskan oleh pihak berwenang.

Integritas Maruf Amin?

Perlukah mempertanyakan integritas Ma’ruf Amin? Rasanya tidak, jika melihat dari latar belakang pengalamannya tentu mempertanyakan itu adalah hal yang keliru. Tapi melihat dari polemik di atas, tidak salah pula jika sedikit menyoal integritas Ma’ruf Amin misalnya apakah dia adalah tokoh yang bersih dan tak memiliki kasus apapun?

Tentu, integritas bagi seorang pemimpin merupakan hal penting. Becker dalam “Integrity in Organization: Beyond Honesty and Conscienstiousness” pernah memberikan definisi singkat, yakni komitmen dalam tindakan dengan seperangkat prinsip dan nilai yang dapat dibenarkan secara moral.

Artinya, jika benar Ma’ruf terlibat dalam kasus ini, maka sebenarnya integritasnya perlu dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Tapi, dari situasi politik di atas tampak memang yang menjadi pertimbangan utama adalah bagaimana Jokowi dapat mendulang suara dari kalangan Islam di Indonesia. Apalagi, selama ini Jokowi memang terkenal lihai dalam melakukan praktik populisme. Tentu, dalam konteks ini Ma’ruf hanyalah menjadi orang yang terpaksa dipiilih Jokowi karena keadaan politik yang mendesak.

Tapi dalam kontestasi politik elektoral, orang selalu saja mencari cara untuk mendeskreditkan lawannya. Tak menutup kemungkinan, kasus ini dikemudian hari akan kembali mencuat, dan digunakan untuk menyerang Ma’ruf Amin. Tapi, itu tergantung bagaimana setiap insan politik Indonesia menyikapi hal ini. Yang jelas, kita berdoa agar kontestasi Pilpres 2019 berjalan dengan aman dan lancar. (A34).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here