“Presiden Jokowi itu dipuji dunia internasional. Tapi di dalam negeri kok dihujat? Dibilang banyak hutang, diktator, dan tidak demokratis.” ~ Wiranto


PinterPolitik.com

Ungkapan keheranan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ini mungkin juga mewakili pertanyaan segelintir masyarakat lainnya. Dibalik tingkat kepercayaan masyarakat yang menurut Gallup World Poll (GWP)  tertinggi sedunia karena mencapai 80 persen, namun di dalam negeri kondisinya bertolak belakang. Terutama di dunia maya, sepak terjang Presiden Joko Widodo nyaris selalu salah di mata netizen.

Apa mungkin survei lembaga internasional itu tidak menggambarkan kondisi sebenarnya? Anehnya, berbagai lembaga survei Indonesia pun juga memperlihatkan kalau tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi tinggi. Berdasarkan survei Indo Barometer pada 22 Maret 2017, diketahui bahwa posisi Jokowi lebih tinggi dari rivalnya Prabowo Subianto, yaitu 50,2 persen dibanding 28,8 persen. Begitu juga menurut hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada 8 Juni 2017, yaitu Jokowi di posisi 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen. Lalu mengapa hujatan itu begitu gencar dilontarkan?

Bila dibandingkan dengan presiden-presiden Indonesia lainnya, mungkin hanya Jokowi saja yang seakan ‘rela’ (atau tidak peduli?) dirinya dijadikan olok-olok media maupun media sosial (medsos). Bahkan begawan ekonomi Hermawan Kartajaya dalam sebuah seminar pernah berseloroh, kalau saja Presiden Soeharto masih hidup dan berkuasa saat ini, mungkin beliau akan meninggal terkena serangan jantung hanya karena membaca serangan kritik dari para netizen di medsos. Sekali lagi, ini hanya perandaian semata.

Sisa Luka Lama?

“Ujian terbesar dari keberanian di dunia adalah menanggung kekalahan tanpa kehilangan hati.” ~ Robert Green Ingersoll, pengacara AS

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, bisa dibilang merupakan Pilpres paling dramatis di Indonesia. Saat itu, suara rakyat Indonesia terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Kemenangan Jokowi-JK yang tipis, yaitu 53,15 persen sementara Prabowo-Hatta Rajasa 46,85 persen, juga diiringi dengan drama penarikan diri Prabowo yang menolak hasil Pemilu karena dituding tidak demokratis dan penuh kecurangan.

Pada akhirnya, kesan tidak menerima kekalahan ini pun menjalar ke hampir sebagian besar pendukungnya. Banyak pendukung Prabowo yang meyakini kalau Jokowi hanyalah sosok yang mengandalkan pencitraan. Pendapat ini memang tidak sepenuhnya salah, karena Jokowi mempergunakan media – baik itu konvensional maupun media sosial untuk mempublikasikan sepak terjangnya, lebih baik dibanding Prabowo.

Pemerintahan Jokowi juga tidak sepenuhnya didukung anggota Parlemen, di mana partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), jumlahnya lebih banyak dibanding partai pendukung pemerintah. Sehingga di awal pemerintahannya, Jokowi menerima guncangan hebat yang efeknya dirasakan merugikan masyarakat. KMP saat itu terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, dan Golkar, sementara Demokrat memilih netral.

Walaupun kemudian beberapa partai seperti Golkar, PPP, dan PAN, menyatakan bergabung dalam Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3), namun Gerindra tetap bersikukuh berada dipihak menentang setiap kebijakan pemerintah. Hampir setiap kebijakan pemerintah, selalu dikomentari miring oleh Gerindra yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh para pendukung Prabowo.

Presiden Pejabat Partai

“Ada banyak manusia yang punya prinsip di partai-partai politik di sebuah negara, tapi tidak ada partai yang punya prinsip.” ~Alexis de Tocqueville, sejarawan Prancis

Sistem pemilihan umum Indonesia yang sulit menempatkan calon independen sebagai pemenang, membuat posisi partai politik (parpol) begitu kuat. Begitulah kondisi Jokowi saat ini, sebagai presiden sipil pertama yang bukan berasal dari partai, Jokowi memang dianggap lemah. Salah satunya karena ia dianggap tidak bisa ‘berkutik’ saat partai pendukungnya, yaitu PDI Perjuangan ikut campur tangan dalam kebijakan pemerintahan.

Posisi Jokowi yang kerap dianggap sebagai ‘Presiden Pejabat Partai’, membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada independensi dan niat baik Jokowi dalam menjalankan pemerintahan menjadi rendah. Lebih parah lagi, Jokowi dianggap hanya sebagai ‘presiden boneka’ karena disetiap kesempatan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri selalu terlihat mendampingi sang presiden.

