Mahasiswa vs Presiden: Perlukah Elegan?

Mahasiswa vs Presiden: Perlukah Elegan?
Pidato Presiden Jokowi di Dies Natalis ke-68 UI diwarnai aksi kartu kuning oleh Ketua BEM UI. (Foto: Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto)
6 minute read

Aksi kartu kuning kepada Jokowi dikecam karena dianggap tidak elegan dan tidak patut.


PinterPolitik.com

Jagat media sosial mendadak gempar. Penyebabnya adalah seorang pemuda dengan label mahasiswa. Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI mengacungkan kartu kuning tanda terjadinya pelanggaran. Tidak tanggung-tanggung, kartu kuning tersebut ia cabut untuk orang nomor satu di negeri ini: Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seketika para Warganet merespons aksi tersebut. Beberapa orang memuji langkah Ketua BEM UI, karena mereka menilai memberi kartu kuning adalah cara yang unik untuk memberi kritik. Mereka juga memuji keberanian Zaadit sebagai mahasiswa.

Di sisi lain, aksi kartu kuning ini juga berbuah kritik bahkan cacian. Beberapa pihak menilai, tindakan Zaadit merupakan langkah yang kasar dan keterlaluan. Mereka menganggap aksi tersebut kurang elegan, karena dilakukan secara langsung kepada seorang kepala negara.

Internal kampus UI sendiri banyak yang tidak sepakat dengan aksi kartu kuning Zaadit. Tak sedikit mahasiswa dan alumni kampus kuning yang merasa malu dengan aksi tersebut. Rektor UI bahkan sampai harus  meminta maaf karena menganggap penyampaian kritik tersebut tidak patut.

Benarkah kritik dari Ketua BEM UI ini tidak patut? Bukankah mahasiswa memang harus selalu kritis, terutama pada penguasa? Memangnya ada kritik yang elegan?

Peran Klasik Mahasiswa

Mahasiswa merupakan golongan yang amat diharapkan untuk bersikap ketika terjadi ketidakadilan di negeri ini. Kalangan akademis ini diharapkan dapat bersuara paling lantang saat terjadi hal yang tidak wajar di negeri ini.

Kritik dari mahasiswa memang kerap memegang peranan penting. Terlepas dari ada tidaknya kelompok penunggang, namun beberapa peristiwa penting memang dibidani kelompok pemuda ini. Peristiwa seperti Malari merupakan salah satu bentuk budaya kritis mahasiswa. Selain itu, ada pula peristiwa 1998 yang membuka keran demokrasi di Indonesia.

Di internal mahasiswa, ada ungkapan klasik yang kerap beredar. Mereka kerap menyebut bahwa mahasiswa memiliki sejumlah peran. Peran-peran tersebut adalah mahasiswa sebagai agent of change, iron stock, social control, dan moral force.

Mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan, berarti berperan aktif di dalam perubahan sosial yang ada di sekitarnya. Mahasiswa akan bergerak ketika terjadi kondisi yang tidak ideal di negaranya. Mereka akan berperan aktif untuk mengubah kondisi tersebut ke titik yang ideal.

Baca juga :
Prabowo The Real Winner

Peran mahasiswa sebagai iron stock, berarti kalangan intelektual kampus tersebut adalah aset, cadangan, dan harapan bagi masa depan bangsa. Golongan pemuda ini dianggap sebagai calon pemimpin masa depan yang perlu mempelajari kesalahan pemimpin masa kini.

Saat melihat kondisi yang tidak beres, mahasiswa memiliki peran sebagai social control atau kontrol sosial. Melalui kapasitasnya sebagai intelektual, mahasiswa berperan untuk membereskan kondisi sosial yang terjadi baik di masyarakat atau pemerintah. Saat pemerintah melakukan kebijakan yang merugikan rakyat, mahasiswa akan turun ke jalan untuk menunjukkan kepedulian kepada rakyat.

Mahasiswa juga perlu menjadi teladan bagi masyarakat melalui perannya sebagai moral force atau kekuatan moral. Menempuh pendidikan tinggi adalah privelese bagi kalangan intelektual tersebut. tidak semua orang bisa mengenyam bangku universitas. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Kritik Harus Elegan?

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, mahasiswa yang kritis adalah hal yang amat wajar bahkan dibutuhkan. Sulit membayangkan kondisi suatu bangsa jika mahasiswanya hanya sibuk mempersiapkan diri menjadi “tukang” saja.

Medium kritik bisa bermacam-macam. Beberapa orang merasa lebih nyaman menyampaikan kritik melalui pena mereka. Bagi kalangan yang memiliki privilese akses langsung pada presiden, maka pertemuan dapat menjadi cara melontarkan kritik. Sementara itu, bagi mahasiswa cara yang paling lazim dilakukan adalah dengan turun ke jalan.

Mahasiswa vs Presiden: Perlukah Elegan?

