Jokowi’s Doctrine: No Doctrines?

Jokowi Doctrine No Doctrines
Presiden Joko Widodo berpidato dalam World Economic Forum on East Asia di Jakarta. (Foto: Reuters)
8 minute read

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi tidak akan memberikan perhatian besar terhadap politik luar negeri (polugri) Indonesia. Di tengah situasi geopolitik yang semakin tegang, doktrin polugri juga dianggap tidak eksis.


PinterPolitik.com

“Start thinking outside of the box and unplug from the Matrix doctrine” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Politik luar negeri (polugri) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dibilang memang banyak berfokus pada pencarian peminjaman dana atau investasi dari berbagai rekan asing. Pada KTT G20 2019 di Osaka beberapa waktu lalu misalnya, presiden kala itu menegosiasikan program pinjaman dana khusus dari Tiongkok dengan bunga murah.

Jokowi baru-baru ini juga terpaksa menelan kenyataan pahit setelah Indonesia tidak dijadikan pilihan oleh perusahaan-perusahaan yang kabur dari Tiongkok akibat perang dagang dengan Amerika Serikat (AS). Investasi yang diharap-harapkan menjadi cipratan keuntungan bagi Indonesia tampaknya telah beralih jalur ke tempat-tempat lain.

Bisa jadi, mantan Wali Kota Solo tersebut cenderung melihat negara-negara lain sebagai rekan yang dapat diajak bekerja sama dalam membangun negara. Dengan investasi-investasi yang datang dari luar negeri, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berjalan lancar.

Namun, politik internasional tidaklah selalu berbicara soal ekonomi dan perdagangan. Meskipun AS dan Tiongkok menggunakan instrumen-instrumen ekonomi dalam perang dagang, situasi geopolitik turut menjadi medan persaingan di antara keduanya.


Laut China Selatan misalnya, menjadi titik panas bagi persaingan kedua negara. Dengan Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah tersebut, AS membentuk kelompok militer bersama beberapa negara Asia Pasifik lainnya, seperti Jepang, Filipina, dan India.

Dengan situasi global – khususnya kawasan Asia Pasifik – yang semakin tidak pasti, apa sebenarnya arah polugri pemerintahan Jokowi di periode kedua? Apakah presiden akan mengeluarkan doktrin polugri penting sebagai pedoman kebijakan luar negeri?

Doktrin Polugri

Doktrin polugri biasanya merupakan arah dan tujuan hubungan internasional suatu negara yang dijadikan acuan oleh pemerintah eksekutif. Doktrin-doktrin semacam ini sering kali diungkapkan oleh presiden-presiden AS dalam pidato atau dokumen lainnya dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi dinamika politik global.

Katarina Brodin dalam tulisannya yang berjudul Belief Systems, Doctrines, and Foreign Policy mendefinisikan doktrin polugri sebagai sebuah sistem keyakinan – baik secara normatif maupun empiris – mengenai sistem internasional dan peran negara yang dipimpinnya dalam sistem tersebut.

Doktrin-doktrin polugri ini biasanya disesuaikan dengan kepentingan nasional dalam periode tertentu. Joseph M. Siracusa dan Aiden Warren dalam bukunya yang berjudul Presidential Doctrines menjelaskan bahwa doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh pemimpin negara memiliki tendensi untuk beradaptasi terhadap era dan situasi baru guna menghadapi ancaman keamanan dan menjalankan kepentingan nasional yang lebih luas.

Baca juga :
Rombak Direksi, Rini Membangkang Jokowi?

David Gartner dalam tulisannya yang berjudul Foreign Relations, Strategic Doctrine, and Presidential Power menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan keamanan AS biasanya merupakan interpretasi atas tantangan dan kesempatan dalam berbagai bidang isu. Interpretasi yang menjadi doktrin presidensial tersebut akhirnya menjadi panduan bagi presiden dalam merespons pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam politik internasional.

Presiden AS Theodore Roosevelt misalnya, mengeluarkan doktrin yang menjadi perpanjangan dari Doktrin Monroe, yakni Korolarium Roosevelt. Doktrin Monroe merupakan orientasi polugri Presiden AS James Monroe yang menekankan pada penolakan negara Paman Sam terhadap kolonialisme Eropa, khususnya di benua Amerika.

