Jokowi Menang Lewat Kartu Sakti

Jokowi Menang Lewat Kartu Sakti
Foto : CNBC
7 minute read

Konon kabarnya, kesaktian politik Jokowi terletak di berbagai kartu yang pernah ia keluarkan pada saat kampanye. Mulai dari Pilkada DKI Jakarta 2012, Pilpres 2014, hingga menjelang Pilpres 2019, cara-cara serupa terus digunakan. Masihkah cara itu sakti mengantarkannya menuju kekuasaan?


PinterPolitik.com

Pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2008 dan 2012, ada sekitar 533 janji kampanye yang dibuat oleh Barack Obama. Salah satu yang paling terkenal adalah kebijakan kesehatan yang disebut Obamacare.

Namun sayang, kebijakan presiden kulit hitam pertama AS tersebut dianggap gagal, terlalu membebani anggaran pemerintah AS dan juga tak tepat sasaran. Oleh karenanya, ketika Donald Trump berkuasa, ia menghapuskan program tersebut. Obamacare adalah salah satu contoh kegagalan penerapan program bantuan sosial negara.

Kartu sakti, kesaktian Jokowi? Click To Tweet

Dalam konteks tersebut, kasus ini bisa juga dipakai dalam menilai program-program kesejahteraan di banyak negara, termasuk Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan misalnya, dituding sedang menanggung beban yang sama dengan Obamacare. Demikian pun halnya dengan banyak program sosial lainnya di era Jokowi yang dianggap butuh evaluasi kebijakan secara komprehensif.

Sekalipun demikian, bantuan sosial dalam politik nampaknya masih menjadi magnet yang akan selalu digunakan oleh para politisi dalam mendulang suara.

Pada acara Konvensi Rakyat yang diadakan pada akhir pekan lalu, calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluncurkan 3 kartu “sakti”  sebagai janji kampanye politiknya kalau terpilih kembali. Kartu Sembako Murah, Kartu Indoneia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Pra-Kerja merupakan nomenklatur yang diberikan pada kartu-kartu tersebut.

Program ini dikritik oleh oposisi dan dianggap bukan sebagai hal yang baru. Sementara, dalam konteks tujuannya, esensi ketiga kartu itu disebut-sebut tak ada bedanya dengan program terdahulunya, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kesemuanya merupakan bantuan sosial yang dikemas dengan berbagai koleksi kartu.

Jika demikian, akankah program koleksi kartu Jokowi kembali mendatangkan tuah politiknya dan memenangkan Jokowi?

Mengulang Cara

Program kartu-kartu sakti disebut-sebut sebagai salah satu alat  Jokowi di gelanggang politik tanah air. Jika dirunut, ia kerap menggunakan kartu untuk membungkus berbagai program kebijakan sosial.

Saat mengikuti kontestasi pemilihan wali kota Solo misalnya, ia mencetuskan Program Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Solo (BPMS). Program itu sukses menaikkan namanya ke tingkat nasional dan bahkan disebut-sebut sebagai kendaraannya untuk menaklukkan kursi Gubernur DKI Jakarta.

Benar saja, saat Jokowi memutuskan untuk maju sebagai kandidat Gubernur DKI pada tahun 2012, ia mengunggulkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program tersebut nyatanya berhasil membawanya menang dalam Pilkada tersebut.

Belum selesai tugasnya di ibu kota, ia akhirnya memutuskan untuk maju menjadi kontestan di Pilpres 2014 berpasangan bersama Jusuf Kalla (JK) melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam gelaran ini, mantan wali kota Solo itu juga menggunakan program kartu-kartu serupa sebagai alat kampanye. Ia meluncurkan program KIP, KIS dan KKS.

Strategi kartu sakti Jokowi ini tentu penting untuk dilihat tidak hanya dalam konteks politik, tapi juga implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan bagi rakyat secara umum. Benarkah kartu sakti Jokowi juga sakti bagi pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendidikan di Indonesia?

Jika merujuk pada data Bank Dunia, pembiayaan pemerintah untuk program-program sosial memang naik di tiap tahunnya. Namun, ketimpangan pendapatan yang tinggi tetap saja terjadi di Indonesia.

Dalam konteks penerima KIP misalnya, total ada 19,7 juta siswa pada tahun 2016 yang menerima bantuan ini. Besarannya Rp 450 ribu (US$ 32) per tahun untuk siswa SD, Rp 750 ribu (US$ 54) per tahun untuk siswa SMP dan Rp 1 juta (US$ 72) per tahun untuk siswa SMA.

Sedangkan untuk peserta program Kartu Indonesia Sehat (KIS), mencapai lebih dari 90 juta orang pada tahun 2017, di mana pemerintah membayar premi sebesar Rp23 ribu (US$ 2) per orang setiap bulannya.

Selain itu, ada juga KKS yang merupakan program untuk keluarga miskin berupa bantuan non-tunai yang digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok per bulan dengan besaran sekitar Rp 200 ribu. Program ini dijalankan melalui pemberian kartu sejenis ATM yang bisa ditukarkan di e-warong.

Namun, persoalan-persoalan juga tetap bermunculan. Peningkatan alokasi anggaran negara untuk pendidikan serta berbagai bantuan sosial untuk pendidikan tersebut pada akhirnya menjadi apa yang oleh Joppe de Ree dan kawan-kawan dari National Bureau of Economic Research – lembaga riset nirlaba asal AS – disebut sebagai double for nothing.