Selama ini mahasiswa sudah beberapa kali turun ke jalan memprotes suatu kebijakan atau kondisi. Meski begitu, sepertinya demonstrasi biasa sebagai saluran mengungkapkan pendapat sudah lama tersumbat.

Di kalangan mahasiswa saat ini memang berkembang fenomena baru. Beberapa mahasiswa menganggap aksi melakukan kritik dan protes sudah tidak lagi relevan. Mereka juga menganggap bahwa hal tersebut tidak elegan. Ada wacana bahwa mahasiswa cukup belajar saja dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan.

Baca juga :
Tanda Tanya Kapitalisme Jokowi

Beberapa mahasiswa menganggap bahwa kritik atau demonstrasi tidak menghadirkan solusi bagi objek kritik. Aksi semacam itu hanya membuat gaduh dan dianggap terlalu “kampungan”. Ada beberapa mahasiswa yang menganggap kalau memberi masukan kepada pemerintah dengan kajian dan presentasi resmi adalah hal yang lebih elegan dan terhormat.

Meski begitu, pandangan ini justru dipandang memudarkan peran mahasiswa secara perlahan. Pandangan ini justru menurunkan sensitivitas mahasiswa terhadap isu-isu sosial. Ini berdampak pada minimnya kritik berkualitas  yang berasal dari kalangan universitas.

Sulit untuk menentukan cara mana yang paling elegan untuk melontarkan kritik. Ketika cara yang biasa sudah tidak lagi didengar, maka diperlukan cara lain untuk menarik perhatian. Cara yang dilakukan Zaadit merupakan alternatif yang unik dan menarik manakala cara yang lama sudah mandeg.

Aksi kartu kuning ini justru menjadi penyegar bagi wacana mahasiswa zaman sekarang. Kartu kuning menjadi pemantik bagi mahasiswa-mahasiswa pecinta kritik elegan. Jika pemerintah sudah terlampau bebal dengan kritik, maka tidak ada batasan elegan atau tidak terhadap suatu kritik.

Meski begitu tentu tetap ada hal yang perlu diperhatikan. Mahasiswa atau siapapun perlu menghindari tindak pidana dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Tidak perlu ada unsur kekerasan dalam menyampaikan protes kepada pemerintah. Pertumpahan darah perlu dihindari agar kritik tetap dipandang elegan dan tidak melampaui batas.

Presiden Menyikapi Kritik

Idealnya, Presiden perlu menyikapi kritik dengan biasa saja. Jokowi atau orang-orang di sekelilingnya tidak perlu merasa kebakaran jenggot secara berlebihan. Sebagai orang yang mengatur hajat hidup ratusan juta jiwa, menerima kritik tentu adalah hal yang teramat lumrah.

Baik Jokowi maupun jajaran menteri, tidak perlu merespons berlebihan aksi tersebut dengan misalnya mengirim Zaadit ke jeruji besi. Mengirim Zaadit ke penjara dengan pasal karet seperti penghinaan presiden, justru dapat menjadi kuburan bagi Jokowi sendiri.

Jika melakukan respons menggunakan pendekatan hukum tersebut, maka Jokowi dapat dicap sebagai presiden yang anti-kritik dan tidak demokratis. Langkah tersebut berpotensi memunculkan aksi susulan dari mahasiswa. Mahasiswa dapat meresponsnya dengan melakukan aksi berhari-hari menuntut presiden lengser karena bersikap otoriter.

Baca juga :
Senja Digdaya Partai Demokrat?

Jokowi dan jajaran pemerintahannya perlu disadarkan. Aksi unik seperti kartu kuning ini tidak akan terjadi jika pemerintah memang rajin mendengar suara dari mahasiswa. Belakangan ini aksi dari mahasiswa memang terkesan dianggap biasa dan cenderung terabaikan.

Beberapa kali mahasiswa melakukan demonstrasi, tetapi pemerintah tidak terlalu menggubrisnya. Hal ini nampak misalnya pada aksi tiga tahun Jokowi-JK pada Oktober lalu. Pemerintah dinilai mahasiswa tidak mau mendengar aspirasi mereka.

Pemerintah perlu menyadari bahwa jika mahasiswa sudah melakukan aksi, bisa jadi memang sudah terjadi hal-hal yang genting. Boleh jadi tuntutan yang ada di aksi Zaadit beberapa waktu lalu memang sudah meresahkan mahasiswa dan rakyat secara umum.

Jokowi perlu mengingat bahwa mahasiswa telah terlibat dalam jatuhnya berbagai rezim di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, peristiwa 1998 menjadi bukti bahwa mahasiswa kerap mengambil peran dalam pergantian rezim. Jokowi tentu tidak ingin masa kepemimpinannya berakhir prematur seperti rezim-rezim tersebut.

Idealnya, pemerintah mulai membaca jika ada kegentingan seperti yang disampaikan mahasiswa tersebut. PR yang diberikan Zaadit kepada Jokowi idealnya dapat mulai dikerjakan. Jika tidak, bisa saja nanti bukan kartu kuning yang keluar, tetapi kartu merah. (H33)