Jurus Jokowi, Populisme Pragmatis

Jurus Jokowi, Populisme Pragmatis-Teknokrat
Populisme Jokowi sopan, namun pragmatis. (Foto: istimewa)
7 minute read

Populisme Jokowi cenderung sopan, namun pragmatis. Mengedepankan pendekatan berbasis teknokrasi lewat slogan: “kerja, kerja, kerja”, pada akhirnya banyak janji yang hanya manis di masa kampanye. Jelang 2019, sang presiden harus berjibaku lagi melawan populisme “ajak kelahi” Prabowo Subianto. Siapa menang?


PinterPolitik.com

“I learned in Solo how the media works. I visit people who have problems”.

:: Joko Widodo ::

GOR Mampis Rungan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Brang Biji, Sumbawa Besar telah dipenuhi 1.037 orang – demikian hitungan panitia. Di depan ruangan itu telah terpasang banner besar bertuliskan: “Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat”, dengan huruf “p” pada kata “sertipikat” yang tentunya bukan bentuk penulisan baku bahasa Indonesia.

Pak Dodik duduk dengan antusias, sesekali mengusir gerah dengan mengipas-ngipaskan buku panduan acara hari itu. Ia bersama beberapa rekan di kampungnya datang untuk menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rasa bangga dan bahagia tampak di raut wajahnya karena selain mendapatkan sertifikat tanah, ia juga bisa melihat langsung sang presiden. Bagi Pak Dodik, Jokowi adalah representasi orang kecil seperti dia yang berhasil masuk ke lingkaran kekuasaan.

Namun, tanpa Pak Dodik dan semua yang hadir saat itu sadari, kata “sertipikat” mungkin saja memang sengaja ditulis demikian. Itu adalah cara Jokowi memperlihatkan daya “pikat” kepada masyarakat, hal yang membuat mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Sepenggal kisah tentang Pak Dodik di atas adalah gambaran tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Sumbawa Besar beberapa hari lalu. Di sela-sela aktivitasnya mengecek korban gempa bumi di Lombok, Presiden juga menyempatkan diri membagikan sertifikat tanah kepada seribuan lebih masyarakat yang hadir pada acara tersebut.

Memang, tidak ada hal yang istimewa dari aktivitas tersebut. Namun, program bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi sepeda, sembako, buku, dan lain sebagainya masih akan menjadi jalan politik populisme sang presiden. Kini, jelang Pilpres 2019, populisme Jokowi itu kembali menunjukkan bentuknya. Halus layaknya pertanyaan: “Sebutkan 5 nama ikan”, namun pragmatis dan “mematikan” lawan.

Lalu, akankah strategi ini berhasil membuat Jokowi menang lagi mengingat calon lawannya, Prabowo juga menggunakan populisme?

Nama Ikan, Populisme Teknokrat Jokowi

Jika ditelusuri secara mendalam, bertolak belakang dengan Prabowo yang menggunakan populisme oligarkis layaknya Thaksin Shinawatra dan Hugo Chavez, populisme Jokowi cenderung dianggap sebagai polite populism. Istilah ini digunakan untuk membedakannya dari jenis populisme seperti yang sering digunakan oleh Prabowo yang cenderung meledak-ledak dan punya “arogansi”.

Profesor Marcus Mietzner dari Australian National University dalam tulisannya yang berjudul Reinventing Asian Populism, menyebut populisme Jokowi tidak menggunakan retorika “ajak kelahi” ala Prabowo yang cenderung keras dalam kata-katanya ketika mengritik elite kaya atau kekuatan asing yang sering disebutnya merampok kekayaan rakyat.

Jokowi cenderung soft spoken dan tidak menawarkan konsep neo-otoritarian sebagai solusi terhadap status quo yang ada. Mietzner menyebut kekuatan populisme Jokowi terletak dari tawaran sikap politiknya yang rendah hati, sopan, mengedepankan etika kerja keras, spontan, serta kontra-naratif dengan arogansi – tanpa mengkonfrontasi hal tersebut.

