Koalisi Indonesia Adil Makmur, Filosofis?

Koalisi Indonesia Adil Makmur
Isu kesejahteraan jadi alasan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gunakan nama Koalisi Indonesia Adil Makmur. (Foto: Suara Pembaruan)
6 minute read

“Filosofinya adalah kita melihat sekarang ini persoalan utama kita adalah persoalan masalah kesejahteraan gitu dan karena itu kita mengambil nama koalisinya seperti itu. Indonesia Adil Makmur,” Sohibul Iman, Presiden PKS


PinterPolitik.com

Koalisi Indonesia Adil Makmur. Itulah nama yang dipilih oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai tajuk utama seluruh ikthiar pemenangannya di Pilpres 2019. Nama koalisi ini siap untuk diadu dengan nama lain di kubu lawan, yaitu Koalisi Indonesia Kerja.

Pilihan nama koalisi tersebut ternyata mengundang cibiran dari kubu penantang mereka. Nama tersebut dianggap terlalu kuno untuk dipakai di era sekarang. Tak hanya itu, nama koalisi ini juga disebut berbau Orde Baru. Meski disepelekan kubu lawan, tim Koalisi Indonesia Adil Makmur bergeming dan teguh pada pilihan nama mereka.

Bagi mereka, ada filosofi luhur di balik pemilihan nama koalisi tersebut. Mereka menyebut bahwa persoalan negeri ini adalah soal kesejahteraan. Mereka juga menyebutkan masalah lain yaitu soal keadilan dan juga kemakmuran.

Lalu apakah filosofi kesejahteraan ini akan benar-benar terwujud melalui tangan-tangan timses mereka? Ataukah filosofi tersebut hanya menjadi trik pemasaran belaka seperti kampanye politik pada umumnya?

Menjual Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan istilah yang kerap diumbarkan politisi jelang Pemilu. Dalam kadar tertentu, istilah ini seringkali dilemparkan begitu saja tanpa dipahami terlebih dahulu filosofi dan maksud di dalamnya. Padahal, kesejahteraan dan keadilan menjadi salah satu corak utama dalam perdebatan politik di dunia.

Kondisi ini belakangan tengah ditunjukkan oleh tim Prabowo Sandiaga. Mereka kerap menyebutkan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak menunjukkan keadilan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk mengusung isu tersebut sebagai tajuk dari koalisi.

Salah satu kajian yang membahas teori tentang keadilan dan kesejahteraan adalah A Theory of Fairness and Social Welfare yang ditulis oleh Marc Fleurbaey dan Francois Maniquet. Dalam menggambarkan keadilan, Fleurbaey dan Maniquet  menyebutkan bahwa keadilan ditunjukkan melalui kesetaraan sumber daya.

Kondisi tersebut memiliki kaitan dengan pandangan pemikir terkemuka tentang keadilan yaitu John Rawls. Rawls, sebagaimana disebut oleh Fleurbaey dan Maniquet, mengaitkan keadilan dan kesejahteraan dengan alokasi sumber daya ketimbang kepuasan atau kebahagiaan subyektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu hal yang paling mudah untuk menilai adanya kesejahteraan dan keadilan adalah melalui kesetaraan ekonomi. Adanya alokasi yang adil dari sumber daya bisa menjadi kunci untuk menilai kedua hal tersebut.

Sejauh ini, Koalisi Indonesia Adil Makmur belum merinci konsep kesejahteraan yang mereka sebutkan sebagai filosofi mereka. Jika benar konsep itu yang mereka tuju dalam koalisi, maka sangat penting untuk melihat prakondisi masing-masing partai pengusung dalam urusan keadilan dan kesejahteraan.

Ideologi Keadilan dan Kesejahteraan

Jika merujuk pada visi dan misi partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga, kata sejahtera, adil, makmur, atau sejenisnya dapat ditemukan di dalam masing-masing partai. Baik Gerindra, PAN, PKS, atau Demokrat sama-sama memiliki unsur yang sepadan dengan filosofi kesejahteraan.

Gerindra misalnya menyebut tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat dan juga keadilan sosial di dalam visi partai mereka. Partai berlogo Garuda ini juga menjelaskan beberapa poin lain yang mengejawantahkan visi tersebut dalam misi mereka.

Pun demikian dengan Demokrat yang juga mengucapkan kata sejahtera di dalam visi mereka. Mereka menyebutkan kata ini lewat wacana tatatan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

Sementara PAN memang tidak menyebutkan secara khusus kata kesejahteraan di dalam visi mereka. Meski begitu, ada kata yang sepadan dengan istilah tersebut, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur.

Tak jauh berbeda dengan PAN, PKS juga menyebutkan pewujudan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam misinya. Partai ini kemudian merinci lebih jauh misi tersebut di dalam platform politik mereka.

Jika dilihat berdasarkan visi, misi, atau platform partai tersebut, tidak banyak yang merinci secara khusus mengenai alokasi yang adil dan juga kesetaraan dalam sumber daya. Padahal, jika merujuk pada Fleurbaey dan Maniquet hal itu merupakan kunci dari keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain dilihat dari visi dan misi yang tertera di situs masing-masing partai, kedekatan partai dengan pandangan ideologi kesejahteraan dapat dilihat dari hasil survei Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi, Diego Fossati dan Eve Warburton.

