Jokowi Tersandera Tuan Tanah?

Jokowi Tersandera Tuan Tanah
Foto : Tempo
7 minute read

Kritik Jokowi kepada Prabowo yang disebutnya menguasai lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh seolah salah sasaran. Sang petahana dianggap menampar muka sendiri ketika banyak taipan penguasa lahan beribu-ribu hektare justru kini ada di kubunya dan mendukungnya menuju kursi kekuasaan untuk periode kedua


PinterPolitik.com

As soon as the land of any country has all become private property, the landlords, like all other men, love to reap where they never sowed, and demand a rent even for its natural produce.~ Adam Smith

Pertikaian politik yang tengah terjadi di Indonesia jelang Pilpres 2019 seolah tak berkesudahan. Kini cerita saling serang itu sampai pada babak terbarunya.

Asal mula ceritanya berawal dari gelaran debat kandidat capres-cawapres pada hari Minggu lalu. Bak sedang beradu di ring tinju, capres nomor urut 01 juga sang calon petahana, Joko Widodo (Jokowi) dan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saling serang dan menelanjangi keburukan satu sama lain.

Menjelang Pilpres 2019, banyak Landlord jaman modern bermunculan Click To Tweet

Panas-panasnya perdebatan memuncak ketika Jokowi mendaratkan tinju tentang lahan seluas 220 ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo saat keduanya berdebat tentang sertifikat tanah. Sontak saja, tuduhan tersebut menampar muka mantan Danjen Kopassus itu dan menjadi buah bibir bahkan mengakibatkan kondisi politik tanah air kian memanas.

Berbagai tuduhan hoaks, serangan personal, hingga klarifikasi pun lahir dari kedua kubu. Buntut selanjutnya adalah munculnya investigasi Tempo yang mengeluarkan daftar taipan-taipan yang menguasai puluhan bahkan ratusan hektare tanah untuk aktivitas penambangan dan perkebunan. Wow, sungguh angka yang fantastis. Sebagai perbandingan, luas wilayah Singapura hanya 72,1 ribu hektare saja.

Fakta tersebut membuat fenomena penguasaan tanah negara oleh segelintir orang ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas.

Dalam konteks ini, tepatkah tuduhan Jokowi terhadap Prabowo terkait polemik penguasaan lahan tersebut? Lalu, apa dampaknya jika sang petahana kembali memenangkan kursi kekuasaan?

Para Taipan Tuan Tanah

Alkisah, di sebuah daratan Amerika Serikat (AS), hidup masyarakat yang terbelah ke dalam dua teritori wilayah negara. Adalah Nogales, kota yang sebagian menjadi wilayah AS dan sebagiannya lagi menjadi wilayah Meksiko.

Disebutkan bahwa Nogales di wilayah AS bertransformasi menjadi  kota yang makmur dan sejahtera, sedangkan Nogales bagian Meksiko menjelma menjadi sebuah kota yang miskin.

Desas-desusnya, institusi politik di dua wilayah berbeda ini menjalankan tata kelola pemerintahan dengan cara yang berbeda.

Kemakmuran masyarakat di Nogales AS terjadi karena pemerintah mereka menjamin hak dan kebebasan semua individu secara setara.Sebaliknya, kota Nogales Meksiko dijalankan dengan sistem pemerintahan yang  dimanfaatkan untuk melindungi kekayaan segelintir kecil kelompok elite.

Perbedaan rezim politik tersebut yang menjadialasan mengapa kondisi ekonomi kedua wilayah itu berada dalam jurang perbedaan yang cukup ekstrem. Kisah ini dituliskan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson dalam buku fenomenal berjudul Why Nations Fail.

Serupa dengan Nogales di Meksiko, konon katanya, Indonesia juga merupakan sebuah negeri yang pemerintahannya dijalankan oleh segelintir kelompok elite.

Berkat kekuasaan segelintir elite tersebut, jumlah kekayaan mereka bahkan tak terbayangkan jumlahnya, termasuk dalam hal penguasaan lahan milik negara.

Konteks inilah yang menjadi pergunjingan setelah muncul polemik penguasaan lahan pasca debat kedua Pilpres. Hal tersebut akhirnya membuka tabir kelam penguasaan lahan tambang dan perkebunan di Indonesia.

Data investigasi Tempo kemudian mengungkap adanya penguasaan lahan beberapa taipan terkemuka yang diketahui kini sedang berada dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Paslon nomor urut 01, Jokowi sebagai petahana misalnya, didukung oleh sosok taipan media sekaligus Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Ia dikabarkan menguasai lahan tambang seluas 62.938 hektare di kawasan Musi Banyuasin dan Samarinda.

Ada juga sosok mantan jenderal yang juga sebagai penggerak Tim Bravo 5, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan kekuasaan lahan tambang dan kelapa sawit seluas  15.721,21 hektare di Kutai Kartanegara.

Lalu, siapa tak kenal Oesman Sapta Odang alias OSO yang disebut menguasai lahan tambang seluas 31.696 hektare di Karimun dan Kayong Utara.

