Jokowi Menang, Shell Hengkang?

Jokowi Menang, Shell Hengkang?
Nasionalisme dalam kampanye Pilpres 2019 berpotensi membuat banyak investor hengkang (Foto: istimewa)
8 minute read

Beberapa media asing menyebut ada kemungkinan besar Royal Dutch Shell hengkang dari proyek Blok Masela di Maluku. Sumber lain juga menyebutkan bahwa peluang tersebut semakin besar terjadi jika Jokowi berhasil memenangkan kontestasi elektoral di Pilpres 2019. Pasalnya, narasi nasionalisme yang digalang Jokowi di sektor energi – yang menjadi salah satu alat jualan kampanyenya – berpotensi membuat banyak investor angkat kaki dari Indonesia. Baik atau buruk?


PinterPolitik.com

“Nationalism is a tool increasingly used by leaders to bolster their authority, especially amid difficult economic and political conditions”.

:: Richard N. Haass, Diplomat Amerika Serikat ::

Minyak dan gas sebagai sumber energi adalah komoditas perdagangan utama di dunia. Sejak orang-orang di Tiongkok kuno menggunakan bambu untuk mengalirkan minyak sekitar tahun 600 SM, komoditas ini menjadi primadona sumber energi.

Sementara gas dalam bentuk cair atau LNG mulai digunakan setelah Michael Faraday berhasil menemukan cara mengkondensasikannya pada tahun 1820 – momen yang menandai awal banyak perubahan besar dalam peradaban manusia.

Kini, dua komoditas sumber energi yang berasal dari fosil ini menjadi penopang utama energi global. Bahkan untuk gas, komoditas ini diprediksi akan mengambil alih tempat batu bara sebagai sumber energi terbesar kedua pada tahun 2030. Tak heran, banyak negara berupaya secara maksimal untuk meningkatkan produksi energi yang satu ini.

Isu nasionalisme memang menjadi “jualan” yang cukup efektif dalam Pilpres 2019. Click To Tweet

Hal inilah yang setidaknya ingin digapai pemerintah Indonesia lewat proyek Blok Masela yang terletak di Laut Arafura, Maluku. Namun, hingga saat ini, proyek yang rencananya akan mulai berproduksi pada 2023 itu terus mengalami kendala, setelah terjadi berbagai perubahan kebijakan.

Yang terbaru adalah muncul isu akan hengkangnya Royal Dutch Shell – sebagai salah satu operator – dari blok tersebut. Shell dikabarkan akan menjual sahamnya atas Blok Masela. Hal ini disorot oleh beberapa media asing, utamanya dalam konteks hasil akhir Pemilu 2019 dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan besar terpilih lagi.

Reuters misalnya secara spesifik menyebutkan bahwa perusahaan yang besar di Belanda dan Inggris ini akan menjual 35 persen sahamnya yang diperkirakan bernilai US$ 1 miliar (Rp 14,49 triliun) pada proyek tersebut.

Berbagai alasan dikemukakan terkait wacana tersebut, misalnya terkait keinginan Shell mendapatkan tambahan dana pasca mengakusisi BG Group – perusahaan migas asal Inggris – dengan nilai US$ 53 miliar.

Sementara, ada juga yang menyebutkan bahwa Shell kehilangan proyeksi terhadap proyek ini setelah pemerintahan Jokowi tidak mengijinkan proyek ini dikerjakan di tengah laut (floating) dan meminta agar proyeknya dikerjakan onshore atau di darat.

Untuk alasan yang terakhir, kondisi ini sebetulnya telah ditulis oleh The Wall Street Journal pada 2016 lalu, terkait gejolak yang mungkin timbul, serta kemungkinan perusahaan tersebut menarik diri dari proyek yang dikerjakan bersama perusasahaan energi asal Jepang, Inpex Corporation.

Baca juga :
Zulkifli Hasan, Sang Cenayang Politik

Konteks ini tentu bisa menjadi preseden buruk terhadap investasi di Indonesia, terutama di sektor energi. Sejauh ini, Shell membantah dugaan-dugaan tersebut.