Populisme Jokowi juga mengedepankan efisiensi, hal yang membuatnya disebut sebagai populisme teknokrat. Konsep ini sangat berbeda dengan populisme klasik ala Prabowo yang mengidentifikasi musuh politik secara spesifik.

Populisme teknokrat berfokus pada meningkatkan apa yang sudah dicapai atau improvement, ketimbang menggantikan sistem yang sudah ada. Teknokrat sendiri berarti cendikiawan di pemerintahan atau orang yang paham pengaplikasian konsep dan program kerja spesifik.

Artinya, populisme teknokrat tidak akan banyak berbicara tentang ideologi dan konsepsi  yang terlalu muluk, tetapi lebih kepada apa yang telah dicapai atau yang perlu diupayakan lebih baik untuk memajukan masyarakat.

Jenis populisme ini sangat mirip dengan apa yang digunakan Barack Obama pada Pilpres Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008. Saat itu, Obama menawarkan pemahamannya tentang persoalan negara dengan pendekatan yang bersifat merangkul semua pihak, dan bahwa dengan teknokrat yang tepat pada posisi yang tepat, segala persoalan negara dapat teratasi.

Baik Jokowi maupun Obama ada pada spektrum politik yang cenderung ke kiri dan berfokus pada pemerataan kesejahteraan, serta memberikan jaminan bagi semua orang bahwa mereka mempunyai hak yang sama secara politik dan ekonomi, tanpa takut didominasi oleh kelompok elite tertentu.

Mietzner juga menyebut populisme Jokowi punya kekhususan yang membuatnya berbeda dengan kebanyakan pemimpin populis di Asia karena menawarkan konsep yang inklusif.

Jurus Jokowi, Populisme Pragmatis-Teknokrat

Selain itu, karena teknokratis, efisiensi adalah segalanya. Pengalaman Jokowi yang pernah memimpin wilayah yang lebih kecil mulai dari Solo hingga ke DKI Jakarta, membuat dirinya paham persoalan pemerintahan.

Sehingga ketika diajak berdebat tentang persoalan negara, Jokowi memang tidak akan berbicara tentang mengganti UUD 1945 ke versi aslinya seperti yang sering dikampanyekan Prabowo. Sebaliknya, yang ia bicarakan adalah bagaimana mengatasi disparitas harga barang di Pulau Jawa dengan wilayah-wilayah lain, atau program-program spesifik lainnya.

Halus Tapi Pragmatis

So, apakah hal itu berarti populisme Jokowi adalah pilihan yang terbaik?

Tunggu dulu!

Nyatanya, populisme yang teknokratik ini juga sangat pragmatis dalam pendekatan-pendekatan penyelesaian masalahnya. Jokowi memang terkenal sebagai sosok yang sangat pragmatis, apalagi jika berkaca dari perjalanan hidupnya. Mietzner menyebut ketimbang politis-ideologis, Jokowi lebih terlihat sebagai sosok yang pragmatis dan instingtif.

Pendekatan politik yang soft spoken memang membuat Jokowi mampu merangkul semua elite. Namun, pragmatisme politik ini membuat Jokowi pada akhirnya lebih banyak berkutat pada rutinitas pemerintahan dan mulai mengesampingkan program-program reformis.

Kini, banyak orang misalnya mulai mempertanyakan program Revolusi Mental, Nawacita atau program lain sejenis yang nyatanya tidak banyak terlihat hasilnya. Artinya, program-program kampanye di 2014 tersebut terlihat lebih menjadi “janji” pragmatis yang diutarakan untuk mendulang suara masyarakat saja. Pragmatis, tetapi efektif. Tipikal politisi yang teknokratis.

Pragmatisme Jokowi ini juga mulai terlihat dari berbagai aksi dan kebijakan yang dilakukannya jelang Pilpres 2019. Bloomberg misalnya menyorot upaya Jokowi yang begitu keras menekan inflasi dengan segala cara agar tidak kehilangan kontrol terhadap harga-harga kebutuhan pokok, pada akhirnya tidak kehilangan suara pemilih.

