Jokowi dan Jualan HAM 2019

Aksi Kamisan memprotes keputusan Jokowi terkait pelarangan demonstrasi depan Istana (foto: istimewa)
7 minute read

“Tidak boleh itu (isu HAM) sekadar jadi komoditas politik. Dulu juga Pak Jokowi gunakan itu, tapi sampai detik ini tidak ada satu pun yang selesai” ~Dahnil Anzar Simanjuntak


PinterPolitik.com

Prabowo dan Sandiaga patut gembira. Amunisi mereka kini bertambah dengan bergabungnya Dahnil Anzar Simanjuntak ke tim pemenangan. Dahnil diketahui merupakan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Dia resmi ditunjuk menjadi juru bicara Prabowo-Sandiaga.

Pilihan politik Dahnil dianggap oleh sejumlah pihak sebagai cerminan sikap politk Muhammadiyah. Apalagi selain Dahnil, Presiden PKS Sohibul Iman mengklaim terdapat kader Muhammadiyah lainnya di tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Timses Jokowi langsung memberi respons. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, yang juga mantan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah, meyakini bahwa sikap politik Dahnil tidak akan mempengaruhi keberpihakan Muhammadiyah. Ia menambahkan Muhammadiyah akan tetap netral di Pilpres 2019.

Menariknya, pria yang kerap disebut Toni ini juga menyinggung kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Prabowo untuk menyindir pilihan politik koleganya tersebut. Toni menyayangkan pilihan politik Dahnil karena Toni menganggap Prabowo memiliki latar belakang sejarah HAM kelam. Pilihan politik itu menjadi paradoks karena menurutnya selama ini Dahnil dikenal sebagai sebagai seorang aktivis.

Sindiran Toni berhasil mengangkat lagi permasalahan HAM ke panggung politik. Media-media nasional langsung mencantumkan kata HAM pada judul pemberitaan mereka. Lantas, mungkinkah isu HAM ini akan kembali menguat pada kontestasi Pilpres 2019?

Harapan HAM Jokowi

Pada tahun 2014, popularitas Jokowi meningkat drastis. Mantan pengusaha mebel kayu asal Solo itu mampu menggeser nama-nama figur politik tua seperti Wiranto, Aburizal Bakrie, bahkan berhasil membuat Megawati “mengalah” untuk tidak maju dalam kontestasi Pilpres 2014.

Kemunculan Jokowi sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI telah mampu membius berbagai pihak, bahkan mampu menggeser popularitas Prabowo Subianto yang menurut CSIS pada tahun 2012 memiliki elektabilitas tertinggi.

Jokowi pun keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2014. Kemenangan itu tentu tidak terlepas dari keberhasilan Jokowi merangkul berbagai elemen masyarakat. Salah atu di antara  elemen pendukung Jokowi adalah para aktivis HAM. Kala itu, ada harapan bahwa Jokowi bisa menyelesaikan persoalan HAM. Bisa dibilang, kemenangan Jokowi saat itu karena dia berhasil mem-branding dirinya sebagai capres peduli HAM.

Pada tahun 2014, Jokowi memang diuntungkan dengan isu HAM. Sebagai pemain baru dalam panggung politik, Jokowi dinilai bersih dari kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sedangkan lawan politik Jokowi, Prabowo Subianto, dianggap oleh para aktivis HAM sebagai veteran militer yang memiliki “dosa” masa lalu. Ia diduga terlibat dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.

Selain bersih dari pelanggaran HAM, Jokowi pun berjanji akan mengusut kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan, Jokowi menyatakan persoalan HAM akan menjadi prioritasnya ketika ia terpilih sebagai presiden Indonesia. Janji itu tertuang pada dokumen resmi visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla.

Disebutkan terdapat tiga langkah Jokowi untuk memperjuangkan permasalahan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahannya. Pertama, Jokowi akan memasukan HAM dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Permasalahan HAM juga akan dimasukan dalam kurikulum pendidikan aparat negara seperti TNI dan POLRI.

Lalu, langkah kedua adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti kerusuhan di sekitar reformasi: tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, dan penculikan aktivis. Hingga tragedi berdarah di Talang Sari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965.

Langkah terakhir adalah merevisi Undang-undang peradilan militer. Bagi Jokowi, revisi UU itu diperlukan untuk menghapus semua bentuk impunitas dalam sisem hukum nasional.

Sontak, isu HAM pun membuat Jokowi menjadi populer dan berhasil memenangkan kontestasi Pilpres pada tahun 2014 dari pesaing berat Prabowo Subianto.

Peduli HAM, Branding Politik Jokowi?

Hingga detik ini, Jokowi sudah empat tahun menjabat sebagai presiden, namun tak ada satupun kasus pelanggaran HAM yang berhasil dia tuntaskan. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menganggap bahwa isu HAM hanyalah menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat Pilpres 2014.

Pendapat aktivis Setara Institute itu bisa saja benar. Pasalnya, Jokowi nampak tak menjadikan penuntasan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Selain Hendardi, aktivis KontraS Haris Azhar pun menilai bahwa Jokowi dan Prabowo sama saja, sama-sama tidak peduli dengan HAM.

Kritik para aktivis HAM itu memiliki alasan kuat. Beberapa faktor menunjukan bahwa Jokowi memang tidak komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Satu diantaranya adalah ketika Jokowi mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Beberapa faktor menunjukan bahwa Jokowi memang tidak komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu Click To Tweet

Koordinator KontraS Yati Andriani menilai Jokowi telah menyandera diri sendiri dengan mengangkat Wiranto yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.

