Jokowi dan Perang Paradoks

6 minute read

Presiden Jokowi dianggap sebagai sosok paradoks, tetapi justru itulah kekuatannya.


PinterPolitik.com

Dalam sebuah tulisan di RMOL, Zeng Wei Jian menyebut Presiden Jokowi adalah sosok yang lemah. Tapi dengan kelemahannya itu, dirinya malah menjadi kuat. Paradoks Jokowi ini menjadi kekuatan yang diakui oleh Wei Jian.

Nama Wei Jian barangkali masih belum banyak diketahui. Tetapi saat Pilkada DKI Jakarta tahun lalu, ia sempat menyumbang kehebohan dengan memperlihatkan dukungan pada pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bahkan juga Front Pembela Islam (FPI) dan imam besarnya, Habib Rizieq Shihab. Wei Jian adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KOMTAK) sekaligus salah satu tokoh Tionghoa yang kerap mengkritik Ahok.

Tulisannya mengenai sisi paradoks Jokowi, dikupas Wei Jian dengan melihat kekuatan yang sekarang dipegang oleh Jokowi. Kekuatan tersebut antara lain, Jokowi mampu bertahan tanpa basis massa, mampu menguasai media mainstream, dan tak banyak bergantung pada Amerika Serikat serta lebih banyak membiarkan “infiltrasi” Tiongkok masuk.

Telisik Wei Jian, mengingatkan pada apa yang pernah dituliskan oleh Gerardo David Abreu Pederzini dalam Leader, Power, and Paradoxical Position. Dalam karyanya itu, Pederzini menelaah bagaimana sikap paradoks ternyata mampu menjadi penyelamat pemimpin dalam menghadapi “impotensi” kepemimpinan dan meliberasi identitasnya. Dari sini, liberasi Jokowi dari anggapan lemah di mata Wei Jian, terjadi saat dirinya mampu bertahan tanpa basis massa, menjadi penguasa media mainstream, hingga keakraban ekonomi dengan Tiongkok.

Wei Jian tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian “lemah” yang ditunjukannya kepada Jokowi. Namun hal ini mengingatkan pula pada sebuah teori yang pernah disampaikan oleh Benedict Anderson dalam karyanya Language and Power. Di dalam buku tersebut, disinggung bahwa rakyat cenderung memproyeksikan ekspetasi kekuatan pada diri pemimpin, hingga sang pemimpin harus menjalankan lakon untuk memenuhi ekspetasi demikian.

Dalam kasus Wei Jian, unsur pemimpin kuat dari dalam diri Presiden Jokowi barangkali tak bisa ditemukan oleh Wei Jian. Atau sebaliknya, Presiden Jokowi tak bisa memberikan proyeksi pemimpin yang kuat seperti apa yang Wei Jian idamkan. Sehingga Wei Jain memilih kata “lemah” untuk Jokowi. Tetapi, di saat Presiden Jokowi digambarkan lemah, justru di saat yang sama Wei Jian juga menemukan kekuatan Jokowi.

Penilaian yang meremehkan, yang datang pada Jokowi ini, pernah pula dialami Theresa May, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris.

Theresa May, Tak Lupuh dari Kata “Remeh”

Sama halnya seperti Jokowi, ia pun juga dianggap lemah dan diremehkan saat awal menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan David Cameron dari Partai Konservatif. Dengan menggantikan rekan separtainya ini, Theresa May menjadi perdana menteri perempuan kedua setelah Margaret Thatcher.

Sepak terjang May di dunia politik tak perlu diragukan lagi. Selain sangat vokal, dirinya juga workaholic atau pekerja keras. Karena sifatnya tersebut, ia dianggap sebagai sosok yang paling mendekati Thatcher. Tak hanya itu saja, julukan buatnya, May juga disebut sebagai “difficult woman” atau perempuan sulit saat berhadapan dengan veteran Partai Konservatif, Ken Clarke. Bahkan dalam wawancara dengan Sky News, Clarke berseloroh bahwa Inggris akan “terbiasa” dengan May karena sebelumnya sudah mengalami kondisi susah di rezim Thatcher.

Di tengah olok-olok dan aroma meremehkan tersebut, tugas May sangatlah berat. Ia harus bisa menyatukan negara yang terbelah akibat Brexit. Brexit membawa konsekuensi yang sangat besar bagi Inggris, mulai dari ekonomi yang merosot, sikap masyarakat yang terbelah antara pro-Brexit (khususnya generasi tua) dan mereka yang menyesalinya (Bregret: British Regret) yang diisi generasi muda, hingga potensi lepasnya Skotlandia yang saat referendum sebagian besar memilih bertahan di Uni Eropa.

Langkah yang dicapai oleh May adalah menempatkan tokoh-tokoh pro-Brexit ke dalam posisi-posisi penting di kabinetnya, seperti Boris Johnson, Liam Fox, Priti Patel, dan David Davis.

