Jokowi-Prabowo Hadapi Nihilnya Kemanusiaan

Oleh Selma Kirana Haryadi, mahasiswa di Universitas Padjadjaran

Jokowi-Prabowo Hadapi Nihilnya Kemanusiaan
Potret dari kerusuhan yang terjadi pada 21-23 Mei 2019. (Foto: Lontar)
6 minute read

Panasnya tensi politik akibat Pilpres 2019 antara Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meninggalkan sisa. Kemanakah kemanusiaan dan toleransi dalam demokrasi Indonesia pergi?


PinterPolitik.com

Sekelompok seniman tengah menampilkan tarian dan musik tradisional di jalanan. Beberapa penari berkostum lengkap dengan gemulai menarikan tari-tarian Sunda.

Sementara, di sisinya, ada pemain musik yang khusyuk memberi iringan indah buat mereka tarikan. Beberapa orang tengah terkagum-kagum menyaksikan penampilan itu. Sampai tak beberapa lama, sebuah rombongan berpengeras suara datang.

Petak kecil yang mereka gunakan untuk menyuguhkan penampilan itu begitu saja dilewati oleh orang-orang dalam rombongan. Beragam atribut penampilan dilangkahi. Kerumumunan penampil itu ditembus seolah mereka tak ada di sana.

Di Jakarta dalam waktu yang berbeda, seorang reporter berseragam biru bertuliskan Metro TV  tengah melaksanakan peliputan di sebuah aksi beberapa tahun silam. Belum setengah jalan melaporkan agenda Aksi 212, Rifai Pamone sudah dihadiahi berbagai sambutan.


Tak perlu menyebutkan ratusan contoh kasus untuk menyentil benak orang-orang tentang betapa hari-hari kita kini tak bisa dipisahkan dari motif politik. Pemaparan di atas hanyalah dua dari banyaknya kasus yang mencerminkan betapa politik merambah ke segala aspek kehidupan manusia. Terlebih, memasuki tahun politik seperti sekarang.

Tak ada yang salah dari hal itu. Mengingat sistem yang negara kita anut, berpolitik adalah salah satu cerminan demokrasi bagi seluruh rakyat. Siapa saja bisa terlibat dalam politik praktis dan diperbolehkan juga untuk melakukan kampanye-kampanye guna menarik simpati rakyat.

Namun, ada sebuah garis yang sudah ribuan kali dilompati dan dilewati tanpa mengindahkan alasan garis tersebut tercipta. Garis tersebut bernama kemanusiaan. Ada unsur persaudaraan dan hak-hak individu di dalamnya.

Kembali ditekankan, berpolitik termasuk berkampanye adalah hal yang benar-benar wajar dan boleh untuk dilakukan. Namun, bolehkah usaha-usaha itu dilakukan tanpa mengindahkan kepentingan orang-orang di sekitar?

Toleransi dalam Demokrasi

Toleransi adalah sebuah terma yang diajarkan pada orang Indonesia sejak dini. Di sekolah, kita diajarkan untuk bersikap toleran – menghargai perbedaan yang ada di tiap kelompok masyarakat.

Di dunia politik, dikenal istilah toleransi politik. J. L Gibson dalam tulisannya yang berjudul Political Intolerance in the Context of Democratic Theory mengemukakan, toleransi politik dalam suatu demokrasi mensyaratkan bahwa semua gagasan politik (dan kelompok-kelompok yang memegangnya) mendapatkan akses yang sama dengan gagasan-gagasan yang dominan.

Definisi ini jelas mendorong pembatasan pada segala bentuk kekerasan dalam politik maupun segala kepenitngannya. Namun, mengapa dua peristiwa tadi masih bisa terjadi?

Adanya politik dan segala kepentingannya seharusnya bukan menjadi alasan untuk melakukan berbagai hal tanpa memikirkan kenyamanan dan kepentingan orang lain. Namun, dalam banyak kasus, berbagai pihak tidak mengindahkan aspek kemanusiaan di Indonesia ketika memasuki koridor kepentingan politik.

Toleransi yang dulu selalu digembor-gemborkan tampaknya semakin pudar. Hak para seniman jalanan untuk menampilkan karya-karyanya hingga hak para jurnalis untuk melaporkan sebuah peristiwa tanpa diganggu sepertinya memang tidak diindahkan di mata para pegiat kepentingan politik itu.