Dalam satu dekade terakhir, data dari Bank Dunia menyebut Indonesia telah mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen pada tahun 2007, menjadi 10,6 persen pada awal 2017. Ini adalah pencapaian yang mengesankan yang pantas untuk dirayakan.

Namun, laju pengurangan kemiskinan menurut lembaga tersebut terkesan melambat. Dari periode 2014 hingga 2017, pengentasan kemiskinan  turun hanya sebesar 0,6 poin – sekalipun menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa seharusnya Jokowi melakukan koreksi terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang selama ini dijalankan.

Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati dari SMERU Research Institute secara khusus menyoroti hal ini dan menyebutkan bahwa program-program ekonomi tersebut tidak berdampak banyak pada rakyat miskin – diindikasikan oleh tingkat konsumsi kelompok miskin yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional – dan justru lebih banyak dirasakan oleh kelas menengah.

Bahkan ekonom Jeffrey Sachs dalam buku fenomenalnya The End of Poverty juga telah memperingatkan bahwa bantuan sosial sesungguhnya tidak akan bisa mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini, bantuan sosial seharusnya tidak diberikan secara cuma-cuma, namun lebih untuk kebutuhan menggerakkan roda perekonomian dan memberdayakan masyarakat, misalnya melalui program-program entrepreneurship – apa yang oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens disebut sebagai “kesejahteraan positif”.

Simbolisme Politik

Ambisi kartu sakti Jokowi pada gilirannya memang akan menimbulkan berbagai kritik dalam konteks kebijakan sosial. Sebagai seorang kandidat politisi, ia sudah tidak bisa lagi berperan sebagai birokrat dan lebih mementingkan pertimbangan-pertimbangan politik jangka pendek.

Jamak terjadi, meningkatnya populisme nyatanya juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan sosial yang terkesan kurang cermat dan tak terukur.

Memang, sejak kemunculannya pada gelanggang politik nasional, Jokowi langsung mendapat tempat di hati para scholar dan akademisi ilmu sosial dan politik, di mana ia disebut sebagai fenomena baru. Marcus Mietzner dari Australian National University (ANU) misalnya, menyebut kemunculan Jokowi sebagai bentuk dari populisme teknokratis yang tidak menyukai sistem birokratis berbelit.

Ketimbang dianggap sebagai orang yang idealis dengan ideologi tertentu atau seorang politisi, Jokowi digambarkan sebagai persona yang pragmatis, terknokratik dan instingtif. Mietzner juga menyebut ketidakberpihakan Jokowi pada satu ideologi politik tertentu dan juga rasa empati terhadap si miskin yang menjadi jantung kampanye Jokowi dalam setiap Pemilu.

Dalam konteks berbagai kebijakan pro wong cilik yang dibuatnya, Jokowi juga disebut sebagai polite populist yang mengandalkan kebijakan yang berpusat pada pendidikan murah dan kesehatan terjangkau.

Namun, Mietzner maupun penulis lain seperti Edward Aspinall juga menyebutkan bahwa apa yang ditampilkan Jokowi tersebut adalah bagian dari caranya memenangkan dukungan. Cara ini efektif untuk menarik hati pemilih dari kelas bawah, namun sering kali strategi yang digunakan cenderung pragmatis dan berujung pada pelaksanaan janji yang tidak maksimal.

Dalam konteks kartu sakti, apa yang dilakukan Jokowi memang lebih mengarah kepada politik simbolis. Politik simbolis sendiri merupakan politik yang menekankan pada aksi, pernyataan dan kebijakan simbolis saja untuk meraih kekuasaan, serta sering kali mengabaikan matang atau tidaknya program tersebut direncanakan. Secara lebih spesifik, ekonom dari RAND Corporation, Robert A. Levine juga menyebut terdapat dua bentuk politik simbol dalam pelaksanaannya,  yakni pajak dan program sosial.

Politik simbolis ini misalnya dijalankan oleh Obama dengan membawa semangat mewakili komunitas yang terpinggirkan. Namun, kenyataannya keemimpinan Obama lebih banyak berhenti sebagai retorika politik dan bahkan banyak kebijakan yang tidak berhasil dijalankan  – Obamacare salah satu contohnya.

Sementara, Mychal Denzel Smith dalam sebuah tulisannya menyebut bahwa politik simbolis merupakan pengganggu  yang memungkinkan pengambil kebijakan berpura-pura bahwa semua yang terjadi baik-baik saja, sekalipun realitas di belakangnya lebih buruk dari yang dibayangkan.

Pada akhirnya, program-program sosial era Jokowi memang terlihat cenderung menjadi politik simbolis yang memunculkan skeptisme dalam hal pelaksanaannya. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan kapabilitas Jokowi sebagai pemimpin dan juga kepentingan siapa yang kini sedang ia bela.

Yang jelas, Jokowi adalah seorang politisi pragmatis dan sebagai seorang populis, menggunakan kartu-kartu sakti adalah cara yang cukup efektif untuk memenangkan dukungan politik. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (M39)


 

Facebook Comments

Baca juga :
Misteri Foto G20 Jokowi