Kinerja DPR Jeblok, Harap Maklum

fsdli zon drp ri
Fadli Zon. (Foto: Netralnews.com)
2 minute read

“Terlalu banyak hukum yang dijatuhkan. Tak sebanyak maklum yang dianggukkan.” ~Anonim


PinterPolitik.com

Peneliti Fungsi Pengawasan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijono mengkritik kinerja anggota DPR selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019. Hmm, pada hobi bolos ya rupanya… Hmm, bagusss

Haduuhh enaknya jadi DPR. Kerja di ruangan bagus, dimanja dengan fasilitas mewah, dibayar pakai uang rakyat, terus bisa kerja semaunya lagi. Udah gitu ya, mereka itu hidupnya kayak santai aja gitu. Udah terkenal suka makan gaji buta juga selow aja. Malah minta dimaklumi.

Iya, iya aku maklum, maklum kalau anggota DPR itu maunya seenake dewe. Ups..

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui adanya penurunan intesitas kinerja anggota DPR di tahun politik atau menjelang Pemilu 2019. Namun, Fadli merasa rakyat harus maklum, soalnya kan banyak anggota DPR yang kembali menjadi caleg di Pemilu 2019. Mereka sibuk kampanye, kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

Meski begitu, Fadli mengklaim penurunan tingkat kehadiran anggota nggak akan mengganggu kinerja DPR. Fungsi DPR dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran tetap berjalan. Tapi masyaa sichhh?

Gimana tetap berjalan? Kata Djadijono DPR menunda-nunda penyelesaian pembahasan RUU Prioritas. Bahkan RUU-RUU yang sudah dibahas selama lebih dari lima kali sidangpun diperpanjang waktu pembahasannya.

Kalau menurut Djadijono, DPR belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik bahkan cenderung jeblok. Implementasi fungsi legislasi DPR sangat minim hasil dan prestasi.

Bedanya buruh dan anggota dewan. Buruh rajin kerja biar dapat gaji. Tapi anggota DPR sibuk kampanye biar bisa terus digaji. Click To Tweet

Gokil, ini yang hobi bolos anggota DPR yang suka komen-komen kinerja pemerintah buruk itu bukan sih? Weleh-weleh, hobinya cuma ngeritik ya. Tapi kerjaannya sendiri terbengkalai. Sibuk sama perebutan kekuasaan. Ckckck.

Selain itu, Djadijono mengkritik fungsi anggaran DPR. Doi menyinggung adanya Komisi tertentu di DPR yang mengadakan rapat pembahasan pagu anggaran dengan Kementerian atau Lembaga mitra kerjanya secara tertutup.

Wadawww, sikap tertutup kayak gitu kan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pembahasan anggaran harusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Emangnya aurat sampai harus ditutup-tutupi? Zzzz… (E36)