Kudeta Kursi Politik DPR

    7 minute read

    PinterPolitik.com

    Wajah Ade Komarudin terlihat cerah, setelah keluar dari kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar 27A Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (25/11/2016) malam. Ia seolah mendapatkan jaminan dari Megawati bahwa posisinya sebagai Ketua DPR tidak akan diganggu.

    “Ini ada isu berkembang, seolah-olah pergantian saya ini (Ketua DPR) persetujuan Ibu Ketum (Ketua Umum Megawati). Sekali lagi Ibu mengatakan, tidak sama sekali karena tidak pada posisi untuk apa namanya… Yang penting tadi, taat aturan,” kata Akom, panggilan akrab Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar itu, menjelaskan perbincangannya dengan Megawati kepada wartawan yang menunggu hasil pertemuan.

    Akom menemui Megawati setelah gencarnya pemberitaan pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR. Partai Golkar ingin mengembalikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Setya Novanto ke posisi tersebut. Dukungan dan klarifikasi Megawati dianggap Akom penting agar posisi tersebut tetap “aman”.

    Saat Akom menemui Megawati, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Golkar melakukan rapat internal. Topik pembahasannya adalah seputar rencana pergantian Akom oleh Setnov. Golkar rupanya masih terbelah soal ini.

    “Setahu saya, bakda Jumat, Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar) bertemu dengan Pak Akbar Tandjung (Wakil Ketua Dewan Kehormatan). Setahu saya, memang setelah itu ada rapat Dewan Pertimbangan,” kata Akom yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.

    Pada Jumat siang itu, memang dilangsungkan pertemuan antara Ical dengan Akbar, di Bakrie Tower. Topik pembahasan pun sama, soal rencana Setnov kembali menjadi Ketua DPR. “Tapi tadi, Pak Aburizal waktu ngomong-ngomong, Dewan Pembina (Wanbin) pun belum memberikan satu saran. Keputusan partai yang sifatnya strategis, seharusnya mendengar saran dan Wanbin,” kata Akbar Tandjung kepada tirto.id, Jumat (25/11/2016).

    Menurut Akbar, setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar sebaiknya atas kesepakatan bersama antara DPP dan Wanbin. “Apa lagi keputusan strategis berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. DPR kan lembaga negara,” katanya.

    Akbar Tandjung pun terang-terangan menyatakan tak setuju atas rencana mengembalikan Setnov ke posisi Ketua DPR. “Itu merupakan kebijakan yang berasal dari dorongan teman-temannya Novanto di DPP. Kalau istilah mereka, agar bisa meningkatkan kembali posisi dan kehormatan Novanto dengan adanya peristiwa ‘Papa Minta Saham’,” katanya.

    Bahkan menurut Akbar, Setya Novanto dan teman-temannya di DPP serius menggalang dukungan untuk merebut kursi dari Akom. “Pada hari ini, kita dapat informasi bahwa DPD-DPD I (pengurus Golkar tingkat provinsi) dimintai dukungan untuk (Setya Novanto) kembali menjadi Ketua DPR,” jelas Akbar.

    Senada dengan Akbar, Ical juga melontarkan sinyal tak setuju. “Dua jabatan yang membutuhkan waktu yang sangat penuh. Kalau misalnya yang satu didahulukan, misal mendahulukan DPR, maka Partai Golkar tentu akan dirugikan karena waktunya tidak cukup. Demkian juga kalau Golkar yang didahulukan, bagaimana nanti dengan DPR?” katanya.

    Berawal dari Keputusan MK

    Akom yang baru menduduki kursi Ketua DPR selama 11 bulan tampaknya tidak bisa tenang. Setya Novanto yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR pada Desember 2015 akibat skandal “Papa Minta Saham”, tampaknya tak pernah benar-benar rela melepaskan jabatan tersebut.

    Padahal, Setya Novanto yang terpilih Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019 dalam Munaslub Mei 2016 lalu pernah berjanji akan segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI. Bukannya mundur dari jabatan Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto malah kembali menginginkan kursi Ketua DPR.

    Rencana “kudeta” kursi Ketua DPR dimulai saat  DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno pada Selasa (8/11/2016). Kabar pertama dilontarkan Yorrys Raweyai, Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. “Sudah diputuskan dalam (rapat) pleno (Partai Golkar),” ungkapnya.

    Kembalinya Setya Novanto tak bisa dilepaskan dari Keputusan Mahkamah Konstitusi, pada 7 September 2016, yang mengabulkan sebagian permohonan judicial review Setnov terhadap Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyadapan terhadap Setnov yang dilakukan Maroef Sjamsoeddin, Presdir PT Freeport Indonesia dalam kasus “Papa Minta Saham”, dinyatakan ilegal karena atas inisiatif sendiri dan bukan atas permintaan aparat penegak hukum. Penyadapan terhadap pembicaraan yang bukan konsumsi publik itu, dinilai melanggar privasi seperti tercantum dalam pasal 28 F UUD 1945.

    Keputusan MK itu ternyata dipergunakan sebagai senjata oleh Setya Novanto untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya di Mahkmah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR yang dulu menyidangnya dalam kasus “Papa Minta Saham”. Sebagai catatan, MKD sejatinya tak pernah memutuskan apakah Setnov telah melanggar kode etik atau tidak karena terlebih dulu mengundurkan diri dari Ketua DPR.