Namun, kebijakan ini memaksa BUMN untuk terlibat di dalamnya. Perang terhadap harga beras misalnya, membuat Jokowi mewajibkan BUMN – termasuk bank – untuk ikut dalam menyalurkan beras yang sesuai harga eceran tertinggi (HET). Jangan heran melihat Bank Tabungan Negara (BTN) pun sampai ikut serta dalam program ini.

Pelibatan BUMN memang menjadi strategi utama populisme Jokowi, termasuk kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dan harga listrik hingga 2019 nanti. Dua kebijakan tersebut tentu saja akan membebani Pertamina dan PLN sebagai BUMN yang bertanggung jawab.

PLN misalnya tengah bergelut dengan utang yang cukup besar, mencapai Rp 299 triliun. Sementara Pertamina juga sedang berupaya menekan kerugian yang terus menimpa mereka seiring kenaikan harga minyak dunia. Dari kebijakan di dua BUMN ini saja sudah terlihat bagaimana populisme Jokowi tersebut menampilkan bentuknya.

Belum lagi berbicara tentang kebijakan infrastruktur Jokowi yang justru menambah beban utang dan menyebabkan stagnasi ekonomi, hingga penambahan jumlah penerima bantuan sosial yang tentu saja akan berdampak politis bagi tingkat keterpilihan sang presiden. Jokowi benar-benar memanfaatkan keuntungan posisinya sebagai presiden untuk kembali mengamankan kekuasaan di periode kedua.

Menang atau Kalah?

Jenis populisme yang digunakan Jokowi ini memang punya kekuatan politik yang besar. Namun, pragmatisme yang terkandung di belakangnya juga punya bahaya. Jika Prabowo dengan arogansi politiknya berpotensi jadi cenderung otoritarian, pragmatisme politik Jokowi berpotensi akan jadi “janji manis kampanye” jika tidak direalisasikan.

Jadi, pilih yang mana?

Populisme teknokrat Jokowi memang menjadi narasi yang efektif untuk menggalang dukungan, terutama dari kalangan masyarakat bawah. Jenis populisme Jokowi ini hanya akan bisa dikalahkan dengan populisme yang lebih prinsipil, katakanlah macam populisme berbasis agama yang punya dimensi kuat dalam mayoritas masyarakat Indonesia. Pilkada Jakarta 2017 membuktikan hal tersebut.

Namun, saat ini isu agama akan sulit digunakan, mengingat Jokowi telah menerapkan counter strategy yang luar biasa untuk mengatasi tekanan politik yang berpotensi muncul. Jokowi adalah politisi yang sangat cerdas – hal yang tidak ditampilkan dari sisi luar sang presiden yang kurus itu.

Kedekatan Jokowi dengan ulama dan santri, terutama dari kalangan NU, membuatnya akan dengan mudah menangkal semua isu berbasis agama yang mungkin akan menyerangnya. Ia juga akan dengan mudah mengatasi isu tersebut jika memilih cawapres dari kalangan ulama.

Satu-satunya cara mengalahkan Jokowi adalah mengkapitalisasi isu ekonomi sedemikian rupa, sehingga ia “terlihat” tidak mampu menepati janji-janji kampanyenya. Namun, ini adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk oposisi. Apalagi, sebagai penguasa saat ini, he owns the data. Dengan kekuatan yang besar juga di sosial media, semakin sulit untuk melihat potensi kekalahan Jokowi, kecuali ada hal besar yang terjadi jelang Pilpres 2019 nanti.

Pada akhirnya, Pak Dodik dan ribuan warga Sumbawa Besar memang merasakan populisme Jokowi lewat “sertipikat” yang mereka terima. Persoalannya tinggal apakah “serti” yang “memikat” itu benar-benar terbukti di 2019 nanti? Sebutkan lima nama ikan dan mari  kita tunggu. (S13)

1 COMMENT

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Di aturan yang mengatur teknis soal pendaftaran tanah inilah untuk kali pertama kata sertipikat disebut. Tepatnya di Pasal 12 ayat 3 dengan redaksi, “Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.”

    Ketika PP 10/1961 tadi diganti dengan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, kata sertipikat masih dipertahankan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here