Kebijakan Trump Dinilai Inkonstitusional

    Foto: Google
    2 minute read

    Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington.


    pinterpolitik.comSenin, 30 Januari 2017

    WASHINGTON – Jaksa agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, Minggu (29/1/2017), mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan imigran Presiden Donald Trump.

    Mereka menyebutkan kebijakan Presiden AS, yang diusung Partai Republik, melawan konstitusi. Mereka berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

    Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington.

    Para jaksa agung mengeluarkan pernyataan sikap bersama, dua hari setelah Presiden Trump secara resmi menangguhkan masuknya gelombang pengungsi dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Suriah, Sudan, Yaman, Libya, dan Somalia.


    Keenam belas jaksa agung seluruhnya berasal dari Partai Demokrat. Jumlah penduduk di 16 negara bagian itu sepertiga dari jumlah penduduk AS. Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dengan jumlah penduduk lebih dari 318,8 juta (2014).

    “Sebagai kepala di bidang penegakan hukum untuk lebih dari 130 juta warga AS dan juga warga asing yang menetap di negara kita, kami mengecam Presiden Trump.” Demikian bunyi salah satu bagian pernyataan itu.

    Disebutkan, kebijakan tersebut inkonstitusional, tidak mencerminkan bangsa AS, dan bentuk perintah eksekutif yang melawan hukum.

    Baca juga :
    Jokowi Tidak Serius Lawan Rokok?

    Para Jaksa Agung berjanji untuk bekerja sama memastikan Pemerintah Federal mematuhi konstitusi dan menghormati sejarah AS sebagai bangsa imigran. Mereka juga akan memastikan Pemerintah Federal tak menerapkan diskriminasi hukum terhadap seseorang, karena latar belakang keimanan dan suku bangsa.

    Keenam belas Jaksa Agung akan menggunakan semua kelengkapan di struktur untuk melawan perintah yang melawan konstitusi ini dan menjaga keamanan serta nilai-nilai utama dari AS. Mereka berkomitmen untuk bekerja meminimalisasi jumlah orang yang bakal menderita dari situasi yang tak menentu akibat kebijakan tersebut. (Kps/E19)