Jokowi Melawan Api dengan Api

Jokowi otoriter
Presiden Joko Widodo (Foto: AFP Forum via Asia Times)
6 minute read

Pemerintahan Jokowi seperti memiliki resep khusus untuk menghadapi kelompok populisme Islam yang mengancam demokrasi.


Pinterpolitik.com

Serial cuitan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beberapa hari terakhir sempat menjadi pembicaraan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Fadli menyoroti bahwa penurunan ini merupakan ironi dalam pemerintahan di bawah kendali Joko Widodo (Jokowi).

Senada dengan serial cuitan tersebut, beberapa penulis mancanegara juga menyoroti pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Salah satu yang teranyar dibuat oleh Edward Aspinall, seorang profesor dari Australia National University. Dalam artikelnya di laman East Asia Forum, ia menyebut bahwa jelang Pilpres 2019, capaian demokrasi Indonesia tengah mengalami tantangan.

Aspinall menyebut ancaman terhadap capaian demokrasi tersebut terkait dengan adanya pergerakan perlahan menuju hal-hal yang terkait dengan otoritarianisme. Dalam kadar tertentu, pergerakan perlahan ini disebutkan Aspinall berhubungan dengan lirikan Presiden Jokowi kepada hal-hal yang berbau otoriter tersebut.

Pernyataan Aspinall merupakan sebuah ironi bagi Jokowi. Bagaimanapun, Jokowi merupakan sosok yang dihasilkan dari proses demokrasi dan kerap dianggap sebagai sosok yang demokratis. Jika indikasi yang diungkapkan Aspinall benar, mengapa sang petahana harus melirik langkah tersebut?

Tendensi Iliberal

Bukan kali ini saja penulis asing menyebut bahwa pemerintahan Jokowi rentan mengarah ke otoritarianisme. Para penulis tersebut berpendapat bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki tendensi illiberal atau anti-demokrasi.

Sebelum Aspinall, Tom Power sudah terlebih dahulu menggambarkan lirikan Jokowi kepada langkah-langkah yang tidak terlampau demokratis. Ada beberapa hal yang disebutkan Power sebagai indikator, misalnya terkait politisasi hukum di mana terjadi investigasi kejahatan terhadap pihak-pihak yang beroposisi terhadap Jokowi. Power juga menyebut adanya ancaman hukum kepada kepala-kepala daerah yang tidak mendukung sang petahana.

Selain itu, Power juga menyebutkan aktivitas agresif polisi kepada kelompok akar rumput oposisi sebagai indikasi lainnya. Mobilisasi militer menjadi penanda lain dari kecenderungan Jokowi menuju pemerintahan otoriter menurut Power.

Pendapat yang mirip dikemukakan lagi oleh Aspinall. Ia menyebutkan beberapa aspek berbau otoriter yang dilakukan Jokowi untuk meningkatkan dukungan dan menekan kelompok oposan. Hal itu ditandai misalnya dengan UU Ormas, aktivitas polisi yang terus mengendus kekuatan oposisi, dan juga keterlibatan militer pada beberapa aspek.

Memang, untuk beberapa aspek lain, prosedur demokrasi masih terus berjalan. Secara prosedural misalnya, Pemilu dengan sistem multi-partai masih berjalan. Sejauh ini, memang belum ada serangan nyata untuk benar-benar menggantikan demokrasi dengan sistem lainnya.

Secara khusus, Jokowi juga kerap menampik anggapan bahwa dirinya bersikap otoriter atau diktator. Dalam sebuah kesempatan, ia sempat berkelakar bahwa ia tidak memiliki penampilan layaknya pemimpin diktator.

Para penulis mancanegara menganggap pemerintahan Jokowi mulai beraroma otoriter Click To Tweet

Meski demikian, kondisi-kondisi yang disebutkan oleh penulis-penulis tersebut boleh jadi bukan pemandangan yang nyaman bagi pihak-pihak yang berharap demokrasi Indonesia berjalan tanpa cela. Memang, indikasi penggantian sistem belum nampak, tetapi langkah-langkah berbau otoriter jelas bisa membuat sebagian orang khawatir.

Pada titik itu, banyak yang mempertanyakan apakah godaan Jokowi menuju otoriter ini akan bersifat sementara atau menjadi perubahan sosial dan politik yang lebih dalam. Jika ternyata gerakan perlahan menuju otoritarianisme ini terus berjalan, maka gambaran Indonesia demokratis yang dicita-citakan banyak orang bisa saja kandas di tangan Jokowi.

Melawan Api dengan Api

Jika diperhatikan, sebagian besar kelompok yang menjadi sasaran dari langkah-langkah berbau otoriter itu adalah kelompok oposisi. Secara spesifik, kelompok yang dituju bukanlah kelompok biasa, tetapi kelompok yang dapat digolongkan iliberal.