Pemilihan Wiranto sebagai Menkopolhukam dinilai tidak akan membuat Jokowi mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM, mengingat tanggungjawab penuntasan kasus itu ditangani oleh Jaksa Agung dan Menkopolhukam. Bagaimana mungkin Jokowi bisa menyelesaikan kasus HAM jika institusi penegak hukum justru diisi oleh pihak yang terduga melakukan pelanggaran HAM?

Bukannya menuntaskan pelanggaran HAM, Jokowi justru menunjukan sikap berlawanan dengan para aktivis HAM. Pada era Jokowi, penegakan hukuman mati bagi para terdakwa kasus narkoba diberlakukan. Hal ini membuat sejumlah aktivis HAM tidak lagi percaya bahwa Jokowi akan menuntaskan pelanggaran HAM, karena ia dianggap tidak pro terhadap penegakan HAM.

Berbagai indikasi tersebut seperti menunjukkan bahwa capres peduli HAM hanyalah branding politik Jokowi pada kontestasi Pilpres 2014. Menurut Wojciech Cwalina dan Andrzej Falkowski, membangun kesadaran branding  politik yang dalam dapat memastikan identifikasi dari pemilik brand –dalam konteks ini politisi– dan asosiasinya terhadap kebutuhan spesifik dari pemilih.

Dalam konteks ini, harapan HAM Jokowi boleh dikatakan sebagai brand yang membedakan Jokowi dengan lawannya. Menurut, Cwalina dan Falkowski, politik memang bisnis menjual harapan kepada masyarakat. Harapan ini terkait dengan meyakinkan politisi tertentu memiliki posisi khusus dalam isu tertentu.

Branding politik seperti ini pernah digunakan oleh Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi dikenal sebagai pejuang HAM dan demokrasi di Myanmar. Suu Kyi kerap kali mengkritik tindakann anti-demokrasi dan pelanggaran HAM pemerintahan militer di negara tersebut. Keberanian Suu Kyi membuatnya harus mendekam di penjara selama beberapa waktu.

Beberapa penghargaan bergengsi pun diterima Aung San Suu Kyi karena dianggap telah berani memperjuangkan HAM dan demokrasi di negeri tiran. Namun, keadaan berubah ketika Suu Kyi menjadi penguasa di Myanmar. Belakangan penghargaan terhadap Suu Kyi dicabut oleh Holocaust Memorial Museum di Amerika karena ia dianggap bungkam melihat kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar.

Malahan, belum lama ini Suu Kyi melontarkan kalimat kontroversial. Pada acara World Economic Forum di Vietnam, Suu Kyi terkesan membenarkan pemenjaraan jurnalis Reuters oleh Myanmar. Dua jurnalis Reuters dipenjara oleh rezim militer Myanmar karena menurut Suu Kyi telah membocorkan rahasia negara terkait pembunuhan warga Rohingya.

Atas ketidakpedulian tersebut, Suu Kyi pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Seperti Suu Kyi, di Indonesia, Jokowi juga dikecam karena dinilai tidak peduli dengan HAM. Kedua politisi tersebut telah mem-branding diri mereka sebagai tokoh peduli HAM. Namun ketika mereka berkuasa, hal itu nyatanya tidak terbukti.

Jokowi Bisa Kalah karena HAM

Beberapa pengamat mengatakan kegagalan dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM bisa membuat Jokowi tersudut pada Pilpres 2019. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan persoalan HAM akan mengganjal karir politik Jokowi. Menurut Natalius, Jokowi tidak akan mendapat dukungan dari keluarga korban pelanggaran HAM, aktivis kemanusiaan, NGO kemanusiaan dan juga Komnas HAM.

Pegiat HAM seperti Haris Azhar bahkan sudah menginisiasi gerakan “coblos samping” atau gerakan golput. Maka bukan tidak mungkin Jokowi bisa kalah karena isu HAM. Dikarenakan para pegiat HAM yang dulu berada di pihak Jokowi kini mengancam untuk golput pada Pilpres mendatang karena Jokowi tidak menepati janji untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, sebelum merapat ke kubu Prabowo pernah beberapa kali mengkritik Jokowi karena dianggap Jokowi abai terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dahnil mengatakan isu HAM jangan sekedar menjadi komoditas politik.

Bukan tidak mungkin hal tersebut yang mendorong Dahnil untuk berlabuh ke kubu Prabowo. Dikarena Dahnil sadar bahwa Jokowi hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik.

Maka isu pelanggaran HAM yang digunakan oleh Raja Juli Antoni untuk mengkritik Dahnil justru bisa menjadi bumerang bagi kubu Jokowi. Dikarenakan selama empat tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi nampak tidak mampu menyelesaikan satu pun kasus pelanggaran HAM yang dulu pernah ia janjikan.

Hal ini tentu menjadi rambu bagi pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan tidak mungkin prediksi pengamat-pengamat tadi benar bahwa Jokowi bisa kalah karena isu HAM. Sekaligus menjadi pengingat bagi Jokowi bahwa kasus pelanggaran HAM harus diperjuangkan agar tuntas, bukan justru dijadikan komoditas politik demi memenangkan kontestasi politik. (D38)