    Uniknya, MKD dalam rapat pleno atas upaya PK Setya Novanto, pada 27 September 2016, tetap menyatakan memulihkan nama baik Setya Novanto.  Keputusan MKD inilah yang menjadi dasar bagi Setya Novanto dan para pendukungnya untuk melakukan “kudeta” terhadap Akom.

    Hal ini dibenarkan Nurdin Halid, Ketua Harian Partai Golkar, yang mengatakan pihak DPP dipimpin Sekjen Idrus Marham telah melakukan kajian terhadap produk hukum keputusan MK dan keputusan MKD di DPR. “MKD memutuskan, tidak pernah menyatakan bersalah secara etik kepada Setya Novanto. Oleh karena itu marwah dan martabatnya harus tetap terjaga,” katanya.

    Kudeta Kursi Politik DPR

    Gerakan untuk melengserkan Akom dari kubu Setya Novanto di DPP Partai Golkar memang berjalan cepat dan sistematis. Menurut Idrus Marham, Sekjen DPP,  sejak Rabu pekan lalu, DPP sudah berkirim surat ke berbagai pihak di DPR dan internal partai terkait penarikan Akom dari Ketua DPR dan bakal kembalinya Setya Novanto.

    “Yang pertama adalah kepada pimpinan fraksi yang intinya adalah memperjuangkan keputusan Partai Golkar tanggal 21 (Senin, 21/11/2016). Kedua kita sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI secara kolektif, lima surat sudah kita kirim,” katanya sembari menyebut bahwa surat ketiga ditujukan kepada Dewan  Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar Partai Golkar.

    Ketika ditanya apakah mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setnov tak memunculkan konflik di internal beringin? Idrus tegas menolak. “Justru sebaliknya. Golkar optimistis jika Novanto pimpin DPR, maka legislatif dan eksekutif lebih produktif. Kedua, kinerja DPR di tiga fungsi; pengawas, legislatif dan budgeting jadi lebih baik,” katanya.

    Idrus membenarkan bahwa penggantian Akom harus melalui rapat paripurna DPR, meski Partai Golkar punya hak penuh untuk menarik dan menggantinya. Apakah tak khawatir terjadi penolakan oleh fraksi-fraksi lainnya?

    “Kita punya keyakinan. Teman-teman parpol, mereka bukan lawan tapi mitra kerja kita. Karena mereka kita posisikan sebagai mitra dan ada kebersamaan untuk membangun demokrasi lebih baik,” kata Idrus.

    Jika para pendukungnya menggebu-gebu, tidak demikian dengan Setya Novanto. Ia memilih irit bicara saat ditanya mengenai rencananya kembali ke kursi Ketua DPR. “Ya kita lihat. Nanti saya bicarakan secara musyawarah, secara baik,” katanya, pada Kamis (24/11/2016).

    Manuver Ganjil

    Munculnya rencana Setnov kembali ke posisi Ketua DPR mendapat banyak kritikan.  Feri Amsari, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, menganggap upaya mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR sebagai manuver yang ganjil.

    “Ini agak aneh. Kenapa dipaksakan orang yang memiliki banyak kasus. Apalagi sama sekali tidak disebutkan bahwa pelanggaran etik tidak dilakukan Setya Novanto,” katanya kepada tirto.id, pada Rabu (23/11/2016).

    Feri bahkan mengkritisi pernyatan kuasa hukum Setya Novanto yang menyatakan putusan MK menunjukkan Setnov bersih. “Itu tidak benar. Putusan MK tidak ada menyatakan demikian,” katanya.

    Dia juga mengritisi keputusan MKD yang merehabilitasi nama Setnov. “MKD bukan lembaga yang bisa mereview ulang apa yang sudah diputuskan MKD sebelumnya. Tidak bisa mengoreksi keputusan terdahulu. Apalagi dia (Setnov) tidak membantah isi rekaman, dia tidak membantah itu suaranya,” kata Feri.

    Sementara Donal Fariz, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa Setya Novanto semasa berkampanye menjadi Ketum Gokar, di Surabaya pada 22 Februari 2016, pernah berjanji bakal mundur dari DPR jika terpilih.

    “Ini menjilat ludah sendiri. Ini pertaruhan nyata bagi Partai Golkar. Akankah ikut dan turut suara rakyat atau suara elit-elit partai dan mengabaikan moralitas dan integritas. Publik selama ini marah dengan berbagai macam praktik korupsi yang dikait-kaitkan dengan saudara Setya Novanto,” katanya .

    Sementara Ronald Rofriandi, Direktur Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, kembalinya Setya Novanto merupakan strategi penguasa.

    “Ada target Jokowi untuk mengamankan kebijakannya di parlemen. Tidak bisa lepas dari risiko politik yang akan berhadapan dengan situasi DPR yang hari ini masih bermasalah kinerja dan kredibilitas,” katanya kepada tirto.id.

    Akbar Tandjung menjawab diplomatis untuk pertanyaan ini. “Bisa jadi di satu sisi Pak Jokowi hubungan cukup baik dengan Novanto, sehingga Jokowi merasa senang. Itu bisa saja,” katanya.

    Hubungan Presiden Jokowi dan Setya Novanto sendiri tampak sedang mesra. Setya Novanto termasuk pimpinan parpol yang diajak makan sore bersama Presiden Jokowi pada minggu lalu. Selain Setnov, Jokowi juga makan bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Romahurmuzy, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan dukungan tersebut, wajar jika Setya Novanto merasa percaya diri untuk bisa kembali ke kursi Ketua DPR, bahkan setelah serangkaian skandal yang membelitnya.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here