Kasus para pendukung Joko Widodo yang melangkahi seniman di jalan tersebar luas di media sosial. Melalui sebuah video singkat tersebut, terlihat jelas bahwa betapa nilai saling menghargai seolah-olah hilang entah ke mana. Tidakkah para seniman itu mempunyai hak yang sama untuk mempertunjukkan aspirasi mereka?

Sama halnya dengan kasus “diganggunya” reporter Metro TV Rifai saat tengah meliput Aksi 212. Rifai hanya sedang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai jurnalis, yaitu mencari dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum.

Mark Peffley dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul A Multiple Values Model  of Political Tolerance menjelaskan bahwa terdapat inkonsistensi yang mencolok antara dukungan publik terhadap norma-norma umum demokrasi dengan sedikitnya penerapan norma-norma itu pada kelompok yang berseberangan.

Di Amerika Serikat misalnya, lebih dari 90 persen orang meyakini kebebasan berpendapat bagi semua orang perlu dijaga, terlepas dari apa keyakinan politiknya. Namun, dalam kenyataannya, hanya 30 sampai 40 persen yang mendukung anggota kelompok lain untuk mengemukakan pendapat mereka.

Penyebabnya adalah lemahnya komitmen publik terhadap nilai-nilai demokrasi yang menjadi ancaman besar terhadap demokrasi yang sehat. Hal itu menunjukkan bahwa, sekalipun terlihat meyakini toleransi, publik masih enggan untuk menerima adanya paham-paham lain di luar paham yang dianutnya.

Dalam memahami kebebasan, ada satu hal yang sering kali luput dari pembahasan. Hal itu adalah mempertimbangkan kebebasan orang lain selain kebebasan diri sendiri. Dengan kata lain, hal yang perlu selalu diingat adalah bahwa kebebasan kita terbatas pada kebebasan orang lain.

Misalnya, ketika para pendukung politik merasa bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka yang berisi dukungan dengan cara-cara yang ekstrem dan bising, masyarakat di sekitar pun memiliki hak atas kebebasan yang sama, yaitu bebas untuk mendengar apa yang ingin mereka dengar.

Intinya, jangan sampai kebebasan yang kita miliki mengganggu dan merugikan kebebasan orang lain. Terbukti, dalam penelitian yang sama milik Peffley, demokrasi juga membutuhkan dukungan atas kehadiran nilai-nilai lain yang saling bersaing meskipun kebebasan berbicara juga menjadi ciri khasnya.

Fenomena-fenomena tersebut membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Apakah benar pesta demokrasi layak untuk dirayakan?

Pertanyaan Besar

Salah satu upaya yang diatur dalam Pemilu adalah dibolehkannya para calon pemimpin untuk berkampanye guna menarik simpati rakyat hingga bisa berakhir memilih mereka sebagai pemimpinnya. Hal ini adalah wujud kebebasan bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam politik praktis.

Manfaat dari adanya kampanye itu juga adalah agar rakyat nantinya dapat menentukan pemimpin yang dikehendakinya. Namun, bukan berarti segala cara dan segala aturan boleh begitu saja dilangkahi untuk meninggikan kepentingan politis tanpa memedulikan keteraturan dan kesejahteraan bersama.

Ketika cita-cita politik itu kian hari kian melenceng, dari yang semula untuk kepentingan bersama menjadi kepentingan golongan, rasanya ada yang perlu ditegakkan dalam sistemnya. Bila kalimat jualnya adalah “kesejahteraan bersama”, sudah jelas apa saja yang disebut merujuk pada kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Kalau yang bahagia dan diuntungkan hanya golongan tertentu, berarti Pemilu bukan lagi pesta demokrasi. Mungkin, namanya bisa diganti jadi “Pesta Politisi” karena yang berkepentingan saja yang bersenang-senang dan mendapatkan keuntungan. Apalagi, kalau cara yang digunakan untuk berkampanye sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain seperti dua kasus di atas.

Membahas politik tidak pernah ada habisnya. Sebagai warga negara, yang bisa dilakukan adalah mencerdaskan diri dan meningkatkan komitmen untuk menghormati kebebasan orang lain. Jangan sampai kepentingan pribadi maupun golongan melangkahi batas-batas etika dan hak orang lain.

Masih ada-tidaknya toleransi adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab bila tiap manusia menggali hati nurani dan rasionalitasnya. Bila toleransi hanya didiktekan sebagai wacana di atas selembar kertas, jangan harap jawabannya bisa ditemukan karena meski diajarkan sejak dini pun tak lantas menjadikan orang-orang Indonesia menghargai perbedaan.

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswa jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini ini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”