Hal serupa juga ditulis oleh jurnalis asal Selandia Baru, John McBeth di portal Asia Times beberapa hari kemudian. Secara sepesifik, McBeth menyebutkan bahwa ada kaitan antara persoalan ini dengan strategi jualan nasionalisme yang digunakan oleh Jokowi sebagai alat kampanye pada Pilpres 2019.

Sementara terkait dampaknya, jurnalis yang cukup konsen membahas isu-isu di Indonesia itu mengutip pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang melihatnya dalam konteks penurunan produksi sektor migas secara keseluruhan.

Thomas menyebutkan bahwa ia tak bisa memberitahukan seberapa dramatis implikasi persoalan ini terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran dan nilai tukar Indonesia.

Namun, lulusan Harvard University itu juga memaparkan grafik yang menunjukkan penurunan produksi minyak dan gas dalam negeri, serta pada saat yang sama, ada peningkatan impor komoditas tersebut.

Ia kemudian menambahkan bahwa pemerintahan Jokowi memang sedang berupaya untuk memperbaiki hal ini dalam 3 tahun. Sebab, kalau tidak, Indonesia akan masuk ke dalam apa yang ia sebut sebagai “a world of hurt” – dunia yang menyakitkan, tentu saja dalam konteks ekonomi.

Sekalipun tidak banyak media dalam negeri memberitakan hal ini, namun wacana Shell ini sebetulnya menjadi konsen isu perusahaan yang pada tahun 2018 mencatatkan pendapatan terbesar ke-6 di dunia dengan total US$ 311 miliar tersebut.

Bahkan, pada akhir Maret 2019 lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebutkan bahwa petinggi perusahaan tersebut akan datang ke Indonesia untuk membicarakan persoalan Blok Masela.

Dari konteks politik yang ada di sekitaran Blok Masela, pertanyaannya adalah seberapa pelik persoalan ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia?

Shell dan Cangkang Indonesia

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyebutkan bahwa alasan dirinya memerintahkan perubahan dari pembangunan fasilitas di laut atau offshore menjadi onshore adalah demi manfaat yang sebesar-besarnya bisa juga dirasakan oleh masyarakat.

Jokowi tentu berharap ada spillover effect atau efek luapan langsung – dalam konteks positif tentunya – dari proyek tersebut terhadap ekonomi masyarakat, selain juga karena lebih mudah diawasi jika dibangun di darat.

Namun, akibat perubahan itu, biaya yang harus dikeluarkan menjadi berlipat ganda. Pemerintah menyebut biayanya hanya menyentuh US$ 15 miliar. Namun, kalkulasi Inpex dan Shell menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan bisa membengkak hingga US$ 19 miliar.

Konteks inilah yang membuat persoalan yang terjadi di Blok Masela dan isu akan dijualnya saham Shell mendapatkan rasionalisasinya. Apalagi, salah satu alasan Shell mau berinvestasi di Blok Masela disebut-sebut karena perusahaan tersebut ingin menjadi yang terdepan dalam floating LNG atau teknologi FLNG.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang memaksa untuk membangun pengelolaan onshore dengan sendirinya menghalangi visi tersebut.

Shell sendiri adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Bahkan, sejarah pendiriannya pun sangat berhubungan dengan Indonesia, terutama saat masih dijajah Belanda.

Sumber dari perusahaan tersebut menyebutkan tak semua orang tahu bahwa di awal pendiriannya, Shell telah melakukan bisnisnya di Indonesia, tepatnya di area perkebunan Telaga Said, Deli, Sumatera Utara.

Kala itu, seorang mandor perkebunan Hindia Belanda, Aeliko Jans Zijklert, menemukan cairan hitam di perkebunan tersebut pada tahun 1880, yang kemudian menjadi awal kiprah perusahaan itu di Indonesia.

Sebagai raksasa energi dunia, Shell pun tidak sedikit diterpa isu miring, terutama terkait konflik. Pada tahun 2011 lalu misalnya, laporan dari beberapa NGO menyebutkan bahwa perusahaan tersebut terlibat memperpanas konflik di Nigeria dengan membiayai kelompok militan pemberontak – di samping juga isu polusi. Akibatnya, Shell dituduh menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

Selain itu, di negara-negara seperti Suriah, nama Shell juga sering disebut, walaupun hanya dalam konteks operasi perusahaan di negara konflik tersebut.

