Lampu Merah Tiongkok Hadang Jokowi?

Lampu Merah Tiongkok Hadang Jokowi?
Laporan IMF sebut ada lampu merah terhadap kondisi ekonomi negara-negara di kawasan Asia (Foto: Reuters)
7 minute read

Laporan terbaru IMF menyebutkan ada kondisi ekonomi yang patut diwaspadai oleh negara-negara Asia, terutama yang menjalin hubungan dengan Tiongkok. Laporan bertajuk Global Financial Stability Report tersebut menyebutkan bahwa fluktuasi nilai tukar dolar AS dan tingkat suku bunga berpotensi membuat pinjaman-pinjaman yang diberikan Tiongkok harus dibayarkan dalam jumlah yang lebih besar. Sementara, ada seruan bagi Jokowi untuk mencopot 4 menteri yang dianggap melahirkan banyak persoalan. Back to reality?


PinterPolitik.com

“The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been”.

:: Henry Kissinger, mantan Menlu AS::

Seorang pemimpin yang baik memang harus memiliki pandangan yang utuh ketika melihat berbagai persoalan. Jika ingin dianalogikan, maka ia tak boleh mengalami hemispatial neglect – kondisi dalam dunia medis dan psikologis ketika seseorang hanya melihat dunia dari satu sisi.

Hal itulah yang kini menjadi sorotan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, nuansa Pemilu 2019 memang belum akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan.

Penghitungan suara yang masih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), berbagai dugaan kecurangan yang mengemuka, polarisasi masyarakat yang tidak berkesudahan dan berbagai persoalan politik turunan dari kontestasi elektoral tentu saja akan menyita perhatian Jokowi. Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga bersaing sebagai kandidat dalam kontestasi elektoral ini.

Konteks back to reality memang harus dilakukan oleh Jokowi. Laporan IMF adalah lampu peringatan, sama halnya dengan konteks berbagai persoalan lain di dalam negeri. Click To Tweet

Belum lagi wacana rekonsiliasi yang tengah digulirkan akan menjadi urusan yang harus diupayakan – sekalipun tidak diinginkan kubu lawan – menjadi keharusan di tengah ancaman polarisasi masyarakat yang bisa berbuntut pada konflik horizontal.


Namun, banyak pihak yang menyebutkan bahwa kondisi politik tersebut diharapkan tidak membuat Jokowi lupa pada tugasnya sebagai presiden. Pasalnya, ada beberapa persoalan yang membutuhkan perhatian, terutama dalam bidang ekonomi. Hal inilah yang disorot oleh sebuah tulisan di laman East Asia Forum beberapa hari lalu.

Adalah Adam Triggs dari Australian National University (ANU), Febrio Kacaribu dari Universitas Indonesia dan Jiao Wang dari University of Melbourne yang dalam tulisan tersebut mengingatkan konteks persoalan ekonomi yang kini menghantui negara-negara di kawasan Asia.

Dalam catatan mereka, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan suku bunga, serta kondisi finansial global yang semakin ketat akan melahirkan potensi dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia, utamanya dalam hubungan dengan manajemen krisis.

Tak tanggung-tanggung, mereka juga menyinggung persoalan yang sama yang terjadi pada tahun 2008 lalu dan akibat lanjutannya dalam kasus Bank Century sebagai indikator manajemen krisis yang mengkhawatirkan tersebut.

Seruan untuk back to reality atau kembali ke kenyataan memang akhirnya disuarakan kepada Jokowi dalam konteks tersebut. Tentu pertanyaannya adalah seperti apa urgensi Jokowi harus mengalihkan perhatiannya dari tensi politik domestik ini?

Lampu Merah Menghadang?

Isu ekonomi memang menjadi salah satu topik utama yang dibahas selama gelaran Pilpres 2019. Persoalan ini pula yang kini harus mendatangkan perhatian serius, setidaknya dari Jokowi sebagai pemangku kebijakan utama.

Selain tulisan Triggs dan kawan-kawan, editorial East Asia Forum juga menyoroti persolan ekonomi kawasan tersebut dalam tulisan lain yang menyinggung laporan dari IMF bertajuk Global Financial Stability Report yang terbit bulan April 2019.

Laporan tersebut setidaknya mengungkapkan bahwa ada kondisi yang rawan atau vulnerable terdampak krisis bagi negara-negara di kawasan Asia. Secara spesifik laporan itu menyoroti Tiongkok sebagai salah satu sumber kerawanan tersebut.

Posisinya sebagai pendana utama di banyak negara lewat pinjaman-pinjaman yang diberikan dalam program One Belt One Road (OBOR) disebut-sebut bisa berdampak pada ekonomi negara-negara yang menerima pinjaman tersebut.

Laporan tersebut juga berbicara tentang ketidakcocokan jatuh tempo pembayaran pinjaman dan likuiditas, serta berbagai hal teknis ekonomi lainnya. Pada saat yang sama, ada kondisi perang dagang antara Tiongkok dan AS yang sedikit banyak akan ikut mempengaruhi perekonomian kawasan.

