Kebebasan Baasyir, Keuntungan Jokowi?

Kebebasan Baasyir Keuntungan Jokowi
Percakapan intens namun santai Yusril dan Ustaz Abu Bakar Baasyir. (Foto : Istimewa)
7 minute read

Langkah Jokowi terbilang cukup berani ketika memutuskan untuk membebaskan sosok Abu Bakar Baasyir. Namun apakah hal tersebut menguntungkan?


PinterPolitik.com

Sengkarut rencana pembebasan terpidana terorisme Ustaz Abu Bakar Baasyir meriuhkan perdebatan publik di ruang maya dan beberapa media mainstream Indonesia.

Ustaz kontroversial yang dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam pergerakan terorisme di Indonesia dan jaringan internasional tersebut dijadwalkan akan bebas setelah mendapat restu dari presiden Joko Widodo.

Keputusan tersebut disebut telah dipertimbangkan sejak lama yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Kasian yaaa ustaz, udah tua masih aja di jadiin alat politik 🙁 Click To Tweet

Dengan alasan kemanusiaan, pembebasan Abu Bakar Baasyir dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap sang ulama yang sudah uzur dan sering sakit-sakitan.

Lantas bagaimana sesungguhnya memahami motif di balik keputusan sang presiden ini? Adakah implikasi politiknya bagi Jokowi? Mungkinkah keputusan ini menguntungkan atau justru merugikan bagi petahana?

Pemerintah Tak Konsisten

Bukan tanpa alasan jika menuduh Jokowi terlalu memanfaatkan sosok Abu Bakar Baasyir demi kepentingan Pilpres 2019. Pasalnya, pemerintah selama ini seperti menunjukkan standar ganda dalam kebijakan memberantas radikalisme di Indonesia.

Tentu publik tak lupa beberapa waktu lalu pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang keberadaanya dianggap mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila. Atas dalih bahwa HTI anti NKRI, organisasi yang didirikan oleh  Taqiyuddin an-Nabhani tersebut dipaksa untuk menaati bahwa organisasi ini berbahaya dan menjadi ancaman bagi kehidupan keberagaman di Indonesia.

Kini, pemerintah harus menelan ludah sendiri ketika keputusan pembebasan Abu Bakar Baasir diumumkan sendiri oleh presiden. Seperti yang banyak diberitakan media mainstream, meskipun pada akhirnya mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini dinyatakan bebas, ia tetap teguh pada pendiriannya yang menolak gagasan pancasila dan NKRI dan tetap meyakini bahwa syariat Islam adalah ideologi bernegara terbaik.

Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan Jokowi ini dengan beberapa institusi lain berpotensi menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang skeptis terhadap keputusan pemerintah tersebut.

Menurut BNPT, meskipun sang kiai dianggap telah berusia lanjut sebagai sosok pimpinan, namun hal yang tak diperhatikan pemerintah adalah jaringan yang dimiliki Abu Bakar Baasyir tersebar luas di seluruh pelosok negeri berpotensi akan mengancam narasi kebinekaan dan keberagaman yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah.

Tak hanya mengejutkan BNPT, keputusan mantan walikota Solo tersebut juga tak diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak terjalinnya komunikasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait keputusan pembebasan sang terduga teroris seolah menunjukkan bahwa presiden sebagai kepala negara tak menjalankan fungsi koordinasi dengan baik.

Tentu langkah presiden kini menjadi pertanyaan banyak pihak. Mungkinkah alasan kemanusiaan cukup masuk akal ketika fakta dan realita yang ada justru menunjukkan sebaliknya?

Menantang Barat

Selain terlihat tak konsisten, keputusan sang presiden juga menyedot perhatian media internasional maupun negara tetangga. Australia misalnya, mengkritik keras kebijakan Jokowi tersebut.

Sebagai sebuah ancaman global, terorisme memang menjadi momok bagi dunia Barat . Sebagai negara partner pencegahan dan pemberantasan terorisme di kawaan Asia Pasifik, pembebasan Baasyir menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi negara kanguru tersebut.

Namun, pemerintah melalui wakil presiden justru memperingatkan Australia untuk tak ikut campur dalam urusan rumah tangga Indonesia. Keputusan ini seolah-olah menempatkan bahwa kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di atas segalanya.

Pendekatan Jokowi ini memang terbilang cukup realis. Kepentingan nasional, dalam konteks ini adalah kepentingan stabilitas politik menjelang Pilpres 2019, mengalahkan kepentingan kooperatif dalam politik Internasional.

Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Morgenthau di dalam bukunya, Politcs Among Nations bahwa dalam hubungan antar negara, kedaulatan dan kepentingan nasional menjadi jantung bagi politik luar negeri sebuah negara.

Jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya, hubungan Indonesia-Australia di bidang terorisme terbilang cukup erat. Hal ini sempat diungkapkan oleh perdana menteri Australia, John Howard pada tahun 2005 yang menyebut bahwa hubungan bilateral Australia dengan Indonesia adalah penting secara strategis dan sangat dekat dalam konteks perdagangan dan investasi, keamanan, intelijen dan kerja sama polisi.