Salah satu contoh paling mudah dan nyata adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi Islam multinasional ini menjadi korban dari UU Ormas yang hadir di pemerintahan Jokowi. Perdebatan bisa saja muncul terkait legalitas aktivitas kelompok ini. Akan tetapi, pembubaran kelompok ini tanpa proses pengadilan dianggap sebagai indikasi buruk bagi demokrasi.

Penting untuk diperhatikan bahwa kelompok yang beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi nyaris memiliki ideologi serupa.  Kelompok tersebut memiliki tendensi iliberal dan dalam banyak kasus digambarkan melalui ideologi Islam konservatif.

Indikasi ini digambarkan misalnya oleh Power melalui serangkaian penangkapan yang menyertai Aksi 212. Jelang aksi tersebut digelar, beberapa orang sempat ditangkap dengan tuduhan makar. Tak hanya itu, Rizieq Shihab yang merupakan salah satu penggerak utamanya juga dijerat hukum setelah aksi tersebut.

Pada titik ini, pemerintahan Jokowi seperti tengah menghadapi iliberalisme dengan menggunakan iliberalisme. Pendapat seperti ini diungkapkan oleh Marcus Mietzner dalam tulisannya yang berjudul Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia.

Mietzner menyoroti bahwa populisme Islam di Indonesia tengah benar-benar mendapatkan tingkatan yang baru. Aksi 212 telah membuat populisme Islam ini setara dengan kebangkitan populisme di negara lain yang dalam kadar tertentu mengganggu demokrasi.

Ternyata, meningkatnya kekuatan yang mengganggu demokrasi itu justru ditanggapi dengan langkah yang koersif. Mietzner menyoroti beberapa kasus, terutama pada jerat hukum untuk para populis Islam. Selain itu, Mietzner menyebut bahwa Jokowi telah melanggar aturan besi yang diterapkan oleh pendukung demokrasi saat membubarkan HTI.

Langkah agresif tersebut seperti menggambarkan bahwa pemerintahan Jokowi tengah melawan api dengan api. Mereka menyadari ada kekuatan anti-demokrasi atau illiberal, tetapi mereka melawannya dengan kebijakan yang juga iliberal.

Tidak Aman?

Langkah tersebut tergolong ironis bagi Jokowi. Terlihat bahwa sebagai kekuatan petahana, ada semacam ketakutan terhadap kekuatan oposisi yang memiliki tendensi iliberal tersebut. Memang, perlu diakui bahwa popularitas oposisi berhaluan iliberal ini cenderung menanjak.

Menurut Mietzner, menanjaknya mobilisasi kelompok Islam ini memang terkait erat dengan Aksi 212. Aksi tersebut memberikan dimensi baru dalam populisme Islam di Indonesia. Salah satu tanda paling nyata dari hal itu adalah kemenangan telak Anies Baswedan atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, jika survei yang menjadi acuannya, posisi Jokowi sebenarnya tergolong aman. Nyaris seluruh survei menempatkan kandidat petahana itu dalam posisi yang tak terkejar oleh rival abadinya, Prabowo Subianto.

Hal ini seperti menggambarkan bahwa Jokowi belum benar-benar merasa percaya diri dengan posisinya saat ini. Meningkatnya popularitas kelompok bertendensi iliberal itu membuat ia melirik langkah-langkah berbau otoriter agar dukungannya tetap terjaga, sekaligus agar para oposisi itu terganjal langkahnya.

Padahal, Jokowi sebenarnya telah merangkul dan mengakomodasi kelompok-kelompok Islam lain seperti Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendapatkan dukungan dari golongan tersebut. Mantan Wali Kota Solo tersebut juga bahkan sampai menggaet Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Akan tetapi, ia nyatanya tetap menjalankan strategi iliberal untuk melawan populisme Islam yang juga iliberal.

Pada titik ini, terlihat bahwa Jokowi merasa tidak aman atau insecure terhadap kelompok oposisi iliberal tersebut. Hal ini sejalan dengan asumsi Elaine C. Kamarck dan James Wallner yang ditulis dalam paper berjudul Anticipating Trouble: Congressional Primaries and Incumbent Behavior. Mereka menyebut bahwa para petahana memang merasa tidak aman dengan ancaman utama mereka.

Boleh jadi, populis Muslim yang iliberal itu masih dianggap sebagai ancaman utama baginya, terutama jelang Pilpres 2019. Pengalaman yang menimpa Ahok tentu tidak ingin ia alami. Oleh karena itu, langkah agresif dilakukan oleh sang petahana agar kekuatan itu dapat diredam termasuk melalui berbagai jeratan hukum.

Pada akhirnya, penting untuk dinanti apakah lirikan Jokowi pada langkah iliberal ini permanen atau tidak. Banyak orang tentu berharap hal itu tidak menjadi penanda bagi akhir demokrasi di Indonesia. Penting pula untuk ditunggu apakah strategi api melawan api ala Jokowi ini efektif untuknya di Pillpres 2019. (H33)