Dalam konteks bisnis gas, Shell memang kini tengah berupaya menjadi yang terdepan dalam hal bisnis LNG. Konteks inilah yang membuat proyek seperti yang ada di Blok Masela di satu sisi bisa memperkuat status perusahaan tersebut.

Namun, jika pertimbangan yang ada tidak menguntungkan, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut benar-benar hengkang dari proyek ini.

Benturan Nasionalisme Politik Jokowi

Isu nasionalisme memang menjadi “jualan” yang cukup efektif dalam Pilpres 2019. Dalam artikel yang diturunkan Bloomberg pada pertengahan September 2018 lalu, disebutkan bahwa kembalinya isu nasionalisme ekonomi ke panggung politik Indonesia jelang kontestasi Pilpres 2019 dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Dalam isu Freeport misalnya, Jokowi memang terlihat menggunakan keberhasilan menguasai 51 persen saham perusahaan tersebut sebagai daya tarik agar masyarakat memilihnya lagi.

Sementara Prabowo Subianto juga melakukan hal yang sama dan menggunakan isu nasionalisme ekonomi untuk menjaring sebanyak-banyaknya pemilih, katakanlah dalam narasi kebocoran kekayaan nasional.

Hal serupa juga ditulis oleh mantan diplomat Australia dan pengamat isu intelijen, Ken Ward. Dalam tulisannya di Nikkei Asian Review, ia menyebutkan bahwa isu-isu pengambilalihan aset-aset perusahaan tambang akan menjadi sentral perdebatan di masa kampanye serta berpotensi menentukan hasil akhir pemilihan.

Jokowi juga menggunakan wacana nasionalisasi – termasuk misalnya mewajibkan perusahaan-perusahaan minyak asing untuk menjual produksinya ke Pertamina – serta pengambilalihan saham di titik-titik produksi. Hal ini terjadi di Blok Rokan, Riau, di mana Pertamina sebagai perusahaan pelat merah berhasil menang atas Chevron.

Namun, seperti sudah disinggung sebelumnya, strategi nasionalisme Jokowi yang dijual selama masa kampanye tersebut bisa berujung pahit pada hengkangnya banyak perusahaan asing dari Indonesia. Dari sisi teknologi dan kapasitas produksi tentu saja sulit untuk menggantikan kemampuan perusahaan-perusahaan sekelas Shell atau Chevron.

Artinya, jika suatu saat Indonesia benar-benar akan mengalami penurunan produksi minyak dan gas di dalam negeri – sementara kebutuhan terus meningkat – maka dampaknya terhadap ekonomi akan sangat besar. Jika mengimpor, maka kondisinya akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar.

Dalam konteks Blok Masela, memang timbul pertanyaan terkait apa yang akan terjadi jika Shell benar-benar hengkang. Pasalnya, jika sahamnya dijual ke pihak baru – yang disebut McBeth sebagai “pihak lokal” – apakah mungkin investor tersebut juga berasal dari kelompok asing juga, mengingat nilai proyek yang fantastis?

Pertanyaan tersebut tentu saja wajar muncul karena pada 2017 lalu, pemerintah resmi meningkatkan intensitas kerja sama di bidang energi dengan Tiongkok. Sejak saat itu, beberapa proyek tambang memang telah dikerjasamakan dengan beberapa perusahaan dari negara tersebut.

Yang jelas, konteks sumber energi memang selalu berpotensi menghasilkan konflik. Bahkan, sebagian besar perang yang terjadi beberapa tahun terakhir selalu punya hubungan dengan penguasaan sumber energi.  Organisasi seperti ISIS misalnya, pun didirikan tidak lepas dari konflik akan energi tersebut.

Pada akhirnya, semua pihak tentu berharap adanya solusi yang terbaik untuk masalah ini. Sebab, apa yang disampaikan oleh Thomas Lembong bukanlah isapan jempol belaka.

Hengkangnya perusahaan-perusahaan energi asing suatu saat bisa menjadi masalah yang besar, dan seperti kata Richard N. Haass di awal tulisan, jangan sampai nasionalisme hanya dipakai untuk tujuan politis saja. (S13)

Facebook Comments