Kejatuhan Gairah Politik Prabowo?

Kejatuhan Gairah Politik Prabowo
Foto : Istimewa
7 minute read

Antara ironis dan miris, posisi Prabowo memang benar-benar tidak diuntungkan dalam kontestasi menuju Pilpres kali ini. Di samping tak memiliki keunggulan program dan melemahnya sosok karakter kepemimpinannya, ia juga harus dihadapkan pada realitas kekurangan dukungan materil maupun moril dari para pendukungnya dalam koalisi


PinterPolitik.com

Sosok mantan jenderal yang akan mengajukan diri menjadi calon presiden pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto, digosipkan malas menjalankan serangkaian aktivitas kampanye menejelang tahun politik.

Nyiyiran politisi Partai Demokrat Andi Arief di media sosial Twitter beberapa waktu lalu menguatkan indikasi tersebut. Wakil Sekjen Partai Demokrat tersebut menyinggung soal cara berkampanye Prabowo yang menurutnya kurang aktif bila dibandingkan dengan wakilnya, Sandiaga Uno.

Andi bahkan mempertanyakan keseriusan Prabowo untuk  nyapres, siapa sebetulnya yang ingin menjadi presiden, Prabowo atau Sandiaga?

Jika Prabowo bermalas-malasan dan tidak mau aktif keliling indonesia, maka akan sulit bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk menang.


Ia juga menyatakan 5 bulan menjelang Pilpres bukanlah waktu yang panjang dalam politik. Jika Prabowo tak segera turun dari menara untuk menjumpai warga, maka ia bisa saja kalah. Lalu apa sebenarnya makna di balik pernyataan Andi Arief tersebut? Mungkinkah Prabowo memang sudah kehilangan gairah politiknya?

Kejatuhan Gairah Politik Prabowo

Prabowo Miskin Keunggulan?

Ketua Pusat Kajian Literasi Media, Afriadi Rosdi, seperti dikutip harian Rakyat Merdeka, menyebutkan dua alasan mengapa Prabowo terkesan malas-malasan menjalankan kampanye politik menjelang Pilpres 2019.

Pertama, Prabowo dan timnya dianggap kebingungan menemukan sisi menjual dari seorang Prabowo dalam upaya mengangkat elektabilitas. Ia menyebut keunggulan kompetitif cukup sulit untuk dicari dalam sosok Prabowo.

Ia juga menambahkan, meskipun tim Prabowo sebenarnya telah berupaya menjual keunggulan distingtif dengan mencitrakan mantan jenderal ini sebagai figur pemimpin tegas melalui panggung orasi atau pidato, namun yang terjadi justru unintended action dimana hasil yang dituai tak sesuai harapan.

Dalam konteks marketing politik, bisa jadi keunggulan kompetitif memang menjadi masalah krusial Prabowo hari ini.

Keunggulan kompetitif sebenarnya adalah prinsip dalam ilmu marketing. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Michael E. Porter dalam tulisannya berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.

Porter memberikan gambaran bahwa keunggulan kompetitif adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif.

Baca juga :
Nasdem Nekat Lempar 'Tumbal'

Dalam konteks politik Indonesia, jika Pilpres 2019 diibaratkan sebagai pasar untuk memperebutkan suara pemilih, sementara Prabowo dan tim sukses adalah perusahaan yang bersaing dengan kubu petahana, maka keduanya harus memiliki keunggulan yang mampu untuk mengerek elektabilitas.

Jika merujuk pada pendapat Porter, maka Prabowo bisa saja mengalami kesulitan karena persoalan keunggulan kompetitif  tersebut. Keunggulan utamanya sebagai pemimpin tegas ternyata malah menghasilkan unintended action.

Selain itu, prinsip konsep keunggulan kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktik. Inilah yang juga menjadi masalah dalam tim Prabowo-Sandi. Bisa saja ini disebabkan kurangnya ahli-ahli yang berkompeten di tim Prabowo. Jika diperhatikan, dalam jajaran badan kampanyenya lebih banyak diisi oleh politisi ketimbang akademisi. Boleh jadi inilah yang menyebabkan sering kali gagasan-gagasan yang di sampaikan Prabowo terkesan biasa saja.

