Kampanye Investigatif: Trump Lalu Jokowi?

Buku Fire and Fury jadi 'bisul' baru di pemerintahan Donald Trump (Foto: seattletimes)
7 minute read

Awal tahun 2018 sepertinya belum cerah untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Beredar buku berjudul ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’ yang membuatnya ketar-ketir.


PinterPolitik.com

Berkat buku setebal lebih dari 200 halaman itu, Presiden Trump harus cepat-cepat menyelesaikan kunyahan doublecheese burger kesukaannya, lalu memberi sanggahan lewat akun Twitter-nya.

“Pecundang tulen”, itulah umpatan Trump untuk sang penulis. Trump juga berimpresi negatif terhadap buku itu dan menyebutnya “kebohongan yang membosankan”.

Tentu, karena Twitter Trump belum mewakili sikap Gedung Putih—walaupun mungkin menurut Trump sudah—pihak juru bicara Gedung Putih perlu ikut menyampaikan pernyataan resmi. Tak kalah unik, Gedung Putih menyanggah buku itu dengan menyebutnya sebagai “fiksi tabloid sampah”.

Lalu, siapakah sebenarnya penulis buku yang cukup menggemparkan AS di awal tahun itu? Dia adalah Michael Wolff, seorang jurnalis ternama dan kolumnis rutin di New York Magazine, Vanity Fair, dan Hollywood Reporter. Melihat rekam jejak Wolff, sepertinya tidak terlalu aneh Gedung Putih menyebut istilah ‘tabloid’.  Apalagi, Wolff memang dikenal sebagai jurnalis ternama yang cukup nyeleneh, misalnya ketika seringkali mengomentari isu politik di tabloid gosip selebriti.

Michael Wolff, penulis buku Fire and Fury: Inside the Trump White House

Dilihat dari cara Wolff mencari data dan menceritakan kisah tentang Trump, dapat disimpulkan bahwa buku ini adalah kumpulan materi kampanye investigatif kepada Trump. The Atlantic bahkan menyebut buku ini ‘mungkin bertujuan mengkudeta Trump’, sekalipun dengan gaya yang ‘tidak biasa’.

Kalau melihat penulisnya yang boleh jadi juga se-nyeleneh Trump dan kontennya yang juga belum bisa divalidasi faktanya, bagaimana bisa Fire and Fury disebut sebagai kampanye?

Fire and Fury: Persekongkolan Bekas ‘Orang’ Trump

Trump masih terus digoyang oleh oposisi, mulai dari isu kesehatan jiwa, tuduhan pelecehan seksual, sampai tuduhan persekongkolan dengan Rusia. Isu-isu tersebut mendatangkan protes, mulai dari di Kongres sampai aksi di jalanan.

Bahkan, tak hanya dari politisi dan suporter Partai Demokrat saja yang menyerang, banyak orang yang seharusnya berada di kubu Trump pun malah ikut menyerang sang presiden. Partai Republik yang mengusungnya bahkan tidak pernah satu suara di internal sejak Pemilu 2016 sampai sekarang.

Tak cuma dari partai, beberapa tokoh berpengaruh dari kalangan intelektual sampai jurnalistik yang awalnya adalah ‘orang’ Trump, pada perjalanannya membelot dari sang presiden. Tren pembelotan dari Trump ini, entah dipengaruhi atau malah mempengaruhi approval rating Trump yang hanya 34 persen dalam 200 hari kepresidenannya, terendah sepanjang sejarah AS berdiri.

Kini, guncangan semakin kencang dengan beredarnya buku Fire and Fury, yang tidak hanya mengupas ‘kejiwaan’ Trump, tapi juga isu persekongkolannya dengan Rusia, dan keanehan-keanehan pengambilan keputusan politiknya.

Dalam buku itu, hampir semua informasi berasal dari orang-orang (yang pernah) dekat dengan Trump. Jelas, sang penulis Fire and Fury tidak akan dapat menulis buku investigatif setebal itu hanya dengan buka laptop di kasur dan mengawang-awang di langit kamar tidur. Tanpa sumber A1- sebutan untuk sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran keterangannya – di pemerintahan, niscaya tidak akan ada detil kejadian, apalagi kutipan orang-orang penting.

Baca juga :  Gatot Gagal Nyapres?

Steve Bannon, mantan kepala analis strategi Trump adalah salah satu sumber A1 Wolff. Pengakuan-pengakuan Bannon menjadi aset sangat krusial dalam buku ini, pasalnya dia disebut-sebut memahami hubungan Trump dengan Rusia sejak sebelum Pemilu berlangsung. Ada pula Roger Ailes, mantan bos Fox yang juga sempat menjadi penasehat Trump sepanjang kampanye, yang mengetahui perkara Rusia dan sempat diwawancarai Wolff sebelum Ailes meninggal.

Secara garis besar, respon yang beragam muncul menanggapi buku ini. Sebagian mengritik inakurasi kontennya dan mengingatkan untuk berhati-hati membacanya.

Namun, fakta bahwa buku ini melejit cepat di hari pertama dan sold out di banyak tempat, termasuk di Inggris dan Perancis, menunjukkan hal yang sebaliknya. Ketidakterimaan publik akan pemerintahan Trump, dengan survei rendahnya approval kepada Trump, membawa buku ini menjadi begitu populer dan digandrungi oleh publik.

Bahaya yang Mengintai Jokowi

Dahsyatnya polarisasi politik di AS sangat memungkinkan Fire and Fury menjadi buku yang cepat eksis. Fakta dan akurasi data dalam buku itu bisa menjadi sangat tidak penting, yang penting adalah bagaimana ‘menggoreng’ Trump sampai dia benar-benar jatuh.

