Jurus Jokowi Cari Untung Baru

Jurus Jokowi Cari Untung Baru
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (Foto: Humas Setkab/Agung).
5 minute read

Jokowi mulai membocorkan susunan kabinet untuk periode 2019-2024. Di antara susunan baru ini, Jokowi berencana menggabungkan Kementerian Ekspor dengan Kementerian Luar Negeri. Selain untuk meningkatkan ekspor, penggabungan ini nampaknya salah satu bentuk kekesalan Jokowi terkait kinerja Kementerian Perdagangan.


PinterPolitik.com

Neraca perdagangan Indonesia pada semester I 2019 mengalami defisit sebesar US$ 1,93 miliar atau sekitar Rp 27,5 triliun. Bahkan pada April lalu terjadi defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah Indonesia dengan jumlah mencapai Rp 36 triliun.

Melihat kondisi ini, dalam beberapa kesempatan Jokowi meluapkan kekecewaan dan amarahnya terhadap kinerja kabinetnya.

Pada Juni lalu, Jokowi menyindir performa ekspor yang tidak membaik, padahal dirinya sudah mengadakan enam kali rapat terkait hal tersebut. Bahkan Maret lalu di hadapan ratusan pejabat dan kepala daerah, Jokowi mengucapkan kalimat “bodoh banget” karena buruknya performa investasi dan impor Indonesia.

Perlu digarisbawahi bahwa sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut apakah tugas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) jika digabungkan dengan nomenklatur baru bernama Kementerian Ekspor, hanya akan bertambah dalam hal ekspor atau juga termasuk impor.

Selain itu belum dijelaskan juga apakah penggabungan ini akan menghilangkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari daftar kementerian untuk periode 2019-2024.


Lalu, apakah penggabungan ini akan menjadi obat defisit neraca perdagangan? Apakah untung-ruginya?

Fokus Ekonomi

Sebenarnya keinginan Jokowi untuk menggabungkan dua kementerian ini bukanlah hal yang baru. Sejak awal Jokowi sudah mengirimkan sinyal agar urusan luar negeri Indonesia lebih fokus ke bidang ekonomi, khususnya di sektor ekspor.

Ketika masih menjadi calon presiden di tahun 2014, pria kelahiran Solo tersebut mengatakan bahwa Duta Besar Indonesia juga harus jago berdagang, bukan hanya politik.

Kemampuan diplomasi ekonomi ini diperlukan agar produk dan industri lokal Indonesia bisa menembus pasar ekspor. Pada awal 2018, Jokowi juga menegur ratusan Duta Besar agar lebih serius melakukan diplomasi ekonomi guna meningkatkan nilai ekspor dan investasi.

Kekecewaan Jokowi terhadap performa perdagangan internasional yang dilakukan oleh Kemendag juga beberapa kali diperlihatkan.

Jokowi pernah mengancam akan menutup Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) karena dinilai gagal memaksimalkan potensi pasar internasional yang ada.

Urusan ekspor memang selalu membutuhkan lobi-lobi alias diplomasi. Pun dalam beberapa kasus, tugas Kemendag dan Kemlu terlihat tumpang tindih.

Kebutuhan akan negosiator diplomasi ekonomi ini semakin dirasakan ketika beberapa komoditas ekspor Indonesia menemui hambatan untuk masuk ke suatu negara.

Misalnya pada kasus penolakan atau pembatasan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Menghadapi hambatan ini, pemerintah mencoba melakukan lobi-lobi kepada Uni Eropa agar memperbolehkan minyak kelapa sawit Indonesia masuk. Namun, Lobi atau diplomasi ini tidak dijalankan melalui satu pintu, melainkan dilakukan oleh Menlu, Meko Perekonomian, bahkan Menko Kemaritiman.

Diplomasi yang tidak satu pintu ini, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, menjadikan permasalahan tersebut semakin rumit. Ia menambahkan bahwa seharusnya hambatan ekspor semacam ini dipegang oleh Menlu karena sudah masuk ranah hubungan antar negara alias diplomasi.

Contoh lainnya adalah ketika Amerika Serikat (AS) tahun lalu mengancam akan mencabut Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia karena dinilai merugikan negara tersebut. Ancaman ini kemudian mengharuskan Indonesia melakukan lobi-lobi bilateral dengan AS.