Alih-alih harusnya mampu menciptakan dukungan publik melalui panggung orasi dan pidato, Prabowo malah menuai banyak kecaman publik. Karena kekurangan gagasan penyelesaian terhadap pesoalan bangsa dalam pidatonya, justru berdampak negatif bagi citra Prabowo yang dianggap oleh publik sebagai pemimpin pemarah, tak ramah, suka membicarakan sisi negatif kompetitor, dan mengobarkan energi negatif.

Sementara itu, Fred David mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai “apa pun yang perusahaan lakukan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan”. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan perusahaan saingan atau memiliki sesuatu yang diinginkan perusahaan saingan, maka itu dapat merepresentasikan keunggulan kompetitif.

Dalam konteks Pilpres 2019, ibarat kedua tim adalah perusahaan-perusahaan yang sedang bersaing menjual sebuah produk, sayangnya kini keunggulan justru lebih mencolok terdapat pada kubu petahana dimana Prabowo kalah jauh jika harus beradu capaian-capaian petahana yang lebih laku untuk di jual.

Menariknya, sosok Sandiaga Uno sebagai cawapres justru lebih menjual dibanding sosok sang capres sendiri. Karena keaktifannya berkampanye dan menjumpai rakyat secara langsung, potensi efek elektoral Sandi di prediksi lebih besar dibanding Prabowo.

Hal ini ditunjukkan misalnya oleh survei yang dirilis oleh LSI Denny JA. Sebelum berpasangan dengan Sandi, elektabilitasnya berada di angka 37,4 persen. Setelah Sandi dideklarasikan jadi pendampingnya, elektabilitas Prabowo naik menjadi 44,5 persen. Bisa jadi, sosok Sandi adalah satu-satunya penyelamat keunggulan kompetitif yang di miliki koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Sementara itu, buntut kasus hoaks Ratna Sarumpaet juga bisa saja mempengaruhi jatuhnya keunggulan komparatif Prabowo. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra kepemimpinannya yang dianggap tegas.

Dari sisi kepemimpinan, kasus ini mengkonstruksi kesan bahwa Prabowo adalah tipe pemimpin yang tak mencerna dengan hati-hati segala informasi yang masuk. Kecerobohan Pabowo tersebut berpotensi menjadi masalah besar bagi sekelas calon presiden.

Baca juga :
RUU KPK, Jokowi Membalas Jebakan?

Sementara itu, elite partai Hanura justru melihat adanya sisi lain di balik sikap malas politik Prabowo. Kemalasan politik Prabowo justru disebabkan karena ia kini sudah putus asa terkait kurangnya logistik. Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut bahwa Prabowo kini tongpes alias berkantong kempes.

Jika demikian faktanya, secara pendanaan pun, Prabowo tak memiliki keunggulan dibanding kubu petahana. Terlebih, terkait dana kampanye, tim Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin yang telah menyerahkan laporan awal sebesar Rp 11 Miliar. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan dana awal kampanye hanya sebesar Rp 2 Miliar. Tentu jumlah selisih tersebut cukup besar.

Fakta lainya adalah ketidaksigapan tim koalisi Indonesia Adil Makmur dalam menutupi persoalan keunggulan kompetitif dalam sosok Prabowo yang juga semakin menguatkan asumsi publik bahwa ia adalah capres yang tidak benar-benar di dukung oleh tim nya sendiri.

Antara ironis dan miris, Posisi Prabowo memang benar-benar tidak diuntungkan dalam kontestasi menuju Pilpres kali ini. Di samping tak memiliki keunggulan program dan melemahnya sosok karakter kepemimpinan, ia juga harus dihadapkan pada realitas kekurangan dukungan materil maupun moril dari para pendukungnya dalam koalisi.

Kejatuhan Populisme Prabowo?

