Jokowi Mendamba Menteri Muda

Jokowi menteri muda
Jokowi bersama pemuda. (Foto: Setkab)
6 minute read

Dalam banyak kasus, anak muda kerap kesulitan mendapat tempat dalam jabatan politik apalagi untuk pos sekelas menteri. Kondisi itu bisa saja berubah melalui wacana Jokowi untuk kabinet barunya nanti yang akan melibatkan anak muda.


Pinterpolitik.com

Bro Saddiq,” begitu panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq. Boleh jadi, panggilan ini diberikan Jokowi karena ia terkesan dengan usia Saddiq yang masih sangat muda saat menjadi menteri. Saat ditunjuk sebagai menteri, Saddiq baru berusia 25 tahun, usia yang sangat belia untuk ukuran pejabat setingkat menteri.

Barangkali, pertemuan itu memberi kesan tersendiri bagi Jokowi, sehingga muncul wacana untuk memberikan jatah menteri kepada anak muda. Di tengah isu reshuffle dan pembentukan kabinet baru, muncul wacana bahwa akan ada menteri di kabinet Jokowi dengan usia di kisaran 20 tahun.

Alasan yang dikemukan Jokowi dan juga TKN Jokowi-Ma’ruf adalah soal regenerasi. Di tengah kemajuan revolusi industri 4.0, idealnya diperlukan sosok-sosok muda yang lebih relevan dengan zaman. Tak hanya itu, potensi menteri berusia muda ini juga dianggap sebagai upaya untuk menyerap aspirasi generasi milenial.

Di luar itu, penunjukan menteri yang memiliki usia belia ini juga tergolong tengah menjadi tren di beberapa negara. Malaysia bersama Syed Saddiq hanya satu dari beberapa contoh negara yang memberi kesempatan kepada anak muda untuk duduk di kursi menteri.

Di atas kertas, hal tersebut dapat menjadi semacam angin segar bagi para pemuda di tanah air. Meski begitu, apakah wacana ini benar-benar penting untuk Indonesia saat ini?

Tren Dunia

Politik kerap kali jadi dunianya orang-orang tua. Untuk jabatan-jabatan penting seperti menteri, jarang sekali ada tempat bagi orang-orang yang masih dalam kondisi belia. Hal ini tergolong ironis jika mengingat bahwa sebagian besar pemilih yang jadi penentu dalam kontestasi politik adalah justru para pemuda.

Mengingat kondisi zaman yang terus berubah, Jokowi tampaknya mulai menangkap sinyal bahwa anak-anak muda sudah waktunya diberikan tempat. Tak tanggung-tanggung, kursi di kabinet dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk diisi orang yang masih berusia 20 tahunan.

Baca juga :
Rencana Wiranto Berbau Orba?

Sebagaimana disebut sebelumnya, Syed Saddiq di Malaysia menjadi contoh bagaimana anak muda di bawah 30 tahun diberikan posisi menteri dalam sebuah kabinet. Sebenarnya, ada banyak contoh lain di dunia yang menggambarkan tren tersebut.

Sosok yang paling fenomenal boleh jadi adalah Shamma Al Mazrui di Uni Emirat Arab. Ia menjadi Menteri Urusan Kepemudaan negara tersebut di usia 22 tahun dan menjadi menteri termuda yang ada di dunia.

Tak hanya itu, kabinet Justin Trudeau di Kanada juga dikenal karena memberi kesempatan kepada banyak anak muda. Sosok yang paling muda dalam kabinet tersebut adalah Karina Gould yang menjadi Menteri Institusi Demokrasi Kanada saat berusia 29 tahun.

Usia dan Politik

Perkara usia dan politik sebenarnya sudah diperdebatkan sejak dahulu kala. Usia kerap dianggap sebagai salah satu faktor yang menentukan kelayakan seseorang menduduki suatu jabatan politik karena terkait dengan kematangan pengalaman dan juga pengambilan keputusan.

Di era Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero menganggap bahwa orang tua lebih layak untuk menduduki jabatan dalam politik. Ia menganggap bahwa orang yang lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak ketimbang mereka yang muda.

Meski demikian, tak semua pihak sepakat dengan pandangan Cicero tersebut. Niccolo Machiavelli misalnya cenderung tidak mempersoalkan perkara batasan usia dalam jabatan politik. Meritokrasi dianggap menjadi hal yang lebih penting bagi pemikir asal Italia ini.

Pandangan yang mengunggulkan pemuda dalam menduduki jabatan politik dikemukakan misalnya oleh John Seery. Dalam bukunya yang berjudul Too Young To Run, Seery menganggap bahwa pembatasan usia seperti yang diungkapkan Cicero hanya akan menimbulkan elitisme.