Kemudian ada nama taipan media sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menguasai 14.629 hektare lahan tambang di Aceh. Juga ada nama Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Sakti Wahyu Trenggono dengan penguasaan lahan tambang seluas 11.556,48 hektare di Banyuwangi

Berikutnya ada duo Thohir, yakni Garibaldi (Boy) Thohir dan Erick Thohir – kini menjabat sebagai Ketua TKN – yang menguasai 482.171 hektare lahan tambang di tiga wilayah berbeda, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Juga tak ketinggalan ada nama Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Saleh Husin dengan penguasaan 81.276 hektare lahan kehutanan di Kalimantan Timur.

Kesemua penguasaan lahan tambang dan perkebunan tersebut semata-mata menjadi bagian dari aktivitas bisnis yang mereka miliki yang bergerak di berbagai bidang.

Collective Evil Menyandera Jokowi?

Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pilpres, jika melihat posisi Jokowi dan Prabowo saat ini, keduanya memang tak lepas dari lingkaran oligarki yang telah membentuk kroni sejak bangsa ini berdiri.

Namun, jika di era Orde Baru ada sosok Soeharto sebagai payung kuasa tunggal atas adanya oligarki, maka di era reformasi ini tidak ada pengendali kekuasaan tunggal serupa sang jenderal bintang lima.

Kondisi ini disebut Jeffrey Winters sebagai rezim “Oligarki Liar”, di mana kekuatan ekonomi (kroni bisnis) terfragmentasi sejalan dengan fragmentasi kekuatan politik hasil dari proses demokratisasi. Sementara, kekuatan-kekuatan oligarki itu sendiri juga bersaing dalam percaturan demokrasi elektoral yang menganut sistem multipartai ini.

Dalam konteks polemik penguasaan lahan, para tuan tanah itu seolah menjelma menjadi collective evil yang kejam dan tengah mengeruk kekayaan negara sebanyak-banyaknya.

Kecenderungan kedekatan para taipan dengan lingkaran kekuasaan memang membenarkan selentingan-selentingan yang menyebutkan bahwa negeri ini tengah dikuasai oleh segelintir tuan tanah.

Realitas ini juga dapat terlihat dari sikap para tuan tanah selama ini yang kerap abai terhadap berbagai persoalan konflik agraria. Hal ini terlihat dari kritikan aktivis-aktivis lingkungan yang mendapati realitas bahwa nyatanya rakyat tak banyak menerima manfaat dari aktivitas penguasaan lahan.

Sebut saja laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas yang mendominasi konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2017.

Konflik tersebut disebabkan karena adanya pola pengelolaan lahan dari perusahaan yang menindas warga sekitar.

Cerminan tersebut sesungguhnya menyuratkan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan pengelolaan lahan antara rakyat dengan pemilik modal jamak terjadi dalam praktiknya. Hal ini seolah menunjukkan bahwa bertahun-tahun lamanya Indonesia terjebak dalam permainan kroni oligarki yang kerap kali hanya menguntungkan para taipan tuan tanah.

Dalam konteks ini, mungkin istilah “tersandera para tuan tanah” kiranya tepat digunakan untuk menggambarkan kekuasaan Jokowi saat ini.

Gaetano Mosca berpendapat bahwa dalam sebuah kekuasaan negara, pasti akan selalu muncul dua kelas, yaitu kelas berkuasa yang disebut elite dan kelas yang dikuasai. Pendapatnya ini kemudian dikenal dengan sebutan teori elite.

Kelas yang menguasai biasanya jumlahnya lebih sedikit, melaksanakan berbagai fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keistimewahan, termasuk dalam hal bisnis dan peguasaan sumber daya negara.

Dalam konteks ini, Mosca percaya bahwa kekuasaan elite bergantung pada kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Jika seorang pemimpin yang didukung oleh kekuasaan elite tidak dapat lagi dikontrol, maka kemungkinan bahwa kekuasaan pemimpin tersebut akan dijatuhkan dan digantikan oleh penguasa yang baru.

Sebagai seorang pemimpin, Jokowi memang lahir dari rahim rakyat dan bisa dianggap tak punya latar belakang elite. Namun, kekuasaannya kini harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan oligarki yang mungkin saja terlalu kuat baginya.

Dari data penguasaan lahan versi Tempo saja sudah dapat dibayangkan bagaimana kekuasaan para taipan ini,apalagi jika Jokowi dihadapkan dengan kuasa para taipan-taipan tersebut dalam konteks politik.

Peringatan Mosca tersebut seolah menunjukan bahwa posisi Jokowi memang terjepit oleh kepentingan-kepentingan elite di belakangnya. Konteks tersebut bisa saling menguntungkan, namun bisa pula berakhir tak mengenakan untuk salah satu kubu.

Oleh karenanya, sesungguhnya kritik yang dilontarkan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut terhadap Prabowo justru menampar mukanya sendiri. Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Jokowi dikelilingi oleh banyak tuan tanah.

Pada akhirnya, jargon merakyat yang selama ini diunggulkan Jokowi nyatanya terkesan menjadi ironi. Sebagai sosok pemimpin yang dianggap lahir dari rahim rakyat biasa, ia kini harus menari di antara para taipan besar ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (M39)

Baca juga :
Luhut Minder ke BG