Tak hanya itu, kini Inggris dihadang Windrush Generation. Kebijakan ini berencana untuk mengembalikan sekelompok besar imigran dari Karibia yang datang ke Inggris sejak pasca perang dunia kedua pada 1948. Para imigran yang rata-rata sudah berusia lanjut tersebut, kini melakukan protes dan mendapat diskriminasi dari warga kulit putih. Wacana Windrush Generation adalah bagian dari kebijakan anti imigran yang dicanangkan kementerian imigrasi Inggris.

Theresa May saat pertemuan kongres membahas Windrush (sumber: Reuters)

Menanggapi hal tersebut, May berkata akan memberi kompensasi dan ganti rugi kepada para korban Windrush yang terserang kecemasan dan masalah akibat kebijakan tersebut. Keputusan May, pada akhirnya mampu menenangkan friksi antara kebijakan yang datang dari dominasi partai konservatif – yang pernah disebutnya “nasty party” – melawan warga keturunan Karibia yang menjadi generasi Windrush.

Namun begitu, walau saat ini May mampu memadamkan konflik dan membuat politik Inggris stabil, ia masih dipandang kurang ‘layak’. Yvette Cooper, anggota parlemen dari Partai Buruh, kerap mengkritik bahwa May seringkali pasif dan “bermain aman” dalam situasi krisis. Tak hanya itu, ia juga menyebut May tidak responsif saat krisis terjadi dan ia cenderung bersembunyi tanpa membeberkan pernyataan atau wawancara. Tidak ada usaha memberi ketenangan pada publik atau minimal mengingatkan bahwa dirinya sebagai pemimpin ada untuk rakyat.

Namun begitu, saat ini Theresa May lebih disukai oleh mayoritas publik Inggris dibandingkan dengan Jeremy Corbyn dari Partai Buruh. Tak hanya itu, publik Eropa memandang May juga sebagai pemimpin liberal alih-alih konservatif. Ia mendukung pernikahan sesama jenis dan mengambil sikap cukup kontroversial dengan mendukung hukum syariah di Inggris. Seperti yang dikutip dari Telegraph, May berkata: “Tuntunan yang diberikan oleh hukum syariah dan etika-etika religius lainnya telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Inggris.”

Kebijakan May ini membuatnya populer di Eropa dan Amerika. Menyandang julukan pemimpin “liberal” dari partai konservatif, merupakan pujian tersendiri di Eropa. Ini pula yang pernah terjadi pada Merkel, hingga berdampak pada kepercayaan memimpin Jerman untuk kesekian kalinya.

Sama halnya seperti Jokowi, Theresa May barangkali adalah pemimpin yang tak memenuhi proyeksi sebagai “pemimpin kuat” yang menjadi ideal sesama kawan politisi atau rakyat Inggris kebanyakan. Sikap paradoks lantas ditunjukan May, yakni dengan melangkah berseberangan dengan Partai Konservatif supaya mampu menciptakan kestabilan. Walau ia masih belum sekuat Jokowi, dalam arti posisinya mudah terganti saat pemilu mendatang, May tetap bisa memimpin Inggris dengan cemerlang.

Paradoks Tak Terhindarkan

Sastrawan sekaligus pemikir Amerika Serikat, Elbert Hubbart pernah berkata bahwa dunia tak akan pernah lepas dari paradoks. Kontradiksi, di manapun itu akan terus bisa ditemui.

Hubbart tak salah sama sekali, paradoks memang terjadi pada Presiden Jokowi, seorang sipil yang menunjukan kekuatannya lewat kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, menguasai media mainstream, dan bisa bertahan dengan popularitas dan elektabilitas sangat tinggi saat ini. Oleh pengamat politik, bahkan Presiden Jokowi dianggap tak terkalahkan karena adanya kesuksesan kisah dalam sepak terjang pemerintahannya.

Paradoks pun terjadi pula pada Theresa May. Ia diremehkan karena menduduki jabatan Perdana Menteri karena “lungsuran” dan sering dianggap “perempuan sulit”. Tetapi dengan mengambil langkah bertolak (berkontradiksi) dengan Partai Konservatif, kini publik jauh lebih menyukainya dibandingkan dengan Cameron atau Corbyn, yang menjadi idola anak muda.  

Tak hanya pada dua pemimpin di atas, bahkan sosok Wei Jian, yang menyebut Presiden Jokowi adalah pemimpin paradoks juga adalah sosok penuh kontradiktif pula. Dalam kasus affirmative policy di Yogyakarta, yang banyak dianggap aktivis mendiskriminasi warga keturunan Tionghoa, Wei Jian lebih memilih mendukung dan berhadapan dengan sesama warga keturunan Tionghoa sendiri serta berada di samping Sultan.

Dengan demikian, bila Hubbart berkata paradoks memang tak bisa lepas dari kehidupan, lantas melihat hal yang terjadi pada ketiga sosok di atas, paradoks seolah telah berubah menjadi sebuah kebenaran tersendiri. Seperti yang diucapkan George Bernard Shaw, paradoks pada akhirnya mampu menjadi satu-satunya kebenaran. (A27)

Share On
Baca juga :  Fadli 'Bela' Orang Kaya?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here