Merujuk pada pendapat tersebut, para politisi muda idealnya memang bisa diberikan kesempatan lebih luas, sehingga elite-elite yang lebih tua tidak lagi langgeng. Apalagi, para politisi muda kerap dianggap memiliki keunggulan tersendiri saat bekerja ketimbang politisi tua.

Keunggulan spesifik dari politisi muda itu diungkapkan misalnya oleh Alberto F. Alesina, Ugo Troiano, dan Traviss Cassidy. Menurut mereka, politisi muda cenderung lebih strategis dalam mengambil keputusan. Ada beberapa faktor yang membuat para politisi muda memiliki perbedaan dengan politisi tua.

Para politisi muda cenderung membuat kebijakan yang bersifat jangka panjang. Hal ini boleh jadi terkait dengan fakta bahwa politisi muda memiliki karier yang lebih panjang ketimbang para politisi berusia lebih tua. Faktor lain yang dikemukakan Alesina, Troiano dan Cassidy adalah bahwa para politisi muda cenderung lebih energik dan lebih produktif dalam bekerja.

Meritokrasi yang Utama

Merujuk pada kondisi tersebut, wacana Jokowi untuk mengangkat anak-anak muda menjadi menteri boleh jadi adalah wacana yang menyegarkan. Meski demikian, wacana ini juga bisa saja menjadi hal yang percuma jika dilakukan secara gegabah.

Sebagaimana disebutkan oleh Seery, pemberian kesempatan kepada anak-anak muda merupakan cara untuk membatasi elitisme. Pembatasan elitisme inilah sebenarnya yang harus menjadi kunci dalam penentuan menteri, alih-alih fokus kepada anak muda secara membabi buta.

Wacana menteri muda Jokowi memang menyegarkan, tetapi meritokrasi tetap harus jadi yang utama. Click To Tweet

Selama ini, kabinet Jokowi kerap menjadi sasaran kritik banyak pihak. Menteri-menteri Jokowi sering kali dianggap merugikan Jokowi karena berbagai kebijakannya. Banyak yang menyebut menteri-menteri ini tak mudah dicopot karena terkait dengan kekuatan elite dan oligarki, terutama dari partai, yang ada di di belakang mereka.

Inilah yang seharusnya didahulukan pada era pemerintahan Jokowi selanjutnya. Jokowi idealnya bisa melepaskan diri dari berbagai kekuatan elite yang menyandera dirinya, termasuk dalam pemilihan menteri. Apalagi, Jokowi telah mengatakan akan fokus bekerja di periode kedua ini karena tak punya beban untuk terpilih lagi.

Tentu, hal ini akan sangat baik jika bisa diwujudkan melalui menteri-menteri yang lebih belia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Seery bahwa politisi muda harus diberikan kesempatan untuk mencegah terjadinya elitisme. Apalagi, menteri muda memiliki sifat khusus seperti energik dan produktif sebagaimana diungkapkan oleh Alesina, Troiano, dan Cassidy.

Bagaimanapun, perkara meritokrasi seperti yang diungkapkan oleh Macchiavelli merupakan hal yang lebih utama. Siapapun yang memang memiliki kompetensi terbaik, idealnya dapat dipilih untuk menjalankan berbagai kebijakan penting di negeri ini.

Jika anak-anak muda yang menjadi menteri Jokowi nanti memenuhi perkara meritokrasi ini, maka berbagai harapan yang diidamkan boleh jadi akan terwujud. Kompetensi tinggi dari menteri muda ini bisa saja menutup harapan elite-elite tua untuk terus berkuasa.

Dalam kasus tertentu, terlalu bertumpu pada kata-kata muda bisa saja menimbulkan dampak yang kurang mengenakkan. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus Alexandria Ocasio-Cortez di Amerika Serikat saat mendorong gagasan Green New Deal miliknya.

Ocasio-Cortez sempat menjadi pembicaraan karena tersapu pencari fakta Partai Republik saat memaparkan bahwa dunia akan berakhir dalam 12 tahun. Menurutnya, ungkapan 12 tahun itu hanyalah humor dan tak perlu mengalami penelusuran fakta.

Hasil temuan pencari fakta ini membuat Ocasio-Cortez menjadi bulan-bulanan Partai Republik yang kerap diidentikkan dengan generasi tua. Padahal, selama ini Ocasio-Cortez kerap dianggap sebagai politisi muda yang moncer.

Oleh karena itu, wacana menteri muda ala Jokowi ini idealnya tidak bisa asal muda saja. Ada perkara kompetensi yang harus dipenuhi agar elitisme yang selama ini membelit dirinya bisa dilepaskan. Pada akhirnya, patut ditunggu siapa sosok yang bisa dipanggil “bro” oleh Jokowi di kabinetnya nanti. (H33)

Facebook Comments