Dalam konteks terorisme, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di era pemerintahan SBY, Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer memang menandatangani sebuah kerja sama keamanan yang tertuang dalam  Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Lombok.

The statesman must think in terms of the national interest, conceived “as power among other powers. The popular mind, unaware of the fine distinctions of the statesman’s thinking, reasons more often than not in the simple moralistic and legalistic terms of absolute good and absolute evil” ~ Hans J Morgenthau

Kini, di era Jokowi, pendekatan politik luar negeri  dalam konter terorisme sang petahana nampaknya telah bergeser. Dalam konteks keputusan sang presiden ini, tentu respons JK tersebut menyiratkan sejuta makna. Salah satunya adalah kerenggangan hubungan pemerintah Australia dengan Indonesia sejak era pemerintahan Jokowi.

Meskipun Indonesia pernah menggelar pertemuan bilateral dengan Australia dalam forum Indonesia-Australia Ministerial Council on Law and Security pada pertengahan tahun lalu, namun pertemuan bilateral tersebut nampaknya hanya berhenti pada pertemuan seremonial saja.

Indonesia kini seperti tak lagi mempedulikan aspek hubungan bilateralnya dengan Australia dalam konteks pemberantasan terorisme.

Secara spesifik,  meskipun Indonesia selama ini kerap kali dicap negara teroris dalam kancah politik internasional, Jokowi terkesan acuh tak acuh dan bahkan tengah menantang Barat di tengah pro dan kontra pembebasan Abu Bakar Baasyir. Lalu berdampak positif ataukah negatif keputusan tersebut?

Jokowi Untung Atau Rugi?

Sebagai presiden yang mendapat sorotan dari para pegiat HAM karena rapor merah dalam penyelesaian kasus-kasus HAM, alasan kemanusiaan yang melatarbelakangi keputusan Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir dinilai anomali oleh banyak pihak.

Justru, hal ini pada kadar tertentu akan membuka lebar kemungkinan bagi para loyalis pendukung sang petahana untuk kembali mempertimbangkan pilihan politiknya, atau justru yang terburuk adalah berpindah pilihan politik, utamanya bagi segmen pemilih rasional.

Kondisi tersebut acapkali terjadi dalam politik di AS, ketika rational voters akan melihat kebijakan sebagai bahan pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihan politik. Hal ini sempat dibahas oleh David s. Lee, Enrico Moretti, dan Matthew J. Butler dalam sebuah paper berjudul Do Voters Affect Or Elect Policies yang membuat kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh politisi akan berdampak pada petimbangan pemilih untuk memilih.

Memang beberapa pengamat politik telah memprediksikan bahwa pembebasan sesepuh Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo ini hanya menjadi langkah politik sang petahana untuk menarik simpati umat muslim.

Tidak dipungkiri sosok Abu Bakar Baasyir memang tokoh yang cukup mendapat tempat di hati santri-santri pengikutnya. Sebagai pendiri organisasi Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, sekaligus pimpinan ormas Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), sang kiai tentu memiliki kharisma yang luar biasa bagi para pengikutnya.

Oleh karenanya, aksi pembebasan sosok sang ulama adalah salah satu “kartu truf” elektabilitas Jokowi di kalangan pemilih Islam konservatif.

Meskipun demikian, mungkinkah cukup bagi petahana untuk memenangkan Pilpres 2019 dengan hanya menggandeng kelompok islam konservatif? Tentu saja tidak demikian.

Jokowi terlihat beberapa kali melakukan blunder politik menyoal pendekatannya terhadap kelompok islam konservatif. Ada harga yang harus dibayar ketika sosok mantan gubernur DKI tersebut memilih sosok kiai Ma’ruf Amin sebagai wakilnya untuk menghadapi Pilpres 2019.

Alih-alih ingin mendapatkan efek elektoral dari mantan Rais Aam PBNU tersebut, elektabilitas Jokowi malah di gadang-gadang stagnan oleh beberapa lembaga survey. Secara spesifik, survei Charta Politika yang baru-baru ini merilis temuannya menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin hanya menyumbang kenaikan elektabilitas sebesar 0,2 persen. Tentu sebuah kabar yang kurang menggembirakan bagi petahana.

Kini dengan keputusannya untuk memberikan grasi kepada sang terpidana terorisme, Jokowi justru berpotensi menghadapi blunder yang sama. Bisa saja pendapat Butler dan kawan-kawan relevan dengan kondisi politik Indonesia hari ini, mengingat seringnya petahana membuat kebijakan-kebijakan yang tak konsisten dan hanya terkesan demi kepentingan politik jangka pendek saja.

Pada akhirnya, terlepas apapun yang melatarbelakangi keputusan sang presiden, dalam konteks Pilpres 2019, ada baiknya petahana lebih berhati-hati dalam mengambil langkah politik. Jika tidak, kesalahan tersebut akan semakin membuka lebar peluang oposisi untuk merebut kekuasaan. (M39)

Facebook Comments

Baca juga :
Menimbang Efek FPI Bagi Prabowo