Sedikit lebih spesifik dibandingkan Monroe, Gartner dalam tulisannya menjelaskan bahwa Roosevelt mengembangkan doktrin polugri yang menekankan pada supremasi bahari (naval supremacy) sebagai kunci utama dalam memperbesar kekuatan nasional AS. Korolarium Roosevelt disusun bertepatan dengan pembangunan Terusan Panama oleh perusahaan-perusahaan Prancis.

Doktrin polugri merupakan sebuah sistem keyakinan – baik secara normatif maupun empiris – mengenai sistem internasional dan peran negara yang dipimpinnya dalam sistem tersebut. Click To Tweet

Merespons hal tersebut, kebijakan luar negeri Roosevelt dilakukan dengan mendukung kemerdekaan Panama dari Kolombia. Setelah Panama berhasil memisahkan diri, AS dengan cepat mengakui kemerdekaan negara tersebut dan menandatangani perjanjian pembangunan terusan itu agar dapat menjadi hak AS.

Lalu, bagaimana dengan doktrin-doktrin presidensial Indonesia? Apakah presiden-presiden di Indonesia juga menggunakan doktrin-doktrin serupa guna merespon perubahan situasi global?

Sejak presiden pertama Indonesia menjabat, doktrin polugri telah dicanangkan. Presiden Soekarno yang kala itu harus berhadapan dengan dua kekuatan besar – AS dan Uni Soviet – yang saling bersaing memilih doktrin polugri “bebas dan aktif” agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus memihak salah satu kutub kekuatan tersebut.

Kebanyakan presiden Indonesia masih menggunakan Doktrin Soekarno dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Biasanya, beberapa perubahan dilakukan guna merespon kebutuhan Indonesia.

Doktrin polugri milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – “A Million Friends and Zero Enemies” – misalnya, masih berpijak pada prinsip “bebas dan aktif.” Fokus SBY sebagian besar adalah pembangunan citra global Indonesia.

Pasalnya, Evi Fitriani dalam tulisannya yang berjudul Yudhoyono’s Foreign Policy menjelaskan bahwa Indonesia dihantui oleh citra buruk dari komunitas global – dengan berbagai isu seperti terorisme, separatisme, ekonomi yang sulit, dan ketidakstabilan poltik – sebelum SBY menduduki jabatan presiden pada tahun 2004.

Sesuai kepentingan nasional Indonesia, SBY bisa jadi menerapkan doktrin tersebut dalam polugrinya. Lantas, bagaimana dengan doktrin polugri di era Jokowi?

Baca juga :
BIGO, Ancaman Pengawasan?

Doktrin Jokowi?

Indonesia di bawah Jokowi kini bisa dibilang tengah memasuki dinamika politik global yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Situasi geopolitik yang semakin memanas boleh jadi menjadi alasan Jokowi dalam membuat doktrin tertentu.

Salah satu gagasan dan konsep Jokowi yang disebut-sebut menjadi doktrin polugri baru Indonesia adalah Poros Maritim Dunia (PMD). Visi ini dikemukakan oleh presiden dalam pelantikannya pada tahun 2014. Kepanjangan dari visi ini juga diumumkan oleh Jokowi dalam KTT ASEAN di Myanmar pada tahun yang sama.

Dalam KTT tersebut, Jokowi memberikan lima pilar dari visi PMD tersebut. Pilar-pilar tersebut setidaknya berfokus pada pembangunan budaya maritim, mengamankan dan mengelola sumber-sumber laut, memprioritaskan konektivitas dan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan meningkatkan kapasitas pertahanan maritim Indonesia.

Doktrin PMD milik Jokowi ini bisa jadi dirumuskan guna merespons situasi global sekaligus memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Bila diperhatikan kembali, situasi kawasan Asia Pasifik mulai memanas dengan manuver AS yang menjalankan kebijakan pivot di Asia sejak tahun 2011 yang disinyalir sebagai upaya untuk menghalau pengaruh Tiongkok.