Edward Aspinall, Professor Politik dari Australian Nasional University pernah mengungkapkan pandangannya tentang kepemimpinan sosok Prabowo dalam tulisan berjudul Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy.

Menjelang Pilpres 2014, Aspinall menggambarkan sosok Prabowo adalah sosok yang ambisius  meraih kekuasaan dengan jalan populisme oligarki. Prabowo digambarkan sebagai sosok yang memiliki keunggulan politik karena ia memiliki asal-usul elite dimana ia adalah produk dari elite politik dan elite oligark pendahulunya.

Sang jenderal juga memiliki keunggulan karena latar belakangnya sebagai keturunan keluarga kaya dan keluarga politik terkemuka, serta sebagai mantan menantu Presiden Soeharto.

Dengan latar belakang aristokrat priyayi Jawa, kakek Prabowo, Margono Djojohadikoesoemo, adalah salah satu pendiri Bank Indonesia. Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, juga sebagai salah satu ekonom berpengaruh di Indonesia yang menjabat sebagai menteri di era Soeharto.

Baca juga :
Karhutla, Jokowi Yakin Pindah ke Kalimantan?

Sebagai anak muda kala itu, kemampuan berbahasa Inggris serta pengalaman tinggal di luar negeri menjadi salah satu nilai plus yang dimiliki sosok Prabowo. Ia kemudian bergabung dengan Akademi Militer Nasional di Magelang pada tahun 1970, dan memperoleh pengalaman yang cukup dalam kecerdasan dan operasi kontra pemberontakan, salah satunya di Timor Timur.

Latar belakang tersebut yang menyebabkan Prabowo menjadi sosok yang ambisius dan penuh dengan cita-cita untuk berkuasa.

Setelah ia menikahi putri bungsu Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, atau yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, karir militernya pun juga menanjak pada tahun 1983. Pada tahun 1995, ia akhirnya menduduki jabatan komandan jenderal Kopassus dan berhasil memperluas pengaruhnya atas aparat intelijen di era rezim Orde Baru.

Pasca kejatuhan Orde Baru dan berhenti dari institusi militer, ia kemudian meniti karirnya dalam dunia politik dengan mula-mula masuk dalam Partai Golkar sebelum akhirnya ia mendirikan Partai Gerindra bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Ia juga dikenal sebagai sosok pengusaha yang sukses berkat koneksinya dengan keluarga cendana.

Pada pemilu 2009 dan 2014, menurut Aspinall, Prabowo sebenarnya diuntungkan dengan statusnya sebagai orang luar atau sebagai oposisi. Dengan posisinya tersebut, retorika-retorika Prabowo dianggap ampuh dalam meraih simpati pemilih pada masa itu.

Namun, kejayaan masa lalu Prabowo tersebut nampaknya mulai redup menjelang Pilpres 2019. Populisme oligarki yang disebutkan Aspinall sebagai keunggulan sosok Prabowo sepetinya tak membantu banyak bagi sang jenderal dalam meraih kekuasaan di Pilpres nanti.

Terlebih, tim petahana sempat melakukan pembunuhan karakter sosok Prabowo pada debat tim sukses beberapa waktu lalu yang disiarkan di Mata Najwa. Mereka menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang hidup di menara yang jauh dari rakyat kecil semakin menguatkan sentimen elite versus rakyat jelata yang secara politik tak menguntungkan sosoknya.

Sosok ambisius dalam diri Prabowo terkesan kian meredup entah disebabkan oleh sistem yang tak mendukungnya atau memang ia telah menyadari bahwa akan sulit mengalahkan petahana. Sehingga secara hitung-hitungan politis, menyerah sebelum kalah bisa jadi menjadi keputusan terbaik.

Momentum Pilpres kali ini juga menjadi awal kejatuhan populisme oligarki Prabowo yang diramalkan oleh Aspinall. Lalu mungkinkah kondisi ini akan menyebabkan Prabowo menyerah sebelum bertarung? Menarik untuk ditunggu. (M39)

 

Facebook Comments