Pentingnya aspek negosiasi terhadap perdagangan internasional juga diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa di tengah kondisi perang dagang global, Indonesia membutuhkan negosiator ekonomi yang handal.

Dengan demikian, peran diplomat sebagai ujung tombak ekspor Indonesia serta kebutuhan akan diplomasi ekonomi yang lebih kuat ini bisa jadi merupakan alasan Jokowi ingin sekalian saja memberikan tugas ekspor ke Kemlu.

Akan Berdampak Positif?

Jika benar-benar dilakukan, Indonesia bukan menjadi negara pertama yang menggabungkan Kementerian Ekspor dengan Kemlu. Sudah ada beberapa negara lain seperti Selandia Baru, Australia, Irlandia, hingga Zimbabwe yang terlebih dahulu melakukannya.

Lalu, apakah penggabungan ini sukses di negara-negara tersebut?

Di Australia, penggabungan sudah terjadi sejak tahun 1987 di bawah nama Department of Foreign Affairs and Trade alias Departemen Hubungan dan Perdagangan Luar Negeri.

Menurut Stuart Harris dalam tulisannya yang mengkaji tentang penggabungan Kemendag dan Kemlu di Australia, proses tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian dan hubungan luar negeri Australia.

Penggabungan dua kementerian ini menciptakan efisiensi birokrasi karena menurunnya konflik, sekaligus meningkatkan koordinasi antarkementerian. Selain itu, kebijakan luar negeri terkait ekonomi juga dapat diselaraskan dengan lebih baik karena yang mengerjakan adalah satu kementerian yang sama.

Koordinasi kebijakan ini menjadi penting karena selama ini ada pandangan bahwa Kemlu hanya mengurusi hal-hal high-politics – terminologi dalam ilmu Hubungan Internasional untuk menyebut isu-isu seperti perdamaian, konflik, serta protokoler hubungan internasional – dan dianggap kurang mengurusi low politics seperti ekonomi.

Penggabungan ini juga mengkonsentrasikan dan memperkuat sumber daya yang tersedia dalam melakukan perdagangan internasional karena kementerian perdagangan Australia kini memiliki akses langsung terhadap jaringan diplomasi. Begitupun sebaliknya, pengetahuan diplomat-diplomat Australia seputar perdagangan dan komoditas juga meningkat.

Namun, Harris juga mengingatkan bahwa efektivitas penggabungan ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor seperti karakter pejabat kementerian, pemindahan pegawai, serta sumber daya yang tersedia untuk melakukan penggabungan.

Isu penggabungan Kemendag dengan Kemlu sebenarnya pernah muncul pada 2014. Pada saat itu, penggabungan dinilai sebagai hal yang positif oleh beberapa akademisi.

Menurut Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Tirta Nugraha Mursitama, penggabungan dua kementerian ini akan menghasilkan kementerian yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, selama ini kebijakan perdagangan internasional Indonesia masih tidak fokus karena ada di dua kementerian.

Sementara menurut Faisal Basri, penggabungan antara Kemendag dan Kemlu diperlukan untuk meningkatkan akses dagang ke luar negeri. Selain itu, menurutnya beberapa tugas Kemendag bisa diambil alih oleh lembaga lain ataupun pemerintah daerah.

Penggabungan kementerian ini juga akan berdampak secara sosial bagi pegawai-pegawai kedua kementerian. Pegawai Kemlu akan dituntut untuk lebih mengerti kondisi perdagangan Indonesia. Sebaliknya, pegawai Kemendag harus mempelajari peta politik internasional.

Bursa kabinet menteri juga akan terpangaruh. Rencana penggabungan ini memberikan sinyal kuat bahwa untuk lima tahun ke depan Jokowi mencari Menlu yang lebih memahami perekonomian.

Perhatian Jokowi di sektor ekonomi dapat dimaklumi karena dirinya memang memiliki latar belakang pengusaha. Jika terjadi, penggabungan ini memberikan sinyal bahwa untuk lima tahun ke depan kebijakan luar negeri Indonesia memang akan fokus di sektor ekonomi. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 

[related_posts_by_tax posts_per_page="7" taxonomies="category,post_tag" order="ASC"]