Doktrin PMD juga mungkin saja merupakan upaya untuk memberikan efek deterrence kepada Tiongkok yang mengklaim Laut China Selatan sekaligus dianggap mendorong penangkapan ikanan ilegal. Seperti yang dijelaskan oleh Natasha Hamilton-Hart and Dave McRae dalam tulisannya yang berjudul Indonesia, PMD Jokowi berpotensi memunculkan konflik perikanan dengan Tiongkok.

Namun, setelah Jokowi menjabat selama satu periode, doktrin ini dinilai tidak berhasil terlaksana sepenuhnya. Tiola dalam tulisannya di The Diplomat menjelaskan bahwa PMD hanya dapat terlaksana dalam sebagian. Dalam dimensi ekonomi dan infrastruktur misalnya, hanya empat dari 37 proyek yang berorientasi pada infrastruktur laut.

Sementara, dalam dimensi pertahanan dan keamanan, TNI AL juga dinilai masih diberikan peran minim dalam mewujudkan PMD. Modernisasi alutsista laut juga dianggap tidak memenuhi sasaran awal.

Dalam dimensi polugri, pemerintahan Jokowi dianggap oleh Tiola telah menerapkan diplomasi maritim PMD, seperti dengan melakukan diplomasi-diplomasi pertahanan dan mengadakan latihan militer bersama negara lain. Meski begitu, Tiola menilai bahwa upaya-upaya pemerintah belum cukup untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim global.

Bisa jadi, tidak terlaksananya doktrin ini disebabkan oleh pendefinisian operasional yang belum jelas dari pemerintah. Belum lagi, sosok-sosok konseptor PMD juga sebagian besar tak lagi berada di lingkaran Istana.

Konsep PMD sebenarnya berasal dari Tim 11 (atau Tim Transisi) dan beberapa ahli yang membantu Jokowi dalam merumuskan visi dan misi Pilpres 2014 menjadi program-program nyata. Beberapa anggota tim ini adalah Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Rini Soemarno, Akbar Faizal, dan Hasto Kristiyanto.

Baca juga :
Ahok Cawapres Anies di 2024?

Sosok-sosok tersebut membawahi kelompok-kelompok kerja (pokja) yang merumuskan program-program sesuai bidang masing-masing, seperti lingkungan, pertahanan, infrastruktur, dan sebagainya. Beberapa nama yang masuk dalam pokja pertahanan dan hubungan luar negeri adalah Rizal Sukma – kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Inggris – dan Muradi.

Dengan Andi dan Rizal yang tak berada di dalam lingkaran Istana, bisa jadi PMD tidak dapat berjalan sepenuhnya. Keraguan ini sempat mencuat ketika banyak anggota dari Tim 11 tidak lagi mendampingi Jokowi.

Jika memang konseptor-konseptor ini tidak lagi berada di lingkaran dalam Jokowi, bagaimana dengan kelanjutan doktrin polugri PMD dalam periode kedua?

Berbeda dengan Pilpres 2014, PMD tidak lagi menjadi jargon kembali dalam kampanye Jokowi dalam Pilpres 2019. Hal ini menandakan hilangnya fokus pemerintahan Jokowi terhadap posisi geostrategis Indonesia. Padahal, tantangan-tantangan global akan menghantui Indonesia di masa mendatang.

Mungkin, seperti yang dijelaskan oleh Brodin, pernyataan-pernyataan publik dan doktrin yang diungkapkan dapat membatasi ruang gerak pengambil kebijakan karena telah menjadi ekspektasi yang harus diikuti. Dengan tidak adanya doktrin polugri yang jelas dalam periode keduanya, Jokowi bisa jadi lebih leluasa dalam menerapkan orientasi kebijakan lainnya.

Shafiah F. Muhibat and M. Waffaa Kharisma dalam tulisannya di East Asia Forum juga melihat bahwa Jokowi akan mengesampingkan strategi geopolitik Indonesia dalam polugrinya. Presiden dinilai akan lebih berfokus kebijakan-kebijakan luar negeri pragmatis yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan domestik, seperti investasi.

Pada akhirnya, seperti lirik di awal tulisan, doktrin yang dicanangkan tidak sesuai realita sekarang. Dengan doktrin yang tak terwujud, presiden boleh jadi mulai berpikir out of the box dan melepaskan diri dari doktrin awalnya, entah kemana arahnya nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Facebook Comments