Sekalipun ada optimisme perang dagang tersebut bisa berakhir, namun banyak lembaga keuangan dan negara yang meminjam dari Tiongkok saat nilai tukar dolar AS masih lemah, mengalami tekanan ketika mata uang negeri Paman Sam itu mengalami penguatan. Demikianpun dengan suku bunga pinjaman yang kini disebut juga mengalami peningkatan.

Selain itu, sejak satu tahun terakhir, ekonomi Tiongkok memang mengalami perlambatan pertumbuhan. Bahkan kondisi tersebut adalah yang terburuk dalam 3 dekade. Berbagai persoalan memang tengah mendera negara tersebut, mulai dari populasi yang disebut menua, pengetatan cadangan devisa, hingga perlambatan ekonomi global.

Pertemuan IMF awal April 2019 lalu pun salah satunya membahas persoalan ekonomi Tiongkok tersebut, sekalipun stimulus yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Xi Jinping sempat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2019.

Namun, kondisi ini tetap harus diwaspadai oleh negara-negara yang menjalin hubungan ekonomi secara dekat dengan Tiongkok.

Bagi Indonesia sendiri, menurut Triggs dan kawan-kawan, kondisi yang ada saat ini sebetulnya tak sepenuhnya buruk. Arus keluar modal relatif rendah, pasar saham Indonesia juga lebih baik dibandingkan negara lain, perkiraan pertumbuhan stabil, inflasi rendah, pengangguran di bawah rata-rata lima tahun dan anggaran pemerintah telah meningkat melalui defisit yang lebih kecil dan biaya pinjaman yang lebih murah.

Tetapi, dengan meningkatnya risiko di dalam dan luar negeri, kerangka kerja manajemen krisis Indonesia – seperti yang ada di negara-negara Asia lainnya – akan diuji cepat atau lambat. Menurut survei yang dilakukan Triggs dan kawan-kawan, Indonesia tak sepenuhnya baik dalam hal ini.

Apalagi, Indonesia mendapatkan banyak pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur dari Tiongkok. Negara yang identik dengan panda itu pun kini menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Artinya, dampak guncangan ekonomi bukanlah isapan jempol semata.

Tentu saja semua elaborasi tersebut adalah hal yang sangat teknis. Namun, simplifikasinya adalah bahwa pemerintahan Jokowi perlu cemat dan tak larut dalam persoalan politik dalam negeri yang – pada beberapa titik – cenderung melelahkan. Apalagi, Triggs dan kawan-kawan juga menyebut kerangka manajemen krisis Indonesia tidak sepenuhnya baik – hal yang bisa dilihat dalam kasus Bank Century.

Back to Reality, Copot 4 Menteri?

Selain konteks ekonomi kawasan, masalah ekonomi domestik juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan Jokowi. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia pada 17 April 2019 lalu, ekonom senior Faisal Basri menyoroti persoalan-persoalan ekonomi domestik, terutama yang berhubungan dengan tata kelola di kementerian yang berhubungan dengan bidang ekonomi.

Bahkan, ia menyarankan Jokowi untuk mencopot 4 menteri yang menurutnya telah bertindak jauh dan merongrong kekuasaan, pun berbagai masalah ekonomi dalam negeri. Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita  dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman adalah nama-nama yang disarankan untuk dicopot.

Masing-masing menteri dianggap mendatangkan persoalan di dalam negeri, mulai dari impor komoditas, memaksa BUMN untuk melakukan hal tertentu – misalnya dalam kasus pembelian pabrik gula oleh Bulog – hingga persoalan-persoalan kebijakan dan kewenangan sang menteri.

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan misalnya, disebut Faisal merebut kewenangan banyak kementerian dan terlibat mengurusi persoalan sawit, energi, investasi, kelautan, hingga diplomasi – hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh menteri-menteri khusus terkait urusan tersebut.

Jabatannya tidak lagi berfungsi untuk mengkoordinasi menteri-menteri, tetapi mengambil alih tugas menteri-menteri tersebut. Bahkan, terkait mahalnya tiket pesawat, Faisal menyebut BUMN seperti Garuda Indonesia pun dipanggil Luhut dan diminta untuk menurunkan tarif.

Kompleksitas persoalan-persoalan tersebut memang menuntut Jokowi untuk kembali ke realitas. Ada banyak persoalan dalam negeri yang menuntutnya untuk kembali melihat hal-hal nyata yang sedang terjadi di sekitarnya.

Di satu sisi, saran Faisal Basri tersebut tentu saja cukup sulit dilaksanakan. Pasalnya, Jokowi misalnya masih sangat bergantung pada sosok Luhut, katakanlah salah satunya untuk melobi Prabowo Subianto demi upaya rekonsiliasi. Demikianpun dengan menteri-menteri lain yang punya patron politik masing-masing di belakangnya.

Namun, konteks back to reality memang harus dilakukan oleh Jokowi. Laporan IMF adalah lampu peringatan, sama halnya dengan konteks berbagai persoalan lain di dalam negeri.

Sebab, seperti kata Henry Kissinger di awal tulisan, pemimpin yang baik harus mampu membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik. Kalau tak mampu, jangan heran jika sebagian besar rakyat menginginkan pemimpin baru. (S13)