Namun secara perlahan, Jokowi sepertinya telah mulai terlihat melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati. Banyak yang melihat, hubungan Jokowi-Mega sempat merenggang pada 2015. Bahkan peneliti dari Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) Burhanuddin Muhtadi pernah mengkritik PDI Perjuangan karena melihat sikap Jokowi yang berusaha mandiri ini sebagai ancaman, bukan peluang.

Salah Naik Kendaraan?

“Saya selalu mengatakan bahwa dalam politik, musuh-musuhmu tak dapat menyakiti kamu, tapi teman-temanmu akan membunuhmu.” ~ Ann Richards, politisi AS

Dari sisi politis, Jokowi telah mampu mengendalikan Parlemen. Ini terlihat dari bagaimana Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu) berhasil disahkan dengan ambang batas Presidential Threshold (Pres-T) yang sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu 20-25 persen. Walaupun PAN membelot dengan ikut walk out, namun ini memperlihatkan fakta bahwa suara parpol pendukung pemerintah masih solid.

Sepertinya, Jokowi juga punya kalkulasi politik tersendiri. Sejauh ini, ia membuktikan masih piawai dalam menjaga hubungan dengan Megawati, PDI Perjuangan, maupun parpol koalisi sehingga berhasil membawa stabilitas politik dan pemerintahan. Ini terlihat dari semakin banyaknya parpol yang mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Sejauh ini, sudah ada Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, PPP, PKPI, PSI, dan Perindo yang telah resmi menyatakan dukungannya.

Hingga kini, PDI Perjuangan belum mendeklarasikan dukungannya pada Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Namun tanpa PDI Perjuangan pun, gabungan suara dari Golkar (14,75 persen), Nasdem (6,72 persen), PPP (6,53 persen), dan Hanura (5,26 persen), Jokowi sebenarnya sudah memiliki suara yang cukup. Namun apakah dukungan empat parpol tersebut akan membuat masyarakat tertarik untuk memilihnya?

 

Bila dilihat dari keterpopulerannya, keempat parpol tersebut kurang mendapatkan simpati masyarakat. Sementara PDI Perjuangan yang memiliki cukup banyak massa, juga tidak seluruhnya solid mengikuti keputusan partai. Ini terlihat pada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta lalu. Berbeda dengan dua parpol oposisi pemerintah yang sudah memastikan akan kembali mendukung Prabowo, yaitu Gerindra dan PKS. Keduanya cukup banyak memiliki anggota dengan loyalitas tinggi.

Pihak oposisi inipun cukup lihai untuk ‘menggoreng’ berbagai isu yang menjatuhkan citra pemerintah. Sikap tegas pemerintah dengan menangkap tokoh yang diduga makar dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Massa yang hingga kini menuai kontroversi, merupakan umpan empuk untuk membenturkan masyarakat dengan pemerintah melalui isu agama.

Pada akhirnya menjelang Pilpres 2019 nanti, Jokowi harus banyak menimbang berbagai kebijakan yang mampu merangkul semua kalangan. Para pengamat menilai, acara zikir akbar di halaman Istana Presiden lalu dan upaya menggandeng ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU), merupakan strategi untuk meraih kembali simpati umat Islam. Apalagi upaya kader Gerindra dengan menyamakan PDI Perjuangan sebagai komunis, malah membuat partai ini terpleset sendiri.

Selain kesan Jokowi anti-Islam, banyak pihak juga menilai masyarakat belum puas karena Jokowi belum dianggap mampu mengendalikan harga pangan, nilai tukar rupiah, serta penyediaan lapangan kerja. Menurut sebuah survei, penilaian kinerja Jokowi di ketiga aspek ini menurun, terutama pada ketersediaan lapangan kerja. Di ketiga isu inilah yang menjadi kunci ketidakpuasan publik, sekaligus menjadi celah bagi para Jokowi haters dalam menilai kekurangan dari kinerja pemerintahan Jokowi.

Melakukan sosialisasi program dan menyediakan informasi yang terbuka pada publik, adalah cara jitu untuk meredam nyinyiran haters. Selain itu, mungkin sudah saatnya bagi Jokowi untuk mulai menimbang parpol yang layak sebagai “kendaraannya” di Pilpres 2019 nanti. Bagaimana pun juga, tingkat keterpercayaan masyarakat terhadap parpol saat ini sangat rendah.  Jangan sampai elektabilitas pribadinya yang tinggi, jatuh hanya karena “kendaraan yang salah”.  (R24)