Penalaran konsumsi informasi seperti itu persis cara penyebaran hoaks dan informasi bohong yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Fitnah-fitnah yang menyerang pemerintah atau partai pemerintah selalu menjadi materi untuk semakin menjatuhkan pamor Jokowi.

Namun, karena hoaks dan isu SARA, apalagi yang menyerang personal Jokowi semakin di-tackle oleh pemerintah Indonesia dengan baik, sepertinya cara-cara investigatif harus dilakukan pihak-pihak yang menginginkan Jokowi jatuh.

Bila Trump diserang karena irasionalitas, inkompetensi, dan sikapnya yang selalu tak terduga, Jokowi akan sangat mungkin diserang dengan, katakanlah, isu korupsi.

Joko Widodo dan Surya Paloh

Ada beberapa kasus korupsi yang setidaknya pernah menyebut Jokowi dan lingkarannya terlibat di dalamnya, namun telah hilang dari peredaran. Antara lain, kasus perusahaan Sonangol, kasus pengadaan bus Transjakarta, juga terkait Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), misalnya dalam kasus RS Sumber Waras.

Kasus Sonangol EP, perusahaan migas dari Tiongkok menyandung nama Jokowi bahkan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. Disebut-sebut, Jokowi melalui perantara Surya Paloh telah meneken kerja sama dengan Sonangol agar bekerja sama dengan Pertamina, bila Jokowi terpilih.

Beberapa pihak menyebut Jokowi ingin mengambil alih kekuasaan mafia Petral, dengan memasukkan Sonangol dengan rangkulan Pertamina. Tapi, bos Sonangol, Sam Pa, yang juga rekan bisnis Surya Paloh, sudah ditangkap dengan tuduhan korupsi di Tiongkok. Kasus ini pun tak pernah lagi muncul ke permukaan.

Baca juga :  Jokowi: Presidential Threshold 20 Persen!

Lalu, ada kasus pengadaan bus Transjakarta, sedikit mundur ke era kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur Jakarta di tahun 2013. Nama Jokowi disebut-sebut oleh eks Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono, yang mengurusi  pengadaan bus-bus Transjakarta. Udar menyebut Jokowi ‘melakukan’ kesalahan dalam proses pengadaan bus-bus tersebut, walaupun tidak menyebut Jokowi melakukan kasus korupsi secara langsung. Kasus tersebut diungkap pada 2014, saat Jokowi maju sebagai calon presiden pada Pilpres di tahun tersebut, dan Udar telah dijatuhi pidana atas kasus korupsi ini.

Ada pula kasus dugaan korupsi yang menimpa Ahok, yang menggantikan Jokowi di Jakarta sejak 2014, terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Kasus tersebut mencuat pada tahun 2016 dan sekali lagi ikut menggoyang-goyang Jokowi. Jokowi dituduh melindungi Ahok dalam kasus itu. Karena bagi oposisi, menjatuhkan Ahok adalah satu langkah lebih dekat menjatuhkan Jokowi.

Bila oposisi, yang digawangi Gerindra dan koalisi, benar-benar ingin menjatuhkan Jokowi dan kubunya, maka pengusutan investigasi atas kasus-kasus ini pasti akan dilakukan. Ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang mantan ‘orangnya’ Jokowi, seperti Anies Baswedan dan Sudirman Said.

Upaya Anies-Sandi membuat ‘KPK’ di DKI mungkin adalah langkah awalnya.

Kampanye Investigatif: Masa Depan Politik Kita

Kampanye gelap (black campaign) atau yang menyerempet kampanye fitnah (smear campaign) disebut-sebut sudah tidak terlalu laku sebagai komoditas politik menjelang Pemilu. Kegagalan mengalahkan Jokowi pada 2014, dengan isu fitnah Cina, PKI, asing, dll, membuktikan anggapan itu.

Namun, Pilkada DKI 2017 yang berdarah-darah kemarin sedikit menggeser paradigma soal kampanye. Kampanye sah-sah saja dengan isu SARA, yang penting tidak berbentuk fitnah. Menyerang orang dengan identitasnya, yang melekat secara genetik di tubuhnya dianggap bukan sebuah kejahatan kampanye.

Ahok adalah korban kampanye SARA

Nyatanya, penggunaan kampanye-kampanye hitam, fitnah, termasuk yang menyerang SARA seseorang, sangatlah tidak sehat untuk demokrasi. Semua metode hyperpartisanship itu sangat mencerminkan ketidaksiapan masyarakat kita menerima demokrasi berbasis meritokrasi dan gagasan-gagasan untuk kebaikan bersama.

Pada akhirnya, kampanye investigatif seperti pada buku Fire and Fury, atau upaya oposisi membongkar korupsi yang mungkin dilakukan Jokowi adalah cara kampanye alternatif. Ini akan dianggap jauh lebih elegan untuk menjatuhkan lawan politik dengan membongkar worm can in their bag. Biarkan ‘cacing-cacing’ itu menggerogoti elektabilitas lawan, tanpa kita harus melakukan kampanye fitnah, manipulatif, apalagi SARA.

Karenanya, kampanye investigatif adalah masa depan politik kita. Mencari kebusukan seorang (calon) pejabat publik dari dosa-dosa lamanya atau mencari kelemahan kebijakannya yang ditutup-tutupi sebelumnya, mau tidak mau, adalah bagian dari meritokrasi. (R17)

Share On