Sebagaimana disebut di atas, keadilan dan kesejahteraan dapat digambarkan dengan kesetaraan sumber daya. Dalam penelitian Aspinall, Muhtadi, Fossati dan Warburton terdapat pertanyaan terkait kebijakan ekonomi dalam urusan kesetaraan tersebut. Mereka menggunakan pengukuran nilai 1 untuk partai yang paling pro terhadap kesetaraan ekonomi dan 1 di sumbu yang sebaliknya untuk partai yang paling mendukung hal yang berlawanan, yaitu pertumbuhan.

Jika merujuk pada survei tersebut, sulit untuk bisa menggambarkan bagaimana partai-partai ini memiliki visi kesejahteraan dan keadilan. Masing-masing partai cenderung berada di posisi yang sangat menengah untuk urusan kesetaraan ekonomi. Gerindra, misalnya mendapatkan nilai 5,47 untuk urusan ini. Tak jauh dari Gerindra, ada Demokrat dengan nilai 5,49.

Yang paling mendekat dengan kesetaraan boleh jadi adalah PAN. Berdasarkan survei tersebut, PAN mendapatkan nilai 4,59. Setelah itu ada PKS yang posisinya tergolong sangat di tengah-tengah yaitu dengan nilai 5,05.

Terlihat bahwa jika merujuk pada survei ideologi partai, sulit untuk bisa menyebut bahwa secara alamiah partai-partai di lingkar koalisi Indonesia Adil Makmur mendukung kesejahteraan. Posisi mereka secara spektrum masih tergolong belum mendekati kesetaraan ekonomi yang menjadi esensi dari keadilan dan kesejahteraan.

Hanya Teknik Pemasaran?

Lantas bagaimana dengan nasib kesejahteraan dalam filosofi dari Koalisi Indonesia Adil Makmur? Jika ideologi dan visi-misi partai dijadikan sebagai acuannya, sulit untuk bisa menggambarkan filosofi kesejahteraan dapat terwujud melalui pasangan Prabowo-Sandiaga. Tentu, masih terlalu dini untuk menilai, tetapi jika melihat pola partai politik dan politisi selama ini, bisa saja filosofi kesejahteraan ini hanya sekadar pemasaran.

Jika merujuk pada sosok-sosok tim sukses yang belakangan bertebaran, sulit untuk membayangkan ide-ide kesejahteraan akan menjadi jualan dari koalisi ini. Nama-nama yang dikabarkan bergabung dengan tim pemenangan Prabowo-Sandiaga misalnya adalah Neno Warisman, Muhammad Al Khaththath, Buni Yani, Mardani Ali Sera, hingga Ahmad Dhani.

Hal serupa berlaku untuk posisi direktur di direktorat pemenangan tim Prabowo-Sandiaga. Meski begitu, ada satu nama ekonom, Fuad Bawazier di posisi Direktur Konsolidasi Nasional. Bawazier sendiri kerap melakukan kritik terhadap ekonomi neoliberal dan mendukung ekonomi kerakyatan. Meski begitu, ia perlu mendapat sokongan lain agar filosofi kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud.

Di atas kertas, filosofi ini bisa semakin mendekati kenyataan jika ada ekonom-ekonom pro-kesejahteraan bergabung dengan kamp pemenangan Prabowo-Sandiaga. Sejauh ini, nama ekonom yang dikabarkan tengah dekat dengan Prabowo-Sandiaga adalah Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie.

Ekonom-ekonom seperti Rizal dan Gie kerap digambarkan sebagai ekonom yang secara spektrum tidak sepenuhnya pro pasar. Rizal misalnya kerap disebut sebagai salah satu ekonom yang anti-neoliberalisme melalui kritiknya terhadap paham tersebut. Sementara itu, Gie juga terkenal karena kerap mengritik Mafia Berkeley yang berhaluan neoliberal.

Konon, ada filosofi kesejahteraan di balik nama Koalisi Indonesia Adil Makmur Click To Tweet

Memang, perlu diteliti lebih jauh pandangan ekonomi mereka secara khusus. Akan tetapi, kritik mereka kepada gagasan neoliberal bisa saja menggambarkan posisi ekonomi mereka memang berada di spektrum berbeda.

Tokoh-tokoh ekonomi yang pro-kesetaraan bisa menjadi pelengkap dan bahkan kunci dari manifestasi nama Koalisi Indonesia Adil Makmur. Absennya tokoh-tokoh ini bisa saja membuat nama tersebut hanya sekadar nama tanpa tujuan yang mungkin terwujud.

Tanpa visi yang serius untuk melakukan alokasi dan kesetaraan, nama koalisi Prabowo-Sandiaga hanya akan jadi sekadar nama. Fokus kampanye boleh jadi tidak akan berkutat dalam urusan kesejahteraan. Di titik itu, bisa saja anggapan bahwa kesejahteraan hanya sebagai teknik pemasaran benar adanya. (H33)